Perempuan Banyak Menuntut Cerai Daripada Laki-laki

Samarinda – Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Tahun 2020, terjadi kasus kekerasan di Kaltim sampai dengan bulan Agustus sebanyak 291 kasus, Angka perceraian menurut data dari Pengadilan Agama Kaltim kasus cerai gugat sebanyak 1.058 kasus dan kasus cerai talak 358 kasus.

“Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang menuntut cerai dari pada laki-laki dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak alasannya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi,” kata Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda pada acara Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020 dengan tema Perjuangan Perempuan di Era Tatanan Baru (New Normal) rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 92, di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Zaina Yurda mengatakan, pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan. Sebagai negara yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula, titik berat pembangunan tidak hanya pada satu sektor saja, tetapi pada berbagai segi kehidupan serta harus memperhatikan pula kualitas penduduknya.

“Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks, di satu pihak pengeluaran bertambah sedangkan banyak kepala keluarga tidak bekerja lagi terkena di PHK, anak sekolah harus belajar di rumah, sehingga rumah menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Dengan demikian di perlukan peran perempuan atau ibu untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut terutama untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari,” ujar Zaina Yurda.

Dikatakan Yurda, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anak agar selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah. Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada kelurga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta. Hadir menjad narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh dan Ketua LPK Atiqna Sm@rt Samarinda Silvi Vidiarti. (dell)

Wapres Ma’ruf Amin : Insan Pers, Garda Terdepan Agen Perubahan Perilaku Masyarakat Demi Mencegah Penularan Covid-19

Vivaborneo – Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin memberikan dukungan kepada 4500 wartawan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku, kerjasama Dewan Pers dan Satuan Tugas Penangan Covid-19. Insan Pers sebagai peserta program dapat menjadi garda terdepan agen perubahan perilaku, dalam menciptakan pemberitaaan yang menjunjung tingggi etika jurnalistik, serta pada akhirnya mampu membawa perubahan perilaku masyarakat demi mencegah penularan covid-19.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin pada kegiatan Pembekalan Wartawan sebagai Agen Perubahan Perilaku untuk penanggulangan pendemi Covid-19 yang digelar secara daring, kerjsama Dewan Pers dan Satgas Penangan Covid-19, Senin, 14 Desember 2020.

Hadir dalam webinar tersebut, Letjend TNI. Doni Monardo Ketua Satgas Penangan Covid-19 (Ketua BNPB), Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers, Atas S Depari Ketua Umum PWI, DR. KH. Kholil Nafis Ketua MUI dan dipandu Agus Sudibyo Moderator dari Dewan Pers dan peserta Program Fellowship Jurnalisme Periubahan Prilaku di 34 Propinsi seluruh Indonesia.

“Saya mengapresisi positif, langkah kolabaoratif Dewan Pers dan Satgas Penangan Covid-19, melalui program Fellowship Jurnalisme dapat meningkatkan gotong royong antar elemen bangsa menghadapi pandemi covid-19, insan pers memiliki peran sentral sebagai kunci sukses penanganan pandemi covid-19 yang diupayakan oleh pemerintah, dunia akademisi dan dunia usaha,”kata Ma’ruf Amin.

Dikatakan lebih lanjut, pandemi Covid-19 merupakan fenomena peristiwa langka yang berdampak besar, sulit diprediksi, di luar perkiraan biasa dan menimbulkan berbagai ketidak pastian serta belum pernah dialami oleh satu pun bangsa di dunia. Informssi kredibel dan terpercaya tentu semakin diperlukan untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi, mis informasi, dan dis informasi.

Pemerintah menyadari, agar akhir pandemi dari pandemi covid-19 dapat segera terwujud, diperlukan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan, perilaku hidup bersih ini bukan hanya diperlukan sampai ada vaksin, namun diharapkan jadi budaya gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya.

Disinilah peranan penting pers dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui pemberitaan yang edukatif, informatif akurat komprehensif dalam menggambarkan fenomena covid-19 dan berbagai dampaknya, sehingga masyarakat memahami cara melindungi diri, keluarga, dan masyarakat lingkungannya secara tepat.

Termasuk program vaksinasi, menurut mantan ketua MUI ini, pers adalah garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi secara luas. Pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah para pakar sehingga mampu menumbuhkan kesadarandan keyakinan masyarat akan manfaat vaksin.

“Saya minta dukungan insan pers dalam kelancaran deseminasi vaksin, terus menyemarakkan semangat tagar #VaksinasiUntukNegeri, melalui pemberitaan pemberitan yang sesuai,”pinta Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin berharap, segenap insan pers sebagai jurnalis perubahan perilaku dapat menjadi rujukan informasi utama serta mampu menghadirkan jurnalisme harapan bagi masyarakat agar tetap semangat, dan patuh terhadap protokol kesehatan, serta mengingatkan insan pers untuk tetapl menjaga diri selama bertugas, jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama saat melakukan peliputan ke daerah atau lokasi yang beresiko tinggi.

