Pelantikan DPK IWK Bone Kota Bontang Disaksikan serta Ditandatangani Bupati Bone

BONTANG – Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Ikatan Wanita Keluarga (IWK) Bone Kota Bontang berlangsung di Pendopo  Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang Basri Rase (03/09/2022).

Pelantikan IWK Bone merupakan bagian rangkaian acara yang tidak dapat dipisahkan ketika pengurus Kerukunan Keluarga Masyarakat (KKM) Bone dilakukan pengukuhan. Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IWK Bone Kalimantan Timur (Kaltim) Mahdalena dan Sekretaris Darma Rola beserta jajaran pengurusnya turut hadir memberikan arahan serta saran terkait mekanisme maupun kelengkapan berkas pelantikan.

Mahdalena merupakan pengurus DPP KKM Bone Kaltim sebagai Wakil Ketua yang secara langsung menaungi Kompartemen Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, sehingga selaku  Ketua DPP IWK Bone Kaltim turut bersinergi mengejawantahkan program-program keperempuanan baik secara internal maupun eksternal.

Tampak seperti yang dilakukan Mahdalena saat pemberian Pataka, begitu riuhnya

Suasana pengukuhan saat riuh saat Mahdalena memberi  pataka kepada Ketua IWK Bone Kota Bontang terpilih dan menyampaikan akan menerima pataka ini dan akan membesarkan organisasi serta menyebarluaskan keseluruh penjuru Kota Bontang. Tepuk dan sorak para undangan dan pengurus meriuhkan suasana.

Selanjutnya, Berita Acara Pelantikan DPK IWK Bone Kota Bontang disaksikan sekaligus dilakukan penandatanganan oleh Bupati Bone (Andi Fahsar M. Padjalangi), Wali Kota Bontang (Basri Rase) dan Ketua DPP KKM Bone Kaltim (Ismail Bolong). Berita Acara tersebut merupakan bukti tertulis yang otentik dan akan menjadikan bagian dari sejarah perjalanan organisasi di masa yang akan datang.

Selesainya pelantikan DPK IWK Bone Kota Bontang tersebut menjadikan babak baru untuk konsolidasi organisasi dengan mengkoordinasikan disemua lapisan masyarakat Kota Bontang.

Sebelum pelantikan, pada malam harinya (02/09/2022) telah dilakukan sosialisasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IWK Bone oleh Ketua DPP IWK Bone Kaltim beserta jajarannya kepada seluruh pengurus DPK IWK Bone Kota Bontang.

“DPK IWK Bone Kota Bontang agar senantiasa menjaga sinergisitas dengan KKM Bone, KKP Bone dan Keluarga Mahasiswa (KM) Bone, dikarenakan IWK Bone adalah pemersatu perempuan-perempuan Wija To Bone yang berada di perantauan, selain menjunjung tinggi adat istiadat di manapun kita berpijak tetap berkewajiban memelihara nilai-nilai luhur yang terkenal dengan keagungan dan ketinggian budi pekerti yang bisa mewarnai dimanapun kita berada,” pesan Mahdalena mengakhiri. (*/adv)

Otorita atau “Oto Mogok?”

Catatan Rizal Effendi

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana. “Overall progress on track ya, masih sesuai jadwal,” katanya dalam rapat terbatas soal IKN di Istana Kepresidenan, Selasa (23/8) lalu.

Bambang waktu itu menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melakukan serangkaian kontrak pekerjaan. “Dan tentunya kami juga mulai  membuka peluang-peluang investasi, untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga untuk nanti berpartisipasi,” katanya.

Pada pengujung Agustus lalu, PUPR memang sudah melakukan penandatanganan kontrak kerja untuk 19 paket proyek pembangunan infrastruktur IKN bernilai Rp 5,3 triliun. Rasanya tak ada satu pun pengusaha dari daerah ini yang menjadi main contractor alias kontraktor utama.

Dengan adanya perkembangan ini, Kepala Otorita berharap pada 2024 nanti ekosistem kota layak huni sudah dapat terwujud di IKN. Tidak hanya bangunan, melainkan juga suasana perkotaan yang memadai sudah dapat dinikmati masyarakat.

Sampai di sini tak ada yang kita ragukan. Sepertinya semua berjalan lancar-lancar saja. Tapi saya baru ngeh ketika ada komentar yang disampaikan Dr Hj Meiliana, SE, MM kepada Warta Kaltim, Kamis (1/9) lalu. Mei, begitu panggilan akrab Meiliana, menyoroti soal kelembagaan IKN yang belum terbentuk secara sempurna.

