Petani Marangkayu Panen Padi Unggul 93 Ton

MARANGKAYU – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budisatrio Djiwandono, bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian untuk membantu para petani melakukan penangkaran varietas unggul benih padi di Kaltim, salah satunya di Desa Semangkok, Marangkayu, Kutai Kartanegara.

Di Kaltim, program aspirasi Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Partai Gerindra itu, dilaksanakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur, salah satunya kepada Kelompok Tani Hidup Baru 7, Desa Semangkok.

“Impian saya ke depan, Kaltim tidak hanya dikenal sebagai wilayah penghasil batu bara, tapi juga wilayah penghasil produk pertanian,” kata Budisatrio Djiwandono, (9/8/21) ketika dihubungi media ini. Ia berharap, program yang digagas Partai Gerindra bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak itu bisa mendongkrak produksi padi di Kaltim. Ditambah, ke depan Kaltim akan menjadi ibu kota negara.

Hasil dari program aspirasi itu, dilakukan Panen Benih Padi di Desa Semangkok, Marangkayu, Kutai Kartanegara, Senin (9/8/21). Karena kondisi pandemi, Budisatrio Djiwandono tidak bisa hadir langsung dalam panen tersebut.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim itu, mewakilkan kehadirannya kepada anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi. Hadir juga anggota DPRD Kutai Kartanegara, Ma’ruf Marjuni, dari fraksi yang sama.

Dalam panen benih padi tersebut, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur, DR Fausiah T Ladja menyebutkan, dalam program aspirasi ini, BPTP Kaltim mendampingi Kelompok Tani Hidup Baru 7, sejak awal musim tanam sampai panen.

Anggaran yang dikucurkan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI melalui Kementerian Pertanian, diserahkan ke petani dalam bentuk sarana produksi benih dan obat-obatan. Hasil akhir yang diharapkan adalah benih bersertifikat yang bisa dikembangkan di Kaltim.

“Dari hasil panen benih ini, rencananya, 18 ton benih akan diserahkan kembali ke Pak Budisatrio, untuk kemudian akan disebarkan kembali benih tersebut kepada petani lain yang belum dapat benih ini,” sebut Fausiah.

Dikatakan, program aspirasi benih padi ini, di Kaltim seluas 33 hektare. Dari jumlah itu, 18 hektare dikembangkan di Desa Semangkok dan Desa Sebuntal di Marangkayu, Kutai Kartanegara. Sisanya dikembangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain padi, ada juga program benih jagung, yang ditargetkan bisa menghasilkan benih 9 ton.

Khusus padi, benih yang dikembangkan adalah hasil inovasi dan teknologi pertanian terbaru yakni varietas Inpari 32. Dengan teknologi jajar legowo, diharapkan bisa meningkatkan hasil pertanian.

Sayangnya, kondisi cuaca di Kaltim belakangan ternyata kurang bersahabat. Sehingga, hasil panen juga kurang maksimal. Saat ini, hasil panennya adalah 5,2 ton per hektare. Dengan luasan tanam 18 hektare, maka produksi beras yang dihasilkan dari Desa Semangkok dan Desa Sebuntal adalah 93,6 ton. Dari jumlah produksi ini, maksimal 40 persen dijadikan benih. Selain itu, sebanyak 18 ton benih akan disebar ke petani lain di Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Akhmed Reza Fachlevi, yang mewakili Budisatrio Djiwandono menyampaikan, bantuan aspirasi dari Budisatrio Djiwandono memang sangat intens di sektor pertanian. “Banyak kerja nyata dari Fraksi Partai Gerindra untuk membantu petani, dari mulai alat dan sarana produksi yang diberikan,” ujar ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim ini.

Ia berharap, bantuan yang diberikan bisa dimaksimalkan oleh para kelompok tani. “Sehingga petani bisa lebih mengikuti pengembangan teknologi,” harapnya. Reza, sapaan akrabnya, juga berharap, generasi milenial juga mulai bertani ikut menyukseskan program petani muda.

