Terbukti Unggul, 3 Motor Sport Yamaha Raih Otomotif Award 2022

Deretan produk segmen sport Yamaha kembali meraih pencapaian cemerlang dengan tiga penghargaan dari Otomotif Award 2022. Hal ini juga merupakan bagian dari pembuktian keunggulan motor sport Yamaha yang merupakan favorit konsumen di pasar Indonesia.

Tiga produk tersebut adalah All New R15M Connected-ABS yang dinobatkan sebagai Best Sport Fairing 150 cc, lalu ada XSR 155 yang menjadi Best Sport Retro dan WR 155 R diganjar Best Sport Low Dual Purpose. All New R15M Connected-ABS terhitung masih fresh belum genap setahun hadir sedangkan dua tahun lalu XSR 155 dan WR 155 R mengisi market Tanah Air, namun tiga motor sport baru ini mampu menjadi yang terbaik dalam penghargaan prestisius Otomotif Award 2022.

”Kami sangat bangga terpilihnya tiga motor sport Yamaha sebagai yang terbaik dalam ajang bergengsi Otomotif Award tahun ini. Hal ini pun dapat diraih berkat dukungan dealer, konsumen dan juga karyawan Yamaha yang telah bekerja keras dengan semangat tinggi. Kualitas tiga motor sport Yamaha ini terbukti unggul dan mencerminkan inovasi yang terus kami lakukan demi memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Selain itu dengan adanya produk-produk sport Yamaha ini semakin mendukung konsumen untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

All New R15M Connected-ABS merupakan varian tertinggi dari All New R15 Connected yang meluncur pada Desember 2021 lalu dan langsung mendapatkan respon positif dari konsumen. Memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, serta M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Pada bagian itu terdapat satu lampu utama dengan projector LED dan ditambah lagi dengan Twin Eyes LED Position Light terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF-R7. Telah dilengkapi dengan full digital speedometer yang dirancang dengan konsep smart cockpit design terinspirasi dari YZF-R1. All New R15M Connected-ABS menawarkan sensasi berkendara maksimal berkat mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan. Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8500 rpm. Terlebih lagi telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin. Performa All New R15M Connected-ABS disempurnakan dengan Quick Shifter yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling. Selain itu, didukung Assist & Slipper Clutch dimana Assist clutch membuat tarikan kopling lebih ringan, sedangkan Slipper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat. Fitur canggih lainnya yang diaplikasikan adalah Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) yang membuat kontrol pengereman semakin optimal. Serta telah menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang meningkatkan handling, pengendalian lebih maksimal serta menjadikan motor tampak gagah dan sporty.

Sementara itu, XSR 155 memiliki keunggulan perpaduan desain bergaya klasik modern serta fitur dan teknologi terkini. Tampilan klasik modern XSR 155 tampak pada model tangki Drip-Shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara, jok single seat dengan desain klasik yang stylish, desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, dan Full LCD Digital Speedometer bergaya retro yang dilengkapi Multi Information Display (MID). XSR 155 juga sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD), serta dilengkapi Assist & Slipper Clutch.

Sedangkan WR 155 R telah terbukti ketangguhannya sebagai “The Real Adventure Partner” menemani para penggunanya menaklukan beragam trek offroad. Pada WR 155 R diaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. WR 155 R juga menggunakan ban dual purpose agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver. (*/adv)

Kasihan Beban Plt. Bupati PPU Hamdam

Catatan Rizal Effendi

ADA yang bilang Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir H Hamdam Pongrewa (57) adalah seseorang yang beruntung. Sekarang ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU menyusul terseretnya bupati nonaktif, AGM dalam masalah hukum. Apalagi PPU sekarang ini menjadi kabupaten terpenting di Indonesia, selalu menjadi buah bibir dalam dan luar negeri jika orang bicara Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia yang baru. Maklum wilayah IKN seluas 256 ribu hektare itu berada di wilayah kekuasaan PPU.

