DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kaltim 2021

SAMARINDA – Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung D DPRD Kaltim menggelarempat agenda, yaitu Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltim, Persetujuan DPRD Provinsi Kaltim terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun 2021,  Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim dan Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Kaltim.

‘Syukur alhamdulilah serangkaian kegiatan mulai perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dapat  terlaksana dengan baik,” kata Gubernur Isran Noor dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekda Riza Indra Riadi dalam rapat paripurna, Senin (20/6/2022).

Dikatakan, berkat sinergi yang  baik antara eksekutif dan legislatif, Kaltim mampu menorehkan opini WTP BPK RI untuk kesembilan kalinya tahun ini untuk penilaian tahun 2021. Namun lebih penting lagi, terkait pertanggungjawaban ini bahwa  pelaksanaan APBD dapat dituntaskan secara akuntabel, efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta taat dengan tetap menjaga kepatuhan dan rasa keadilan.

Dengan persetujuan bersama yang telah ditandatangani, diharapkan berdampak ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan  kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini bisa terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini,” ujarnya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim H Sigit Wibowo dengan sejumlah interupsi dari anggota DPRD Kaltim. Secara umum 4 agenda rapat paripurna berjalan baik dan lancar. (sam)

Kamboja Kirim Siswa Belajar di SPI Batu

BATU– SMA Selamat Pagi Indonesia ( SPI ) mewisuda 9 pelajar asal Kerajaan Kamboja, di Transformer centre SPI, Senin(20/6/2022).

Ketua Yayasan SPI Sendy Saptono mengungkapkan, pelajar yang berasal dari Kerajaan Kamboja belajar di SMA SPI merupakan hasil pertukaran pelajar.

“Ini program kerjasama Indonesia (SPI) – Kamboja yang pertama kali dilaksanakan hasil dukungan JHL (Jarry Harmawan Loe) sebagai sponsor kegiatan pelajar kerajaan Kamboja ke SPI selama 3 tahun, ” katanya.

Disebutkan, sebelum  mengirimkan pelajar untuk belajar ke SPI-Indonesia, Kementerian Pendidikan Kamboja melakukan kunjungan untuk melihat langsung kegiatan belajar mengajar yang ada di Selamat Pagi Indonesia (SPI).

Setelah melihat secara langsung proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SPI, mereka akhirnya memutuskan mengirimkan pelajarnya untuk mengikuti pendidikan di SPI.

“Mereka menilai di SPI, para siswa selain menerima pelajaran akademis juga pengetahuan di bidang enterprenuer, IT dan manajemen pertanian, yang dianggap sangat diperlukan negara Kamboja dalam pengembangan industrialisasi” papar Sendy.

Deputi General Administrasi dan Keuangan Majelis Nasional Kerajaan Kamboja Mr. Eng Yane yang mewakili Raja Kamboja mengungkapkan apresiasinya terhadap SPI, yang mampu memberikan ilmu dan menerima pelajar dari kerajaan Kamboja untuk menempuh pendidikan selama 3 (tiga) tahun.

Ia mengakui pada awalnya sulit menyesuaikan perbedaan bahasa, budaya maupun agama pada awal siswa masuk ke SPI.

“Namun kami sangat respek dan apresiasi kepada SPI yang mampu membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta keahlian, yang tentunya sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengembangkan industri ,” papar Eng Yane.

Melihat hasil yang telah dicapai, pada tahun ajaran baru pihak kerajaan Kamboja akan mengirimkan kembali pelajarnya ke SMA SPI lagi. Jumlah pelajar Kamboja yang akan disekolahkan ke SPI sebanyak 20 orang.

Eng Yane mengharapkan program ini merupakan  transfer pengetahuan dari SPI Indonesia ke Kamboja. Negara Kamboja saat ini masih memerlukan banyak SDM untuk membangun pendidikan kejuruan yang dapat memainkan peran besar untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Semakin banyak lulusan sekolah kejuruan yang kompeten, semakin cepat Kamboja dalam mengembangkan sektor manufakturnya; mengatasi pengangguran; dan mengurangi tingkat kemiskinan ” tegas Eng Yane.

Chiko wakil JHL (Jarry Harmawan Loe) sebagai sponsorship pelajar Negara Kamboja untuk menimba ilmu ke SPI, merasa bangga melihat hasil dan kemampuan siswa Negara Kamboja setelah 3 tahun belajar di SPI.

“Saya sebagai sponsor sangat bangga melihat hasil setelah mereka dinyatakan lulus pendidikan di SPI. Awal masuk 3 tahun lalu mereka kesulitan dengan bahasa, kini mereka sudah fasih berbahasa Indonesia. Disamping kemampuan di bidang IT dan lainnya,” ungkap Chiko.

