Endro S Efendi: Pelantikan dan Pengukuhan PWI Paser Sangat Istimewa

PASER – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kaltim memuji pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI Paser sangat istimewa.  Pujian tersebut diberikan karena PWI Paser dipimpin seorang perempuan.

Selain itu, pelantikan juga dihadiri dihadiri Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Wakil Bupati Hj. Syarifah Masitah, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Kapores Paser AKBP Kade Budiyarta, Dandim 0904/Paser Letkol Inf Ary Susetyo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dlingkungan Pemkab Paser, tokoh masyarakat dan mitra kerja PWI Paser.

“Hal ini juga pertama kali di Kaltim, Ketua PWI Kabupaten dijabat perempuan,” kata Endro saat melantik pengurus PWI Kabupaten Paser di bawah kepemimpinan Normila Sariwahyuni wartawan vivaborneo.com  masa bakti 2022 – 2026 di Hotel  Kryad Sadurengas, Tanah Grogot, Rabu (25/1/2023).

“Paser ini istimewa, ketua PWI-nya seorang perempuan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi  wartawan Dewan Pers, Kepala Diskominfo seorang perempuan Ibu Ina, Wakil Bupati nya juga seorang perempuan cantik ibu Hj. Syarifah Masitah,” ujar Endro yang disambut tepuk tangan bangga undangan yang hadir.

Dijelaskan Endro, wartawan saat ini harus memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan Dewan Pers yang terdiri atas 3 jenjang yakni Sertifikasi Muda untuk reporter/wartawan lapangan, Sertifikasi Madya untuk editor/redaktur dan Sertifikasi Utama untuk Pimpnan Redaksi.

Melalui standar kompetensi wartawan ini diharapkan wartawan dapat lebih profesional dengan menjunjung tinggi kode etik dalam meliput dan menyajikan berita yang kredibel dan bertanggungjawab.

“Jika ada wartawan PWI yang dalam melakukan kegiatan liputan tidak disiplin dan melanggar kode etik jurnalistik, silahkan laporkan ke kami, kami akan rekomendasikan pencabutan sertifikasi kompetensinya,” tegas Endro yang juga berststus Ahli Pers dari Dewan Pers ini.

Ia berharap kepeminpinan Normila Sariwahyuni atau yang akrab disapa Yuni, PWI Paser dapat lebih profesional dan bisa bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak agar tujuan pers mencerdaskan kehidupan bangsa bisa efektif. (hel)

 

 

 

Masih Ada Daerah Zona Merah Stunting di Jawa Timur

BATU– Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachin menegaskan data problem stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 23,5%. Di antara data tersebut, Kota Mojokerto tercatat menjadi daerah dengan problem stunting terendah, yakni di angka 6,9%. Sementara Kota Batu memiliki prevalensi Stunting 14 %.  Hal itu diungkapkan kepada awak media, usai melantik Ketua TP PKK Kota Batu, Kamis (26/1/2023 ).

Disebutkan, di Jawa Timur ada 4 kabupaten yang masuk zona merah stunting. yakni yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30%. Tingginya angka prevalensi stunting setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Wilayah kota biasanya memiliki prevelensi yang rendah.

Diakui, Bangkalan dan Pamekasan awalnya memiliki angka tinggi, kini mulai ada penurunan, berkat penemuan baru dengan bekerja bersama-sama setiap OPD yang ada dengan menyatukan program dan kadernya PKK turun bersama membina masyarakat.

“Bangkalan 38,9%, Pamekasan 38,7%, Bondowoso 37,0%, dan Lumajang 30,1%. Kalau saya lihat variabel yang ada, rata-rata (disebabkan oleh) lingkungannya,” kata Arumi.

Arumi berharap hasil dicapai kedua daerah ini mampu dicontoh daerah lainnya untuk bersama-sama mengatasi stunting secara gotong royong antara OPD dan kader PKK turun ke masyarakat . Salah satu faktor tingginya angka stunting di sejumlah daerah di Jatim itu karena jamban yang tidak layak. Kemudian kurangnya air bersih di daerah juga menjadi salah satu faktor.

