Kawal Keinginan Warga, DPRD Samarinda Sarankan Susun Program Prioritas

SAMARINDA – Pembangunan wajah kota tak bisa lepas dari keinginan masyarakat. Lewat musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) masyarakat seperti menyampaikan infrastruktur yang dibutuhkan di lingkungannya.

Meski aspirasi ditampung, tak semua dapat terakomodasi. Karena itu, pemerintah perlu lebih cermat menyusun rencana pembangunan daerah sesuai keinginan warga.

“Harus jeli menyusun pembangunan yang berangkat dari aspirasi masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno, Jumat (4/2/2022).

Infrastruktur yang diinginkan warga, lanjut dia, seringkali tak muluk-muluk. Jalan yang mulus dan memiliki penerang yang layak ketika malam tiba. Tak luput, soal banjir yang masih jadi masalah utama Kota Tepian.

Sekretaris PAN Samarinda memang tak menampik jika pembangunan yang ada setiap tahunnya harus menyesuaikan finansial yang bisa dikelola pemerintah. Pada 2022 ini, APBD berkisar Rp2,6 triliun.

Nilai itu jelas tak mungkin mampu mengakomodasi semua keinginan warga. Karena itu, pemerintah dan DPRD perlu penyusunan kebijakan makro yang menjadi garis besar keinginan warga tersebut. “Keinginan masyarakat yang tersampaikan lewat musrembang kan terkumpul dari 59 kelurahan dan 10 kecamatan se-Samarinda. Dengan anggaran yang ada jelas tak mencukupi. Makanya perlu program prioritas yang jadi garis besar keinginan warga,” ulasnya.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah memang sudah menyusun program prioritas pengendalian banjir dan terus diperbarui menyesuaikan kondisi lapangan. “Baru itu saja, belum untuk masalah yang lain. Mau fokus di sini (masalah banjir) saja ayok, mau merangkul semua kebutuhan masyarakat juga ayok. Kan semua itu kesepakatan bersama pemerintah dan dewan,” katanya

Soal aspirasi masyarakat yang tak tertampung di musrembang, masih bisa disiasati lewat pokok pikiran (pokir) dewan yang diserap ketika reses. “Dewan tentu mengawal keinginan masyarakat. Untuk bisa masuk jadi usulan di musrembang atau lewat pokir,” singkatnya. (*/man)

PMK Regana Sengkotek Bersihkan Halaman Ponpes Al Muhajirin Loa Janan

LOA JANAN – Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK) Swasta Regana Sengkotek Loa Janan melaksanakan bhakti sosial dengan membersihkan halaman sekolah, tempat ibadah, jalan-jalan dan gang-gang yang dilaksanakan setiap jumat di daerah sekitar posko di Loa Janan.

Ketua satuan PMK Swasta Regana Sengkotek, Idi mengungkapkan bahwa program Jum’at bersih dijalankan rutin oleh satuan yang dipimpin nya, “Agenda hari ini kita membersihkan halaman pondok pesantren modern Al Muhajirin KM 2 Loa Janan, selain bhakti sosial kita juga sambil memanaskan mesin-mesin yang ada sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan tidak ada hambatan,” Jelas Idi Jumat (4/2/2022).

Selain program bersih-bersih setiap Jum’at, Idi mengungkapkan bahwa program lainya seperti dapur umum relawan yang dipimpinnya mendapat apresiasi dari Wakil walikota Samarinda Rusmadi Wongso.

“Pak Wawali sangat mendukung kegiatan kami di kegiatan dapur umum relawan gabungan,” ujarnya.

Ditambahkannya,  saat pertemuan dengan Wakil Walikota beberapa waktu lalu, Rusmadi siap menjadi bapak angkat bagi kegiatan PMK Swasta Regana Sengkotek di dapur umum.

“Ketika  kami melaksanakan kegiatan dapur umum tinggal menghubungi beliau saja untuk membantu yang kami perlukah,” kata Idi.

PMK swasta Regana Sengkotek memiliki peralatan yang tersedia saat ini, selain seperangkat alat dapur umum, juga memiliki satu unit comando jenis kendaraan Strada, kendaraan pick up Mitsubishi T120SS, satu unit ambulans jenis kendaraan Isuzu panther, water tangki jenis kendaraan Mitsubishi PS 120 kapasitas 6000 liter.

“Untuk menjalankan tersebut Satuan kami didukung 10 personil yang semuanya relawan, siap 24 jam kapan saja kami dibutuhkan,” pungkas Idi.(vb-01)

Panitia PPUU DPD RI Inventarisir Kesiapan Kaltim Menuju Pemerintahan Digital

SAMARINDA – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkesempatan mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur, untuk menginventarisir materi tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Digital.

Pertemuan di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim diterima oleh Gubernur Kaltim diwakili Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi dan dihadiri oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Deni Sutrisno, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov  Kaltim serta kepala daerah kabupaten dan kota di Kaltim.

