Tok! APBD 2021 Rp 1,8 Triliun

TANJUNG REDEB – Jika 2020 ini APBD Berau tembus di angka lebih 2 triliun, maka 2021 mendatang harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau untuk 2021 telah disahkan Rp 1,8 triliun. Itu artinya, mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan 2020 ini.

Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menjelaskan, APBD 2021 senilai Rp 1,8 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 202 miliar. Untuk PAD ini ada empat komponen penerimaan, di antaranya pajak daerah senilai Rp 65 miliar, retribusi daerah Rp 8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 114 miliar.

Selain itu, ada pendapatan transfer Rp 1,5 triliun terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp 1,5 triliun, pendapatan transfer antar daerah senilai Rp 94 miliar. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 37 miliar yang merupakan pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah pusat.

Di samping itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasional Rp 1,1 triliun yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan sosial. Kemudian belanja modal senilai Rp 444 miliar, belanja tidak terduga senilai Rp 23 miliar dan belanja transfer senilai Rp 248 miliar. Kemudian dalam pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2021 Rp 0, dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 0.

Pengesahan APBD Berau 2021 ini dilakukan melalui rapat paripurna di DPRD Berau, (30/11/2020). Sebelum disahkan, fraksi di DPRD memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui pandangan akhir.

Fraksi Nasdem melalui Dedy Okto mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan potensi pendapatan untuk mempengaruhi besaran APBD. Karena banyak potensi PAD bisa dimaksimalkan lagi. Sehingga pembangunan bisa tetap berjalan sesuai perencanaan. “Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tingkatkan PAD ini,” ujarnya.

Sementara H Saga dari Fraksi PPP, menegaskan APBD dimaksimalkan lagi. Sehingga tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata dengan memaksimalkan lagi perencanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (ODP). Pemkab Berau juga diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menyampaikan akan menjadikan sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan agar program kerja yang telah disepakati bersama dalam pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. “Agar kita tidak menyimpang dari rambut-rambu yang telah disepakati,” tegasnya. (vb1)

---