Selesaikan Dermaga Teluk Sulaiman, Berau Berharap Bantuan

TANJUNG REDEB – APBD Berau 2021 nanti dipastikan merosot. Sementara, beberapa proyek tahun jamak membutuhkan pendanaan yang maksimal. Karena itu, tidak ada cara lain bagi Pemkab Berau kecuali memohon bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Berau, Abdurrahman. Menurutnya, banyak usulan diprediksi tidak disetujui, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Sehingga perlu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Misalnya pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman, di Kecamatan Bidukbiduk. Tahun ini pembangunannya baru tahap pertama. “Kami berharap bisa selesai tahun depan, itu kalau ada anggarannya,” sebutnya (30/11/2020).

Meski berharap bisa tuntas, namun pihaknya tetap realistis melihat anggaran yang tersedia. Sehingga ia berharap bantuan keuangan dari provinsi maupun Pemerintah Pusat bisa membantu program kerja yang ada.

Dijelaskan, pembangunan dermaga di Biduk-biduk itu masuk dalam skala prioritas. Karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Selain untuk mendukung kegiatan perekonomian, juga untuk meningkatkan sektor wisata di lokasi ini. Mengingat ada banyak objek wisata unggulan di Biduk-biduk, seperti Labuan Cermin, Pulau Kaniungan hingga Lamin Guntur.

“Makanya kami sangat berharap ada pemahaman yang sama dari Pemprov Kaltim, melihat kebutuhan masyarakat pesisir Berau yang sudah sangat lama mendambakan dermaga representatif,” tegasnya. (vb1)

Warga Kampung Didorong Lakukan Penurunan Emisi Karbon

TANJUNG REDEB – Sejumlah kepala kampung hingga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mengikuti Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Tahap II pekan lalu..

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir mengatakan, memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Padiatapa/FPIC Tahap II. Karena persoalan gas rumah kaca kerap terjadi di Berau.

“Inti program ini agar kampung-kampung membantu penurunan emisi karbon. Sehingga lingkungan di kampung menjadi harmonis dan ramah pada manusia,” katanya (30/11/2020).

Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), mulai dilakukan langkah antisipasi terhadap gas rumah kaca, sehingga pemanasan global bisa teratasi.

“Ini membantu bagaimana caranya supaya tidak terjadi cuaca ekstrem karena peningkatan emisi tersebut,” sebutnya.

Koordinator Project FCP KLHK, I Wayan Susi Darmawan memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program FCP ini.

“Saya berharap komitmen masyarakat, khususnya di Berau, tetap terjaga untuk mencapai tujuan program penurunan emisi karbon ini,” kata Darmawan.

Ia berharap masyarakat paham program penurunan emisi melalui perlindungan dan penjagaan hutan di masing-masing kampung atau desa. “Yang paling penting tidak terpaksa atau suka rela,” jelasnya.

Dalam prosesnya, masyarakat tetap mempertahankan ekosistem hutan “Melihat Berau memiliki komitmen mengedepankan konservasi keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan, saya optimistis Berau bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik,” tuturnya. (vb1)

Tok! APBD 2021 Rp 1,8 Triliun

TANJUNG REDEB – Jika 2020 ini APBD Berau tembus di angka lebih 2 triliun, maka 2021 mendatang harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau untuk 2021 telah disahkan Rp 1,8 triliun. Itu artinya, mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan 2020 ini.

Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menjelaskan, APBD 2021 senilai Rp 1,8 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 202 miliar. Untuk PAD ini ada empat komponen penerimaan, di antaranya pajak daerah senilai Rp 65 miliar, retribusi daerah Rp 8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 114 miliar.

Selain itu, ada pendapatan transfer Rp 1,5 triliun terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp 1,5 triliun, pendapatan transfer antar daerah senilai Rp 94 miliar. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 37 miliar yang merupakan pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah pusat.

Di samping itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasional Rp 1,1 triliun yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan sosial. Kemudian belanja modal senilai Rp 444 miliar, belanja tidak terduga senilai Rp 23 miliar dan belanja transfer senilai Rp 248 miliar. Kemudian dalam pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2021 Rp 0, dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 0.

Pengesahan APBD Berau 2021 ini dilakukan melalui rapat paripurna di DPRD Berau, (30/11/2020). Sebelum disahkan, fraksi di DPRD memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui pandangan akhir.

Fraksi Nasdem melalui Dedy Okto mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan potensi pendapatan untuk mempengaruhi besaran APBD. Karena banyak potensi PAD bisa dimaksimalkan lagi. Sehingga pembangunan bisa tetap berjalan sesuai perencanaan. “Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tingkatkan PAD ini,” ujarnya.

Sementara H Saga dari Fraksi PPP, menegaskan APBD dimaksimalkan lagi. Sehingga tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata dengan memaksimalkan lagi perencanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (ODP). Pemkab Berau juga diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menyampaikan akan menjadikan sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan agar program kerja yang telah disepakati bersama dalam pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. “Agar kita tidak menyimpang dari rambut-rambu yang telah disepakati,” tegasnya. (vb1)

Yayasan Peduli Autis Lombakan Desain Tote Bag

SAMARINDA. Yayasan Anugerah Lentera Cinta sebuah yayasan membidangi kepedulian kepada anak autis menggelar lomba desain tote bag berhadiah total Rp 10,5 juta.

Kepala UPTD Pusat Layanan Autis (PLA) Dinas Pendidikan Samarinda Moehamad Goufur mengapresiasi kegiatan sehingga Yayasan Anugerah Lentera Cinta ini semakin dikenal sehingga bisa bersama-sama dengan yang lainnya menunjukkan kepedulian terhadap autis.