Saya baru sekali bertemu Hamdam setelah menerima SK  Plt dari Gubernur Kaltim Dr Isran Noor, Januari lalu. “Mohon doa dan dukungannya, Kanda,” kata ayah tiga anak kelahiran Padang Sappa, Kabupaten Luwu, Sulsel itu kepada saya. Sebelum menjadi wakil bupati, Hamdam sempat jadi anggota DPRD PPU dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sambil berkelakar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf  menyebut Hamdam dapat rezeki anak soleh. “Pak Hamdam ini mungkin ngga kepikiran juga dulu nyalonnya cuma wakil saja. Kok tiba-tiba sekarang jadi Bupati,” kelakar Yahya dalam acara istighosah dan pencanangan kantor PBNU di dekat lokasi IKN, di akhir Januari lalu.

Hamdam ikut tertawa di tengah pengurus PBNU dan pengurus wilayah NU se-Indonesia, yang hadir saat itu. Sebagai kompensasinya Plt Bupati PPU ini diminta membantu menyediakan lahan untuk kantor PBNU. “Alhamdulillah, sudah ada pembicaraan  dan Pak Bupati sudah siap akan memfasilitasi supaya nanti begitu resmi IKN dibangun, di situ juga ada gedung kantor PBNU,” kata Yahya bersemangat.

Sambutan yang hangat naiknya Hamdam tidak otomatis sejalan dengan kondisi PPU. Sesungguhnya Hamdam saat ini menanggung beban berat dalam menata kembali pemerintahan terutama dari aspek anggaran, sebab pendapatannya tidak sebanding dengan pengeluaran atau belanja. Akibatnya Pemda PPU terlilit utang, seperti pepatah “lebih besar pasak daripada tiang.”

“Hasil review kita, besaran kewajiban (utang) PPU yang wajib diselesaikan mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Plt Kepala Inspektorat PPU Ainie kepada media, Sabtu (9/4/2022) lalu.

Ainie menyebutkan angka  Rp 400 miliar tersebut terdiri utang tahun 2020 dan 2021.Sebanyak Rp 200 miliar telah disepakati dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sedang Rp 200 miliar lagi masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam keterangan terpisah,  Kepala BKAD PPU Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan, selain utang Rp 400 miliar itu, Pemkab PPU juga masih punya tanggungan utang Rp 34 miliar pada tahun anggaran 2020. Jadi totalnya Rp 434 miliar. Utang terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama utang proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rumah dinas bupati.

Hamdam sendiri berjanji akan menyelesaikan satu per satu utang yang ada setelah dilakukan verifikasi sambil menunggu dana transfer bagi hasil. Baik utang kegiatan proyek, maupun menyangkut tunggakan gaji tenaga honor lepas (THL) dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau insentif PNS, juga tunggakan beasiswa, dana hibah sekolah swasta terutama PAUD dan insentif ketua RT. “Kita cicil berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas kita ada upaya menyelesaikan,” tambahnya.

Menjelang Ramadan lalu, anggota Komisi I DPRD PPU Sariman sempat mendesak Pemkab PPU segera menyelesaikan kewajibannya terutama yang berkaitan dengan dengan gaji THL dan insentif PNS. “Kasihan mereka, padahal di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri banyak kebutuhan mereka. Kami berharap Pemkab segera membayar,” kata Sariman.

Dalam memenuhi kewajibannya itu, PPU melakukan langkah penghematan termasuk merevisi besarnya gaji  THL, yang semula Rp 3,4 juta menjadi Rp 2 juta. Saya dengar gaji 3.437 THL untuk bulanJanuari dan Februari 202 sudah mulai dibayarkan. Demikian juga TPP PNS. “Sementara ini kami tidak saja puasa Ramadan, tapi juga puasa kegiatan, karena tak ada anggarannya,” kata seorang kepala dinas.

