ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

KUA-PPAS Harus Wakili Kepentingan Masyarakat

July 21, 2022 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

Ketua Fraksi PDIP Siang Geah, menyerahkan naskah pemandangan umum fraksinya yang baru dibacakan di hadapan peserta sidang parpurna kepada Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan disaksikan Bupati Ardiansyah Sulaiman. (ricky)

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kutim meminta kepada Pemerintah Kutim untuk memastikan bahwa proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS 2023 sudah mewakili kepentingan masyarakat Kutim secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Siang Geah saat membacakan pemandangan umum fraksinya, Rabu (20/7/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil 1 Ketua DPRD Asti Mazar. Pihaknya juga mengapresiasi optimisme pemerintah terkait perencanaan pendapatan dan belanja sebesar Rp 3,6 triliun.

“Pemerintah harus memprioritaskan agenda pembangunan sesuai target yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” imbuhnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemkab Kutim di anggaran 2023 mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai skala prioritas dalam tematik pembangunan yang ada, yakni pengembangan sentra ekonomi yang didukung pelayanan publik yang berkualitas.

Dikatakan, tahun-tahun sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan selalu menitikberatkan penyusunan APBD Kutim, harus menjadi APBD yang pro rakyat. Oleh karenanya proyeksi anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023, haruslah menyasar kepenting masyarakat Kutim.

“Jika mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik  Kutai Timur, mengenai angka kemiskinan, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 tercatat  9,55 persen atau 36,980 ribu orang,” ucapnya.

Kemudian tahun 2021 naik sebesar 2,72 persen menjadi 9,81 persen atau 37,780 ribu orang. Berdasarkan angka tersebut Kutim menempati urutan ketiga kemiskinan di Kaltim. Ia menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan secara serius maka akan menjadi kontraproduktif, terhadap rancangan belanja daerah.

“Jika nantinya dapat disetujui, dimana kita akan terus menerus melihat tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, ditengah biaya belanja daerah yang besar,” tandas Siang Gaeh.

Dia mengingatkan kepada Pemkab Kutim untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah juga harus mengupayakan agenda pembangunan dan pelayanan publik terpenuhi bagi seluruh warga Kutim.

“Kita sama-sama berharap angka-angka dalam APBD tersebut bisa menggerakkan ekonomi dan secara khusus mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang penting bagi masyarakat miskin,” pintanya.

Sehingga, sambung Siang, memberikan efek ganda dalam bentuk kesempatan kerja yang optimal dan peningkatan pendapatan masyarakat. APBD juga mesti digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia melalui alokasi pendidikan. Juga kesehatan yang memadai serta dapat memperbaiki ketimpangan kondisi dan akses antar wilayah kecamatan di  Kutim.

Terkait hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Siang Geah mengatakan, tahun 2020 hingga 2021, terdapat 33 temuan pemeriksaan, dan 55 rekomendasi yang disarankan segera diselesaikan. Melalui rekomendasi tersebut status pemantauan tindak lanjut BPK menyatakan, Pemkab Kutim pada 2020 hingga 2021, telah menyelesaikan sebanyak 20 rekomendasi yang telah sesuai dan 21 penyelesaian rekomendasi yang belum sesuai, serta 14 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah segera menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut. Sehingga tidak ditemukan lagi masalah-masalah pengelolaan keungan nantinya.  Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada agenda pembangunan yang telah direncanakan,” tutupnya. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.