Birokrasi Pemerintahan Sering Kurang Tertib Dokumen Administrasi

SAMARINDA – Salah satu kelemahan birokrasi pemerintahan adalah kurang tertibnya dokumen administrasi program kegiatan, sehingga tidak jarang ASN tersangkut masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPP Korpri Kaltim Jauhar Efendi membuka Sosialisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Bagi ASN dan Keluarga, di Hotel Mercure, Samarinda (15/2).

Kegiatan sosialisasi ini terlaksana atas kerja sama DPP Korpri Kaltim dengan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kaltim dan diikuti Pengurus KorpriI SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Pengurus Korpri Unit Instansi Vertikal.

Ketua DPD Peradi Kaltim, Hendrich Juk Abeth,  sekaligus juga didaulat sebagai salah satu narasumber sosialisasi mengatakan, merujuk pasal 96 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal tersebut menegaskan tentang kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan kepada ASN antara lain berupa bantuan hukum, yaitu  pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi  di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Dijelaskan, bagi PNS yang mendapatkan tambahan  tugas jabatan sebagai Pengguna Anggran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK), maupun Bendahara, karena ketidaktahuan mereka, bisa melakukan kesalahan yang tidak disengaja.

“Ini membuat mereka tidak tenang, karena bisa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Kondisi demikian tentu saja sangat berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah dalam pembangunan daerah”, bebernya.

Selain Ketua Peradi Kaltim, narasumber yang lain adalah Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Suparmi. Dalam kepengurusan DPP KORPRI Kaltim, Suparmi sebagai Ketua Bidang Program Perlindungan dan Bantuan Hukum.

Suparmi mendorong Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum, bagi yang belum membentuk, sehingga bisa memberikan manfaat yang dirasakan oleh anggota KORPRI yang terkena persoalan hukum.

Acara sangat menarik terbukti banyaknya penanya yang dilakukan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

Tarwo, selaku moderator piawai memanfaatkan keahlian peserta. Karena salah satu peserta yang hadir ada Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Kaltim, maka Pak Tegas Tarigan juga dimintai penjelasanya terkait pertanyaan tentang keterbukaan vonis pengadilan, baik peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Tarigan menjelaskan, semua putusan peradilan bisa diakses melalui direktori putusan pada Website Mahkamah Agung. Ia mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk tidak melakukan korupsi, karena selain bisa dipidana kurungan, juga PNS yang bersangkutan bila terbukti bersalah, akan diberi sanksi yang cukup berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)

Bupati Ingin Raker Kadin Berikan Solusi Pengusaha Lokal Mampu Bersaing

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Kerja (Raker) Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar, Kamis (16/2/2023) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Bupati berharap Kadin Kukar yang merupakan wadah berkumpulnya para pengusaha lokal, terus melakukan penyesuaian terhadap situasi yang terjadi di Kukar, tertutama tata kelola pemerintahan termasuk barang/jasa. Maka, saat ini dibutuhkan kompetensi untuk bersaing.

Disebutnya, Kukar adalah kabutan yang IDAMAN (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri), termasuk pengusahanya agar mampu bersaing dan inovatif mengahadapi situasi yang ada.

Pemkab Kukar mendorong memfasilitasi Kadin Kukar bisa terlibat dalam pekerjaan besar, termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan. Pemkab Mendukung KADIN Kukar terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yakni berjuang secara cerdas dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu KADIN Kukar hendaknya ikut meningkatkan bimbingan untuk pengusaha.

“Pengusaha Kukar harus memiliki semangat introspeksi untuk meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing menangkap peluang pekerjaan termasuk pembangunan IKN,” tegasnya.

Edy  juga berupaya mendorong produk lokal pengusaha Kukar masuk e Katalog. Salah satunya agar kebutuhan meubelair untuk sekolah dan kantor di Kukar merupakan hasil dari pengusaha lokal. Banyak potensi dan peluang untuk pengusaha di Kukar, untuk itu pengusaha harus bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita bersama-sama bersemangat untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, keahlian agar dapat menangkap peluang yang ada termasuk pembangunan IKN,” ujarnya.

Diharapkan, optimalisasi peran Kadin Kukar yang menghimpun para pengusaha, yakni dengan mengurangi kompetisi dan perbanyak kolaborasi untuk kemajuan pengusaha yang menyerap tenaga kerja lokal Kukar.

Pemkab Kukar berharap peran Pengurus Kadin Kukar untuk terus bersama dalam ikut melaksanakan program pembangunan daerah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia.

Filosopi pembangunan Kukar melalui KUKAR IDAMAN merupakan suatu gerakan bersama yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah didasari atas semangat kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

 

Raker diharapkan dapat responsif terhadap isu-isu strategis di Kukar, khususnya dalam mendorong daya saing dan perekonomian daerah yang masih belum optimal, mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan.

Ia yakin jika seluruh bidang usaha mampu bergerak dan berjalan seimbang dan harmonis maka akan dilihat bentuk nyata kemajuan ekonomi dan pembangunan.