“Meski Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita sudah ditetapkan dan dilantik Presiden,   kelengkapan lembaga dan personelnya sampai sekarang belum ada. Termasuk kantor Otorita,” kata Mei, yang pernah menjadi sekretaris daerah Provinsi (sekdaprov) Kaltim dan kepala Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda.

Menurut saya, apa yang disampaikan Mei ada benarnya. Sebab, sejak  Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dilantik Presiden Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita, Kamis (10/3), lima bulan lalu,  sampai sekarang penyempurnaan lembaga Otorita IKN belum kelihatan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi di Otorita IKN.

Selain mengatur struktur organisasi, dalam pasal 20 Perpres 62 dimaksud,  Jokowi juga menetapkan adanya Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara,” begitu bunyi ayat 1 pasal 20 Perpres tersebut.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat Otorita IKN, akan ditetapkan oleh Presiden. Sejauh ini belum diketahui siapa saja yang bakal mengisi struktur dewan penasihat tersebut. Apakah ada orang Kaltim atau tidak.

Sedangkan struktur organisasi Otorita IKN, disebutkan bahwa Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN dibantu oleh perangkat Otorita IKN. Posisi Kepala Otorita merupakan pejabat Pembina kepegawaian.

Perangkat Otorita IKN terdiri atas: a. Sekretariat Otorita IKN; b. Deputi Kepala Otorita IKN; dan c. Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN.

Ketika melantik Bambang dan Dhony, Presiden sempat memberikan harapan kepada orang daerah. “ Saya harap untuk pos deputi, Otorita bisa merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah bisa dirasakan,” katanya.

Dalam Perpres juga tercantum klausul yang menyebutkan paling sedikit 2 jabatan deputi diutamakan  dari unsur masyarakat lokal di Kaltim. Meski tak disebutkan berapa jumlah deputi,  dalam pembahasan diputuskan ada 5. Tiap deputi dibantu 3 direktur, yang penunjukannya sama dengan deputi, atas keputusan Kepala Badan Otorita.

BERTEPATAN HAORNAS

Gubernur Kaltim Dr Isran Noor menyebutkan peletakan batu pertama atau ground breaking dimulakannya pembangunan IKN akan dilaksanakan Presiden Jokowi pertengahan September ini, bersamaan dengan pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (Haornas), yang dipusatkan di Balikpapan.

“Jika tak ada perubahan, minggu kedua September ini akan dilaksanakan ground breaking pembangunan IKN di Titik Nol oleh Presiden,” kata Isran.

Agak terasa aneh juga, pembangunan IKN sudah mulai dilaksanakan akan tetapi struktur organisasi Otorita IKN belum beres. Termasuk juga penetapan kantor sekretariat IKN.

Dalam berbagai pertemuan dan kegiatan IKN, Bambang sejauh ini belum pernah menjelaskan kapan atau kenapa struktur organisasi IKN belum diisi dan diresmikan. Padahal itu cukup melalui SK Kepala Otorita saja.

“Harusnya pasca-pelantikan kepala dan wakil kepala Otorita IKN oleh Presiden dilanjutkan dengan SK Kepala Otorita tentang personalia lengkap IKN, termasuk sekretaris dan para deputinya,” kata Mohammad Djaelani, ketua Dewan Rakyat IKN, organisasi kemasyarakatan yang gigih mengawal pembangunan IKN.

Malah dalam perjalanannya, yang keluar justru SK Mensesneg No 105/2022 tentang Tim Transisi IKN, di mana Gubernur Kaltim Isran Noor dan Rektor Unmul Prof Masjaya masuk di dalamnya.

Padahal tugas dan kewenangan Otorita itu disebutkan 4P, mulai persiapan, pembangunan, pemindahan sampai  penyelenggaraan pemerintahan IKN.

Sementara itu, soal kantor sekretariat, Bambang Susantono mengatakan, kantor sementara Otorita IKN baru diadakan tahun 2023. “Saat ini masih mencari lokasi yang strategis,” katanya.

Lokasi kantor sementara yang diinginkan, lanjutnya, memiliki akses yang memudahkan Otorita  berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab PPU, pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait. Jadi bisa di Balikpapan atau langsung di Sepaku, lokasi IKN. Malah dari Kantor Staf Presiden (KSP) pernah menyebutkan, kantor Otorita kemungkinan ada dua. Satu di Jakarta dan satu di Kaltim.