Kalau dilihat angka APBD PPU tahun 2022 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD PPU, akhir Desember 2021, nilainya sebesar Rp 1,170 triliun lebih kecil dibanding APBD 2021 yang tercatat Rp 1,9 triliun. Penurunannya sangat signifikan sekitar Rp 700 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) PPU 2022 tidak sampai 10 persen, hanya Rp 81,77 miliar. Turun dibanding 2021 yang masih Rp 147,9 miliar. Sumber pendapatan terbesar dari transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi Rp 1,06 triliun serta  pendapatan lain Rp 25,79 miliar. Sedang belanja modalnya hanya Rp 73,34 miliar, karena belanja operasi yang terbanyak Rp 918,24 miliar. Belanja tidak terduga Rp 2,55 miliar dan belanja transfer Rp 115,54 miliar.

JUAL KE BALIKPAPAN

Kabupaten PPU  yang mempunyai luas 3.333,06 kilometer persegi (enam kali lebih luas dari Balikpapan) dengan jumlah penduduk sekitar 180 ribu jiwa, merupakan kabupaten hasil pemekaran. Awalnya PPU bagian dari Kabupaten Kutai, Balikpapan, dan Paser. Sesuai dengan UU No 7 tahun 2002 tentang Pembentukan PPU, wilayah ini terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam (ibukota PPU), Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku, yang sekarang sebagian wilayahnya jadi wilayah IKN.

PPU yang disebut Benuo Taka, bahasa Dayak Paser yang artinya Daerah Kita, sudah beberapa kali berganti bupati. Sebagai bupati pertama Yusran Aspar dengan wakilnya Ihwan Datu Adam (2003-2008), yang kemudian Ihwan sempat menjadi Plt karena Yusran tersandung masalah. Selanjutnya pasangan Andi Harahap – Mustaqim MZ (2008-2013).  Kemudian Yusran Aspar kembali bersama Mustaqim (2013-2018). Dan terakhir ini Abdul Gafur Mas’ud –Hamdam (2018-2023), yang kemudian Hamdam menjadi Plt karena AGM harus nonaktif.

Napas ekonomi PPU selama ini bersandar dari pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sebagian penduduk PPU adalah warga transmigran tahun 70-an termasuk Sepaku, sehingga daerah ini surplus beras dan sayur-sayuran. Karena itu sebagian produksinya banyak dijual ke Balikpapan. Saya sering menjumpai petani PPU jual sayur di Pasar Pandan Sari dan Klandasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelum Prof Syahrul Yasin Limpo ketika berkunjung ke PPU sangat optimis pertanian PPU bisa dikembangkan. Waktu itu PPU punya lahan pertanian padi sekitar 14 ribu hektare, jika pola pertaniannya ditingkatkan dua kali setahun, maka PPU bisa menghasilkan 100 ribu ton padi per tahun.

Perkebunan kelapa sawit PPU juga terbilang luas termasuk juga hasil pertambangan migas dan batubara. Beberapa pengusaha Balikpapan banyak yang menggarap lahan perkebunan dan  pertambangan di PPU.

Wilayah PPU juga sangat strategis karena menjadi lintasan warga Kalsel ke Kaltim, termasuk juga “saudara tuanya” dari Kabupaten Paser. Kalau jalan pendekat Pulau Balang rampung, hubungan PPU–Balikpapan makin lancar. Bisa jadi sebagian warga Balikpapan tinggal di wilayah PPU. Tempo hari Balikpapan, PPU, dan Pemprov Kaltim juga akan membangun jembatan tol dari Lapangan Merdeka ke Nipah-Nipah. Sayang rencana itu kandas terkait soal ketinggian jembatan dikaitkan dengan lalu lalang kapal dan kehadiran IKN.

PPU juga potensi di sektor pariwisata terutama wisata pantai. Saya pernah bersama keluarga jalan-jalan ke Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Sipakario (Nipah-Nipah). Pernah juga ke pulau gusungnya lewat Tanjung Jumlai. Ada juga air terjun Tembinus dan penangkaran rusa. Dengan penduduk aslinya suku Dayak Paser bersama warga Jawa, Sulawesi, dan lainnya, seni budaya PPU sangat khas dan penuh warna  warni Nusantara.

Ada satu lagi tempat destinasi PPU yang menarik, yaitu Taman Bunga Rozeline, yang cantik. Taman bunga ini dibangun untuk mengenang istri Bupati PPU Andi Harahap, Ibu Andi Roslina yang meninggal dunia tepat di momen Hari Ibu, 22 Desember 2014 karena sakit.

