Dharma Wanita DPMPD Kaltim Ramaikan Bazar Murah

SAMARINDA — Dharma Wanita (DW) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim ikut berpartisipasi meramaikan Bazar Murah menyambut Ramadhan 1442 Hijriah yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltim selama 5 hari, 13-17 April 2021, di Aula Rumah Jabatan Sekprov Kaltim.

Aneka cemilan, sayur dan buah-buahan seperti dari emping, martabak surban, jengkol lala, sayur slada hidroponik, daging segar rendang, bumbu masak hawana, masakan ayam, bebek begok, serta kurma dijual di lapak DW DPMPD Kaltim.

“Keikut sertaan ini sebagai bentuk peran aktif kita membangun hubungan baik saling silaturahim dengan sesama pengurus dan anggota Dharma Wanita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kaltim yang tergabung dalam DWP Kaltim, ” kata Ketua DW DPMPD Kaltim Suhelni M Syirajudin saat dikonfirmasi keikutsertaan pada Bazar Murah DWP Kaltim, Selasa (13/4/2021).

Selain mengikuti Bazar Murah, DW DPMPD juga mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan DWP Kaltim dalam rangka menyemarakkan Ramadhan berupa tadarus Al Quran.

Sementara Ketua DWP Kaltim Liza Febriani Sa’bani menyebut Bazar Murah merupakan kegiatan yang merupakan agenda rutin DWP Kaltim. Merupakan salah satu peran DWP berbagi rezeki di bulan Ramadhan dengan mengadakan bazar murah. Serta sesuatu yang dinanti oleh para warga terutama Ibu rumah tangga.

Dikatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian DWP Kaltim kepada masyarakat agar mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah.

“Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang yang berdampak ekonomi bagi sebagian besar masyarakat,” kata Liza.

Kegiatan tersebut sangat tepat dalam memperdayakan ekonomi produktif dan kreatif membantu memasarkan hasil anggota unsur DWP khusunya.

“Selain silaturahmi, kami ingin memberdayakan khas bidang ekonomi masing-masing Perangkat daerah,”tegasnya.

Dirinya berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dan ditingkatkan, juga yang utama adalah tetap menjaga mutu produk yang dipasarkan kepada masyarakat agar tidak merugikan konsumen, pesannya.

Bazar tahun ini diisi oleh stand-stand yang menjajakan produk-produk lokal dengan harga yang bersahabat. Sehingga, membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dengan biaya yang lebih rendah.

Penyelenggaraan bazar kali ini diikuti 27 stand dari perangkat daerah Kaltim. Dilaksanakan selama 5 hari yaitu tanggal 13-17 April 2021 dan dibuka dimulai pukul 08.00 sampai jam 15.00 wita. (*/AM)

 

Menteri BappenasTinjau Titik Pembangunan Istana Negara

PENAJAM, –Perihal tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin jelas. Terkait ini disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk meninjau langsung titik nol lokasi pembangunan Istana Negara dan titik Pembangunan Tugu Budaya yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Senin, (12/4/2021) siang.

Dalam kunjungannya Menteri Bappenas juga didampingi oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Muchammad Fadjroel Rachman, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), dan sejumlah rombongan dari Kementerian terkait, rombongan dari Pemprov Kaltim maupun Kabupaten PPU.

” Berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini. Karena lebih cepat lebih baik, ” kata Suharso.

Dia menambahkan jika dihitung-hitung 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadhan dan pada waktu itu proklamasi diucapkan di Jakarta pada bulan Ramadhan. Oleh karenanya Ramadhan yang sebentar lagi ini, jika segala sesuatunya telah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan baik secara teknopatik dan akuntabel dapat dipertanggung jawabkan, maka diharapkan bulan Ramadhan ini sudah dapat dilakukan peletakkan batu pertama IKN di Kabupaten PPU.

” Kami berharap semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya, sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini, ” tambah dia.

Lebih jauh kata Suharso IKN ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up nya. Memang tetap dibiayai APBN tetapi tidak memberatkan APBN karena pada kesempatan yang sama pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta.

” Caranya seperti kita kalau beli mobil tidak mampu. Kita menyicil tetapi suatu ketika mobil akan menjadi milik anda, begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya, “jelas dia.

Dalam membangun IKN lanjutnya, Menteri Suharso memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.

“Pembangunan ini sangat amat memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan Ibukota Negara sudah kita perhitungkan, prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang, ” tegas Menteri Suharso.

Tidak hanya lingkungan, Menteri Suharso juga mengingatkan tentang aspek masyarakat lokal disekitar IKN mereka perlu dilibatkan dan diberi pemahaman bahwa adanya IKN akan berdampak positif bagi kehidupan mereka.