Hal senada disampaikan Doni Monardo ketua Satgas Penangan Covid-19, dimana satgas sangat terbantu dengan program ini. Menurutnya, sebelum ada program ini sangat banyak sekali berita yang menyimpang dari fakta dan kenyataan, satgas kesulitan membatah dan mengkoreksinya, tapi sejak 3 bulan terakhir ini, jika ada berita hoax seputar covid-19, satgas dibantu wartawan peserta program fellowship jurnalisme untuk meluruskannya.

“Kami berterimkasih atas bantuan wartawan yang juga sebagai relawan untuk membantu masyarakat menghadapi covid-19 ini, kami mohon kepada Bapak Wapres, agar program ini bisa berlanjut, tahun depan hingga 2021,”harap Jenderal TNI Bintang Tiga ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan dalam program fellowship jurnalisme, insan pers memberikan kontribusi dengan tujuan adanya perubahan perilaku protokol kesehatan tanpa syarat, meningkatkan kualitas kesehatan imunitas kita, meningkatkan doa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, serta perilaku untuk saling memberi dan berbagi.

“Kita harus melakukan transpormasi, dari saya menjadi kami, dari kami menjadi kita, kita bangun kebersamaam menghadapi masalah yang sungguh berat ini,”kata mantan Menkominfo era presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, seraya meminta kepada Wapres Ma’ruf Amin agar program fellowship jurnalisme dapat dilanjutkan ditahun 2021.

Ketua PWI Atal S Depari mewakili insan pers mengungkapkan kebahagiaanya, dengan berkenannya Wapres Ma’ruf Amin bersedia hadir pada pertemuan secara daring ini, yang dikuti antusias wartawan, dan mereka tiap hari memberitakan protokol kesehatan 3M, wartawan garda terdepan dalam ubah laku dimansyarakat dengan kampanye prokes dan mengawasi pelaksaaan prokes.

Dikatakan, covid-19 belum berakhir, vaksin mulai datang bertahap, namun kampanye perubahan perilaku tidak boleh berhenti, pers tetap harus bekerja. Diapun berharap program fellowship tetap berlanjut. Kedisiplinan prokes belum secara penuh dilaksanakan publik, seperti yang diharapakan. Untuk itu wartawan tetap perlu mengambil peran kontribusi dalam menggalakkan perilaku hidup sehat masyarakat. “Besar harapan kami periode program yang berakhir Desember 2020, bisa diperpanjang hingga Maret 2021,”harap Atal. (Hel)*

Perumdam Tirta Kencana Jadwalkan Pengurasan IPA Bendang I

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pengurasan Clarifier 1 dan 2 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendang 1, Rabu-Kamis (16-17/12/2020) mulai pukul 08.00 – 15.00 Wita.

Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Produksi Syarif Rachman dan   Kepala IPA Bendang 1 Saiful melalui Asisten Manager Kesektariatan dan Humas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda HM Lukman menyampaikan, selama pengurasan tersebut tidak berdampak pada proses produksi dan namun layanan aliran distribusi dari IPA Bendang I berkurang tekanannya karena tidak maksimal.

“Pengurasan Clarifier 1 dan 2 di IPA Bedang 1 yang sudah menjadi agenda rutin per 6 bulan sekali agar kualitas produksi selalu terjaga kejernihannya,” kata Lukman.

Adapun wilayah yang terganggu aliran distribusi selama pengurasan diantaranya wilayah Jalan M Said, Jalan Ring Road 1, 2 dan 3, Jalan Rapak Indah, Jalan Teuku Umar, Perum Bukit Indah, Perum Citra Griya, Jalan Revolusi, Jalan Tengkawang, Jalan Kepala Gading, Jalan Kahoi, Jalan P.Suryanata , Perum Bukit Pinang, Kampung Pinang, Perum Graha Indah, Perum Batu Putih, Perun Erlisa, Perum Kehutanan, Perum Wartawan, Jalan H Anang Hasyim, Jalan Kadrie Oening, Jalur Boster A W Syahrani dan sekitarnya.

“Kami menghimbau kepada masyarakat dan pelanggan di jalur tersebut untuk bisa menampung air sebagai persediaan selama masih mengalir karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi terganggu,” terang Lukman.

Imbas adanya pengurasan akan akibatkan gangguan produksi dan aliran distribusi, untuk itu mewakili manajemen dirinya memohon maaf atas terganggunya layanan aliran distribusi selama pengurasan berlangsung . Kegiatan pengurasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas agar kejernihan produksi air bersih selalu tetap terjaga. Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center kami hotline 0541-2088100 atau Chat WA 0811553536 atau 0811552626. (*/lk)

KPU Samarinda Minta Paslon Tak Sertakan Massa Pendukung Saat Pleno

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menghimbau kepada tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda untuk tidak menyertakan massa pendukungnya. Sesuai jadwal, Komisi Pemilu Samarinda menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak tahun 2020, Rabu, 16 Desember 2020. Pleno akan digelar di Hotel Bumi Senyiur Samarinda sejak pukul 09.00 WITA.

Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat menyatakan sesuai aturan, lembaganya menyebarkan undangan sangat terbatas untuk masuk ke dalam rapat pleno. Kata dia, protocol Kesehatan penenganan Covid-19 mejadi pertimbangan utama.

“Saya berharap paslon tidak menghadirkan para pendukungnya, khawatir akan terjadi kerumunan yang berpotensi penularan virus Covid-19,” kata Firman Hidayat, Selasa, (15/12/2020).

Sebelumnya, KPU Samarinda sudah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri para pihak, Senin, 14 Desember 2020 di Hotel Mercure Samarinda. Selain aparat keamanan; Polresta dan KODIM Samarinda, juga hadir perwakilan OPD Pemkot Samarinda juga Leason Officer (LO) Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sementara LO Paslon nomor urut 3 tidak hadir. “Kami sudah melayangkan undangan kepada tiga LO Paslon,” kata Firman.

Dalam kesempatan itu, LO Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah menyepakati untuk tidak menghadirkan pendukung mereka ke arena pleno. Mereka kata Firman akan dating sesuai dengan undangan yang diterima dari KPU.

“Kita berharap Paslon nomor urut 3 juga tidak menghadirkan massa, kita ingin jalannya pleno tidak ada gangguan keamanan dan juga penyebaran Covid-19 tak terjadi,” kata dia.

Sesuai jadwal rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pemilihan Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020 akan dilaksanakan dengan pengamanan dari Polresta Samarinda dan juga KODIM 0901. Jumlahnya, 300-an personel gabungan. Jumlah ini masih bisa ditambah sesuai dengan tingkat keamanan.

KPU Samarinda sesuai aturan hanya menghadirkan saksi masing-masing dua orang untuk setiap pasangan calon, komisioner KPU Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda dan semua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setiap PPK akan membacakan hasil pleno mereka di tingkat kecamatan saat pleno di tingkat Kota Samarinda berlangsung.

Rapat pleno Kota Samarinda akan menghimpun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon saat pemungutan suara pada 9 Desember lalu untuk tingkat kecamatan. Bukan hanya perolehan suara pasangan calon, tingkat partisipasi pemilih Samarinda selama proses pemungutan juga sudah bisa diketahui usai pleno hari ini.

Hadir dalam rakor tersebut, Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol A Andi S, SH SIK MM, Mayor Inf Priyono, perwakilan KODIM Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Dr Ismet Kosasih, perwakilan BPBD Kota Samarinda M Wahiduddin serta Yani Priyambodo dari Satpo PP Kota Samarinda. Hadir juga komisioner Bawaslu Kota Samarinda, Ana Siswanti Rahayu serta perwakilan dari Kesbangpol Kota Samarinda.(man)

Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Politik di Kaltim Masih Kurang

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kajian Pembangunan Gender Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini mengatakan, penduduk Kaltim yang berjumlah 3.661.161 jiwa dengan komposisi laki-laki 1.902.410 jiwa dan perempuan 1,758.751 jiwa, menggambarkan jumlah yang tidak terlalu jauh sehingga seharusnya tidak terjadi kesenjangan dalam partisipasi pembangunan laki-laki dan perempuan di Kaltim. Namun dari data yang ada indeks pembangunan manusia laki-laki di Kaltim yang menduduki peringkat ketiga terbesar tidak diiringi oleh pembangunan manusia perempuan Kaltim yaitu berada pada posisi ke 32 dari 34 provinsi se-Indonesia yaitu setelah Papua dan Papua Barat.

Keadaan ini menyedihkan apalagi menyongsong hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, tentu menyisakan tugas berat yang harus direspon oleh semua pihak baik dari legislative, yudikatif dan eksekutif.

“Tugas ini tentu tidak cukup diapresiasi dengan biasa-biasa saja, namun diperlukan komitmen seluruh unsur terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya perempuan,” ujarnya.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik menjadi kunci pembuka untuk memperluas aksesibilitas non diskriminatif pada semua komunitas gender dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam Upaya mengukur kedalaman ruang indikator dalam hal komponen tentang IPM, IPG, maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang didalamnya merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 variabel yaitu meliputi Keterwakilan Perempuan di parlemen, Keterwakilan perempuan profesional teknis dan Pendapatan perempuan dari sektor non pertanian.

Sehingga, lanjut Dwi, rumusan hasil kajian pada ranah politik dan jabatan publik sangat strategis dan bisa lebih aplikatif untuk dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang meliputi kesehatan, ekonomi pendidikan, sosial budaya, politik, hukum dan HAM.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Instansi vertikal, OPD lingkup Pemprov Kaltim, Tim Driver PUG, Perguruan Tinggi dan Legislatif. Hadir menjadi narasumber Tim LP2M Unmul Samarinda Uni W Sagena. (dell)

« Previous Page — Next Page »