“Dengan tidak hanya mengandalkan pada sektor Sumber Daya Alam, maka saya berharap KADIN Kukar dapat menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif dan memberikan solusi konstruktif bagi kemajuan Kukar, tentunya agar pengusaha lokal Kukar mampu bersaing dan bisa terlibat dalam pembangunan IKN,” harapnya.

Sementara, Ketua Kadin Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pihaknya mengusung semangat kolaborasi, artinya membuka ruang untuk maju bersama agar mudah menghadapi tantangan. Kadin Kukar berkomitmen ikut membangun IKN

“Kami pengusaha lokal Kukar tak kalah saing dengan pengusaha luar. Hanya saja kesempatan belum datang. Harap kami diberi ruang untuk pembangunan IKN, kami tak ingin jadi penonton tapi aktor pembangunan IKN,” tegasnya. (her)

Ambulan Rumah Zakat Rutin Antar Terapi Pasien

SAMARINDA – Mukadir (53) sudah setahun tidak bekerja. Sebelumnya ia menjadi buruh panjat kelapa. Karena terjatuh dari pohon kelapa menyebabkan ia lumpuh dan harus rutin terapi ke RSUD AWS Samarinda. Istrinya hanya ibu rumah tangga, dan anaknya masih kecil sekolah SD.

Setiap Selasa dan Kamis Pak Mukadir rutin terapi di rumah sakit. Jarak rumah dari RSUD sekitar 15 kilometer.  Ambulan Gratis Rumah Zakat memberikan fasilitas pengantaran setiap Mukadir melakukan terapi.

Mukadir merupakan keluarga dhuafa . Tinggal di L2 Kukar dengan status rumah menyewa. Karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pemilik rumah berbaik hati dan menggratiskan sewa rumah. Makan sehari-haripun hanya atas iba para tetangga.

Ambulan gratis sangat membantu Mukadir karena sangat meringankan dan membantu terapi rutin. Ia Mukadir berharap semoga bisa sehat kembali dengan rutin berobat.

Mukadir mengucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat terhadap fasilitas dan bantuan yang diberikan layanan antar jemput melalui ambulan gratis.

“Semoga para donatur Rumah Zakat diberi kesehatan oleh Allah dan dilimpahkan rezeki” kata Mukadir. (*)

Pemprov Kaltim Komitmen Turunkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi kalimantan Timur terus berkomitmen dan berupaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan yang keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan pemangku kepentingan lainnya.

“Perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan akses yang mudah untuk menjangkau pusat layanan pengaduan sehingga dapat tertangani dengan cepat,” ujar Staf Ahli Bidang Sumber Daya, dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se Kalimantan Timur Tahun 2023 di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu malam, (15/2/2023).

Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki sehingga perlu dilakukan pendampingan.

Lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kehadiran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan khusus dan rujukan sangat penting dan bermitra dengan pelayanan lainnya k yang tersedia pada instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021 kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 551 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 945 kasus. Melihat data-data tersebut perlu suatu upaya yaitu percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan dan penangganan korban kekerasan secara terpadu.

“Saat ini total korban kekerasan adalah 1012 korban terdiri dari 538 korban anak (53,2%) dan 474 korban dewasa (46,8%). Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda sebanyak 458 kasus,” kata Soraya..

Soraya berharap peserta yang hadir dari kabupaten/kota dapat memperoleh strategi percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diterapkan di daerah masing-masing.

Hadir menjadi narasumber Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekekrasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Valentina Ginting, Kepala Diinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, dan Staf Legal dan Konselor Hukum Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Rifka Annisa WCC, DI Yogyakarta Nurul Kurniati. (dell)

Wali Kota Apresiasi Karya Bakti Kodim 0901 Samarinda

SAMARINDA –Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan apresiasi kepada jajaran Kodim 0901 Samarinda atas kegiatan karya bakti pembersihan gulma yang ada di sekitar dermaga dan tepian Mahakam  kota Samarinda.

Ucapan terimakasih juga disampaikan ANdi Harun saat meninjau Kegiatan Karya Bakti Pembersihan Gulma di Dermaga  Mahakam Ilir yang dilaksanakan Kodim 0901 Samarinda, Rabu.(15/2/2023)..

Kegiatan karya bakti pembersihan Gulma di dermaga tersebut juga bekerja sama dengan Dinas lingkungan Hidup, BPBD kota Samarinda, Batalyon 611, Kodim 0901 Samarinda,, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan FKPPI.

Komandan Kodim 0901 Samarinda Letkol CZI Eko Supri Setiawan  mengatakan kegiatan tersebut telah dilakukan Minggu lalu namun  dengan hasil kurang maksimal  karena dikerjakan secara  manual dan alat seadanya, namun sekarang dengan dukungan Walikota Samarinda.

Kolaborasi Pemkot Samarinda dengan TNI sudah sering dilakukan. Tahun lalu, pelaksanaan TMMD di Kecamatan Palaran dengan hasil yang sangat signifikan. Tahun ini, selain pembersihan Gulma direncanakan akan ada karya bakti  untuk menghubungkan jalan antara Loa bahu dan Loa Kumbar. (*/kmf)

« Previous Page — Next Page »