Gubernur : Rakyat Kaltim Harus Siap Tangkap Peluang

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengatakan rakyat Kaltim harus menyiapkan diri untuk bisa  menangkap peluang dari setiap  tantangan yang hadir dalam proses pemindahan ibu kota negara. Pasalnya, akan terjadi sirkulasi uang dalam jumlah sangat  besar yang akan masuk melalui pintu-pintu Ibu Kota Nusantara (IKN), baik yang bersumber dari APBN maupun swasta umum.

Tahun 2022 hingga 2024 saja pemerintah pusat sudah menyiapkan dana tidak kurang dari Rp43 triliun untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan di IKN, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Saat puncak pembangunan IKN nanti akan ada 200 ribu hingga 250 ribu pekerja.  Tentu ini peluang besar bagi masyarakat Sepaku dan sekitarnya.  Semua pekerja itu kan pasti perlu catering,” kata Gubernur Isran Noor kepada wartawan usai membuka konsultasi publik pembangunan IKN di Balikpapan, Selasa (5/7/2022). .

Gubernur lantas mengasumsikan pekerja sebanyak 200 ribu orang. Setiap satu pekerja yang akan membangun infrastruktur IKN itu minimal memerlukan Rp50 ribu setiap hari untuk makan dan minum.

Gubernur merinci, sarapan Rp10 ribu, makan siang Rp20 ribu dan makan malam Rp20 ribu. Itu pun anggarannya sudah sangat minim.

“Rp50 ribu dikali 200.000 pekerja. Berarti sudah Rp10 miliar setiap hari untuk catering saja. Belum yang lain lagi,” analisa Gubernur.

Gubernur menambahkan, pemerintah pusat dan Tim Transisi IKN sendiri sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat bisa terlibat dalam proses ini, termasuk juga pelatihan memasak dan lain-lain. Sebab pekerja IKN nantinya juga akan terdiri dari berbagai skill, mulai skill dasar hingga yang terampil dan ahli.

“Kalau masyarakatnya tidak mau melibatkan diri, tidak mau meningkatkan kapasitas, ya ora bisa dipaksa,” canda Gubernur kepada wartawan yang bertanya komitmen pemerintah mendorong pemanfaatan potensi masyarakat lokal.

Gubernur berharap, sudah semestinya masyarakat lokal lebih aktif dan bersiap meningkatkan kapasitas agar bisa terlibat dalam proses ini sebelum peluang besar itu menguap dan kembali hanya dinikmati pengusaha daerah lain yang jeli melihat kesempatan besar ini. (sam)

Pertamina Hulu Mahakam Mencapai Rekor Pemboran Sumur Tercepat

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berhasil melakukan pemboran sumur NB-404 di Lapangan Sisi Nubi (17/06/22) sebagai pemboran tercepat yang pernah dilakukan oleh Perusahaan, Jumat (17/06/22).

Pemboran yang dilakukan pada ukuran lubang (section) 12,25” ini menjadi pemboran dengan interval tercepat sepanjang sejarah offshore Mahakam, yaitu mencapai kedalaman 1.434 meter dalam waktu 24 jam.

General Manager PHM, Krisna, menyampaikan bahwa PHM terus mendorong munculnya inovasi dan aplikasi teknologi yang dapat meningkatkan keselamatan, kehandalan, dan keunggulan operasi migas Perusahaan.

“Kami menerapkan praktik pemboran yang lebih efektif, efisien dan cepat dalam menemukan sumber daya migas baru dari kegiatan eksplorasi maupun pengembangan (eksploitasi). Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus berinvestasi dan melakukan kegiatan pemboran sumur-sumur baru sebagai langkah strategis dalam menahan laju penurunan produksi alamiah dan menjaga tingkat produksi migas guna mendukung pencapaian target produksi migas nasional 2030,” jelas Krisna.

