ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Pemkab Sampaikan Raperda Pertanggungjawabab Pelaksanaan APBD 2022 ke DPRD Kutim

June 15, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA– Berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 bulan atau 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah harus menyampaikan Raperda terkait masalah ini, karena sudah diatur tentang tata cara pelaksanaannya.

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Kutim H Joni saat memimpin rapar Paripurna ke-10 tentang penyampaian Nota Pengantar oleh pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama, Rabu (14/06/2023).

Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, merupakan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan.  Mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan Pemkab Kutim, sebagai rasa tanggug jawab dalam membangun transparansi dan stabilitas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya dihadapan Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan Wakil Ketua 2 DPRD H Arfan, Asisten Pamkesra Setkab Poniso Suryo Renggono, Asisten Ekbang Setkab Zubair, Sejumlah Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, 21 anggota DPRD Kutim serta undangan lainya.

Dikatakan, pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kutim tahun anggaran 2022, yang telah sesuai standar akuntansi pemerintah.  Tak lupa, Joni mengaku bersyukur, atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras sehingga laporan hasil pemeriksaan BPK telah diterima dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan predikat WTP ini,  jangan membuat kita terlena dan puas. Sebab, tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. Semestinya tetap menjaga kualitas dan tata pengelolaan keuangan dengan baik. Saya berharap agar prestasi yang ada terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan secara kualitas, kuantitas dan validasinya,” pungkasnya. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.