Menurutnya, mengubah habbit tidak mudah, ada kebiasan sebagai contoh ayah atau ibunya peternak sapi,sementara sapinya harus diperah mulai dari pagi sedangkan diwaktu bersamaan waktunya anak sarapan untuk pergi ke sekolah. Jadi banyak anak yang justru di daerah yang banyak susunya, angka stuntingnya tinggi, karena pada pagi hari mereka lebih dari 50 % tidak sarapan.

“Tapi setiap daerah berbeda kasusnya ,“ papar Arumi.

Menurut Arumi, sebaran tingginya angka stunting diwarnai dipengaruhi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, beberapa daerah juga berhasil menekan angka stunting dengan berbagai inovasinya. Kabupaten Ngawi,  Kota Batu, Trenggalek, inovasinya bagus dan (mampu) mengatasi masalah. Artinya inovasi dan terobosan itu penting.

Saat ini, total angka stunting di Jawa Timur sebanyak 23%. Sedangkan angka stunting nasional sebesar 24,4%. Jawa Timur menargetkan, pada 2024 mendatang angka stunting secara nasional turun setidaknya sampai di angka 13,50%.

Menurut data BKKBN RI di Jawa Timur daerah zona merah Stunting tersebar di 18 Kota – Kabupaten, sedangkan zona kuning stunting dengan prevalensi 20%-30%  ada 5 kota dan Kabupatenn yakni  Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, serta Nganjuk. Sementara zona Hijau Stunting ada 15 Kabupaten dan Kota yang mempunyai angka prevalensi stunting 10%-20% di Jatim. Yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.

Arumi menyebutkan dampak terburuk dari Stunting, 20 tahun dari sekarang yang masih usia pertumbuhan akan menjadi beban negara. Karena anak-anak yang stunting bukan karena pendeknya tetapi kualitas hidupnya sangat rendah artinya gampang terkena penyakit, pertumbuhan kurang maksimal, satu sisi pertumbuhan cognitif karena pada pertumbuhan tidak ada nutrisi yang mencukupi sehingga pembentukan otak dan logika berpikir sangat dibawah rata-rata. (bs).

Ketua TP PKK Jatim: Tantangan dan Hambatan Selalu Datang

BATU– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur sekaligus ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Timur Arumi Bachin Emil Dardak menyampaikan, tantangan dan hambatan selalu datang. Apalagi kota Batu posisinya sangat strategis terutama terkait pariwisata.

“Kita harus selalu adaptasi terhadap segala perubahan, tren yang ada serta apa yang terjadi di sekeliling kita,” kata Arumi Bachin saat  melantik Dwi Mardiana Susilowati Aries Agung Paewei sebagai ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Plt Ketua Dekranasda Kota Batu, di Graha Pancasila Pemkot Batu, Kamis (26/1/2023 ).

Selain beradaptasi, Arumi juga mengingatkan pentingnya kesiapan sebelum berbagai kemajuan pembangunan dilakukan. Kota Batu memang anugrah Tuhan karena memiliki panorama alam yang sangat indah, sehingga mempunyai daya tarik wisatawan luar biasa. Peluang yang ada harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pembinaan UMKM merupakan  potensi ekonomi masyarakat yang diandalkan di daerah.

Arumi menekankan  selalu dijaga agar tidak kemasukan  oknum  yang sengaja merusak citra UMKM Kota Batu dengan pola menghancurkan harga.

“ Hancurnya perekonomian rakyat melalui pengembangan UMKM, harus dijaga adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja merusak nama dan harga produk UMKM ,“ paparnya.

Karenanya, pembinaan UMKM melalui program unggulan yang disusun pokja masing-maisng nantinya akan membuat banyak pihak melirik potensi Kota Batu. Masyarakat lokal harus dapat peran.

“Jangan sampai yang mengambil peranan tersebut adalah orang luar, dan masyarakat lokal hanya jadi penonton..” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arumi juga meminta Ketua TP PKK Kota Batu yang baru dilantik, untuk fokus terhadap masalah penanggulangan stunting, kendati kota Batu sudah masuk zona hijau dengan prevalensi stunting 14 %.