“Mudah-mudahan, kerja sama dengan BPTP lebih intens untuk pengembangan inoviasi dengan petani. Karena pelatihan SDM petani masih sangat diperlukan,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Kutai Kartanegara, Ma’ruf Marjuni, pengembangan pertanian ini sejalan dengan rencana sebagian wilayah Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara baru. “Semangkok dan Sebuntal sudah ditetapkan menjadi daerah penunjang ibu kota negara untuk sektor pertanian,” urainya.

Ke depan, proyek bendungan dan irigasi juga akan ditingkatkan di kawasan ini. Selanjutnya, hasil dari pendampingan yang sudah dilakukan, menurutnya sangat positif. Terbukti, hasil panen ini masih jauh lebih baik ketimbang petani lain yang belum diberikan pendampingan.

Dalam kesempatan itu, Sukardi, sekretaris Kelompok Tani Hidup Baru 7 berterima kasih atas dukungan yang diberikan melaloui aspirasi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budisatrio Djiwandono. “Mudah-mudahan produksi bisa lebih tinggi. Harapan petani ke depan, pemerintah supaya lebih memperhatikan para petani,” ucapnya.

Rudiansyah, tenaga ahli anggota DPR RI dari Budisatrio Djiwandono yang hadir dalam panen ini menyampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Kaltim.

“Sampai saat ini kita masih kurang petani penangkar benih. Bahkan benih masih harus beli dengan mendatangkan dari luar Kaltim,” ujarnya. Harapannya, Kaltim bisa mulai memproduksi benih sendiri, tidak lagi mendatangkan dari luar. (*)

“Suntik Mati” Siaran Analog Ditunda, KPID Kaltim Sebut Penanganan Pandemi Lebih Prioritas

SAMARINDA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Dirjen SDPPI Kominfo Ismail mengumumkan secara resmi penundaan proses Analog Switch Off atau ASO tahap 1 melalui konferensi pers secara virtual di Jakarta pada Jumat (6/8/2021).

Dengan ditundanya proses ASO tahap 1 itu berarti, semua masyarakat masih bisa menggunakan TV Analog pada 17 Agustus nanti, dimana sebelumnya, Kemkominfo akan melakukan migrasi TV Digital tahap pertama pada tanggal 17 Agustus 2021.

Dikatakan Ismail bahwa Kemkominfo menganggap perlu adanya penjadwalan ulang. Sehingga ASO tahap pertama tanggal 17 Agustus 2021 akan ditunda.

Beberapa hal yang menjadi alasan penundaan proses migrasi.

“Yang pertama, fokus pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pada saat ini adalah dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19,” kata ismail.

Termasuk hasil evaluasi terhadap berbagai kesiapan teknis para pemangku kepentingan, stakeholder terkait untuk melakukan migrasi ke siaranTV digital ini, yang masih memerlukan persiapan lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPID Kaltim, Akbar Ciptanto mengatakan pemerintah tentu telah mempertimbangkan banyak hal terkait adanya penundaan tersebut dan tak hanya pelaksanaan ASO namun hal-hal genting lain seperti pandemi yang masih melanda negeri ini tentunya juga menjadi prioritas untuk ditangani.

“Pemerintah tentu telah mempertimbangkan secara matang terkait penundaan ASO tahap 1. Apalagi berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, masih banyak yang harus disiapkan oleh pemerintah, termasuk didalamnya ketersediaan Set Top Box bagi masyarakat kurang mampu dan proses distribusinya. Pandemi Covid 19 harus menjadi hal yang sangat prioritas saat ini dan harus didukung semua pihak, “ ujar Akbar.

Hal senada disampaikan, Ali Yamin Ishak, Komisioner bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Kaltim, KPID Kaltim mendukung keputusan pemerintah. Namun meski ditunda, sosialisasi ASO di Kaltim serta pendampingan LP Televisi di Kaltim yang bersiaran digital akan terus digalakkan baik oleh KPID bersama dengan Diskominfo, dan seluruh pihak terkait guna menyukseskan migrasi siaran tersebut.

