Bupati Paser Tinjau Seleksi CPNS,  Tim Kominfo Siapkan Tiga Jalur Koneksi Internet

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli meninjau pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS di gedung Awa Mangkuruku, Tanah Grogot, Paser, Kamis (30/9/2021).

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya, Asisten Administrasi dan Umum Murhariyanto, Kepala Badan Kepegawaian  dan Sumber Daya Manusia Suwito, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Paser Ina Rosana.

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengatakan kehadirannya untuk memonitoring dan memantau sejauh mana proses tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS.

“Saya lihat prosesnya berjalan dengan baik dan kesiapan pendaftaran berjalan dengan lancer,” kata Fahmi.

Selain meninjau proses tahapan pelaksanaan seleksi CPNS, Bupati Fahmi juga meninjau ruang kontrol untuk memastikan jaringan internet tidak ada kendala saat proses seleksi berlangsung.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Ina Rosana mengatakan tim  dari kominfo sudah mengantisipasi  jika terjadi gangguan koneksi internet, namun demikian ia berharap selama pelaksanaan tes tidak terjadi gangguan.

“Kemaren sore saat ditinjau Tim BKN sudah diuji coba, terkait  jaringan dan bandwith  yang digunakan tidak ada kendala.  Kita bisa lihat hari ini, Alhamdulillah berjalan lancar. Mudahan kondisi ini tetap  terjaga sampai akhir pelaksanaan tes,” kata Ina.

Guna mengantisipasi masalah pada jaringan internet, Mulyadi, Kasi Tata Kelola dan Integrasi layanan KI  Dinas kominfo Paser, mengatakan  untuk mengantisipasi jika terjadi kendala jaringan koneksi internet, timnya yang beranggotakan enam orang itu  telah menyiapkan tiga jalur koneksi atau layanan internet diantaranya Astinet, Indihome  dan Orbit.

“Hari ini tidak ada kendala. Saat ini yang dipakai masih jalur Astinet dengan kecepatan 100 mbs.  Hari pertama internet traffic masih  normal ” Kata Mulyadi.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Suwito mengatakan sebanyak 3051 peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS.

“Pada seleksi CPNS tahun ini ada 136 kuota formasi yang akan diisi,” kata Suwito.

Seleksi kompetensi dasar CPNS kali ini lanjut Suwito, dilaksanakan enam hari mulai tanggal 30 September hingga 5 Oktober 2021, yang dibagi dalam beberapa sesi.

“Dalam sehari terdiri dari 3 sesi dan masing-masing sesi sebanyak 200 peserta, kecuali hari Jumat dan hari terkahir 2 sesi,” pungkas Suwito.

Suwito menjelaskan pada fase pertama ini peserta yang seharusnya hadir sebanyak 200 orang, namun sampai batas terakhir registrasi yang lolos hanya 178 peserta.

“Jadi ada 22 peserta yang dinyatakan gugur secara otomatis,“ kata Suwito.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki ruangan seleksi diantaranya, cek list peserta, cek suhu tubuh, penyerahan deklarasi kesehatan, menuju loker, menyerahkan hasil antigen, registrasi dan memasuki ruang steril 30 menit sebelum tes dimulai.(*)

Dua Ribu Vaksin Untuk Warga, Wabup Paser Berharap Pandemi Segera Berakhir    

TANA PASER – Sebanyak  dua ribu  dosis vaksin  tahap  pertama diberikan kepada warga Tanah  Grogot pada pelaksanaan vaksinasi di Sekertariat Partai Golkar Kabupaten Paser, Kamis (30/9/2021),

Kegiatan  vaksinasi ini dibuka Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Aseggaf, dan di hadiri  Wakil Ketua DPRD Paser Fadli Imawan, serta ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Paser Ikhwan Antasari.

