PWI Kaltim Sesalkan Pernyataan Wartawan Senior yang Sebut Kaltim Tempat Jin Buang Anak

SAMARINDA – Seorang wartawan senior Edy Mulyadi diduga menghina Kalimantan melalui video yang viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya Selasa, 18 Januari 2022 lalu, dia bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sayangnya, penolakan itu disampaikan dengan menyinggung dan menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Endro S. Efendi menyesalkan pernyataan sikap penolakan yang terlalu berlebihan tersebut.

“Sebagai wartawan senior, sepatutnya menjadi contoh kami yang muda-muda, yang masih belajar menjadi wartawan profesional,” sebut Endro didampingi Sekretaris PWI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya dan Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.

Endro menyebutkan, jika pun tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara, banyak peluang dan ruang dalam menyampaikan aspirasi. Bisa melalui judicial review, hingga jalur lain yang diatur secara konstitusional.

“Bisa disampaikan alasan penolakan secara rasional dan berdasarkan kajian ilmiah. Bukan justru menyakiti hati warga Kaltim dengan menyebut daerah ini sebagai tempat jin buang anak,” sebut Endro.

Dikatakan Endro, selama ini Kaltim memberikan kontribusi pembangunan tidak sedikit. Bersama penghasil devisa terbesar lainnya di Indonesia, seperti Aceh, Riau dan Papua, hasil kekayaan Kaltim selama ini dikeruk dan lebih banyak dinikmati warga di Pulau Jawa.

“Setelah menikmati hasil kekayaan Kaltim dengan segala fasilitas yang mewah, kemudian menyebut Kaltim sebagai tempat jin buang anak. Ini kan sudah keterlaluan,” tambah Endro.

Endro menyampaikan, para wartawan senior di Kaltim, juga menyesalkan apa yang disampaikan kader salah satu partai tersebut. “Para wartawan legend Kaltim juga prihatin jika ada wartawan yang menyampaikan aspirasi dengan cara kurang elok dan santun,” sambungnya.

Ia berharap, Edy Mulyadi menyadari perkataannya dan meminta maaf. “Indonesia ini negara kesatuan. Tidak boleh ada satu pun kelompok warga yang merasa lebih hebat dari kelompok lain,” pungkas alumnus PPRA 57 Lemhannas RI ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wrtawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Intoniswan, mengatakan,  Edy Mulyadi yang menyebut ibu kota negara (IKN) baru Nusantara di Kabupaten  Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai tempat “jin buang anak” dan menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, adalah wartawan senior di Jakarta.

Sebagai wartawan, Edy Mulyadi meski tercatat bekerja sebagai wartawan di media online  Forum News Network (FNN).CO.ID,  belum bersertifikat kompeten yang diterbitkan Dewan Pers.  Kemudian PT Forum Adil Mandiri sebagai pengelola FNN yang beralamat di Kompleks Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 Blok AF, Jakarta Pusat 10160, juga belum tercatat sebagai media terferivikasi di Dewan Pers.

“Bisa jadi Edy sebagai wartawan hanya berbekal kartu pers yang diterbitkan FNN.CO.ID,” kata Intoniswan, Minggu (23/1/2022).

“Dalam struktur Redaksi FNN.CO.ID, disebutkan media online ini juga mempunyai biro atau perwakilan di daerah, seperti di Balikpapan dan Samarinda. Tapi kita di PWI tak ada yang mengetahui siapa wartawan FNN itu di Samarinda atau di Balikpapan,” kata Intoniswan. (*/hd)

Puluhan Relawan Gempur Sarang Nyamuk DBD di Kelurahan Sempaja Timur Samarinda

SAMARINDA – Puluhan relawan dari berbagai organisasi bersatu padu turun ke lapangan mengempur  daerah Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, menyusul adanya laporan warga masyarakat yang ada di puluhan RT di kelurahan tersebut positif DBD akibat tergigit nyamuk Aedes aegypti pembawa virus demam berdarah dengue (DBD).

Abdurahman (28) warga RT 53 Kelurahan Sempaja Timur mengatakan bahwa dilingkungan tempat tinggalnya sudah ada dua anak yang positif DBD sampai dirawat rumah sakit, namun anehnya adanya kejadian ini tidak membuat instansi terkait melaksanakan antisipasi jangan sampai ada warga-warga yang lain yang turut terserang virus yang dibawa oleh nyamuk dengan ciri ukurannya kecil berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya.

Gempuran pertama menggunakan alat pengasapan (Fogging) dengan merek Swingfog buatan German atas pinjaman dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda dilaksanakan di Kelurahan Sempaja Timur dengan di komandani Camat Samarinda Utara Syamsu Alam menyusur beberapa tempat, terutama di sekitar rumah anggota warga yang telah terdeteksi DBD, antara lain di lingkungan RT 53, 26,28, 40, 41, 06, 50 dan 39, Ahad pagi 23 Januari 2022.