“Kami (KPID Kaltim, Red) mendukung hal tersebut dikarenakan memang kondisi pandemi saat ini yg belum membaik, sehingga kita harus bersama sama fokus dalam penyelesaian pandemi. KPID Kaltim sendiri terus berupaya menjalankan sosialisasi ASO ini melalui kerjsama dengan LP yang ada di Kaltim, baik melalui talkshow dan juga dengan Diskominfo Kaltim agar masyarakat mendapatkan informasi ASO dengan baik dan utuh,”tegas Ali

Adapun wilayah di Kaltim yang semula dijadwalkan untuk bermigrasi digital pada 17 Agustus 2021 ini yakni Samarinda, Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan diundurnya pelaksanaan ASO tahap 1 ini memberikan waktu lebih untuk daerah di Zona 1 agar lebih bersiap untuk menghadapi peralihan siaran analog ke digital.

Mengutip dari laman siarandigital.kominfo.go.id disebutkan bahwa siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran televisi digital selambat-lambatnya pada 2 November 2022.

Siaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia.

Sinyalnya merupakan konversi data digital MPEG-2 yang dapat mengantarkan audio visual dengan lebih bersih dan jernih melalui sistem penerimaan yang kita kenal dengan nama Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) yang kini sudah masuk generasi kedua atau DVB-T2.

Televisi Digital itu bukan TV streaming, jadi tidak memerlukan biaya kuota internet dan TV Digital bukan TV kabel berlangganan, jadi tidak perlu membayar biaya bulanan.

Bagi masyarakat yang memiliki TV analog atau TV tabung, masyarakat bisa melalukan migrasi ke TV Digital dengan menghubungkan TV analog dengan perangkat penerima digital atau Set Top Box (STB).

Atau masyarakat juga bisa membeli perangkat TV digital baru. Namun, sebelum membeli perangkat baru, pastikan perangkat tersebut harus bisa menerima sinyal TV digital DVB-T2 atau memiliki Tuner DVB-T2. (*/hel

Resmikan Pondok Pesantren, Wagub Bantu 333 Sak Semen Untuk Bangun Masjid

TANA PASER – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meresmikan Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Ikhwatul Islamiyah yang dikelola Yayasan As Salam Lidakwatil Islamiyah Paser di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Minggu (8/8/2021).

Di lokasi pondok pesantren tahfiz ini juga sedang dibangun sebuah masjid dengan ukuran 25×30 dan direncanakan akan dibangun dengan dua lantai.

Untuk mendukung pembangunan masjid ini Wagub Hadi Mulyadi menyumbang 333 sak semen.

“Ulun nyumbang 333 semen. Jangan ditambahi nolnya lah. Ini pribadi,” ucap Hadi saat memberikan bantuan untuk kelanjutan pembangunan masjid ini.

Untuk pembangunan pondok pesantren ini masih diperlukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu Wagub Hadi menyarankan kepada pihak yayasan untuk mengajukan proposal kepada pemerintah.

Namun demikian, dia meminta pengurus yayasan harus bisa memaklumi jika pemerintah tidak bisa memberikan bantuan secara maksimal karena anggaran yang sangat terbatas dan wilayah Kaltim yang sangat luas.

“Tetapi kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Walaupun sedikit-sedikit yang penting merata,” sambung Wagub Hadi disambut applaus seluruh undangan.

Hadi Mulyadi berharap kelak pondok pesantren ini akan menghasilkan generasi-generasi penghafal Qur’an yang akan memberikan keberkahan bagi Kalimantan Timur.

Sementara itu Ketua Yayasan As Salam Lidakwatil Islamiyah Paser,  Ustaz Tajuddin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur dan semua pihak yang telah membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren ini.

Acara dihadiri Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf, Sekda Kabupaten Paser Katsul Wijaya, dan Dandim 0904/Tanah Grogot Letkol Czi Widya Wijanarko. Acara juga diisi dengan ceramah oleh Habib Zainal Abidin bin Yahya dari Cirebon. (sam)

Partai Demokrat Gelar Lomba Karya Kreatif

SAMARINDA – Sudah 19 bulan pandemi Covid-19 menghantam, namun belum juga ada tanda-tanda usai. Perekonomian rakyat, termasuk para pekerja kreatif terpuruk. Untuk menumbuhkan semangat pelaku industri kreatif yang terpukul, Partai Demokrat menyelenggarakan lomba karya kreatif, secara berjenjang, dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Lomba ini juga diselenggarakan menyambut dua dekade Partai Demokrat yang akan jatuh pada tanggal 9 September 2021 nanti.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Syaharie Jaang kepada wartawan, Minggu (8/8/2021).