Disebutkan kerjasama dengan Negara Kamboja untuk menjaga hubungan baik yang sejak lama dirintis leluhur, seperti pembangunan candi di kamboja tehnisinya dari Indonesia. Disamping Perusahaan JHL ada di Kamboja. Apalagi kini JHL  juga sedang mengembangkan sepakbola Dewa United yang homebasenya di Tangerang juga memanfaatkan pemain Kamboja termasuk siswa SPI asal Kamboja.

Panggung Transformer Centre SPI,  bagai semalam di negeri Kamboja. Maklum nuansa yang ditampilkan merupakan karya siswa Kamboja, baik tarian maupun nyanyian. Kecerian dan kegembiraan nampak pada 9 orang siswa Kamboja, karena 3 tahun mereka tidak pernah pulang ke negaranya. Mereka tinggal di asrama SPI belajar dan berkarya.

Sebelum pelepasan siswa SPI asal Kamboja, sebelumnya SPI  melepas lulusannya sebanyak 50 siswa dari berbagai pulau di Indonesia. (Buang Supeno).

Tujuh Fraksi Terima Pertanggung Jawaban APBD 2021 Dengan Catatan

 

SANGATTA– Tujuh Fraksi di DPRD Kutai Timur (Kutim) menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan. Masing-masing fraksi memberikan catatan terkait penggunaan keuangan tersebut.

Beberapa catatan itu diutarakan tujuh Fraksi ketika menyampaikan pemandangan umum dalam sidang paripurna, Senin (20/6/2022) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni. Hadir dalam sidang itu Wakil Bupati Kasmidi Bulang mewakili Pemkab Kutim.

Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya Sayid Anjas memberikan beberapa catatan, diantaranya laporan realisasi anggaran dan kinerja masih terdapat kelemahan penyerapan sehingga perlu dievaluasi secara optimal. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, Fraksi PPP lewat juribicaranya Muhammad Ali memberikan masukan dan catatan mengenai laporan realisasi anggaran masih belum terpenuhi sepenuhnya, diantaranya realisasi belanja sebesar Rp. 2,84 trilyun dari anggaran Rp. 3,08 trilyun. Realisasi belanja transfer hanya Rp. 188,66 milyar dari anggaran Rp. 196,76 milyar. Berikutnya realisasi belanja operasional dari anggaran Rp. 2,07 trilyun terealisasi sebesar Rp. 1,92 trilyun. Realisasi belanja modal Rp. 706,89 milyar dari total belanja modal Rp 790,17 milyar.

Terkait hal itu, Fraksi PPP meminta kepada Pemkab Kutim bisa memberikan penjelasan mengapa realisasi anggaran tidak mencapai 100 persen.

Fraksi Nasdem melalui jurubicaranya Piter Palinggi   memberikan catatan kepada Pemkab Kutim diantaranya bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan kekeuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai pasal 31 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDaerah serta pasal 101 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi PDI-P melalui jurubicaranya Yusuf Silambi mengharapkan seluruh hutang yang sudah disepakati dalam pembahasan dan telah di SK-kan bupati dapat terselesaikan dan tidak menjadi beban anggaran selanjutnya. Kemudian pada pos belanja operasional dan belanja modal harus pro rakyat terutama belanja modal terus ditingkatkan karena dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berikutnya Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) disampaikan  Basti Sanggalangi memandang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sekadar administratif belaka. Meskipun sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI, fungsi budgeting dan pengawasan dari legislatif tetap dijalankan demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi AKB pun berharap pada tahap pembahasan selanjutnya bersama Pemkab Kutim sebelum lahirnya persetujuan bersama terhadap Raperda  pertanggungjawaban pelasanaan APBD 2021 untuk mencermati secara seksama setiap angka-angka yang disampaikan agar tercipta sinkronisasi antara besarnya anggaran dan realisasinya.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya melalui jurubicaranya Tity Novel Paembonan memberikan catatan diantaranya adalah capaian beberapa target yang sudah maksimal seperti Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 253,15 milyar dari target Rp 158, 51 milyar harus lebih ditingkatkan dengan membuat target maksimal dari sumber potensial lainnya.

