ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Pemkab Kukar Gandeng Unhas Makassar Kembangkan SDM Kesehatan Hingga Riset

July 6, 2023 by  
Filed under Kutai Kartanegara

Share this news

MAKASSAR  – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (KUkar) menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk peningkatan  pengembangan pembangunan daerah sekaligus pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kukar.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Bupati KUkar Edi Damansyah dan pihak Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (5/7/2023) di Ruang Rektor Unhas Makassar.

Maksud kerjasama ini adalah optimalisasi sumberdaya para pihak dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tujuan dari kerjasama ini adalah adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplemantasi menjadi konsep ideal  menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah.

“Kerja sama ini adalah perpanjangan dari kerja sama yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020, melalui program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun,” ujar Bupati.

Program Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter tersebut, dengan penyediaan dokter peserta PPDS yang mengikuti program pendidikan yaitu, Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Program Studi Obstetri dan Ginekologi, Program Studi Ilmu Patologi Klinik, Program Studi Radiologi, dan Program Studi Ilmu Anestasi.

Dalam perpanjangan kerja sama ini Bupati Edi Damansyah memperluas pola kerjasama yang dilaksanakan, tidak hanya terkait dokter residen tetapi juga terkait kerjasama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.

Salah satu yang diharapkan oleh Bupati Edi Damansyah adalah adanya kerja sama riset pembangunan daerah antara tim riset Universitas Hasanuddin dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal itu tidak terlepas dari adanya kebijakan daerah, yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatan haruslah berdasarkan kajian dan riset agar nantinya kegiatan yang menggunakan pembiayaan besar baik itu melalui APBD/APBN dapat dijalankan secara terukur, cepat dan tepat sasaran. (kk4)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.