Camat Samarinda Utara, Syamsu Alam mengatakan, gempuran terhadap demam berdarah di daerah yang dipimpinnya ini murni diinisiasi oleh beberapa relawan yang ada di Kota Samarinda. “Saya paham, mereka sangat perduli akan kesehatan saudara-saudaranya, mereka yang berusaha mencari alat dengan meminjam ke berbagai pihak, mereka juga yang bergotong royong menyediakan perlengkapan untuk penyemprotan seperti solar, cairan pembesmi nyamuk. Bantuan cairan pembasmi nyamuk ini, kita dibantu dari Yayasan Karya Insani,” jelas Syamsu Alam saat ditemui media ini di sela-sela aksi bhakti sosial ini.

Menurut Syamsu Alam ini relawan bergerak sebenarnya untuk memancing pihak lain agar bergerak, jangan sampai timbul korban jiwa baru dinyatakan KLB. “Pihak yang terkait seharusnya tergerak adanya relawan turun tangan. Kenapa relawan turun tangan karena ada kasus dilaporkan tetapi tidak mendapat tanggapan. Semoga kedepan jika ada kasus DBD pihak RT harus segera lapor ke kelurahan, dilanjutkan ke puskesmas,” Jelas Syamsul Alam.

Para relawan yang turun aktif bahu-membahu dalam kegiatan bhakti sosial fogging menyusul adanya 19 anak yang dinyatakan terkena DBD ini antara lain tampak Ahmad Sopian Noor anggota DPRD Kota Samarinda, dari lembaga swadaya masyarakat LPM, FMP, PPK Annur, FLDM, Raudhatul Jannah, Mako 10, Tagana, KPJ, Relindo, dan PWI Kaltim Peduli.

Beberapa relawan yang ditemui media ini mengatakan bahwa upaya meminjam alat fogging sudah diupayakan ke UPDT Puskesmas di berbagai tempat, namun pihak puskesmas dengan alasan khawatir tidak ada yang bertanggung jawab terhadap alat itu sehingga tidak bersedia meminjamkan. “Kami sudah berupaya mencari peminjaman alat fogging ke berbagai puskesmas, terakhir yang saya lobby Puskesmas Air Putih, namun karena alasan tertentu, khawatir tidak ada yang bertanggung jawab sehingga tidak bersedia meminjamkan alat fogging yang dimilikinya,” jelas Munanto salah seorang relawan dari PWI Kaltim Peduli.

Hal demikian juga disampaikan Rully yang melobbi puskesmas Wonorejo untuk meminjan alat fogging.

Upaya para relawan untuk mendapatkan alat fogging yang termasuk barang langka dan harganya lumayan mahal ini, tidak mundur walaupun di tolak berbagai puskesmas yang diketahui memiliki alat ini. Melalui upaya lobby Ahmad Sopian Noor anggota DPRD Kota Samarinda dapil Samarinda Utara, DKK merelakan satu alatnya untuk dipinjamkan.

Riyad, tehnisi yang menanganani alat Fogging di Dinas Kesehatan Kota Samarinda saat proses meminjamkan alat fogging ini, Sabtu, 22 Januari di Posko KPJ mengatakan bahwa sebenarnya alat fogging di setiap Puskesmas itu ada, namun karena pengoperasiannya yang memerlukan keterampilan khusus sehingga puskesmas tidak akan melepas alatnya sembarangan untuk dipinjamkan ke pihak lain, harus dengan petugasnya, dan mereka punya ketentuan sendiri dimana perlu disemprot dan dimana tidak.

Saat proses peminjaman Riyad juga melatih operator yang akan menggunakan alat ini, mulai bagaimana cari mengidupkan, mengoperasikan, mematikan alat Fogging buatan German, hingga mengoplos cairan yang digunakan untuk pembasmi nyamuk DBD ini. “Khusus untuk cairan pengasapan ini terdiri dari Solar 20 liter dicampur dengan Cinoff 1 liter, dikocok hingga rata baru dimasukkan ke dalam tangki fogging,” jelas Riyad.(man)

Asaski Bekali Siswa Kemampuan Komunikasi dan Budaya Kerja

SAMARINDA – Asosiasi SMK Asisten Keperawatan (Asaski) Kalimantan Timur, rutin meningkatkan kapasitas siswa dengan berbagai keterampilan dan keahlian.  Kali ini, para siswa dibekali materi tentang komunikasi efektif serta budaya kerja, dalam memberikan layanan kesehatan. Kegiatan seminar nasional yang dilakukan secara daring ini, berlangsung Minggu (23/1/2022) tadi pagi hingga siang.

Ketua Asaski Kaltim, Andi Sitti Jamilah, A.Kp, M.Pd menyampaikan, seminar nasional yang digelar Asaski Kaltim ini merupakan agenda rutin.

