Wamen HAM Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sejalan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

IKN – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, guna memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, Senin (22/6/26), itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili.

Pada audiensi tersebut, Kementerian HAM menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Sepaku yang terdampak pembangunan IKN. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga meliputi kesempatan kerja, penyelesaian ganti rugi lahan, akses air bersih, layanan kesehatan, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

Mugiyanto menegaskan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar.

Melalui koordinasi tersebut, Kementerian HAM mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat agar pembangunan IKN dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada manusia.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia juga memaparkan perkembangan penyelesaian sejumlah isu yang menjadi perhatian warga serta menyambut baik usulan pengembangan konsep Human Rights City atau Kota HAM di kawasan IKN.

Usai audiensi, rombongan melakukan peninjauan kawasan pembangunan IKN yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kementerian HAM bersama Otorita IKN berkomitmen memperkuat koordinasi dalam implementasi P5HAM di kawasan IKN. Kedua pihak juga akan menyusun langkah lanjutan untuk mengembangkan konsep Human Rights City yang disesuaikan dengan karakteristik IKN sebagai ibu kota negara baru.

Kementerian HAM turut mengajak masyarakat agar terus berpartisipasi pada pembangunan IKN dengan menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan melalui forum dialog dan mekanisme yang telah disediakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan IKN mampu memberikan perlindungan, kesempatan, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. (*/yud)

---