“Saya mengapresiasi terhadap kota Batu yang masuk zona hijau dengan prevalensi stunting 14 %, padahal jawa timur saat ini 23,5 % sementara target Jatim mencapai prevalensi Stunting 14 % di tahun 2024 nanti “ papar istri wakil Gubernur Emil Dardak ini.

Selain itu, pesannya kepada Ketua Dekranasda kota Batu terus berkaloborasi memberikan informasi dan bekerja keras dalam memajukan kotanya. Menurutnya, ada aspek yang harus diperhatikan dalam meningkatkan industri kerajinan, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pembekalan-pembekalan baik pengrajinnya maupun UMKM-nya. Melalui pembekalan akan timbul warna baru pada Kota Batu yang menuju perubahan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dan diharapkan dekranasda bisa turun memberikan pembinaan dan peremajaan kepada pengrajin.

Sementara itu Pj walikota Batu Areis Agung Paewei mengungkapkan kendati amanah yang diberikan Mendagri hanya setahun, namun pihaknya akan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat Batu, untuk mengangkat UMKM dan memberantas stunting.

“Kami akan berupaya keras meningkatkan kerjasama baik dengan TP PKK, Forkompimda, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk membangun perekonomian melalui UMKM dan memberantas stunting ,“ pungkas Areis. ( bs )

Bupati Paser Harapkan Pers Paser Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme

PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mengharapkan insan pers di Kabupaten Paser untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pers di masa distrupsi informasi yang banyak menimbulkan informasi yang menyesatkan dan informasi palsu alias hoaks.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paser masa bakti 2022 – 2026 di hotel Kryad Sadurengas Tanah Grogot, Rabu (25/1/2023).

Fahmi mengatakan sangat mendukung kemerdekaan pers mengingat pers adalah pilar ke 4 dari demokrasi selain eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Melalui kemerdekaan pers, diharapkan publik akan mendapatkan informasi yang benar dan berujung pada tujuan bernegera yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun kemerdekaan pers juga menuntut tanggungjawab yang besar dipundak insan pers. Pers harus bisa menyuguhkan berita yang berimbang, kredibel, terpercaya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Selain itu, Bupati Paser berharap insan pers Paser dapat bersinergi dan pemerintah kabupaten Paser agar tujuan program pembangunan Paser Maju Adil Sejahtera (Paser Mas) melalui pemberitaan akan mewujudkan masyarakat Paser yang sehajtera.

“Sumbar saran pers dalam pemberitaan sangat mendukung pembangunan di Paser,” ujar Fahmi.

Kepada pengurus PWI Kabupaten Paser dibawah kepemimpinan Normila Sariwahyuni, Bupati Fahmi menyampaikan ucapan selamat dan berharap dapat mengemban amanah organisasi PWI sekaligus bersinergi guna mewujudkan visi misi Paser Mas.

Tidak lupa Ia mengucapkan terimakasih kepada wartawan yang tergabung dalam PWI Paser atas tulisannya dalam membangun negeri Paser.

“Semoga menjadi kenangan dan tidak akan dilupakan. Olo Manin Aso Buen Si Olondo. Hari esok lebih baik dari hari ini,” pungkas Fahmi. (hel)

Audit Dana Haji secara Menyeluruh dan Transparan

Catatan Aji Mirni Mawarni

USULAN yang disampaikan Kementerian Agama RI tentang kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriyah/2023 menuai sorotan tajam. Pasalnya, kenaikan itu diusulkan justru ketika Kerajaan Arab Saudi menurunkan biaya haji (khususnya paket layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanggal 8-13 Dzulhijjah) hingga 30 persen.

Kemenag mengusulkan Bipih 2023 senilai Rp98.893.909. Dari angka itu, biaya yang dibebankan kepada jamaah Rp69 juta (70 persen). Padahal 2022 lalu, biaya yang dibebankan Rp39 juta. Ada kenaikan Rp30 juta, hampir dua kali lipat. Adapun 30 persen sisanya bakal ditanggung dana nilai manfaat (Rp29,7 juta). Sedangkan tahun lalu, nilai manfaat mencapai Rp58,5 juta (40,5 persen).