Saya jadi teringat dengan Ibu Roslina yang penuh perhatian dan taat aturan. Suatu ketika dia datang ke kantor Pemkot Balikpapan menemui saya. Saya kaget ada urusan apa. Ternyata Ibu Roslina meminta izin ingin menebang pohon di halaman rumahnya di kompleks perumahan Wika. “Saya tahu Balikpapan punya aturanbahwa setiap orang menebang pohon meski di halaman rumahnya harus mendapat izin,” katanya bersahaja.

Menurut saya, Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim harus ikut memberikan perhatiankhusus terhadap PPU dalam menyelesaikan masalah pemerintahan dan keuangannya. PPU bisa dibantu lebih besar dari DBH, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Juga bantuan keuangan dari provinsi. Serta  berbagai program dan kegiatan langsung dari pusat dan provinsi. Kalau tidak, dalam beberapa tahun ke depan, PPU bergerak tanpa ada kegiatan fisik, yang memadai. Tentu sesuatu yang tidak lucu dan aneh, PPU yang disebut-sebut lokasi IKN yang superhebat itu, tapi napasnya tersengal-sengal akibat beban utang yang belum terselesaikan.@@@@@

 

 

 

 

Serap Aspirasi Sektor Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim Gelar Pertemuan dengan Kepala Sekolah

TENGGARONG – Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Akhmed Reza Fachlevi dan didampingi Salehudin anggota Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) diantaranya MKKS SMA, MKKS SMK dan MKKS SLB  dan Cabang Dinas Pendidikan Kukar di SMKN 2 Tenggarong Kukar, Rabu (13/04/2022).

Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini mengingat banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di sektor pendidikan. Untuk itu Komisi IV DPRD Kaltim sengaja menyerap aspirasi melalui forum pertemuan bersama MKKS di Kutai Kartanegara ini.

“Ada banyak persoalan, dari mulai sarana dan prasarana belajar, masalah guru, termasuk lembaga sertifikasi profesi SMK,” kata Reza, sapaan akrab politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan Reza, ada Dua pimpinan DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara. Harapannya, bisa menjadikan wajah pendidikan di Kaltim semakin maju.

Senada disampaikan Salehuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

“Kami ingin mendengar persoalan dan keluhan pendidikan. Semua persoalan pendidikan perlu didiskusikan. Terutama segala penunjang proses belajar,” bebernya.

Dikatakan, peningkatan kualitas dan beban menjalankan kurikulum jadi tantangan seluruh kepala sekolah yang perlu didukung.

Dalam kesempatan itu, Ketua MKKS SMA Kutai Kartanegara Asran menyampaikan, salah satu hal mendesak adalah kesejahteraan kepala sekolah.

“Masa sih, tunjangan kepala sekolah sama dengan guru. Sementara tanggung jawab kepala sekolah lebih berat. Pekerjaannya berat,” bebernya.

Ia mencontohkan, kepala sekolah Kecamatan Tabang atau Kembang Janggut, dana operasionalnya sering habis untuk transportasi.

Ia menyampaikan, tunjangan dari Pemprov Kaltim saat ini hanya Rp 700 ribu. Baik kepala sekolah maupun guru. Sementara dahulu ketika SMA masih di bawah kabupaten dan kota insentif yang diterima bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta.

Karena itulah, menurutnya perlu ada penambahan insentif, minimal sama dengan sebelumnya.

Harapan lain yang disuarakan adalah pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar. “Untuk memahami kurikulum itu perlu dianggarkan pelatihan guru,” ujarnya.

Sebab Kaltim sudah sepakat untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar tahun pelajaran 2022 dan 2023.

Menanggapi keluhan itu, Reza menyampaikan akan berupaya mencarikan solusi terkait tunjangan kepala sekolah.