Wakil Bupati Paser mengatakan vaksinasi  yang dilaksanakan  Partai Golkar Kabupaten Paser diharapakan mampu   meningkatkan  cakupan  vaksinasi  yang ada, sehingga  capaian  vaksinasi nantinyabisa  mencapai 50 % untuk menekan penularan  covid -19.

“Kita semua berharap penularan Covid 19 terus menurun dan Pandemi segera berakhir sehingga kita bisa kembali beraktifitas seperti sedia kala, saat  ini masih terdapat  29 % partisipasi capaian vaksinasi  masyarakat ,” kata Masitah sapaan akrab wakil bupati Paser ini.

Syarifah Masitah mengapresiasi kegiatan yang digelar Partai Golkar dengan harapan  mampu  meningkatkan minat masyarakat untuk divaksin.

“Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih karena turut berkontribusi melaksanakan kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat di Kabupaten Paser, meningkatkan  minat  masyarakat   untuk di vaksinasi,” ujar Masitah.

Selain  itu  kegiatan vaksinasi  ini  juga diharap  mampu  membangkitkan perekonomian sehinga  meningkatnya kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Paser.

“Kami harap adanya  vaksin  bisa membangkitkan perekonomian, agar  kesejateraan  masyarkat  bisa  meningkat,”katanya.

Pada kesempatan itu, Wabup berpesan masyarakat  yang telah divaksin agar tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin.

” Setelah divaksin tetap  patuhi  5M, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas atau jika tidak terlalu penting lebih baik dirumah saja,”pintanya.

Sementara itu   ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Ikhwan Antasari menyebutkan  terdapat  4.000 dosis  yang rencanaya akan disuntikan pada  masyarkat  pada  dosis  pertama dan dosis  ke dua,

“Jadi  yang pertama ini ada  ada  dua ribu dosis dan berikutnya  ada  dua ribu  dosis juga  untuk vaksinasi  keduanya,” kata  Ikhwan.

Ikhwan berharap vaksinasi ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dan terbentuk kekebalan komunial atau herd immunity di Tana Paser sehingga bisa terhindar dari covid-19. (*/Riski)

PAD Kabupaten Paser Naik Rp 37 Miliar

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengatakan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar Rp37 Miliar lebih.

“PAD pada APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp128 Miliar lebih. Mengalam kenaikan menjadi Rp165 Miliar lebih atau naik Rp37,4 Miliar lebih,” kata Fahmi usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBD-P 2021, di Tanah Grogot,  Kamis (30/09/2021).

Selain peningkatan di sektor PAD, pada tahun 2021 Kabupaten Paser juga mengalami peningkatan penerimaan dari pajak daerah.

“Pendapatan berasal dari pajak daerah sebelumnya direncanakan sebesar Rp26,97 Miliar, mengalami kenaikan menjadi Rp40 Miliar lebih,” ucap Fahmi.

Adapun sektor pendapatan lain yang mengalami peningkatan, lanjut Bupati, diantaranya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bankaltimtara berupa deviden tahun buku 2020.

“Laba penyertaan modal pada Bankaltimtara sebelumnya Rp4,36 Miliar lebih, dan mengalami kenaikan menjadi Rp4,93 miliar lebih,” tutur Bupati Fahmi.

Selebihnya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp86,63 Miliar lebih, mengalami kenaikan menjadi Rp110,61 miliar lebih.

Bupati Fahmi mengatakan pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang sangat drastis terhadap alokasi anggaran di setiap Perangkat Daerah.

“Sejak semester pertama Tahun Anggaran 2021 hingga kini, kita harus mengubah haluan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Paser,” ucap Fahmi.

Untuk penanganan Covid dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mengalokasikan 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Sekitar Rp30 Miliar dialokasikan pada RSUD dan Dinas Kesehatan. Sejak tahun lalu pula, oleh Pemerintah Pusat, kita diwajibkan melakukan skala prioritas terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar tutup Fahmi. (*/Hutja)

 

Sampaikan Nota Keuangan, Bupati Paser Prioritaskan Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P ) tahun 2021 di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Balling Seleloi, Tanah Grogot, Kamis (30/2021).

