RSUD IA Moeis Akan Jadi Rumah Sakit internasional

SAMARINDA – Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) IA Moeis akan menjadi Rumah Sakit internasional dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek pengembangan rumah sakit senilai Rp 808 miliar ini pendanaannya bakal dibiayai oleh Kementerian Keuangan RI. Jika  sudah disetujui, maka pembangunan RS IA Moeis akan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang diajukan oleh pihak konsultan. Proyek KPBU Rumah Sakit di Samarinda cukup berbeda dengan proyek KPBU di daerah lainnya.

“Untuk RS IA Moies proyek KPBU bisa berjalan cukup sekali persetujuan DPRD saja,” kata Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunam Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno ketika menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun, Rabu (15/2/2023)

Ditambahkan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan RI, Bramantio, memastikan jika Pemkot Samarinda memiliki peluang tinggi untuk pendanaan pengembangan RS IA Moeis nanti melalui skema KPBU.  Hal itu jelas dia, melihat ketersediaan lahan yang ada saat ini di lahan RS IA Moeis yang cukup luas. Belum lagi ditambah kondisi pasien yang berobat juga tumpah ruah, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan infrastruktur bangunan.

“Kami meminta agar Pemkot Samarinda segera mengajukan ke Kementerian Keuangan. Apalagi sampai hari ini belum ada proyek Rumah Sakit yang pecah telur pendanaannya melalui KPBU, semoga bisa diawali dari Samarinda,”tuturnya.

Pihaknya juga telah menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan penyiapan dan mendampingi hingga proses lelangnya nanti. Sehingga upaya Pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur nanti tujuannya demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam bidang kesehatan.

Sementara, Wali Kota Andi Harun yang pada pagi itu juga menyaksikan secara langsung penandatanganan antara PT Cirajasa Engineering Consultan dengan Direktur RSUD IA Moies yang telah menyelesaikan tugas dalam penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan (OBC) proyek KPBU pengembangan RSUD.

Selesainya penyusunan dokumen tersebut , Pemkot bisa langsung menyerahkannya ke Direktorat Pengembangan Pengembangan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas sebagai syarat utama dalam memuluskan langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan dengan model KPBU.

“Saya pribadi sangat yakin kalau proyek ini jadi, maka akan menjadi daya saing yang sangat tinggi sekali. Apalagi posisi Samarinda sebagai penyangga IKN, jadi sangat memerlukan Rumah Sakit yang bertaraf Internasional,”kata Andi Harun.

Jika sesuai jadwal, maka sambung dia sekitar bulan Agustus – September 2023, Proyek RS IA Moeis sudah memasuki proses lelang. Di Rumah Sakit ini sendiri akan dibangun general hospital baru dengan kapasitas 350 tempat tidur seluas 30.952 m2 dan 5 tower, gedung parkir yang bisa menampung 300 mobil dan 250 sepeda motor. (*/kmf)

Dua Desa di Kabupaten PPU Bakal Jadi Desa Percontohan Anti Korupsi

PENAJAM – Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) telah melakukan Observasi dan asessment terhadap dua Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang nanti akan menjadi Desa percontohan Anti Korupsi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Saidin mengatakan, dua desa di Kabupaten PPU yang di pilih sebagai bakal calon Desa Percontohan Anti Korupsi yaitu Desa Tengin Baru yang ada di Kecamatan Sepaku dan Desa Babulu Darat yang berada di Kecamatan Babulu.

“Observasi dan Asessment Desa Percontohan Anti Korupsi yang di lakukan Tim KPK RI di Kabupaten PPU selama dua hari, kemarin pada hari senin (13/02/2023) itu meninjau Desa Tengin baru dan hari ini meninjau di Desa Babulu Darat,” ungkapnya, Selasa (14/02/2023).

Ia juga berharap, dari dua perwakilan Desa di Kabupaten PPU ini bisa menjadi Desa Percontohan Anti Korupsi. Karena, jika adanya desa percontohan di PPU ini maka desa-desa yang lain tidak perlu lagi pergi jauh jauh untuk belajar. Baik itu dalam mengelola Desa maupun mengelola keuangan Desa tersebut.