Pemboran yang direncanakan sejak Mei 2022 ini dilakukan dengan teknologi Rotary Steerable System (RSS) yang ditunjang program optimisasi Rop Maxi Drill, dengan laju pemboran on bottom mencapai 104,97 meter/jam dan rata rata laju pemboran 57,48 meter/jam. RSS adalah teknologi pemboran yang digunakan dalam operasi pemboran berarah. Dalam operasinya RSS ini biasanya menggantikan penggunaan alat pemboran berarah konvensional seperti Mud Motor. RSS memiliki kelebihan untuk meningkatkan Drilling Efficiency, Reduce Risk Drilling, dan mengurangi Drilling Cost selama operasi pemboran berlangsung. Rop Maxi Drill merupakan salah satu campaign PHM uintuk meningkatkan Rate of Penetration (ROP) dalam operation pemboran. Hal ini didukung atas analisa yang baik dalam pemilihan alat dan teknologi yang akan digunakan dalam kegiatan pemboran nantinya. Pemboran ini diperkirakan menghemat biaya sumur sebesar 228,597 USD dan percepatan pengaliran sumur untuk diproduksi.

Senior Manager Drilling & Well Intervention PHM, Muhammad Sobirin mengatakan bahwa pencapaian ini menambah catatan baik Perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasi migas unggul tanpa kecelakaan kerja. Menurut Sobirin, kinerja team Hakuryu-14 yang menjalankan pemboran ini dapat menjadi acuan baru kinerja pemboran Perusahaan di masa mendatang.

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) merupakan anak Perusahaan PHI yang menjalankan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur. PHM bersama  anak perusahaan dan afiliasi PHI lainnya terus melakukan beragam inovasi dan aplikasi teknologi dalam menghasilkan energi yang selamat, efisien, handal, patuh, dan ramah lingkungan.  (*/adv)

Sekretariat DPRD Se-Kaltim Gelar Rakor Wawasan Kebangsaan

YOGYAKARTA – Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan membuka Rapat Koordinasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/kota se-Kalimantan Timur tentang implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diikuti oleh peserta dari seluruh Sekretariat DPRD di Kalimantan Timur di di Hotel Platinum Yogyakarta, Selasa (5/7/2022)

Muhammad Ramadhan menyampaikan, rakor ini digelar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas  dan fungsi sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim Hardiyanto yang juga sekaligus ketua panitia Rakor.

Rakor ini dianggap penting untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman serta menambah wawasan terhadap pejabat/staf dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

“Dalam hal ini sosialisasi pembinaan dan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Pemendagri tentang pedoman Pendidikan wawasan kebangsaan  serta permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022,” kata Muhammad Ramadhan yang juga mewakili Pj Sekda Kaltim dalam Rakor yang diikuti secara online dan offline.

Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari Ditjen  Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drajat Wisnu Setyawan yang menyampaikan tentang wawasan kebangsaan.

Sementara itu, Mahrus Hasyim, narasumber dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga hadir dalam rakor tersebut menyebutkan. Ada sejumlah kewajiban Anggota DPRD Kaltim sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 Pasal 108 tentang Pemerintahan Daerah.

Dikatakan, anggota DPRD Kaltim berkewajiban memegang  teguh dan mengamalkan Pancasila. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (adv)

Pemkab Kubar Tidak Intervensi Pemiihan Ketua KONI Kubar

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyatakan tidak melakukan intervensi terhadap penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI periode 2022 – 2026 mendatang.

Bupati Kubar FX. Yapan menyatakan percaya sepenuhnya kepada panitia penyelenggara sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Ia mempersilakan siapa saja yang mau mencalonkan diri asal sesuai dengan prosedur dan aturan yang di buat oleh penitia penyelenggara.

Bupati Kubar FX. Yapan dalam keterangannya yang disampaikan Kabag Prokopim Sumardi mengatakan, baik bupati, wakil bupati maupun sekda tidak pernah melakukan mengitervensi . Selama ini pemerintah daerah menyerahkan kepada proses yang dilaksanakan oleh panitia yang ada dan selalu mendukung panitia penyelenggara.

“Kami percaya sepenuhnya kepada panitia yang ada, dan target jangka pendek kita adalah Porprov di Berau bulan November nanti,” ujarnya.

Ia berharap Kubar bisa berkiprah di porprov nanti dan mendapatkan hasil yang baik. Semua tidak lepas dari peran KONI sebagai induk dari segala macam olahraga. Apalagi Kubar ini terkenal dengan atlet pencak silatnya, karate, taekwondo, wushu, dengan harapan segera terpilih pengurus yang baru dan bisa meneruskan estafet kepeminpinan di tubuh KONI.