“Biasanya kegiatan digelar secara tatap muka. Dua tahun terakhir, karena pandemi, kegiatan dilakukan secara daring,” katanya.

Kegiatan ini penting dilakukan, untuk memberikan bekal kemampuan para siswa, sebelum nantinya mereka mengikuti uji kompetensi profesi asisten keperawatan.

“Kami membahas komunikasi efektif dan budaya kerja dalam layanan kesehatan. Keduanya merupakan alat kerja utama tenaga kesehatan. Tanpa komunikasi dan budaya yang baik, tidak akan bisa bekerja dengan baik,” sebutnya.

Objek kerja dari asisten keperawatan ini adalah manusia. “Mereka perlu disayangi. Perlu diberikan sentuhan dan perasaan yang tulus,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Asisten Keperawatan Indonesia (Paski) Ns Eli Purnamasari S.Kep yang hadir dalam seminar nasional daring menyampaikan apresiasi dan bangga atas kegiatan ini.

“Paski ini adalah wadah untuk siswa yang sudah lulus untuk berkreasi, berkontribusi, memberikan pengalaman dan berbagi keberhasilan sebagai asisten keperawatan,” bebernya.

Ia berharap, pada akhirnya para lulusan SMK bidang kesehatan bisa bergabung dengan Paski, serta bisa terampil dan andal dalam memberikan pelayanan kepada klien atau pasien.

“Karena itu, para siswa harus mampu berkomunikasi secara verbal, misalnya selalu tersenyum, dan ada kontak mata,” katanya. Dikatakan, ke depan semua asisten keperawatan memiliki standar yang sama dalam menghadapi pasien atau klien.

“Seperti kalau kita naik pesawat, ada standar yang disampaikan pramugari,” ujarnya mencontohkan.

Ia juga berharap, seluruh siswa nantinya bisa menjalani uji kompetensi dengan baik dan bisa dinyatakan kompeten.

Pelaksanaan seminar nasional secara daring itu, dibuka Ketua Umum Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia (Asaski) Pusat yaitu Ns. Dayang Laily, S.Kep.

Sebelum membuka kegiatan, Dayang Laily memberikan apresiasi kepada Asaski Kaltim yang selalu menggelar kegiatan dengan materi kekinian dan berkualitas. Dayang juga berharap, para siswa diharapkan serius dalam membangun budaya kerja asisten keperawatan.

“Bagaimana menciptakan budaya kerja dan komunikasi yang efektif, itulah yang salah satu perlu dipelajari,” katanya.

Guna menciptakan budaya kerja, menurutnya harus diawali dari perilaku sehari-hari. “Kebiasaan yang baik ini harus dilakukan berulang-ulang. Itulah budaya kerja yang baik,” sebutnya.

Terkait uji kompetensi, Dayang menyampaikan, para siswa nantinya harus mengikuti 18 unit kompetensi. “Salah satunya adalah kemampuan dalam komunikasi dan etika,” ujarnya.

Seminar nasional daring yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini dipandu moderator Ns, Nusiana Bumbungan, S.Kep. Sebagai narasumber, selain Ketua Asaski Kaltim Andi Sitti Jamilah, A.Kp, M.Pd yang berbicara tentang uji kompetensi, juga menghadirkan dua narasumber dari kalangan praktisi.

Pertama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Endro S. Efendi, SE., C.Ht., CT., CPS. Sedangkan praktisi kedua adalah Corporate and External Affair Director RUKUN Senior Living Sentul, Bogor, Nindya Apriyani. SE. MM.

Di kesempatan pertama, Endro menyampaikan, bagaimana para asisten keperawatan bisa berkomunikasi dengan baik. Hal pertama yang disarankan adalah bagaimana mengatasi hambatan dalam diri.

“Kenali diri sendiri, dan bereskan hambatan mental yang muncul,” sebut Endro yang juga dikenal sebagai motivator dan hipnoterapis klinis ini. Endro pun memberikan beberapa tips khusus, agar siswa bisa mengatasi hambatan mental yang muncul.

Sementara Nindya Apriyani menyampaikan budaya kerja di RUKUN Senior Living yang merawat para pasien senior dengan budaya kerja yang baik. “Budaya kerja yang jadi rujukan adalah Jepang,” katanya,

Nindya juga menyampaikan, membuka kesempatan kepada para lulusan asisten keperawatan untuk bekerja di layanan kesehatan nonmedis yang dilakukan RUKUN Senior Living, Sentul.

Seminar yang diikuti lebih dari 300 peserta ini, disambut antusias. Terbukti dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para siswa dalam event tersebut. (*)

Gubernur Kaltim Ajak Sudahi Perdebatan IKN

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor mengajak masyarakat Indonesia menyudahi perdebatan soal perlu tidaknya ibu kota negara (IKN) dipindah. Menurut Gubernur, diskusi semacam itu tidak produktif, hanya buang-buang energi.

