Wamen HAM Serap Aspirasi Warga Sepaku

PENAJAM PASER UTARA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menyerap aspirasi warga terkait dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (22/6/26).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sepaku tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili. Dialog digelar sebagai upaya memastikan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Pada forum tersebut, masyarakat menyampaikan pembangunan IKN telah memberikan sejumlah dampak positif terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi meningkat, sektor perdagangan berkembang, usaha penyewaan hunian bertambah, serta nilai aset masyarakat mengalami kenaikan seiring pesatnya pembangunan kawasan ibu kota baru.

Meski demikian, warga juga mengemukakan sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Aspirasi yang disampaikan di antaranya terkait peluang kerja bagi putra-putri daerah, penyelesaian ganti rugi lahan, ketersediaan akses air bersih, hingga dampak debu dari aktivitas pembangunan yang dinilai memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mugiyanto menegaskan Kementerian HAM akan terus mengawal agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam dialog tersebut akan diteruskan kepada Otorita IKN dan instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap berbagai isu yang dihadapi warga dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Ke depan, Kementerian HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur akan terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan IKN agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi melalui forum dialog, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan aktif dalam mengawal pembangunan IKN sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa mengabaikan hak-hak warga terdampak. (*/yud)

---