“Dengan semakin dikenal dan mendapat kepercayaan banyak pihak, tentunya akan banyak dukungan yang datang sehingga bisa lebih luas lagi memberikan dukungan terhadap penanganan autis,” ucap Goufur dalam kegiatan penyerahan hadiah di Sekolah Urip Ngeriman Senin (30/11/2020) sore.

Senada disampaikan Pendiri Yayasan Puji Setyowati Jaang sekaligus mewakili Ketua Yayasan An Nuur Wanda Tisya, dimana lomba yang bertemakan anak dan lingkungan merupakan gagasan dari ketua Yayasan yang juga putrinya.

“Kami komunikasi lewat dunia maya aja untuk menyelenggarakan lomba ini. Karena putri saya sedang menyelesaikan S2 Psikologis Autis di Jerman,” ucap Puji yang juga anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

Menurut Puji gagasan dari lomba ini untuk menciptakan trandmark atau model dengan mengakomodir lingkungan yang sehat kemudian hubungan anak dengan ibu yang dituangkan dalam goresan atau desain.

“Kegiatan Ini yang perdana, tentunya harapan kita akan ada lagi berikutnya. Anak kami berkeinginan yayasan ini juga dikenal bukan hanya menangani di bidang anak autis dengan memberikan stimulus bagi mereka yang memerlukan tapi juga bisa berkiprah untuk masyarakat lebih luas,” ucap Puji sekaligus menambahkan yayasan ini telah memiliki satu sekolah yakni Sekolah Urip Ngeriman khusus anak autis beralamat di Perumahan Citra Griya Blok 45 dengan siswa yang tak mampu.

Puji mengatakan desain yang diikutkan lomba menjadi hak sepenuhnya panitia.

“Kita nanti akan membuat tas desain yang ada ini. Bahkan ke depannya akan melibatkan swasta dalam membuat tas desain yang didapat dari lomba ini,” ungkap Puji.

Menurut ketua Panitia Tommy Heristomo, peserta berjumlah 23 orang dengan desain terkumpul 29. Adapun juara I diraih Muhammad Yoga Indrawan, Anida Fara Dilla (II), Sahri Ramadana (III). Kemudian M Sirajul Amin Mubarak (Harapan I) dan M Fakhurrozzhy (Harapan II). Sedang juara favorit dengan like dan komentar terbanyak diraih Nadia Citra Windayu.(*/don)

Gandeng SMSI, BPKN Fokus Lindungi Konsumen

JAKARTA – Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) akan lebih bermanfaat di mata publik. Ini setelah, lembaga negara tersebut menggandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan MoU tersaji di sela rangkaian kegiatan Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) yang berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Senin (30/11/2020).

Di balik MoU tersebut, BPKN berupaya menyederhanakan informasi dengan penyajian berita yang dikemas lebih lunak, mudah dicerna dan cepat sampai pada sasaran. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan oleh media-media yang selama ini tergabung dalam SMSI.

Selaras dengan itu, konsumen Indonesia merasa lebih terlindungi. Sehingga kerentanan eksploitasi yang membahayakan konsumen dapat diminimalisir sejalan dengan fungsi kerja lintas sektor. Dan pemberitaan yang disajikan oleh media-media yang tergabung dalam SMSI.

Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan sebaran informasi ini pun menjadi tulang punggung dalam menguatkan posisi BPKN. Disisi lain fokus memberikan perlindungan dan mengimplementasikan regulasi maupun atuan perundang-udangan akan lebih mudah.

“Wujud kesepakatan antara BPKN dengan SMSI , telah kami pertegas dalam MoU,” terang Rizal.

Ditambahkan Rizal, kehadiran SMSI dengan jumlah anggota 1.224 media yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan mampu mem-back informasi dan perkembangan terkini terhadap ruang lingkup konsumen dan dinamika yang ada.

“Sekali lagi terima kasih, dan apresiasi atas kerja sama yang dibangun. Kami berharap kerja BPKN makin ter-blow up dengan penyajian berita yang sesuai fakta yang ada,” jelasnya.

 

Harapan lainnya, konsumen pun akan lebih terbantu dan terlindungi dengan hadirnya SMSI sebagai mitra publik. “Sekali lagi terima kasi, atas kerja sama yang dibangun. MoU ini menandai kahadiran BPKN yang makin kokoh,” ungkapnya.

Rizal menambahkan, tujuan MoU untuk meningkatkan kemampuan BPKN dan SMSI dalam bidang sosialisasi dan mengedukasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kesepakatan yang tertera dalam poin-poin MoU ini akan kita jalani dulu selama tiga tahun ke depan. Kami bersepakat, seluruh informasi yang tersaji bentuk transparansi dan keterbukaan publik,” imbuh Rizal.

Menangapi pernyataan Rizal, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus juga memberikan apresiasi terhadap langkah BPKN yang menggandeng SMSI.

“Tentu kita tahu, BPKN merupakan Badan Negara yang dibentuk untuk membantu pengembangan perlindungan. Dan SMSI dianggap mitra ideal dalam penyebaran informasi. Minimal, kami mampu memberikan sumbangsih dalam mengedukasi mayarakat,” jelas Firdaus.

Kesepahaman yang dijalin BPKN dengan SMSI bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya. Baik dalam bidang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“SMSI sebagai konstituen Dewan Pers dan merupakan asosiasi Siber terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 1.224 perusahaan media dan tersebar di 34 provinsi di tanah air, siap mendukung program dari BPKN dalam mengedukasi masyarakat menyangkut perlindungan konsumen,” papar Firdaus. (*/rls)

« Previous Page — Next Page »