Menurut Jaang, ada enam bidang kreatif yang diperlombakan yaitu menyanyi, menulis, melukis dan karikatur, video pendek, fotografi, dan desain merchandise.

“Total hadiah yang disediakan mencapai ratusan juta rupiah. Lomba terbuka bagi masyarakat umum maupun pekerja kreatif profesional pada masing-masing bidang,” ucap walikota Samarinda periode 2010-2015 dan 2016-2021 ini.

Adapun tema utama lomba adalah Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Setiap peserta lomba bebas memilih satu dari lima sub tema yang disediakan yakni Penanganan Covid-19, Selamatkan Ekonomi Rakyat, Selamatkan Demokrasi, Keadilan dan Kedamaian, dan Muda Adalah Kekuatan.

Lebih rinci ditambahkan ketua Panitia tingkat DPD Partai Demokrat Kaltim Tumbur Ompu Sunggu, bahwa pendaftaran lomba dimulai sejak 8 Agustus 2021 melalui sekretariat DPD Partai Demokrat di masing-masing provinsi, dan tenggat waktu (deadline) memasukkan materi lomba terakhir tanggal 28 Agustus.

“Untuk di Kaltim, pendaftaran bisa langsung ke sekretariat DPD Partai Demokrat Kaltim di Ruko Perumahan Bumi Sempaja jalan PM Noor, Samarinda,” terang pengacara senior ini.

Kemudian lanjutnya setelah materi lomba dikumpulkan, juri pada tingkat DPD Partai Demokrat (Provinsi) akan menyeleksi karya-karya terbaik pada 29-31 Agustus 2021 dan mengumumkan juara 1 sampai 3 pada tanggal 1 September 2021.

Selanjutnya, tambah Tumbur lagi, Juara 1 di tingkat DPD Partai Demokrat (Provinsi) secara otomatis diikutkan dalam kompetisi nasional, yang berhadiah lebih besar.

“Pemenang tingkat nasional akan diumumkan pada HUT Partai Demokrat tanggal 9 September 2021,” katanya.

Ia mengemukakan selain lomba kreatif, Partai Demokrat juga menyelenggarakan bulan Bakti, sebagai wujud komitmen ‘Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat.’

Ada dua kegiatan selama bulan Bakti ini, yakni Bakti Sosial dan Bantuan Sosial, dengan sasaran utama masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman), masyarakat tidak mampu, dan para simpatisan Partai Demokrat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia menyebutkan bulan bakti dilaksanakan sejak 11 Agustus hingga 30 September 2021. Bulan Bakti merupakan kelanjutan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli & Berbagi yang telah dilaksanakan sejak awal pandemi Covid-19.

Partai Demokrat ikut merasakan kesulitan rakyat selama situasi pandemi ini. Dengan keinginan untuk jadi bagian dari solusi, Partai Demokrat menjadikan momen peringatan Dua Dekade Demokrat ini untuk membantu rakyat sekaligus memelihara semangat kreatif dengan semangat ‘Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat’. (*/adv)

Peringati HUT RI, PIKI Tawarkan Teologi Lingkungan

JAKARTA – Dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI ke-76, organisasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) melakukan seri kajian nasional untuk mengembangan pembahasan publik mengenai teologi yang ramah lingkungan (eko-teologi), (8/8/21).

Acara ini sebelumnya telah dibuka Ketua Umum DPP PIKI Badikenita Putri Sitepupada seri pertama, 1 Agustus 2021.

Webinar diadakan sebagai respons krisis ekologi yang berakibat penurunan mutu lingkungan hidup, yang menurunkan daya tahan manusia menghadapi pandemi COVID-19. Perspektif pemerintah, pegiat lingkungan hidup, pegiat hak adat, dan agama menjadi bagian dari pembahasan.

Kritik kepada lemahnya advokasi gereja terhadap masalah ekologi muncul dalam pembahasan pada 8 Agustus 2021 dalam webinar seri kedua yang dibuka Wakil Ketua Umum DPP PIKI Theofransus Litaay, Ph.D dan pesan pembukaan disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Manuputty.