“Desa percontohan anti korupsi ini tentu butuh dukungan dan peran serta dari masyarakat hingga tokoh masyarakat. Jadi bukan hanya perangkat desanya yang anti korupsi, tapi kalau bisa semuanya keterbilatan masyarakat di haruskan dalam pemberlakuan desa anti korupsi itu,” pungkasnya

Sementara itu, perwakilan Tim KPK RI, Aris menyampaikan untuk di Provinsi Kaltim itu sendiri ada empat perwakilan desa bakal calon desa percontohan anti korupsi, yaitu di Kabupaten PPU itu sendiri ada dua, di Kabupaten Paser ada satu dan di Kabupaten Kutai Kartanegara ada satu perwakilan.

“Kami baru mengunjungi dua desa di Kabupaten PPU. Kami juga melihat antusiasme dari masyarakat disini sangat sungguh luar biasa mereka hadir ditepat waktu, itu juga menjadi nilai penting karena kedispilnan kemudian mengikuti rangkaian acara ini hingga akhir. Itu membuat kita (KPK RI) cukup senang dengan antusian masyarakat ini untuk melakukan pencegahan korupsi,” terang aris

Ia juga menjelaskan syarat Desa Percontohan Anti Korupsi harus memenuhi 5 komponen seperti penguatan tata laksana di desa, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dan harus memenuhi 18 indikator yang lainnya.

“Pada awal ini kami (KPK RI) melakukan observasi bukan 18 indikator ini yang menjadi acuan, tapi ada nilai-nilai lain lah seperti non teknis. karena ada faktor non teknis yang kami lihat dari setiap desa yang kami kunjungi, apakah mereka (desa) bisa mengikuti desa anti korupsi ini atau tidak. Jadi penilaiannya itu sebenarnya lebih ke non teknis,” tutupnya. (Zan/Diskominfo PPU/adv)

Konstituen Minta Dewan Pers Membuka Draf Perpres Media Berkelanjutan

JAKARTA–Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan Pers mendukung penuh draf perpres media sustainability dibuka secara  transparan sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara financial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus.

Presiden RI Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022) sebagaimana keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa malam.

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan  rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain. “Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus klir (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.

Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Ia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya. “Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya. Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan, perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia). (*)

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Dukung Wacana Pemkot Tuntaskan Tambang

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mendukung wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda  dalam membuat Kota Tepian Samarinda  menjadi kota bebas tambang.

Menurutnya,   pernyataan yang dilontarkan Wali Kota Samarinda Andi Harun, merupakan suatu pernyataan yang cukup berani.

“Patut kita apresiasi, walikota berani menyampaikan pernyataan seperti itu,” katannya, Selasa (14/2/2023)

Dikatakan, masalah pertambangan di Kota Tepian seharusnya dapat ditertibkan mulai saat ini. Kemudian, apabila menunggu tahun 2026, dikhawatirkan, pertambangan di Kota Samarinda semakin berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Jangan menunggu 2026, terlalu lama, khawatir dampak lingkungannya semakin buruk bagi masyarakat, kita berharap agar semua perusak lingkungan segera dihentikan,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan DPRD Samarinda itu menambahkan, Pemkot Samarinda memiliki wewenang yang besar dalam menertibkan persoalan tambang. Terlebih Pemkot selalu mencanangkan visi membentuk Kota Samarinda menjadi Pusat Peradaban, yang langkah awalnya adalah mengentaskan kegiatan pertambangan.

“Sebagai Kota Pusat Peradaban, menjadikan perdagangan dan industri sebagai sumber pendapatan asli daerah, adalah dasar utama untuk membasmi seluruh tambang yang ada di kota tepian ini,” tutup Angkasa. (adv)

Februari Romantis, Buruan Dapatkan Yamaha Fazzio dengan Mudah

Kaltim – Yamah Semakin Di Depan! Bukti sah ini jika pabrikan berlogo garputala ini bukan hanya sekadar unggul dalam kualitas produknya, namun juga bagaimana Yamaha berusaha terus memanjakan konsumennya.

Nah, kali ini bagi kalian yang lama mengidam-idamkan motor matik fenomenal Fazzio, sepertinya mimpi itu segera terealisasi. Pasalnya, seperti diterangkan Asisten Manajer promosi PT. Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Main Dealer Yamaha Kaltimtara, Efendy Ariadi, dalam bulan ini Yamaha Kaltim menggeber promo khusus Fazzio.

“Ya, buat seluruh Yamaha Lover yang ingin memiliki Fazzio, kali ini kami siapkan promo spesial “Artis” Februari Romantis,” kata Efendy Ariadi.