Turut hadir Pandam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Dedu Susanto, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo dan Karo Rena Polda Kaltim Kombes Pol Sambas Kurniawan. (*/adv)

Musprov Gakeslab Kaltim Harapkan Pemimpin dan Pengurus Tangguh

Vivaborneo.com, Samarinda –  Gabungan Perusahaan Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Musyawarah Provinsi Ke-6 tahun 2021. Diharapkan dalam Musprov ini didapatkan pemimpin dan pengurus Gakeslab yang tangguh dan mampu membawa pada perubahan yang lebih baik. Read more

PT Pertamina Hulu Mahakam Mulai Pemboran Sumur Eksplorasi TDE C-1X

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), selaku operator di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, dengan dukungan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) selaku induk usaha, mengumumkan dimulainya pemboran sumur eksplorasi TDE C-1X di utara Lapangan Tunu, lepas pantai Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tajak sumur ini diawali dengan kegiatan Management Walk Through (MWT) oleh Manajemen PHI dan PHM di Rig Maera (10/04/2021).

General Manager Zona 8, Agus Amperianto, mengatakan, persiapan pengeboran dilakukan cukup lama dan penuh kehati-hatian, mengingat sumur ini memiliki risiko dan tantangan operasi yang tinggi, karena berkarakter High Pressure High Temperature.

” Dalam pelaksanaannya PHM menerapkan prinsip kehati-hatian agar operasi pemboran berjalan lancar dan aman,” kata Agus Amperianto.

VP Exploration PHI, Bayu Giriansyah menyampaikan, sumur TDE C-1X ini merupakan satu dari lima sumur eksplorasi di Regional 3 yang merupakan Komitmen pasti untuk dibor oleh PHI. Dalam organisasi Pertamina Subholding Upstream, PHM berada di Zona 8 Regional 3 Kalimantan yang dipimpin oleh PHI. Upaya pemboran ini merupakan usaha berkelanjutan untuk terus menemukan cadangan yang ekonomis demi memperpanjang usia WK Mahakam.

“Sumur TDE C-1X merupakan play opener yang akan membuka potensi prospek eksplorasi sejenis di WK Mahakam,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Regional 3 Kalimantan yang juga Direktur Utama PHI, Chalid Said Salim, meminta agar kegiatan pemboran ini dapat menunjukkan aspek operational excellence dari Regional 3 dengan tetap mengutamakan keselamatan.

“Saya menekankan bahwa aspek keselamatan harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan operasi migas termasuk pemboran ini,” kata Chalid.

Dalam operasi ini, PHM menggunakan rig Maera milik PT Apexindo Pratama Duta, Tbk. Pada tahun 2021 ini PHM menargetkan akan membor 73 sumur pengembangan dan 2 sumur eksplorasi, termasuk sumur eksplorasi TDE C-1X. Untuk tahun 2021 ini PHM menargetkan produksi minyak sebanyak 22,5 KBPD dan gas sebanyak 485 MMSCFD (wellhead). (*/adv)

LKPJ Gubernur 2020, Salehuddin Berharap Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Terpenuhi

SAMARINDA –Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menyebutkan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Pp500 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk tiga komponen, yaitu, penanganan kesehatan seberasar Rp250 miliar. Kedua untuk dana terdampak ekonomi karena corona, sebesar Rp95 miliar. Ketiga penyediaan jaring pengaman sosial senilai Rp155 miliar. Dalam laporan LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun anggaran 2020 dana yang terserap hanya 48 persen.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin mangatakan , DPRD terutama Komisi IV dari awal telah berupaya melakukan koordinasi terkait realisasi anggaran. Menurutnya karena situasi Covid-19i, ada proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yag bersangkutan. Proses adaptasi itu misalnya belanja tidk langsung, belanja tak terduga mekanismenya tidak sama dengan mekanisme belanja normal.

Politisi Golkar tersebut menjelaskan misalnya banuan jaringan pengamanan sosial tidak berjalan dengan cepat karena Dinas Sosial perlu melakukan verivikasi beberapa kali. Beberapa data yang disampaikan itu terduplikasi satu sampai dua kali. Sehingga BaAdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak serta merta melakukan realisasi pembayaran.

Dalam pengadaan kesehatan, menurut Wakil Rakyat Dapil Kukar itu, tidak terealisasi dengan baik. Misalnya saja pada saat pengadaan baju hazmat misalnya tidak serta merta ada. Karena pada saat itu kondisi barangnya langka dan sulit sehingga perlu waktu. Bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga tidak terdata dengan baik oleh Dinas Prindakom, Dinas Pariwisata, Dinas Kalautan.

“Hal tersebut menjadi bagian permasalahn menyebabkan realisasi cukup kecil,” ucapnya

Selain itu juga untuk bantuan tak terduga khusus Covid-19 memang melibatkan banyak unsur.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah ada bebebrapa OPD, misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, Dinas Ketenagakerjaan dan lain-lain yang berhimpun jadi satu.

“kehati-hatian juga menjadi pertimbangan mereka sehingga perlambatan dalam proses,” ucapnya

Secara umum pihaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tetapi harapannya kedepan realisasi bisa berjalan lebih cepat. Hal tersebut agar bantuan pengadaan kesehatan tidak harus menunggu lama sehingga proses pelayanan terutama Covid-19 bisa terealisasikan cepat. (adv/nin)

« Previous Page — Next Page »