BPS Ajak Pelaku Usaha Berikan Data Jujur demi Kebijakan yang Tepat Sasaran

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda sebagai upaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pendataan. Dalam forum tersebut, pelaku usaha diimbau memberikan data secara jujur karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu menjelaskan, Sensus Ekonomi memiliki fungsi layaknya medical check up bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha.

“Sensus Ekonomi ini adalah gambaran seperti medical check up untuk ekonomi bangsa, ekonomi Indonesia. Kalau kita melakukan medical check up, tentu harus jujur menyampaikan kondisi sebenarnya agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Begitu juga dalam Sensus Ekonomi, masyarakat harus menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi hingga mendorong investasi. Karena itu, ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak memberikan informasi yang keliru.

“Kalau data yang kita kumpulkan tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, maka intervensi kebijakannya juga bisa salah. Karena itu kami mengharapkan seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Trophy juga mengungkapkan Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang masuk dalam 10 besar penyumbang PDRB nasional. Meski demikian, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi yang menyumbang sekitar 64 persen terhadap total perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kaltim terus menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, petugas di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya beredarnya informasi yang tidak benar di media sosial sehingga petugas kerap harus memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum melakukan pendataan.

“Secara umum isu-isu positif memang lebih banyak. Namun ada saja isu negatif yang menjadi konsumsi publik. Salah satunya konten yang memperlihatkan petugas sensus dilempar keranjang. Setelah kami telusuri, itu hanya sebuah konten dan bukan kejadian yang sebenarnya,” ujarnya.

Mas’ud mengatakan BPS Kalimantan Timur telah menemui pembuat konten tersebut. Setelah memberikan klarifikasi, kreator yang bersangkutan bahkan membuat konten baru sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang turut hadir dalam agenda, menilai FGD tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia optimistis pelaksanaan pendataan di Kalimantan Timur berjalan sesuai target meski masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi.

“Kita berharap masyarakat tidak lagi memiliki kekhawatiran ketika memberikan data. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan justru akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk investasi, pengembangan usaha maupun program pemerintah lainnya,” tegasnya.

Menurut Hetifah, pengalaman dari sensus-sensus sebelumnya membuktikan bahwa data statistik yang akurat mampu melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan terkini.

“Dengan data yang akurat, kita akan memiliki basis informasi yang dapat dipercaya. Dari situlah pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur,” pungkasnya. (ain)

---