ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Sengketa Lahan dan Aset Diminta Segera Diselesaikan

July 13, 2023 by  
Filed under Kutai Timur

Share this news

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang masih menjadi polemik. Sehingga nantinya tidak menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Hal itu disampaikanSekretaris Komisi C DPRD Kutim Jimmi, terkait masih adanya sejumlah sengeketa lahan yang belum tuntas. Dia menilai, belum tuntasnya penyelesaian lahan, sebagai salah satu penyebab kendala dalam proses pembebasan lahan. Akibatnya, pembangunan disebut terhambat lantaran sejumlah proyek yang akan dikerjakan masih berada di atas tanah yang belum berstatus milik pemerintah daerah.

Jimmi

“Sebagai gambaran, adanya  masalah sengketa lahan antar kelompok tani, menjadi salah satu dari dua penyebab utama kendala dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan,” ujar Jimmi, Kamis (13/7/2023).

Untuk itu, Jimmy mendorong kepada Pemkab Kutim bisa mengambil langkah positif. Di antaranya, menitipkan uang pembebasan lahan ke penyelenggara hukum. Kebijakan itu dapat menjadi salah satu solusi. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan tetap bisa berjalan dan bagi masyarakat atau kelompok tani yang menang usai berperkara di pengadilan bisa langsung mengambilnya.

“Kalau di jalan pendidikan (eks jalan Wahab Syahranie) itu masalah sengketa lahan, belum selesai antara kelompok tani. Jadi kita minta bagaimana pemerintah bisa menitipkan ke pengadilan dananya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Penyebab kedua, masalah inventarisasi aset daerah yang disebut belum tuntas, juga menjadi sorotan Jimmy. Mencuatnya penundaan pembebasan lahan yang juga disebabkan oleh persoalan inventarisasi aset daerah yang belum tuntas menjadi catatan.

Legislator PKS Dapil I Kutim itu mencontohkan proyek pembanguan di jalan tembus yang akan menjadi jalur alternatif mengurai kemacetan Kota Sangatta. Yakni, Jalan Wahab Syahranie (eks jalan Pendidikan) – Kenyamukan – APT Pranoto, dan Wahab Syahranie – Sukarno Hatta.

“Pembangunan jalan di pendidikan itu masalah pembayaran lahan saja lagi yang belum dibayar. Masalah terkendala pada inventarisasi aset. Rekomendasi BPK jangan dulu bayar-bayar lahan sebelum klir. Masih banyak aset kita yang belum tertata, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik lagi di masa mendatang,” tuturnya.

Sebagai sebuah catatan penting, Jimmi mengingatkan Pemkab Kutim agar segera menertibkan aset daerah yang menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan, sehingga berdampak pada pembanguan. (adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.