“Inilah pentingnya koordinasi dan sinergi. Semoga pertemuan seperti ini bisa diagendakan rutin sehingga semua persoalan pendidikan bisa dibahas dengan baik,” harapnya. (*/hd)

HUT Perumdam Tirta Kencana Samarinda ke 48,  Andi Harun Targetkan 24 Jam Pelayanan

SAMARINDA –  Perumdam Tirta Kencana Samarinda menggelar  tasyakuran HUT ke 48 Tahun, di halaman gudang kompleks perumahan perumdam Tirta Kencana Samarinda Jalan Cendana, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu (13/4).

Dihadiri Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun didampingi Plh Sekda Kota Samarinda Ali Fitri Noor, Asisten II Sugeng Chairuddin, dan Ketua TWAP Syafarudin,  Direktur Perumdam Tirta Kencana Samarinda Nor Wahid Hasyim dan jajarannya serta diisi tausyiah oleh Guru Jamaluddin, Guru Achmad Zaini, serta Habib Alwi Assegaf (Habib Tojong), HUT Perumdam dibalut dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah berlangsung khidmat.

Dalam sambutannya Walikota Samarinda Andi Harun mengapresiasi kinerja perumdam hingga berusia 48 tahun ini. Harapannya selain peningkatan kinerja di internal agar turut meningkatkan kualitas pelayanan air bersih ke masyarakat, sesuai target yakni 24 jam pelayanan air bersih pada tahun 2023.

“Semoga apa yang dilakukan jajaran perumdam Tirta Kencana mulai dari direksi, dewan pengawas hingga seluruh karyawan, semoga berbuah pahala yang besar di sisi Allah SWT serta bermanfaat bagi seluruh warga Samarinda,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Kencana Samarinda Nor Wahid Hasyim mengaku mendapat tugas penting untuk menyelesaikan krisis air di kawasan pinggiran Kota Tepian serta menghapuskan pelayanan air yang bergilir pada beberapa daerah di perkotaan.

“Sesuai target walikota, dan menjadi target kami, pada 2023 seluruh pelanggan akan menikmati air bersih 24 jam,” ucapnya.  (*/hd)

Kamaruddin Minta Plaza 21 Dikelola Serius

SAMARINDA –  Salah satu aset milik Pemkot Samarinda yaitu Plaza 21 hingga kini belum juga difungsikan. Padahal keberadaan Plaza 21 jika difungsikan bakal mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, nyatanya sudah berjalan 1 tahun belum dijadikan tempat usaha baik itu dikelola sendiri oleh Pemkot Samarinda maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Kamaruddin mempertanyakan keseriusan Pemkot terhadap pemanfaatan aset daerah yang memiliki bangunan sudah jadi. Sementara hingga saat ini belum juga dikelola dan difungsikan.

“Kan sudah diambil alih Pemkot Samarinda setelah ada temuan pihak ketiga yang tidak membayar retribusinya. Kalau sudah ditangan Pemkot segera saja difungsikan,” ungkap Kamaruddin, di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (12/04/2022).

Politisi Nasdem itu menyampaikan agar bangunan Plaza 21 segera direnovasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kamaruddin mengusulkan agar Plaza 21 itu jika sudah selesai direnovasi dapat diperuntukan khusus jual beli eltronik berupa handphone, aksesoris dan alat lainnya.

“Sehingga terlihat tertata dengan bangus, bila perlu lapak jual beli eltronik di Stadion Segiri dipindahkan ke Plaza 21,” pintanya.

Selain itu juga, kata dia, dapat difungsikan sebagai tempat wisata kuliner. Kalau hal itu diperhatikan Pemkot Samarinda, bila perlu dibangun jembatan penyeberangan dari Hotel Marcure ke Plaza 21.

“Itu bisa dikerjasamakan dengan pihak hotel,” tuturnya.

Kalau misalkan Pemkot Samarinda tindak sanggup mengelolanya, menurut Kamaruddin, Plaza 21 dijual saja. Sehingga dari hasil itu bisa membiayai aset lain yang orientasi bisnisnya lebih besar.

“Nilai jualnya bisa membiayai aset lain, ya tidak masalah dijual. Dari pada dihitung-hitung renovasi biayanya lebih besar,” ujarnya.(man/adv)

« Previous Page — Next Page »