DPRD Minta Dilibatkan Dalam Seleksi Pejabat Perusda

SAMARINDA – Proses seleksi pejabat Badan Pengawas, Komisaris dan Direksi disejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Proses seleksi ini dilakukan tanpa melibatkan DPRD Kaltim. Padahal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan beberapa waktu lalu, anggota DPRD telah meminta kepada Pemprov Kaltim agar diberikan  peran dalam proses seleksi Direksi Perusda,

“Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk masuk seleksi melakukan pendaftaran. Karena banyak syaratnya,” ucap Tiyo sapaan karibnya kepada awak media, Selasa (9/3/2021)

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menambahkan syarat-syarat yang disertakan untuk proses rekrutmen sudah cukup bagus. Begitu juga dengan daftar calon jajaran Direksi. Tiyo mengatakan, nama-nama tersebut artinya memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Sehingga diharapkan Direksi Perusda bisa diisi oleh orang yang tepat dari hasil penjaringan.

Kendati demikian, ia menekankan DPRD Kaltim tetap memantau proses rekrutmen. Tiyo mengatakan, Komisi 2 tidak mesti dilibatkan dalam fit and proper test seleksi, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, setidaknya rekrutmen harus transparan dan dewanpun turut diberikan informasi mengenai prosesnya.

Dengan demikian, DPRD Kaltimpun juga bisa menelusuri rekam jejak calon yang telah mendaftar sebagai Direksi Perusda, serta memberikan pertimbangannya.

“Kira-kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan Perusda itu lebih profitable,” pungkasnya. (*/adv)

Kejaksaan Negeri Kubar Kembalikan Berkas Perkara Mobil Bodong

SENDAWAR –Penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat (Kubar) mengembalikan berkas perkara kasus pemalsuan dokumen kendaraan dengan tersangka SS (41) warga Muyub Ilir, Kecamatan Tering.

“Kami memberi waktu 14 hari ke penyidik untuk melengkapi berkas tersebut,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kubar Muhammad Israq di kantor Kejari Kubar, Jalan Sendawar Raya, Senin (08/3/2021).

Dikatakan M.Israq, syarat formil maupun materil tahap satu belum lengkap, maka dari itu berkas tersebut di kembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi.

M.Israq menuturkan, menurut info yang diterima oleh tim Kejaksaan, ada dugaan jumlah kendaraan bodong ini sekitar kurang lebih 30 unit yang sudah beredar. Polisi sudah menyita sebanyak 7 unit, namun berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan hanya satu unit sebagai barang bukti. Pihaknya tetap menunggu hingga berkas dinyatakan lengkap (P21). .

“Kami akan memberikan petunjuk soal barang bukti yang perlu dilengkapi oleh penyidik kepolisian,”ungkapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Kubar AKP Iswanto saat dikonfirmasi selasa siang (9/3) di Mapolres membenarkan baru satu unit kendaraan yang dilimpahkan penyidik Polres ke pihak Kejari. Sedangkan 6 unit lainnya masih dalam tahap pengumpulan berkas dan saksi.

“Nanti akan kami limpahkan juga setelah semuanya lengkap,”jelas Kasat Reskrim Iswanto.

Iswanto menjelaskan, pembeli mobil yang diduga bodong itu juga terpisah-pisah sehingga aparat perlu menggali lebih dalam dan mencari saksi-saksi tambahan guna membuktikan adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan tersangka SS.

Untuk diketahui, pengungkapan kasus pemalsuan dokumen kendaraan itu dirilis Polres Kubar pada 29 Januari lalu. Kapolres Kubar AKBP Irwan Yuli Prasetyo kala itu menyebut sindikat pembuatan dokumen palsu itu ada dua orang. Yakni SS (41 Tahun) warga kampung Muyub Ilir kecamatan Tering Kutai Barat dan pria asal Sulawesi berinisial I sebagai pembuat STNK palsu.

Hanya saja hingga saat ini pelaku I belum berhasil ditangkap aparat. Polisi menduga ada 30 buah mobil bodong yang diperjual belikan kedua pelaku.

