ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Penyusunan Anggaran Tahun 2024 Diharapkan Berbasis Kinerja

July 20, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta, agar dalam menyusun anggaran tahun 2024 mengacu kepada Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Hal ini sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kutim Abdi Firdaus, menanggapai KUA-PPAS yang disampaikan pemerintah belum lama ini. “Pemerintah daerah dituntut untuk membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan. Serta keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan,” ujarnya, Kamis (20/7/2023)

Abdi Firdaus

Dikatakan tolak ukur keberhasilan yang telah dirancang adalah hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien.  Karena itu, proses penyusunan anggaran tidak hanya sekedar naik dan turunnya nilai anggaran, akan tetapi pencapaian dan kegagalan di tahun 2023 seharusnya menjadi salah satu indikator dalam penyusunan anggaran tahun 2024.

“Kami berharap, perubahan angka dalam RAPBD 2024 adalah angka yang terencana dan rasional sehingga kelak dapat dipertanggung jawabkan dan membawa perubahan dan perbaikan untuk Kutai Timur,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Pihaknya ingin, agar pmerintah menitikberatkan adanya kejelasan dalam program yang berkorelasi dan kolaborasi dengan baik antar organisasi perangkat daerah. Demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Melihat sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal, Fraksi Partai Demokrat mendorong kepada Pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah seperti, pariwisata, pajak hotel dan sektor lainnya berdasarkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK),” bebernya.

Terkait belanja daerah menurutnya, penjelasan yang terinci tentang belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dari setiap organisasi perangkat daerah sangat diperlukan dalam pembahasan dan pengesahan APBD 2024 ini.

“Agar tidak mengulangi kesalahan ataupun kekeliruan di tahun sebelumnya yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan kebutuhan prioritas,” tuturnya.  (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.