Pemerintah juga berencana menurunkan biaya hidup atau living cost bagi calon jamaah haji 2023 menjadi 1.000 riyal Saudi atau sekitar Rp4,080 juta. Padahal, tahun lalu, living cost yang diberikan 1.500 riyal Saudi per jamaah. Kemenang menyebut perubahan pola ini “demi keberlanjutan dana haji dan ‘keadilan’ terhadap jamaah yang akan berangkat di tahun-tahun selanjutnya”.

Hal ini tentu mengejutkan ummat, khususnya mereka yang telah menabung bertahun-tahun demi cita-cita yang besar. Saya mengetahui langsung perjuangan beberapa kenalan; yang telah melalui masa penantian panjang, pelan-pelan menabung biaya pendaftaran dan pelunasan, lalu dikejutkan dengan kabar ini. Harus menunggu puluhan tahun, ketika masa berangkat justru dananya kurang.

Melalui catatan ini, saya menyoroti beberapa persoalan serius. Pertama, harus dilakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap dana haji, termasuk mendeteksi kemungkinan salah kelola. Pihak berwenang bisa masuk jauh dan dalam menyelami pengelolaan dana haji selama beberapa tahun terakhir.

Kedua, Komisi terkait di parlemen perlu kembali meminta keterangan Kemenag, plus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait skema detail Bipih 2023. Keterangan yang lebih utuh akan disinkronkan dengan hasil audit dana haji. Terutama soal “nilai manfaat riil” yang berhak diperoleh jamaah dari masa ke masa, yang semestinya telah dikalkulasi dan dikelola secara prudent.

Ketiga, tinjau ulang dan lakukan rasionalisasi komponen total biaya haji. Angka Rp98,8 juta per jamaah masih berpotensi dikoreksi. Yang pasti, perlu langkah efisiensi dengan memangkas hal-hal yang kurang diperlukan agar pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tidak membengkak.

Keempat, tinjau ulang skema investasi dana haji. Jangan sampai ada bagian yang terkontaminasi dengan sistem ribawi. Mengingat haji merupakan ibadah yang penting bagi ummat Islam, lalu lintas uang yang diinvestasikan harus benar-benar bersih; guna menjaga keberkahan dan kemabruran.

Sangat menarik beberapa usulan yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hidayat Nur Wahid (HNW). Beliau menyarankan penguatan lobi dan negosiasi terkait penyelenggaraan maupun pembiayaan haji; baik dengan Kerajaan Saudi maupun dengan kontraktor akomodasi, konsumsi, dan transportasi, sehingga biaya haji bisa tetap mampu dijangkau.

Juga lobi terhadap maskapai. Biaya penerbangan yang disebut Menag Rp33,9 juta sangat tidak realistis. Hasil pencarian harga tiket PP Jakarta-Jeddah musim haji 2023 (Juni-Juli) berada di kisaran Rp 17-20 Juta. Itu harga perorangan. Apalagi Pemerintah menerbangkan 221 ribu jamaah, sehingga layak memperoleh harga yang lebih murah, di tengah trend turunnya harga minyak dunia.

Menarik pula wacana memperpendek masa tinggal jamaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 28 hari (4 pekan). Yakni dengan penyesuaian jadwal penerbangan dan pemanfaatan bandara di luar Jeddah dan Madinah, misalnya Bandara Thaif dan Bandara Internasional Prince Naif bin Abdulaziz (Qassim).

Persoalan Bipih harus diungkap tuntas, termasuk isu miring dana haji dipakai untuk infrastruktur. Karena yang dikelola adalah dana ummat – bukan subsidi negara (APBN) – maka harus dipertanggungjawabkan kepada ummat secara terang benderang. Tak perlu pelintir makna istitha’ah (mampu) bagi jamaah, karena semestinya negara benar-benar melayani dengan pengelolaan dana haji yang akuntabel. (*)

*) Aji Mirni Mawarni – anggota MPR / DPD RI Dapil Kaltim

« Previous Page — Next Page »