Rombongan PPUU DPD RI dipimpin Dr Badikenita BR Sitepu, didampingi Aji Mirni Mawarni (senator Kaltim), Maria Goreti (Kalimantan Barat), H Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), H Abdi Sumaith (Banten), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Muhammad Afnan Hadikusumo (DI Yogyakarta), M Sum Indra (Jambi), Adilla Azis (Jawa Timur), Mamberob Yosephus Rumakie (Papua Barat) dan Achmad Sukisman Azmi (Nusa Tenggara Barat).

“Kedatangan kami ini untuk melakukan inventarisasi materi terkait rencana penyusunan RUU tentang Pemerintahan Digital, terutama setelah Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara,” kata Badikenita, Jumat (4/2/2022).

Badikenita menjelaskan, perkembangan legislasi di DPD pada tahun 2022 ini tengah menyusun lima RUU dan satu UU yang sedang dilakukan revisi sangat terbatas. Berdasarkan hasil pleno pada masa sidang ke-2 tahun sidang 2021-2022, PPUU menyepakati untuk menyusun RUU Pemerintahan Digital merupakan bagian daftar RUU di dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020.

“RUU tentang Pemerintahan Digital atau kami singkat PemDi, diharapkan dapat mengatasi sejumlah persoalan yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan, seperti kurang efektif dan efesien birokrasi di Indonesia selama ini, Khususnya terkait relasi hubungan kewenangan antarpemerintah pusat dan daerah di dalam penyelengaraan pemerintahan,” ungkapnya.

Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih tinggi atas kunjungan PPUU DPD RI ke Kaltim, yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh DPR RI.

“Tentu kita sangat berterima kasih kepada DPD RI, terlebih telah banyak mendukung Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan pembangunan. Terlebih dalam RUU PemDi yang akan dibentuk pasti memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Riza.

Sementaraitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kaltim, HM Faisal menjelaskan kesiapan Kaltim menyongsong penyusunan RUU PemDi ini masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama PPUU DPD RI, karena keterbatasan sarana dan prasarana Kaltim yang belum lengkap untuk melangsungkan electronic government.

‘Wilayah kami di Kaltim ini masih banyak blank spot, internet belum menjangkau seluruh wilayah di beberapa kabupaten. Sehingga kami memerlukan dukungan yang lebih besar oleh PPU DPD RI untuk menuntaskannya,” ungkap Faisal.(yul)

HMI Gelar Diskusi Publik Pendidikan

SAMARINDA – Menjelang hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang Ke-75, HMI Komisariat FKIP dan FISIP UNMUL menggelar agenda Diskusi Publik mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur Pendidikan untuk Kesejahteraan Kaltim” pada Kamis (03/02/2022) di Ruang Rapat Bina Bangsa Kesbangpol Kaltim.

Dalam kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh 3 Narasumber yaitu, Siti Aminah perwakilan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim), Maswedi selaku DPRD Kota Samarinda dan Parawansa Assoniwara dari Komnas Pendidikan Kota Samarinda.

Berbicara terkait pendidikan tentu kesejahteraan tenaga pendidik menjadi barometer dalam pembangunan kualitas peserta didik.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Maswedi mengatakan untuk membangun kesejahteraan, hal paling mendasar yaitu adalah memperhatikan terlebih dahulu pendidikan yang berkualitas dan itu bisa terjadi jika tenaga pendidiknya sudah sejahtera, ia mengunggkapkan saat ini masih banyak guru yang belum sejahtera”.

“Masih ada saat ini guru yang pagi sampai siang dia mengajar, namun sore hingga malam dia harus bekerja sebagai ojek online, hal inilah yang harus kita perhatikan dan perjuangkan bersama,” katanya.

Dikatakan Maswedi, dalam setiap pertemuan dengan Dinas Pendidikan ia selalu menyampaikan bahwa guru-guru harus diperhatikan kesejahteraannya. Jangan ada lagi guru yang masih harus bekerja sampingan untuk mencari tambahan pemasukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Oleh karenanya permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu fokus perjuangan kami” ungkap Wakil Rakyat Kota Samarinda tersebut.

Selain itu infrastruktur merupakan bagian tidak kalah penting sebagai penunjang pendidikan baik dari segi akses dan tantangannya.

Siti Aminah selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA menyampaikan Pembangunan infrastruktur pendidikan masih terus berlanjut meskipun memiliki tantangan tersendiri mengingat Kaltim memilki wilayah yang luas.

“Jika kita berbicara Infrastruktur tentu kita berbicara kemudahan akses pendidikan, namun tantangan di Kaltim adalah wilayahnya yang luas, dan akses yang masih sulit, khususnya daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), contohnya di Kabupaten Mahakam Ulu, disana ada 4 sekolah SMA namun jarak antar sekolah sangat jauh, sehingga untuk bisa bersekolah mereka terkadang harus berjalan sangat jauh, inilah yang harus menjadi fokus utama kita bersama,” curhat Siti Aminah.