Menurutnya, dengan promo “Artis” alias Februari Romantis kebetulan momentum hari kasih sayang, Yamaha menyiapkan promo tersebut dengan berbagai kemudahan yang luar biasa.

 

“Bayangin coba, Fazzio ini motor matik fenomenal yang sejak peluncurannya langsung diserbu pecinta Yamaha seantero nusantara. Nah, di promo Artis ini, kalian sudah bisa bawa pulang Fazzio dengan mudah. Cukup siapin uang muka (DP) sebesar Rp 2 jutaan saja, Fazzio siap meluncur ke rumah kalian,” terangnya.

“Dengan DP Rp 2 jutaan, masih ada lagi keringanan yang diberikan Yamaha melalui promo Artis ini, yakni angsuran hanya sekitar Rp 1 jutaan saja. Nah, karena itu buruan deh kalian, gak pake tunggu lama, gass poll ke dealer-dealer Yamaha terdekat,” imbuh pria penghobi olaharaga sepeda ini.

Yamaha melalui Classy Yamaha merefleksikan tren gaya hidup berkendara anak muda yang ingin tampil berbeda, fashionable, dan semakin percaya diri. Salah satunya dengan menampilkan beragam kombinasi warna eye catchy yang berpadu dengan bentuk Smart dan Stylish pada Yamaha Fazzio Hybrid-Connected. Hadir dengan tiga varian warna pada tipe LUX dan lima varian warna pada tipe NEO, fashionable skuter matik ini semakin memberikan warna kepada para pengendara dalam menghadapi rutinitas harian.

Bagi pengendara yang ingin terlihat unik serta menonjolkan sisi elegan namun tetap terlihat casual, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected varian LUX menambah satu warna baru untuk melengkapi LUX Matte Black dan LUX Prestige Silver yaitu LUX White Pearl yang semakin menambah kesan premium bagi pengendaranya.

Sedangkan, bagi pengendara yang menyukai tampilan warna lebih cerah dan berani, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected varian NEO hadir dengan penyegaran lima pilihan warna dan grafis baru diantaranya Neo Dull Blue dengan konsep warna baru yang chill dan relax khususnya untuk anak muda yang memiliki karakter menawan dan tenang. Neo Orange, dengan konsep warna baru yang lebih segar dan menyenangkan terutama untuk anak muda dengan karakter sporty, unik dan outstanding. Ada juga Neo Red, dengan sentuhan grafis baru yang cocok dipakai sehari-hari terutama untuk anak muda dengan karakter casual, confident dan tetap ingin terlihat fashionable. Lalu Neo Beige, dengan sentuhan grafis baru khususnya untuk anak muda dengan karakter calm, fashionable dan dekat dengan nuansa alam. Serta tetap mempertahankan Neo Cyan, sebagai karakter warna yang outstanding dan menjadi favorite pengguna Fazzio Hybrid Connected.

Selain tampilan warna dan grafis baru yang semakin memperkuat karakter desain berkelas, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected sebagai pionir skutik dengan mesin Blue Core Hybrid 125 cc dan fitur canggih Y-connect juga memberikan pengalaman berkendara berkelas bagi pengendaranya. Teknologi Blue Core Hybrid dengan Electric Power Assist Start membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus khususnya ketika berboncengan, membawa barang, dan melalui jalan menanjak sekaligus membuat skutik 125 cc ini lebih efisien, handal serta ramah lingkungan.

Menawarkan kepraktisan dalam menampung barang bawaan, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected memiliki Double Hook Carabiner sebagai gantungan barang ganda dengan sistem pengunci model carabiner, serta Spacious Lidded dan Open Pocket untuk membawa barang dibagian depan dengan pilihan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka. didukung kapasitas tangki bahan bakar 5,1 L mendukung daya jelajah yang lebih jauh serta kapasitas bagasi 17,8 L yang luas, sehingga dapat menampung barang bawaan lebih banyak seperti baju atau beragam fashion item yang mendukung pengendara untuk tetap tampil stylish.

Semakin mendukung kepraktisan, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected sudah dilengkapi sistem One Push Start yang membuat mesin cepat menyala dengan satu sentuhan, kemudian seluruh tipe motor Yamaha Fazzio Hybrid – Connected telah menggunakan Smart Key System, sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless) yang dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor. Electric Power Socket mengisi daya gadget pengendara sehingga mendukung pengendara always on. (*)

« Previous Page — Next Page »