Rapat paripurna  dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ini, juga dihadiri Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf, unsur pimpinan DPRD Paser, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam penyampaian nota keuangan APBD-P 2021 Kabupaten Paser, Fahmi Fadli, mengatakan pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang sangat drastis terhadap alokasi anggaran di setiap Perangkat Daerah. Sejak semester pertama Tahun Anggaran 2021 hingga kini, Pemerintah Daerah harus mengubah haluan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Paser.

“Untuk penanganan Covid dianggarkan 8 persen dari DAU sekitar 30 miliar dialokasikan pada RSUD dan Dinas Kesehatan. Sejak tahun lalu pula, oleh Pemerintah Pusat, kita diwajibkan melakukan skala prioritas terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” kata Fahmi.

Fahmi Fadli mengatakan pada APBD murni tahun 2020, sebelumnya anggaran pendapatan direncanakan Rp1,7 Triliun lebih.

“Di perubahan ini APBD Kabupaten Paser mengalami kenaikan Rp363 juta , sehingga menjadi Rp2,1 Trilin lebih,” ujar Bupati Fahmi.

Anggaran belanja untuk belanja operasi yang sebelumnya direncanakan Rp1,2 Triliun, naik menjadi Rp1,8 Triliun. Terdiri dari belanja pegawai Rp 745,40 Miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp1,06 Triliun lebih. Belanja hibah sebesar Rp21,94 Miliar, belanja modal sebesar Rp492 Miliar.

Belanja lainnya yakni belanja transfer Rp295,77 miliar, terdiri atas belanja bagi hasil Rp3,43 milar (tidak ada kenaikan), belanja bantuan keuangan Rp292,34 Miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyusi mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 317 ayat 1, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

“Dalam Pasal 316 ayat 1 disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan  bersama,” kata Hendra Wahyudi. (*/Hutja)

 

DKP3A Kaltim Inisiasi Pembentukan Tim Penyusunan GDPK Provinsi Kaltim

SAMARINDA – Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Karena itu diperlukan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan.

GDPK merupakan  arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan lndonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Terbukanya Jendela Peluang 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matranya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat, Andi Muhammad Ishak, pada Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/9/2021).

Lebih lanjut dikatakan, membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM unggul pada tahun 2045. Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah.

Andi Ishak juga menyatakan menyambut baik pembentukan tim tersebut sebagai acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen GDPK 5 Pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

“Harapannya agar Anggota Tim bekerja semaksimal mungkin agar kualitas proses penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dan Seluruh pihak yang nantinya bekerjasama dalam penyusunan diucapkan terima kasih,” imbuh Andi Ishak.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKP3A Kaltim tahun 2019-2023, secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi lima aspek penting.

Pertama, kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta pesebaran penduduk.

Kedua, kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, angka kemiskinan dan angka pernikahan dini.

Ketiga, mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah.

Keempat, data dan informasi penduduk dan kelima penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).

“Sedangkan, strategi pelaksanaan GDPK melalui  lima pilar terdiri dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan,” ujar Soraya.

Secara Nasional, lanjut Soraya, penyusunan GDPK Kaltim yang disusun pada tahun 2012 sudah termasuk dalam 32 Provinsi sudah melaporkan penyusunannya, kecuali Kaltara dan Papua Barat.

“Sedangkan untuk GDPK 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sudah di susun namun masih dalam 1 pilar terkecuali GDPK Kota Balikpapan yang sudah menyusun GDPK dan 5 Pilar,” terang Soraya.

Soraya berharap kegiatan yang diikuti oleh 20 OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim ini, memdorong upaya percepatan penyusunan dan tersusunnya GDPK 5 Pilar Provinsi Kaltim tahun 2020-2035. Hadir menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin. (*/dkp3akaltim/dell)

Next Page »