ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Pemkab Kutim Disarankan Koordinasi ke Pemprov Kaltim

July 1, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA–  Untuk memperjuangkan bantuan alat tangkap nelayan, diperlukan perjuangan yang serius. Sehingga para nelayan di Kutim bisa menikmati fasilitas seperti itu dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim disarankan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sebab, sekarang ini laut merupakan kewenangan dan wilayah Pemprov,” ujar anggora DPRD Kutim Jimmi.

Jimmi

Pihaknya ingin para nelayan di Kutim bisa memperoleh bantuan alat tangkap bagi nelayan demi meningkatkan produksi sektor perikanan di Kutim. Alat tangkap yang dimaksud adalah kapal berkapasitas 3-5 gross tonnage (GT) untuk menangkap ikan di laut.

“Nelayan sangat membutuhkan kapal yang siap berlayar di laut. Karena kewenangan wilayah laut merupakan provinsi, saya menyarankan Pemkab kordinasi ke Pemprov Kaltim,” ujar anggota Komisi C DPRD Kutim ini.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi sangat penting untuk mendorong pengembangan kapasitas nelayan, baik aspek pemberdayaan maupun kelembagaan.

Jimmi mengatakan, potensi perikanan di Kutim sangat besar. Bahkan nelayan dari luar daerah berdatangan untuk menangkap ikan. Dia menguraikan pontensi perikanan yang berada di antara pulau-pulau kecil di Kutim, salah satunya di perairan Sangkulirang.

“Terutama di Sangkulirang, Pulau Miang dan sebagainya. Di kawasan itu merupakan habitat ikan yang memiliki potensial cukup besar,” jelasnya.

Meski demikian, kata Jimmi, potensi perikanan Kutim selama ini belum dikelola dengan maksimal. Begitupun nelayan belum menyeluruh memiliki sarana dan prasarana atau alat tangkap yang mumpuni. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.