Seorang teman bilang, antara pembangunan fisik IKN dengan pembangunan kelembagaan IKN seperti berjalan timpang. Fisiknya kencang, tapi kelembagaannya jalan di tempat. Seraya berseloroh dia mengumpamakan Otorita seperti “oto” (mobil) mogok. Jalannya tersendat-sendat. Jangan-jangan begitu sampai di Titik Nol, malah istananya yang duluan jadi.(*)

*) Rizal Effendi

– Wartawan senior Kalimantan Timur.

– Wali Kota Balikpapan dua periode (2011-2021)

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Polnes di SMK Putra Bangsa Bontang

Vivaborneo.com, Bontang – Setiap dosen yang mengajar akan mengimplementasikan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) diantaranya adalah melakukan pengenalan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)  yang bertempat di SMK Putra Bangsa  Kota Bontang.

Ketua Tim kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat   Drs. Noor Fachman Tjetje, MTM menjelaskan,  kegiatan di Kota Bontang ini mengambil  tema “Pengenalan Uji Kompetensi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)  kepada Siswa Siswi SMK di Bontang”, yang berlangsung pada Senin (22 Agustus 2022)

Selain Ketua Tim kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  Drs. Noor Fachman Tjetje, MTM juga didampingi anggota Chottam, S.E.,M.Si  yang merupakan dosen tetap Jurusan Akuntansi Polnes.

Selain itu juga didukung oleh narasumber  E. Retno Maninggarjati,SE.,M.Bus .  Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh dosen-dosen jurusan Akuntansi ini juga melibatkan salah satu mahasiswa Naufal Noor Fauzi.

Kegiatan yang diikuti 42 siswa-siswi kelas XII berasal dari tiga sekolah yaitu SMK Putra Bangsa, SMK Muhammadiyah dan SMK YKPP Bontang, mendapatkan respon yang sangat positif dari seluruh peserta.

Terlihat, seluruh peserta dengan bersemangat dan fokus selama mengikuti pengenalan Uji Kompetensi Berbasis SKKNI ini. Bahkan beberapa diantaranya juga mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  tentang materi yang dibahas.

Noor Fachman berharap siswa-siswi akan dapat mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti uji kompetensi berbasis SKKNI  ini di masa yang akan datang

“Peserta merasa telah mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan uji kompetensi yang meliputi tahapan pelaksanaan, unit-unit kompetensi yang diujikan dan lainnya,” ujar Noor Fachman Tjetje.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Putra Bangsa Bontang,  Muslimin, S.Ag  dalam sambutan pada acara pembukaan kegiatan mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Samarinda, yang telah memilih sekolahnya menjadi tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

“Kegiatan pengenalan Uji Kompetensi  Berbasis SKKNI tersebut sangat bermanfaat bagi sekolah khususnya bagi siswa-siswi Jurusan Akuntansi Keuangan. Harapannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  Polnes ini dapat berkesinambungan di waktu mendatang dengan materi-materi lainnya,” harap Muslimin. (vb/yul/adv)             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ASN Dituntut Miliki Pola Pikir Digital

SAMARINDA – Dalam melaksanakan peran pelayanan publik kepada masyarakat, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki digital mindset atau pola pikir digital. Karena era transformasi digital atau society 5.0 menuntut proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.

Para pegawai ASN diharapkan mampu memanfaatkan momentum transformasi digital ini dengan kecanggihan teknologi, untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih efektif dan efesien sesuai kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital harusnya bisa mengubah sistem birokrasi lebih lincah dan singkat. Tidak ribet dan berbelit,” kata Muhammad Faisal. Saat menjadi narasumber dengan tema Mindset Digitalisasi Publik dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jumat (2/9/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini menjelaskan, reformasi pelayanan publik berbasis digital telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pandemi COVID-19 secara tidak langsung juga telah mempercepat proses layanan berbasis digital. Peralihan ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Presiden Jokowi telah berpesan, kita harus bekerja secara smart shortcut. Cara baru harus memanfaatkan teknologi digital. Aparat birokrasi harus lebih adaptif dan terampil dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas,” ujar Faisal.

Kuncinya kata dia, adalah perubahan mindset ASN untuk mulai terbuka dengan dunia digital. Membangun digital mindset adalah dengan memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya sekadar memahami saja.

Faisal memaparkan data terbaru yang menunjukkan kondisi digitalisasi global saat ini, berkembang begitu signifikan. Pengguna internet dunia, tercatat sebesar 62 persen. Atau sekitar 4,5 miliar penduduk dunia yang aktif mengakses internet.

Di Indonesia, jumlahnya tak kalah fantastis. Sebanyak 73 persen masyarakat atau sekitar 190 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya, dengan peningkatan mencapai 12 persen per tahun.