Terkait pos belanja daerah, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mengingatkan Pemkab Kutim untuk konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih tepat, cepat dan terpadu yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Fraksi Demokrat juga memberikan catatan agar pemenuhan hak azasi masyarakat, seperti pendidikan,  kesehatan dan kesejahteraa harus diutamakan.  Kemudian adan semangan dari jajaran eksekutif dan  seluruh OPD untuk memprioritaskan program pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat. (adv)

Jaksa Bacakan Replik Korupsi SMAN 3 Batu

SURABAYA – Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Batu, Edi Sutomo  dalam rilisnya menyampaikan sidang lanjutan dugaan korupsi kegiatan pengadaan tanah pendidikan di SMAN 3, Kota Batu Tahun 2014 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, dilakukan secara online melalui aplikasi zoom, Senin (20/6/2022).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana dengan terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono dan Terdakwa Edi Setiawan yang berada di Lapas Klas IA Lowokwaru.

Agenda Sidang kali ini adalah pembacaan Jawaban Penuntut Umum (replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum menolak isi dan hal-hal yang dijadikan alasan dalam mota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan meminita majelis hakim  dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa.

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Batu, Edi Sutomo menambahkan perkara TPK (Tindak Pidana Korupsi ) berupa  kegiatan pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum prasarana pendidikan SMAN 3 Kota Batu Tahun 2014 di Split menjadi 2 perkara.

Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dengan agenda  pembacaan putusan. Proses persidangan tetap dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom yang mana kedua terdakwa tetap berada di Lapas Klas 1A Lowokwaru Malang untuk mengantisipasi penyebaran Covic-19. (Buang Supeno)

PT Indo Tambang Megah (ITM Group) Serahkan Bantuan Alat Kesehatan Senilai Rp 7,95 miliar

SENDAWAR – PT. Indo Tambang Megah (ITM Group) melalui anak usahanya PT Trubaindo Coal Mining (TCM) site Melak menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Insan Sendawar (HIS), Senin (20/06/2022).

Penyeraha  bantuan yang dilakukan di RS HIS ini berupa alat kesehatan 3 Unit High Flow Nasal Cannula, 1 Ventilator, 10 Oxygen Tube dan 1 Oxygen Generator,  total  senilai Rp 7,95 miliar tersebut diserahkan Wahyu Harjanto –  ine Head KTT PT TCM kepada dr. Akbar -Direktur RS HIS.

Wahyu Harjanto mengatakan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian  pihak ITM (Indo Tambang Megah) Melak Group,  melalui Trubaindo Coal Mining (TCM) pada sektor kesehatan dan pihaknya berharap bantuan ini bisa bermanfaat tidak hanya saat ini tapi juga secara berkelanjutan.

“Saya yakin keberadaan oksigen dan generator ini masih bahkan sangat berguna untuk hari ini dan kedepannya, karena alat kesehatan ini tidak hanya untuk penanganan covid saja,” kata Wahyu HarjantoAkbar – Direktur RSUD Insan Sendawar (HIS) menyampaikan terima kasih kepada PT. Indo Tambang Megah (ITM Group) melalui anak usahanya PT Trubaindo Coal Mining (TCM) site Melak yang telah memberikan dukungannya kepada RSUD HIS dalam penanganan Covid-19.

Selain itu dr. Akbar juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kutai Barat yang telah memberikan bantuan anggaran untuk peningkatan fasilitas kesehatan di RSUD Insan Sendawar.

“Terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang sangat respon dalam memberi anggaran APBD Kutai Barat, sehingga  kami dapat menyediakan tempat ini, dalam kurun waktu satu bulan sambil menunggu mesin datang,” ucap dr.Akbar.

Sementara itu, Plt Asisten II Sekda Kutai Barat Nopandel yang mewakili Bupati Kutai barat FX Yapan  menyampaikan bantuan alat kesehatan ini merupakan wujud nyata dan tindak lanjut keberadaan forum CSR di Kutai Barat.

“Keberadaan forum CSR sangatlah penting dimana perusahaan bahkan perBANKan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat hendaknya bersama-sama mendukung percepatan pembangunan Daerah termasuk ketersediaan alat-alat penunjang kesehatan,” kata Nopandel.

Bupati Kubar juga menegaskan pembangunan saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dunia usaha maupun masyarakat.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kutai Barat, agar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat karena Pemerintah Pusat menyatakan pandemi belum berakhir.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dr.Ritawati Sinaga, M.si. menyambut positif bantuan PT. Indo Tambang Megah (ITM Group) melalui anak usahanya PT Trubaindo Coal Mining (TCM) site Melak.

“Selain bantuan generator oksigen, perusahaan juga banyak membantu seperti masker, sarung tangan dan alat kesehatan lainnya sewaktu menghadapi masa pandemi kemarin,” ucap Rita.

Rita berharap  Forum CSR dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kedepannya bisa lebih lagi saling membantu dan bersinergi, terutama dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. (Riska/hel)

« Previous Page — Next Page »