Fraksi Demokrat Apresiasi Pemerintah Peroleh WTP

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), atas kinernya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, Pemerintah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu, Fraksi ini juga memberikan apresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah di Kutim.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Amin, mewakili Fraksi Demokrat, ketika menyampaikan pemandangan umumnya, terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yang dilakukan pemerintah, pada Rabu (14/6/2023).

Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD itu digelar pada Kamis (16/6/2023) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim. Rapat Paripurna ke-11 itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Hj Asti Mazar. Sedangkan dari pemerintah diwakili Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang.

“Kami berharap terjadinya peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini, berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Sebab, setelah dihantam badai Covid-19 melanda di negeri ini,  memberi dampak buruk secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk warga di Kutim,” Kata Muhammad Amin.

Dijelaskannya, dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2022, semestinya berkaitan langsung juga dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program atau urusan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mencatat adanya penerimaan pembiayaan yang besar dari SiLPA pada tahun anggaran 2022 sebesar. Hal ini menandakan lemahnya perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintah daerah. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemkab Kutim,  akan pentingnya perencanaan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya  dengan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun anggaran 2022, Fraksi Partai Demokrat berharap, Pemkab Kutim lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah, dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat luas,” ujar Muhammad Amin. (adv)

---