Ditengah Era Disrupsi dengan perkembangan Informasi Teknologi (IT) yang begitu cepat tentu persektif dan mindset masyarakat harus dibangun.

Sementara Ketua Komnas Pendidikan Kota Samarinda, Parawansa Assoniwora meyampaikan , ketika ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak hanya berbicara tentang infrastuktur saja, melainkan yang terpenting yaitu adalah perspektif dan mindset masyarakat Indonesia yang harus di bangun.

“Jika kita belajar dengan Findlandia yang di agung-agungkan kualitas pendidikannya oleh PISA, disana saat ini gedung sekolah mulai ditinggalkan dan mereka beralih bersekolah di taman-taman, karena mereka punya perspektif pendidikan yang sesuai dengan lingkungannya dan ini bisa diterapkan di Indonesia khususnya Kaltim dibandingkan hanya fokus melakukan pembangunan sekolah,” ungkap Parawansa yang sering dipanggil Ancha.

Ditambahkan  jika memang memiliki perpspektif pendidikan yang betul-betul maju, maka bisa belajar di sawah-sawah, di kebun-kebun, di hutan-hutan.

“Kita bisa menciptakan orang-orang yang berkualitas dan cerdas”, tegas Ancha yang memiliki tagline Samarinda Berani.

Pemerataan pendidikan di Kaltim tentu menjadi sebuah keniscayaan baik dari segi infrastruktur, kualitas pendidik maupun mindset dan perspektif dalam ranah mewujudkan masyarakat madani.

“Kami mengharapkan kedepan pendidikan di Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya, dan itu harus dimulai dengan tenaga pendidik yang berkualitas dan juga dibarengi oleh infrastruktur yang memadai, sehingga terciptalah pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya Kaltim,” harap Muhammad Kholid Syaifullah selaku Ketua Umum HMI Komisariat FKIP Unmul mengakhiri.(Oke)

Anggota DPRD Samarinda Soroti Parkir Truk Tronton di Badan Jalan

SAMARINDA– Belakangan ini parkir liar marak terjadi disejumlah jalan umum diseputar perkotaan Samarinda oleh kendaraan truk tronton. Hal tersebut sering  mengakibatkan kecelakaan. Kemacetan pun menjadi persoalan jika truk tronton kerap melakukan parkir di badan jalan umum.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra pun menyesali sejumlah kendaraan truk tronton yang tidak taat aturan lalulintas hingga merengut nyawa masyarakat, akibat parkir liar yang dilakukan oleh supir-supir truk tersebut.

Dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk menindak tegas pengusaha pemilik truk tronton sekaligus supirnya, sehingga ada efek jerah terhadap pelanggar lalulintas.

“Itu sudah ada aturan yang mengaturnya, kalau melanggar perlu ditindak,” tegas Samri, di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (3/2/2022).

Bila perlu, kata Samri, Dishub Samarinda memanggil para pemilik truk tronton itu agar diberikan edukasi bahkan sanksi administrasi jika sudah membahayakan nyawa pengendara lain.

Menurutnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) Samarinda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir itu sudah jelas tentang aturan perparkiran kendaraan.

“Sudah ada aturan, seharusnya ditegakkan saja oleh Dishub Samarinda sebagai intansi yang mengatur ketertiban lalu lintas perkotaan,” ujarnya.

Dia pun kerap menemukan sejumlah supir truk tronton yang memarkir kendaraan di jalan-jalan padat permukiman masyarakat, seperti di Jalan Untung Suropati, Ir Sutami, Rapak Dalam, Sungai Kapih, dan sejumlah jalan di Sungai Kunjang.

“Jalurnya sudah sempit, ramai ditambah lagi truk tronton parkir disitu semakin macet, potensi kecelakaan pun besar. Harusnya supir itu paham,” tuturnya.

Politikus PKS tersebut meminta Dishub Samarinda agar terus melakukan pengawasan berupa patroli disejumlah jalan yang sering dilakukan parkir sejumlah truk tronton.

Hal itu dilakukan, disebutkan Samri, agar pihak supir truk tronton itu tidak lagi sembarangan memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan umum.

“Kami juga sudah memanggil Dishub Samarinda untuk membahas masalah parkir liar itu. Sejauh ini mereka sudah bertindak,”

Dikatan Samri, seharusnya pemilik truk tronton itu membangun kantong parkir khusus untuk memarkirkan kendaraaanya agar tidak menganggu lalulintas.

Pihak Komisi III DPRD Samarinda pun, bakal menganggarkan kendaraan khusus untuk personil Dishub melakukan patroli dan menindak jika masih ada truk tronton yang memarkirkan kendaraanya di jalan-jalan yang buka semestinya.

“Karena mereka (Dishub, red) mengeluhkan juga saran dan prasaran penunjang juga tidak memadai untuk melakukan patroli,” jelasnya. (man)

« Previous Page — Next Page »