Adapun tersangka SS dibekuk polisi pada 23 Januari saat mengambil STNK yang dikirm oleh rekannya. SS langsung ditahan polisi sejak saat itu. Atas perbuatannya ia dijerat dengan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat satu KUHP dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. (arf).

Telkomsel Gelar Berbagai CSR Untuk Kalimantan Selatan

Banjarmasin – Wujud kepedulian atas bencana banjir yang terjadi 13 Januari 2021 lalu di beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Telkomsel secara bertahap terus menyalurkan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat yang terkena dampak. Program CSR merupakan bagian dari pilar filantropi CSR Telkomsel yang merupakan komitmen untuk berkontribusi nyata yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

General Manager Network Operation and Quality Management Regional Kalimantan Telkomsel Rahmad Putra Jaya mengatakan, Telkomsel secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana melalui program CSR.

“Untuk saudara-saudara kami di Provinsi Kalimantan Selatan, pasca bencana hingga saat ini kami terus mendukung penanggulangan banjir termasuk menyerahkan bantuan donasi melalui BPBD Kalimantan Selatan,” kata Rahmad.

Hal ini melanjutkan kepedulian Telkomsel sebelumnya, berkolaborasi dengan TERRA (Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity) mendistribusikan bantuan logistik ke beberapa titik lokasi pengungsian, seperti Posko Pengungsian Terminal Pal 6 Banjarmasin, Posko Kecamatan Martapura, Posko Masjid Al Karomah Martapura, Kampung Jawa DesaTanjung Rema Martapura, Kampung Madani Kelurahan Pesayangan, Desa Kurau Sungai Bakung Tanah Laut, Desa Jejangkit Barito Kuala, serta lingkungan terdekat yang terdampak.

Sebelumnya, Telkomsel memberikan paket telpon dan sms gratis untuk membantu kemudahan komunikasi masyarakat di beberapa wilayah kota dan kabupaten terdampak di Kalimantan Selatan. Bantuan tidak hanya dari sisi korporasi, namun karyawan Telkomsel berinisiatif mengumpulkan donasi untuk korban banjir di Kalimantan Selatan melalui Program Karyawan Peduli. Telkomsel melalui MTT (Majelis Telkomsel Taqwa) Kalimantan juga turut melakukan penggalangan donasi, kemudian bersama relawan Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan dengan mendistribusikan bantuan kebeberapa lokasi pengungsian di Hulu Sungai Tengah salah satunya di Desa Patikalain, serta bantuan logistik yang datang dari dari Forum Silaturahmi Istri KaryawanTelkom (FORSIKATEL) Group Telkomsel.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan Mujiyat mengucapkan terimakasih dan bersyukur di era pasca banjir ini terus ada kepedulian dari Telkomsel terhadap masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak bencana banjir. Bantuan Telkomsel ini semoga dapat memberikan keringanan beban untuk penanggulangan pasca banjir, donasi senilai 100 juta rupiah yang diberikan ini sungguh berarti dan akan disalurkan sesuai kepada yang berhak menerima dan sangat membutuhkan.

“Semoga dengan berbagai program CSR Telkomsel serta program kepedulian karyawan ini dalam membantu saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana banjirdi Kalimantan Selatan, dapat meringankan beban yang ada dan terus menjadi penyemangat,“ tutup Rahmad. (*/adv)

Air Baku Sungai Mahakam Bangai, Produksi IPA Menurun

SAMARINDA -Produksi air di beberapa Instalasi Pengolahan Air ( IPA) milik Perumdam Tirta Kencana yang sumber air dari Sungai Mahakam mengalami perubahan warna karena saat ini air baku Sungai Mahakam sedang merah alias bangai. Hal ini seperti di katakan Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Produksi Syarif Rachman Hakim melalui Asisten Kesektariatan dan Humas HM Lukman, Selasa (9/3/2021).

