Pemkab  Diingatkan Jangan Sampai Terjadi SiLPA

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali diingatkan, agar program pembangunan  dan penyerapan anggaran tahun 2023 ini bisa sesuai rencana. Sehingga tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), seperti tahun 2022 lalu.

“Kami mendorong agar proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APDB) Perubahan, segera mungkin dilakukan. Sehingga realisasi/serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, unutk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar anggota DPRD Kutim Hj Hasna, Kamis (20/7/2023).

Menurut Hasna proses pembahasan KUA dan PPAS ke depan harus sesuai waktu yang direncanakan. Program dan kegiatan yang akan dialokasikan anggarannya harus benar-benar berdasarkan program dan hasil Musrenbang yang diusulkan oleh pemerintah desa serta aspirasi masyarakat yang berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD  Kutim.

Dia  meminta agar dalam perencanaan anggaran belanja modal dapat diprioritaskan pada infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Program kegiatan yang menjadi prioritas RKPD harus bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Baik proses input dalam SIPD, proses pelelangan hingga pelaksanaan serta penatausahaan program kegiatan harus terus dilakukan agar serapan anggaran berjalan optimal.

Untuk itu, dia meminta meminta kepada Bupati untuk menginstruksi kepada Organiasi Perangkat Daerab (OPD) yang belum melakukan realisasi anggaran 2023, agar segera melaksanakan program kegiatan. Khususnya pada perangkat daerah yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU,Dinas Perkim, Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat.

“Realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” terangnya. (adv)

---