Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD ke DPRD Kutim

 

SANGATTA– Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati menyampaikan laporan mempertanggujawabkan pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) selama setahun melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Kutim, Kamis (16/6/2022).

Sidang paripurna ke 15 dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar dan dihadiri pejabat dan unsur Forkopimda serta para wakil rakyat yang berjumlah 22 orang.

Bupati Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan penjelasan berkaitan APBD 2021 sebesar RP 3,11 triliun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 2,82 triliun.

Dikatakan Ardiansyah Sulaiman, instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan di Kutim selama anggaran 2021. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim tahun 2021-2026, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pendapatan diperoleh dari pendapatan asli daerah, transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,84 triliun dari anggaran belanja Rp 3,08 triliun. Adapun jenis belanja yang dilakukan pemerintah mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” terang Bupati.

Bupati Kutim lebih jauh menyebutkan penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnnya. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki pemerintah selama lebih dari setahun. Dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 165,57 miliar.

Nilai investasi tersebut terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi permanen. Nilai investasi non permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,16 milyar. Untuk nilai investasi permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 lalu sebesar Rp 164,40 miliar.  (adv)

 

IKN Bawa Berkah Bagi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah nama yang dipilih untuk istana negara yang akan dibangun di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dipilihnya Kaltim tentu saja akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan, bahkan bukan hanya untuk Kalimantan Timur, tapi Indonesia. Semangatnya, menyeimbangkan pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

IKN dipastikan akan membawa berkah bagi Kalimantan Timur. Selain karena memiliki potensi sumber daya alam melimpah di area tambang dan perkebunan, penetapan IKN juga akan menciptakan migrasi penduduk yang pasti signifikan.

Arus masuk investasi untuk pengembangan berbagai industri di Kaltim pun  diperkirakan terjadi. Sebab itu, Kaltim harus mampu menyiapkan sumber daya manusia industri yang berdaya saing untuk menangkap peluang besar itu.

“Peluang besar itu sudah sangat terbuka. Karena itu, pendidikan dan industri harus ‘kawin’. Kalau tidak kawin, nanti satu lari kemana, yang lain lari kemana,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor saat membuka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri di Tower Grand Sudirman Balikpapan, Rabu (15/6/2022).

Sinergi ini sangat penting untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tenaga kerja industri di Kaltim, yakni meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata 1.225 orang per tahun selama periode 2019-2039, sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

Kerja besar untuk pengembangan sumber daya manusia industri ini menurut mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu memerlukan sinergi banyak pihak.  Selain Dinas Pendidikan, juga Dinas Tenaga Kerja, Disperindagkop,  perguruan tinggi, dan para pelaku industri.

Idealnya lanjut Roby, kolaborasi pemerintah di semua tingkatan dan perguruan tinggi  untuk merancang proses pendidikan ini perlu melibatkan pelaku industri. Sebab pada akhirnya pihak industrilah yang akan menggunakan skill sumber daya manusia tersebut.

“Jika sinergi ini terbangun baik, maka serapan lulusan pendidikan industri harus 100%. Jadi tidak ada yang menganggur, karena sejak awal industri dilibatkan, bahkan untuk kurikulum yang diperlukan,” beber Roby.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Industri Disperindagkop dan UKM Kaltim Ronny Suhendra menambahkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menelaah dan mengolah data dan informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana link and match antara pendidikan dengan dunia usaha industri.

“Kami juga dorong pelaku industri melakukan kerja sama pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan,” kata Ronny.

Rapat menghadirkan Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Sulawesi Selatan Zainal Abidin. (sam/adv/diskominfo kaltim)

KEK MBTK Diharapkan Berkembang dan Menarik Investor

 

SANGATTA–  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang sudah dirintis pembangunannya sejak beberapa tahun lalu, hingga sekarang belum begitu berkembang. Terlebih di masa pandemi covid-19, sebagian investor yang ingin menanamkan modal untuk membuka industri di kawasan itu kembali berpikir.

“Saya berharap kawasan MBTK bisa bergairah lagi untuk didatangi investor yang akan berinvestasi di sana. Jika dilihat lokasnya cukup luas dan berpotensi untuk berkembang menjadi lebih baik, lantaran berdekatan dengan pelabuhan yang memadai,” kata anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmy kepada awak media, Kamis (16/6/2022).

Menurut informasi, beberapa waktu lalu sudah ada investor asing tertarik untuk berinvestasi di kawasan MBTK. Antara lain investor dari Cina, Mesir, Arab Saudi, Rusia dan Malaysia. Karena melihat kondisi di lapangan belum begitu menarik, sehingga menunda dulu. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19, sehingga perekonomian juga sedang melemah di seluruh dunia.

