ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Fraksi Golkar Minta, SiLPA Tahun 2022 Dimasukkan ke APBD Perubahan 2023

June 16, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APD tahun anggaran 2022, Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Sayid Anjas meminta, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), memasukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 lalu sebesar Rp 1 trilyun  ke APBD Perubahan tahun 2023 mendatang.

Fraksi Golkar juga meminta, agar Pemkab Kutim menjalankan program pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Meski dalam pelaksanannya, mengalami berbagai tantangan maupun rintangan, namun diperlukan sinergi dari semua pihak, guna meminimalisir kekurangan tersebut.

Sayid Anjas.

“Pada kesempatan ini, kami meminta pembahasan APBD Perubahan sesegera mungkin dilakukan. Hal ini dimaksudkan, bisa mengetahui serapan anggaran murni yang sudah berjalan. Dengan demikian, pada pembahasan anggaran perubahan bisa semaksimal mungkin dilakukan,” ujar Sekretaris Partai Golkar Kutim Sayid Anjas.

Menurutnya, Fraksi Golkar memiliki keyakinan bahwa dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 dan anggaran belanja tahun 2024 sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Sehingga program tepat sasaran, efektif, efesien serta bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dicanang oleh program ASKB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dalam hal pelaksanaan anggaran perlu ada kecepatan secara teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan,  sehingga penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara efektif. Fraksi Golkar juga meminta Kepada Dinas PU dan Perkim untuk lebih cekatan dalam melaksanakan hal teknis, sehingga realisasi dan penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan telah direncanakan.

“Dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2023 maupun rancangan APBD tahun 2024, Pemkab Kutim harus melakukan evaluasi terhadap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan urusan wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur). Semuanya harus sinkron dan sejalan dengan prioritas program nasional maupun propinsi,” ujar Anjas.

Dikatakan, agar akselerasi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi dapat terwujud dengan baik,  diharapkan dalam perecanaan anggaran diprioritaskan kepada program yang menyetuh masyarakat secara langsung.

Menurtu Frkasi Partai Golkar, setelah mengkaji pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim yang telah berupaya dengan sungguh-sunguh, melalui berbagai pemikiran dan upaya-upaya untuk menyelesaikan program pembangunan. Selain itu, juga pemerintah telah berupaya maksimal dalam melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.  (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.