SKPD Diminta Pertahankan WTP

TENGGARONG – vivaborneo.com, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengajak seluruh Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) untuk bersama-sama mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil penilaian laporan keuangan daerah 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Mempetahankan lebih sulit dari pada meraih, mari sama-sama kita bangun sistem kerja yang baik guna mempertahankan opini WTP,” ujar Edi saat bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kukar, Selasa (16/7).

Untuk itu Edi mengimbau supaya koordinasi seluruh jajaran SKPD berjalan lebih baik.  Selain itu SKPD juga diminta untuk menyiapkan laporan kemajuan kegiatan yang didalamnya memuat progres fisik dan keuangan baik bulanan maupun per tiga bulan, sehingga nantinya akan memudahkan penyusunan laporan per semester.

Dikatakannya apabila laporan itu disiapkan dan diperhatikan tiap bulan, maka hambatan yang terjadi bisa diketahui segera dan kemudian dicari pemecahan masalahnya, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

“SKPD wajib menyusun laporan per semester tak ada tawar menawar, sehingga jika menyiapkan laporan akhir tahun pekerjaannya bisa lebih mudah,” tegasnya.

Edi menegaskan hal tersebut perlu komitmen semua jajaran di SKPD, terutama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) guna mepertahankan opini WTP.

Pada silaturahmi tersebut, Edi didampingi Kepala Inspektorat Kukar Mahmudan, Kabid Anggaran BPKAD Sukoco, Kabag Humas dan Protokol Dafip Haryanto. Sekda diterima oleh Kepala Disperindagkop Kukar H Azmidi beserta jajarannya di aula Disperindagkop.

Untuk diketahui, Pemkab Kukar meraih opini WTP oleh BPK atas penilaian  Laporan Keuangan Daerah 2012. Hasil membanggakan tersebut diumumkan pada  Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar dengan agenda Penyampaian Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2012,  Senin (8/7) di ruang sidang DPRD Kukar.

Ketika itu Ketua BPK RI Dr H Rizal Djalil, mengatakan bahwa hasil WTP yang bisa dicapai Pemkab Kukar  merupakan buah dari pembinaan  sumber daya manusia (Sdm), dan secara teknis BPKP memberikan bimbingan khusus kepada aparatur pemerintah daerah khususnya yang membidangi keuangan, dengan menurunkan 20 orang yang di datangkan dari Jakarta. (vb/hayru)

---