“Ini peluang besar. Sebagai pelayan publik manfaatkan itu! Kita bisa meningkatkan interaksi dan layanan publik melalui internet dan media sosial,” ujar Mantan Kabag Humas Pemkot Samarinda ini dihadapan para peserta dari perwakilan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim.

Menurut Faisal, Pranata Humas saat ini juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa media sosial. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui kondisi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Lalu dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk menyikapi isu tersebut. Sehingga, jika ada isu negatif atau potensi hoax dapat disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap instansi, juga diimbau untuk bekerja lebih optimal dalam penyampaian informasi publik. Terutama dalam mengekspos informasi – informasi positif dan prestasi pemerintah daerah. Kemudian didesiminasikan kepada media massa mau pun elektronik. Agar dapat menjangkau masyarakat luas.

Faisal pun turut mengapresiasi banyaknya inovasi transformasi digital di setiap sektor. Misalnya dalam sektor perbankan, yang telah beralih ke transformasi digital dengan memanfaatkan mobile banking.

Inovasi seperti itu, diharapkan juga dapat dilakukan dalam sektor layanan publik oleh pemerintah daerah. Lalu digunakan masyarakat secara luas dan tepat guna.

“Jadi bukan hanya bikin banyak aplikasi, tapi masyarakat tidak tahu penggunaannya, percuma. Transformasi digital harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat selaku pengguna,” tutupnya. (KRV/pt)

Gandeng Bank Indonesia dan PWI Kaltim Bekali Pelajar SMP Stop Bullying dan Pengenalan Rupiah

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim bekerja sama dengan Kanntor Perwakilan Bank Indoensia Prov Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda,Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim menggelar Go to School pengenalan rupiah dan dialog pengaruh gadget, media sosial dan hoaks di lingkungan sekolah  yang di laksanakan perdana di SMP Katolik I WR Supratman  Samarinda, Jumat ( 02/09/2022).

”Kita akan menggelar go to scholl ini, dengan mendatangi langsung  sekolah-sekolah  yang tentunya sudah mendapat rekomendasi dari Diknas Kota, sepanjang  Jumat di Bulan September di empat sekolah menengah pertama di Samarinda,” kata Ony Resita,  Kordinator Seksi  Perempuan  dan Anak PWI Kaltim.

Dijelaskan, kegiatan ini juga menyampaikan tentang pengenalan  rupiah menghadirkan nara sumber dari Bank Indonesia, Ignatius Edi Santoso dan  Erwin Firman Jaya, Asisten Administrasi Perkasan dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah ( UIPUR). Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Pada kesempatan itu, BI memberikan pemahaman kepada siswa siswa akan pentingnya menghargai uang, dengan mencintai bangga dan paham rupiah.

Ony juga menambahkan kegiatan yang di gelar merupakan program rutin dari Bidang Perempuan dan anak PWI Kaltim, yang bekerja sama dengan Instansi dan orgnisasi terkait. “ PWI sudah dari tahun 2019  melakukan kegiatn serupa dan sempat libur panjang karena adanya wabah covid-19, dan tahun ini kita kembali melaksanakan kegiatan dengan focus mengajak pelajar SMP stop bullying, yang di sampaikan oleh ketua FJPI Kaltim Tri Wahyuni.

“Alhamdulillah materi ini mendapat perhatian dari pelajar khususnya di SMPK Samarinda, mereka antusias menanyakan apa yang pernah mereka dengan dn lihat terkait bullying,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi  mengatakan sangat  mendukung kegiatan yang di garap PWI,Bank Indonesia dan FJPI Kaltim. Menurut Endro, pembekalan sejak dini sangat penting agar anak anak semakin paham rupiah dan makin mencintai Negeri ini dan paling penting ke depan anak anak menjadi cerdas secara finansial.

“Kami mengajak para siswa untuk bersama-sama melakukan gerakan stop bullying. Kita berikan pemahaman kepada mereka betapa bullying memberi pengaruh negatif bagi korbannya, terlebih mengajak mereka untuk tidak menjadi pembully,” terang Tri Wahyuni, Ketua FJPI Kaltim .

Di kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Katolik I Samarinda Nuhadi, mengatakan sangat menyambut baik kegiatan yang di lakukan oleh Bank Indonesia dengan pengenalan rupiah, PWI dan FJPI Kaltim .

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga anak didik kami makin tercerahkan dan bersama-sama melakukan stop bullying,” ujar Nuhadi.(*/r)

« Previous Page — Next Page »