ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya Minta DIbentuk Pansus Bahas Usulan Raperda

June 14, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

Basti Sangga Langi, Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi. (rikcy)

SANGATTA –  Terkait Dua Raperda usulan pemerintah Kutim tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tak luput dari sorotan  Fraksi Amanat Keadilan Berkarya DPRD Kutim. Ketika  menyampaikan pemandangan umum farksi pada sidang paripurna, Kamis (9/6/2022) lalu, Fraksi gabungan dari Partai PAN, Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan catatan serius.

Melalui jurubicaranya Basti Sangga Langi, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya ini meminta kepada pimpinan dan anggota dewan, agar membentuk Panita Khusus (Pansus) jika dua Raperda ini diterima lembaga legislatif. Alasannya, Raperda itu harus dibahas secara maksimal dan jangan sampai ada satu tahapan yang terlewatkan.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD dua, Arfan dan dihadiri sebagian besar anggota legislatif lainnya. Sedangkan dari pemerintah diwaliki Sekretaris daerah Rizali Hadir, sejumlah kepala OPD juga hadir dan unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Basti Sangga Langi

“Karena ini merupakan Raperda yang cukup penting, perlu dicermati dengan baik. Sehingga nantinya jika sudah disahkan menjadi Perda, bisa memberikan dampak positif terhadap roda pemerintahan Kutim ke depan,” saran Basti, ketika membacakan pemanangan fraksinya dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua dua Arfan.

Hal itu penting dilaksanakan, mengingat apabila tiap tahapan pembahasan Raperda  tidak terlaksana dengan baik, dikhawatirkan, Perda yang dihasilkan akan cacat formal dan secara  materi, sehingga manfaat yang diharapkan untuk kepentingan masyarakat tidak terwujud.

Kemudian, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, juga memandang, bahwa Raperda  yang diajukan pemerintah saat ini, juga mempunyai makna yang sangat penting bagi Pemkab Kutim, sehingga dipandang perlu untuk disetujui dan dilanjutkan  dalam bentuk pembahasan sesuai tahapan penyusunan peraturan daerah yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku di negara ini. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.