” Air baku Sungai Mahakam sedang merah alias bangai. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas produksi di beberapa IPA kami yang sumber airnya dari Sungai Mahakam,” katanya.

Disaat kondisi bangai perlakuan pengolahan air di IPA sangat menyulitkan petugas, karena harus menambahkan kaolin dan PE untuk menghasilkan produksi yang jernih dan berkualitas. Meski begitu, produksi tidak bisa maksimal. Dampaknya debet produksi menurun dan berimbas pada layanan aliran distribusi akan terganggu terutama wilayah jauh dan tingggi karena berkurangnya hasil produksi.

Dikatakan Lukman, air bangai simalakama agi Perumdan Tirta Kencana. Air bisa diproduksi dengan kualitas jernih namun harus diminimalisir. Debet diturunkan untuk memperoleh hasill yang jernih dan berkualitas. Namun dampaknya aliran distribusi akan terganggu alirannya, karena pasokan kurang terutama wilayah jauh dan tinggi.

“Kalau kami produksi maksimal hasilnya keruh pasti dikomplain. Namun bisa kami produksi jernih dengan syarat debit diturunkan, dampaknya beberapa wilayah jauh dan tinggi terganggu alirannya. Pastinya akan banyak lagi yang komplain,” jelasnya.

Dikatakan Lukman, kejadian air bangai temporer dan, musiman. biasa jika di hulu Sungai Mahakam sering turun hujan membawa humus serta akar akaran rumput yang busuk terbawa arus ke Sungai Mahakam sehingga mengubah air Sungai Mahakam menjadi merah alias bangai.

Harapannya agar di Kota Samarinda juga sering hujan agar kejadian air bangai segera bisa diatasi petugas dan produksi air selalu maksimal dan terjaga kualitasnya.

” Semoga cepat teratasi dan sering turun hujan di wilayah Samarinda agar bisa membantu menetralisir air baku Sungai Mahakam bisa kembali normal, sehingga produksi di IPA kami bisa maksimal kembali dan terjaga kualitasnya,” tuturnya.

Atas nama manajemen, Lukman memohon maaf atas kejadian ini dan petugas kami akan terua upayakan agar produksi tetap maksimal dan terjaga kualitasnya. Agar layanan produksi dan distribusi tetap berjalan normal. (*/lk)

Setiap RT Dapat Alokasi Program Rp50 Juta

RANTAU PULUNG- Visi dan Misi yang di usung oleh pasangan Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman bersama Wabup Kasmidi Bulang tentunya menjadi acuan arah pembangunan daerah. Tentunya hal tersebut menjadi “benang merah” kebijakan pembangunan yang wajib dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kutim. Bahkan sinergi mesti terjadi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

“Setiap RT hendaknya sudah mempunyai program untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Nantinya uang tidak masuk ke rekening RT,  tapi berupa program,” kata Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri Musrenbangcam di Rantau Pulung, Selasa (9/3/2021).

Hal itu sesuai janjinya saat kampanye pada Pilkada yang lalu. Yakni setiap RT bakal memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 50 juta. Tapi alokasi dimaksud tidak berupa dana melainkan program yang disampaikan lewat OPD teknis.

Selanjutnya terkait program UMKM, masyarakat diharapkan juga mempersiapkan program dan usulan kemajuan peningkatan usuahanya, melalui dinas terkait. Alasannya karena pandemi COVID-19 kenyataannya memiliki dampak terhadap sektor UMKM. Sehingga sektor ekonomi perlu perhatian pemerintah.

Sebelumnya, Camat Rantau Pulung Mulyono melaporkan, kegiatan Musrenbangcam ini diikuti seluruh desa dan BPD yang ada di kecamatan Rantau Pulung. Dilaporkannya, selama pandemi COVID-19 ini, pihaknya bersama perusahaan dan seluruh elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.

“Salah satunya penyemprotan disinfektan bekerjasama dengan perusahaan yang ada serta melibatkan unsur Muspika. Langkah ini dilalukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat,” kata Mulyono. (hms7/hms3)

« Previous Page — Next Page »