“Kemungkinan negara asing yang membatalkan atau menunda investasinya di KEK MBTK dikarenakan sedang mengalami guncangan ekonomi. Mengingat kondisi ekonomi dunia sedang menurun lantaran pandemi Covid-19, sehingga masing-masing negara sedang fokus menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Jimmy.

KEK MBTK yang terletak di perbatasan Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang itu, memang terbilang masih sepi investor. Meski ada beberapa negara asing yang sudah mencoba melihat lokasi investor di KEK MBTK, namun hingga saat ini belum ada perusahaan yang cocok.

Selain itu, kawasan itu memang terlihat sepi. Alasannya, kawasan itu memang  diperuntukkan khusus sebagai lokasi perindustrian. Sehingga tidak ada perizinan bermukim. Padahal di kawasan itu terdapat beberapa potensi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ke depannya. (adv)

Faisal Kaget, Kutim Peroleh WDP Dua Kali Berturut-turut

 

SANGATTA –  Kutai Timur (Kutim) yang memperoleh predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur (BPK), terkait kinerja pengeloaan keuangan, memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu membuat sebagian anggota DPRD Kutim terkejut, lantaran dua tahun berturut-turut memperoleh WDP.

Adalah Faisal Rachman, anggota DPRD Kutim ini tampak kaget ketika Kutim memperoleh predikat WDP dua tahun berturut-turut. Jika kinerja baik, tentunya Kutim bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sampai sekarang Fraksi yang menaungi dirinya, yakni Fraksi PDI Perjuangan belum memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK tersebut.  “Jika kami sudah memperolehnya, tentu kami pelajari dan meminta kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti LHP yang disarankan BPK,” kata politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Jika dalam LHP ada kekurangan, tentunya lembaga pemeriksa keuangan itu memberikan tenggang waktu untuk memperbaiki laporan dan melengkapinya kembali. Apabila  hal itu dilakukan, tentunya temuan yang ada bisa diperbaiki dan dilengkapi dengan baik.

“Jika kami sudah terima LHP, tentu kami bahas di fraksi dan meminta untuk segera ditindaklanjuti. Kami sebagai wakil rakyat dan fungsi pengawasan, wajar melakukan hal seperti itu, sehingga Kutim ke depannya bisa memperoleh predikat WTP lagi,” terang Faisal, Kamis (16/6/2022)

Faisal menerangkan, DPRD memiliki tugas untuk menindaklanjuti dan membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang disampaikan BPK. Tugas tersebut sejalan dengan amanat dari Pasal 72 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014.

“Hasil temuan BPK itu kita tindak lanjuti, kita awasi dan kita meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan itu,“ ujar Faisal. (adv)

Hasna: Raperda Perlindungan Perempuan Penting sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral

 

SANGATTA – Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perlindungan Perempuan dinilai Fraksi Golkar cukup penting, lantaran sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama. Fraksi berlambang poho beringin ini sependapat dengan pemerintah, sehingga Raperda inisiatif dewan itu bisa melangkan untuk tahap selanjutnya, yakni pembahasan bersama.

Hal itu diungkapkan jurubicara Fraksi Partai Golkar Hasna, Kamis (16/6/2022), ketika menyampaikan pemandangan fraksinya, pada sidang paripurna ke-14 di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutim. Rapat dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar.

Pihaknya menilai dengan digulirkannya Raperda Perlindungan Perempuan, dapat bermanfaat secara konkret di masyarakat. Mulai dari mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Mencegah dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi.

“Guna mencegah terjadinya perdagangan manusia di daerah (human trafficking) dan eksploitasi manusia. Sebagai upaya mencegah dan meminimalisir semua praktik yang melanggar hukum kesusilaan, seperti pernikahan anak dan nikah paksa,” sebutnya.

Menurut Hasna, Raperda itu dinilai bakal melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan. Serta memberikan pelayanan penanganan secara purna (penuh) terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tidak kalah penting, Raperda Inisiatif Dewan tersebut juga akan memberikan dukungan moral dan daya terhadap korban tindak kekerasan, agar berdaya secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Serta menjamin kebebasan untuk berpartisipasi dan kesempatan bagi perempuan.

“Kami Fraksi Golkar menyambut baik sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap raperda inisiatif dewan mengenai perlindungan perempuan ini,” sebut Hasna.

Ia memandang Raperda ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dimana DPRD sebagai wakil rakyat, dijamin oleh konstitusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. (adv)

« Previous Page — Next Page »