Sebanyak 183 Mahasiswa KKN Kolaborasi Siap Mengabdi di Kutai Barat

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara resmi menerima 183 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama 41 hari, mulai 13 Juli hingga 22 Agustus 2026, di 18 kampung dan 1 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan. Prosesi penerimaan dipimpin Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Selasa(14/7).

Nanang Adriani menyampaikan KKN merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, melalui KKN Kolaborasi, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, serta pendampingan yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan kampung.

“Melalui KKN Kolaborasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi, inovasi, serta pendampingan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal, dan mendukung pembangunan kampung,” ujar Nanang.

Ia menjelaskan, tema KKN tahun ini, “Sinergitas Kampus Berdampak dalam Meningkatkan Indeks Desa Mendukung Pencapaian SDGs”, sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Wabup juga mengingatkan seluruh mahasiswa agar menjaga nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung dan seluruh elemen masyarakat.

“KKN bukan hanya tempat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk memahami kehidupan masyarakat secara langsung. Jadikan kesempatan ini sebagai wadah mengabdi, belajar, dan membangun kepedulian sosial,” pesannya.

Nanang berharap kehadiran mahasiswa dapat menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan yang lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Kutai Barat, Erlinsiana menyampaikan tahun ini Pemkab Kutai Barat menerima 183 mahasiswa Universitas Mulawarman yang berasal dari 11 fakultas, terdiri atas 69 mahasiswa laki-laki dan 114 mahasiswa perempuan.

Mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Farmasi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kehutanan dan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pertanian, serta Teknik.

Mereka akan ditempatkan di 18 kampung dan 1 kelurahan pada delapan kecamatan, yakni Kecamatan Barong Tongkok, Bongan, Damai, Melak, Sekolaq Darat, Mook Manaar Bulatn, serta wilayah lainnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengabdian.

Erlinsiana menjelaskan, selama pelaksanaan KKN mahasiswa diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah kampung melalui berbagai program prioritas, mulai dari penataan administrasi pemerintahan kampung, pemutakhiran profil kampung, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, hingga pendampingan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan aktif berkolaborasi dengan PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), RT, hingga lembaga adat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia KKN Kolaborasi Tahun 2026, Alamsyah, Ph.D, menjelaskan bahwa program KKN Kolaborasi merupakan pilot project yang diinisiasi bersama delapan perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Meskipun tahun ini peserta yang diterjunkan di Kutai Barat masih didominasi mahasiswa Universitas Mulawarman karena perbedaan kalender akademik perguruan tinggi mitra, ke depan diharapkan semakin banyak kampus yang dapat bergabung sehingga kolaborasi menjadi lebih luas.

Menurut Alamsyah, seluruh mahasiswa telah mendapatkan pembekalan intensif selama satu minggu yang melibatkan Kementerian Desa serta berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dosen pembimbing lapangan.

Pembekalan tersebut bertujuan agar program kerja mahasiswa selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami berharap kehadiran mahasiswa benar-benar memberikan nilai manfaat bagi desa tempat mereka mengabdi serta mampu mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah,” tuturnya.

Melalui KKN Kolaborasi 2026 ini, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mempercepat pembangunan kampung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kutai Barat. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

---