“IKN ini urusan negara, undang-undangnya sudah disahkan. Ini kebijakan strategis Indonesia masa depan. Ngabisi baterai aja kita menyoalkan ini,” sindir Gubernur Isran Noor usai pengukuhan Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) Periode 2022-2027 di Plenary Hall Gor Madya Sempaja, Sabtu (22/1/2022).

Isran mengaku sangat tidak sependapat jika masih ada yang menyebut pemindahan IKN terkesan terburu-buru. Ide pemindahan IKN tidak bisa disebut terburu-buru karena sejak 60 tahun lalu, Presiden Soekarno bahkan sudah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Rencana ini bergulir lagi di era Presiden Soeharto dan diwacanakan kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau cita-cita tiga pemimpin bangsa Indonesia itu baru bisa diwujudkan di era Presiden Joko Widodo, maka menurut saya ini adalah sebuah keberanian tindakan yang terukur. Sekaligus sukses mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa sebelumnya,” tegas Isran.

Bila proses pemindahan ibu kota negara ini berjalan mulus setelah disahkannya UU IKN, maka Gubernur Isran meyakini keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim akan menjadi sebuah legacy yang luar biasa bagi generasi masa depan bangsa Indonesia.

Gubernur Isran Noor juga merasa kurang paham dengan orang-orang yang masih berkomentar miring tentang penamaan “Nusantara” untuk ibu kota negara yang akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu.

“Orang itu tidak setuju IKN dipindah. Tapi dia masih komentar tidak setuju nama Nusantara. Padahal dia sendiri mengaku bukan ahli bahasa. Asli ngabisi batere aja, ini” sindir Gubernur lagi.

Dia pun meminta masyarakat Kaltim tidak ikut-ikutan menuntut agar Kepala Otorita IKN Nusantara harus orang Kaltim, termasuk dirinya.

“Tidak usah orang Kaltim usung-usung calon Kepala Otorita. Tidak perlu, itu kewenangan Presiden. Biar Presiden yang tentukan,” pesan Isran.

Jika warga Kaltim ingin terlibat dalam proses IKN dan seterusnya, Isran minta  tingkatkan kemampuan sesuai kapasitas masing-masing. Warga Kaltim jangan mau hanya menjadi penonton di rumah sendiri. (sam)

APBD Perubahan Kota Balikpapan Akan Anggarkan Pembangunan Flyover Muara Rapak

BALIKPAPAN – Rencana pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak, Balikpapan nampaknya sudah menemui titik terang. Kehadiran jalan layang di atas turunan Muara Rapak itu diharapkan bisa menghentikan berulangnya kecelakaan beruntun seperti terjadi Jumat (21/1/2022) lalu hingga menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia dan kritis.

“Flyover Muara Rapak bisa multiyears, induknya di Balikpapan. Mulai dari APBD Perubahan 2022,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion membahas “Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas” yang digagas KAHMI Balikpapan, Sabtu malam (22/1/2022).

APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan itu kata Sa’bani bisa digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan.

Sa’bani juga menjelaskan, Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover tersebut pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp 185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut.

“Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam  KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022,” tegas Sa’bani.

Setelah dikerjakan awal oleh kota, maka provinsi lanjut Sa’bani akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024.

Hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, dibatasi aturan.

“Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama,” imbuh Sa’bani.

Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim H Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting itu mengaku sangat bersyukur dengan adanya diskusi malam ini.

“Inilah yang ditunggu masyarakat. Flyover segera dibangun dan sharing pendanaan ini yang terbaik,” kata Irwan.

Dia pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan  tidak masalah untuk dukungan pendanaan dari APBN.

“Saya pikir klir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik,” tegas Irwan.

Irwan meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya. Dia berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di pusat, karena Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar DPR RI.

“Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk flyover ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim,” ungkap Irwan.

Dia juga sangat sependapat dengan masukan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani bahwa selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat. Misal untuk tindakan terkait pengaturan kendaraan angkutan berat yang masuk ke kota dan pemeriksaan ketat untuk uji KIR.

“Saya sepakat dengan Pak Sekda, untuk keselamatan rakyat tidak boleh ada kompromi,” tegasnya lagi.

Pertemuan secara daring itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid.

Syukri juga yang pertama kali mengusulkan agar  Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang hanya tinggal dua tahun.

“Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN,” kata Syukri Wahid.

Semua sepakat Pemkot Balikpapan akan mengerjakan proyek ini dengan tiga sumber dana, yakni APBD Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan DAK/APBN. Jalan layang yang direview Pemprov Kaltim kurang lebih sama dengan flyover di Samarinda.  (sam)

« Previous Page — Next Page »