Kaltim Suarakan Cegah Stunting di Momen Harganas ke 29

SAMARINDA– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalimantan Timur menyuarakan cegah stunting pada puncak Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-29 yang dilaksanakan di lantai 5 Hotel Harris Samarinda, Senin (18/7/2022).

Mengusung tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting”, Kepala BKKBN Kaltim Sunaryato mengatakan permasalahan serius dalam pembangunan Sumber Daya Manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang akibat dari kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, sanitasi yang buruk serta kurangnya pengasuhan yang baik selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Penyebab seorang balita gagal tumbuh karena pertumbuhan sel otak yang tidak maksimal, sehingga ke depannya dapat menurunkankan produktivitas,” ungkapnya.

Disampaikan, sekitar 2-3 persen pendapatan domestik bruto (PDB) hilang pertahun akibat stunting, dengan jumlah Rp 15 ribu triliun pada tahun 2020. Hal tersebut membuat potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp 450 triliun.

“Oleh sebab itu, sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024  (RAN-PASTI) yang mengatur tentang rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja pelaksanaan PPS, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,” kata Sunaryanto.

Pemerintah Provinsi Kaltim  telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan ketua pelaksana Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang ditindak lanjuti dengan pembentukan  TPPS di Kabupaten/Kota hingga Tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu, guna mendukung pelaksana tugas TPPS, BKKBN Kaltim juga merekrut Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting. Kegiata ini bertujuan meningkatkan koordinasi  yang insentif dan efektif antara SATGAS PPS dengan para pemangku kebijakan.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, HARGANAS adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh negara terhadap peran keluarga dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

“Angka prevalensi stunting di Kaltim saat ini berada dibawa rata-rata nasional 24,4 persen sementara Kaltim pada angka  22,8 persen,” kata Isran.

Dengan target angka stunting Nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024, Isran berharap Kaltim mampu mencapai 12,83 persen pada tahun 2024. (Rhea)

Gubernur Beri Edukasi Stunting

SAMARINDA– Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan pentingnya pemahaman dalam pencegahan stunting dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim. Stunting sering kali dikaitkan dengan perawakan pendek, yang sebenarnya stunting adalah masalah kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga masalah gizi kronis yang dapat menggangu pertumbuhan dan perkembangan otak.

“Dalam masa 1000 Hari Pertama Kehidupan yang dimulai dari perkembangan janin dalam rahim hingga 2 tahun pertama setelah melahirkan. Kita harus memastikan asupan gizi yang cukup,” ungkapnya.

Isran juga menambahkan, seorang ibu yang mengandung harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi sehingga anak tidak mengalami kekurangan nutrisi. Rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi juga ikut mempengaruhi kondisi malnutrisi janin. Selain itu, isran juga menyampaikan pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak.

Dalam kesempatan ini, isran yang didampingi wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi,  Deputi Bidang ADPIN BKKBN Republik Indonesia Sukaryo Teguh Santoso, dan Kepala BKKBN Sunarto. Juga mengatakan pentingnya dukungan dari seluruh pihak melalui lintas sektor. Di kegiatan yang sama,Hadi Mulyadi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting juga menyerahkan hadiah lomba-lomba bidang di Bidang Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Timur. Diantaranya PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat, BKB Holistik Integratif, UPPKA, BKL, Kampung Keluarga Berkualitas, Video Pendek Ajang KESPRO Kawula Muda (AkuKaMu), Pelayanan KB dan Faskes, Pelayanan Sejuta Akseptor, KESRAK PKK (Bangga Kencana dan Kesehatan), PKB Teladan, Institusi Masyarakat Pedesaan Teladan, dan PT.PAMA Industri dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bontang.

Sukaryo Tegus Santoso selaku perwakilan pusat juga menyampaikan harapannya, dengan mengoptimalisasikan upaya PPS sekaligus upaya menurunkan kemiskinan demi mewujudkn kualitas SDM yang unggul dan generasi berkualitas. (Rhea)

Hari Keadilan Internasional Diharap Dorong Pengurangan Kemiskinan

SAMARINDA – Hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli diharap mampu mendorong upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kaltim.

Ini sesuai tema peringatan tahun 2022 “Achieving Social Justice through Formal Employment” yang artinya mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal.