Manuputty menyampaikan gereja-gereja di Indonesia perlu memperjuangkan pihak-pihak yang termarginalkan oleh korporasi besar yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pendeta Margie Ririhena de- Wanna sebagai Ketua Bidang Teologi & Oikumene DPP PIKI menyampaikan gereja seharusnya memainkan teologi lingkungan yang mendalam (deep eco-theology) yang berpusat kepada ekosistem alam dibandingkan teologi yang dangkal (shallow eco-theology) yang hanya berpusat kepada manusia.

Webinar DPP PIKI tentang krisis ekologi antara lain melihat bahwa perlunya menghidupi keseimbangan teologi dengan kearifan lokal dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup.

Selanjutnya ditemukan di tengah persoalan deforestasi dan konflik hutan adat, sudah seharusnya gereja-gereja memberikan layanan advokasi kepada warga jemaat dan menolong perlindungan hukum dan menjembatani mereka dengan pemerintah.

Diskusi PIKI juga memberi pesan agar gereja memberikan pendampingan dan membuka ruang untuk mendengar jeritan masyarakat atas eksploitasi alam (hutan adat) mereka, untuk mendapat perhatian dan penanganan dari pihak-pihak terkait.

Masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Indonesia seringkali berhadapan dengan persoalan ekologi, karena itu dibutuhkan pengembangan teologi publik yang komprehensif dengan tidak berat sebelah antara persoalan ekonomi dan lingkungan.

Webinar ini menyajikan sharing pengalaman advokasi lingkungan hidup di empat provinsi di Indonesia yaitu Maluku, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Kasus Save-Aru di Maluku yang disampaikan Weldemina Yudit Tiwery, D.Th., M.Hum, terkait dengan konflik rencana pembukaan perkebunan tebu di kepulauan Aru menjadi contoh baik sinergi masyarakat, organisasi sosial keagamaan, yang kemudian direspons oleh pemerintah.

Ancaman krisis daya dukung lingkungan di Bali sebagai salah satu pusat pariwisata dunia disampaikan oleh Pendeta Victorius A. Hamel, S.Th., M.Th., perlu mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan, khususnya perencana pembangunan di Bali maupun pada level nasional.

Pemerintah pusat diketahui memberi perhatian terhadap ketegangan sosial yang terjadi di sekitar wilayah Danau Toba di Sumatera Utara dan bermaksud memulihkan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.

Konflik ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak adat sebagaimana dijelaskan oleh Masro Delima Silalahi, M.A., Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM, Ini memberikan gambaran keseimbangan antara agenda ekonomi dan ekologi perlu selalu dicari dan ditemukan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Kajian lainnya dari PIKI menunjukkan perlunya perhatian pemerintah kepada persoalan pembukaan tambang di Pulau Sangihe, yang menimbulkan keberatan dari berbagai unsur masyarakat dan gereja setempat karena adanya proses perijinan yang tidak sesuai dengan regulasi. Cara pandang masyarakat mengalami keretakan dalam memandang kehadiran investor pertambangan di pulau yang sangat kecil ini.

Elia Maggang, M.Th., mahasiswa program doktor di Universitas Manchester-Inggris, menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memberikan perhatian yang seimbang kepada ekologi kelautan dan daratan. Seri kedua webinar ini dimoderatori oleh Pendeta Ronald Helweldery dari GPI Papua.

Ketua Umum DPP PIKI Badikenita Putri Sitepu menyampaikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan merupakan tiga hal yang saling berkaitan yang menjadi perhatian PIKI dan akan konsisten menyuarakan kepada Pemerintah untuk tercapai masyarakat berkeadilan yang sejahtera.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, dalam agenda pertama (1/8/21) mengingatkan pola konsumsi konsumtif berlebihan, mempengaruhi pengelolaan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Menurut Alue Dohong, perlu memperkuat kesadaran dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup, sehingga kelemahan regulasi dapat diatasi melalui sikap masyarakat yang benar.

Alue Dohong menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan korektif. Kebijakan korektif yang dilakukan antara lain moratorium hutan primer dan gambut, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, penanganan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan perhutanan sosial, dan kebijakan terkait perubahan iklim.

Alue Dohong menutup pandangan antropo-sentris yang berisi dominasi manusia terhadap lingkungan perlu dirubah. (*)

« Previous Page — Next Page »