ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Kemendagri Sepakat Raperda Pertanggujawaban APBD 2022 Segera Diparipurnakan

July 19, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2022  Muhammad Amin mengatakan, pihaknya bersama rekan pansus melakukan koordinasi dengan Kemendagri RI terkait temuan Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutim.

Muhammad Amin

“Kami baru-baru saja dari Kemendagri, berkoordinasi terkait dengan temuan Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanga di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apakah bisa diparipurnakan, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2022, supaya bisa fokus ke APBD Perubahan,” kata Amin kepada media ini, Rabu (19/7/2023).

Kabar baiknya, keterangan dari Kemendagri bisa dilakukan. Namun dari beberapa perangkat daerah yang terdapat temuan harus membuat surat keterangan. Bahwasanya mereka bisa menyelesaikan permasalah atau kewajiban ini. Adapun keringanan bisa dengan cara dicicil dari nilai temuan tersebut.

“Memang ditekankan oleh Kemendagri untuk segera dibahas (APBD-P). Mengingat ini sudah bulan Juli dan sebentar lagi bulan Agustus,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat pihaknya berkoordinasi terkait permasalahan tersebut Kemendagri juga kaget. Mengapa bisa sampai berlarut-larut sehingga APBD-P pun belum diparipurnakan. Dikhawatirkan APBD yang besar ini tak bisa terserap maksimal mengingat rentang waktu yang semakin mepet.

“Jangankan kegiatan APBD Perubahan, APBD murni saja belum terlaksana sepenuhnya,” ucapnya.

Dia menegaskan, intinya bisa dilaksanakan paripurna APBD Perubahan, dengan catatan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat temuan harus membuat surat keterangan untuk menyelesaikan kewajibannya. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.