Ia berpesan kepada ketua KONI terpilih nanti segera melaksanakan agenda KONI termasuk pembinaan cabor, karena sebentar lagi akan mengahadapi porprov bulan November di Berau, dan bagi cabor yang SK nya mati segera di aktifkan, dan juga yang belum ada kepengurusannya segera diaktifkan.

Ia berharap kepada ketua KONI terpilih nanti segera membenahi para cabor yang ada.  waktu dekat akan menghadapi porprov di Berau. Kubar juga telah mencalonkan menjadi tuan rumah pada porprov tahun 2026 mendatang bersama Kabupaten Paser.

Ia mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi  kepada KONI Kubar yang selama ini sudah membawa  nama harum olahraga Kubar. Menjelang pasca berakhirnya covid ini sudah mulai banyak even yang diselenggarakan.

“Saat ini sudah beberapa pertandingan yang berjalan di Kubar ini mulai dari futsal, volly, bulu tangkis. Selajn itu ada LH cup bulutangkis, dan sebentar lagi Kodim cup,” katanya.

Dipesankan, terkhusus  seperti sepak bola sekarang ini yang belum ada kepengurusan Askab   di Kubar segera diurus, karena di provinsi sudah terpilih ketua PSSI nya yaitu Said Amin beberapa waktu yang lalu.

“Segera diurus semua itu siapapun yang terpilih jadi ketua KONI nanti, karena di Kubar ini ada dua cabang olahraga yang sangat populer yaitu volly dan sepak bola,” tegasnya. (arf)

Dinas Pertanian PPU Pantau Kebutuhan Hewan Kurban

PENAJAM – Dinas Pertanian Penajam Paser Utara (PPU) mengantisipasi ketersediaan hewan sapi dan kambing jelang perayaan Iduladha. Tidak hanya ketersediaan, kesehatan hewan kurban serta harga daging di pasaran menjadi hal utama jelang lebaran haji.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Arief Murdiyatno saat diwawancara di Kantor Dinas Pertanian (04/06/2022) menyampaikan bahwa Dinas Pertanian PPU setiap tahun jelang perayaan kurban selalu melakukan pemantauan supply dan demand untuk memenuhi ketersediaan hewan kurban dan menjaga kestabilan harga. Tercatat hingga hari ini terdapat 1.186 ekor sapi potong dan 304 ekor kambing yang tersedia di PPU.

“Jumlah ini cukup mengingat total pemotongan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 978 ekor sapi dan 204 ekor kambing,” terang Arief.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa pada tahun ini terdapat pembatasan penerimaan distribusi hewan kurban dari luar daerah akibat adanya penyakit mulut dan kuku (PMK). PPU hanya menerima distribusi dari daerah yang masih zona hijau dengan beberapa ketentuan diantaranya tindakan karantina di tempat asal selama empat belas hari, biosecurity yang ketat, dan pemeriksaan-pemeriksaan ketat lainnya setibanya hewan kurban di wilayah PPU.

“Berbagai upaya kita laksanakan sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan ternak kurban yang berkualitas, yang sehat, kemudian yang sesuai syariat, kemudian dalam jumlah yang cukup, dan juga dengan harga yang tidak terlalu tinggi kenaikannya sehingga kita akan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini,” ungkapnya.

Terkait dengan perkembangan PMK, Arief menjelaskan situasi di PPU masih dalam status aman. Namun jika dikategorikan melalui status secara kewilayahan Kalimantan Timur (Kaltim) , Kaltim masuk ke dalam wilayah terduga. Hal ini disebabkan telah terjadinya kasus-kasus PMK di wilayah Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.

“Dinas Pertanian PPU telah menutup akses distribusi di perbatasan dan membuat pos pemantauan di daerah Paser yang berbatasan dengan Kalsel,” jelasnya.

Untuk vaksinasi PMK, Ia menyampaikan belum adanya vaksin yang diterima karena pemerintah pusat masih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sudah terdampak kasus PMK.

“Tapi tentunya kita selalu siap apabila nanti dari pemerintah pusat menginstruksikan bahwa kita di PPU harus melakukan vaksinasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa sudah ada inventarisasi terkait wilayah yang akan menjadi prioritas vaksinasi PMK. Ia menyebut bahwa daerah yang berdekatan dengan lalu lintas ternak yang  akan menjadi prioritas dan daerah-daerah rawan, seperti tempat penampungan hewan atau pedagang. (Zan/Nis/*DiskominfoPPU)

« Previous Page — Next Page »