“Fokus dari hari keadilan tersebut adalah formalitas pekerjaan sebagai prasyarat untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sumber daya dan kesempatan kerja,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsum saat Paripurna ke 26 DPRD Kaltim, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (18/7/2022).

Menurutnya formalitas pekerjaan memainkan peran paling penting mengurangi kemiskinan dan ketertinggalan dalam upaya mencari solusi mencapai pembangunan berkelanjutan.

Karenanya, dengan memaknai dan sekaligus wujudkan keadilan sosial pada masyarakat diharap negara-negara di dunia dapat kembali pulih dan bangkit bersama pasca pandemi COVID-19 untuk wujudkan keadilan sosial bagi masyarakat seluruh dunia.

Menurutnya, peringatan hari keadilan sosial dimaksudkan untuk melihat bagaimana keadilan sosial mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Ini juga berfokus pada tujuan mencapai pekerjaan penuh dan menopang integrasi sosial.(AM)

Baharudin Muin Dukung Daerah Miliki Kampung Budaya

SAMARINDA – Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menjadi salah satu yang memberi dukungan penuh terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam tanggapan atau jawaban terhadap pendapat Gubernur Kalimantan Timur atas Ranperda Inisiatif tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi Gerindra menilai perlunya pengaturan yang lebih kondusif dan perhatian khusus untuk kemajuan kesenian daerah dan kebudayaan yang ada di Kaltim.

“Kita bahkan mendukung terciptanya kampung budaya di daerah-daerah. Minimal setiap kecamatan di Kalimantan Timur ada satu kampung budaya,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra saat Rapat Paripurta DPRD Kaltim terkait penyampaian tanggapan atau jawaban terhadap pendapat Gubernur Kalimantan Timur atas Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (18/7/2022).

Dengan demikian akan mendorong pengelolaan keseniaan daerah semakin profesional baik dalam hal produksi maupun urusan administrasi. Misalnya dengan adanya bimbingan teknis untuk permasalahan administrasi agar dapat pengajuan proposal bantuan untuk kegiatan seni budaya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Lebih lanjut, kehadiran perda dianggap penting karena saat ini masih terbatas atau kecilnya alokasi anggaran kesenian maupun kebudayaan dan juga bagi komunitas-komunitas budaya yang ada di Kalimantan Timur. Dengan payung hukum jelas, diharap dukungan sisi anggaran lebih proporsional.

Selain itu, saat ini aktivitas seni budaya seperti pergelaran atau pertunjukan pertemuan seni pertemuan seniman dan budayawan yang dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah juga dirasa masih kurang

“Upaya yang dilakukan ini karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim yang dinilai mengancam kesenian dan budaya lokal, sehingga diperlukan persiapan yang baik,”katanya.

“Butuh perhatian-perhatian untuk menciptakan SDM yang berkompeten dan profesional dalam bidang seni dalam bidang seni sehingga mereka dapat mengelola dan mengembangkan seni dan budaya yang ada,”tambahnya.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan persetujuan dan mendukung Ranperda tentang Kesenian Daerah Kalimantan Timur untuk dibahas melalui panitia khusus, sehingga kesenian dan budaya lokal tetap terjaga dan bahkan berkembang dengan baik sesuai perubahan zaman.(AM)

Pembahasan Ranperda Momen Semangat DPRD Gagas Ranperda Inisiatif

SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry menegaskan pembahasan ranperda yang akan dilakukan menjadi momen semangat DPRD menggagas ranperda inisiatif lain.

“Selama ini perda yang muncul kebanyakan dari eksekutif. Semoga ini menggugah dan menyemangati anggota dewan menginisiasi pembentukan perda,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar ini saat Rapat Paripurna ke 26 DPRD Kaltim, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (18/7/2022).

Kedepan, kata dia perda harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Harus dibuka seluas-luasnya baik personal maupun alat kelengkapan DPRD untuk mengusulkan raperda inisisiatif.

“Ini jadi momentum bagus. Tinggal dibangun kerjasama baik antara pansus dan instansi teknis terkait agar kualitas perda yang dihasilkan baik,”katanya.

Sebagai inisitor awal pembentukan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dia mengucap terimkasih atas masukan yang disampaikan Gubernur Kaltim.

“Semua tidak akan ada hasil tanpa kerjasama eksekutif. Bila ada lagi diharap sinergi baik terus dijaga,”katanya.(ADV/AM)

« Previous Page — Next Page »