ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Birokrasi Pemerintahan Sering Kurang Tertib Dokumen Administrasi

February 16, 2023 by  
Filed under Kalimantan Timur

Share this news

SAMARINDA – Salah satu kelemahan birokrasi pemerintahan adalah kurang tertibnya dokumen administrasi program kegiatan, sehingga tidak jarang ASN tersangkut masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPP Korpri Kaltim Jauhar Efendi membuka Sosialisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Bagi ASN dan Keluarga, di Hotel Mercure, Samarinda (15/2).

Kegiatan sosialisasi ini terlaksana atas kerja sama DPP Korpri Kaltim dengan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kaltim dan diikuti Pengurus KorpriI SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Pengurus Korpri Unit Instansi Vertikal.

Ketua DPD Peradi Kaltim, Hendrich Juk Abeth,  sekaligus juga didaulat sebagai salah satu narasumber sosialisasi mengatakan, merujuk pasal 96 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal tersebut menegaskan tentang kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan kepada ASN antara lain berupa bantuan hukum, yaitu  pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi  di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Dijelaskan, bagi PNS yang mendapatkan tambahan  tugas jabatan sebagai Pengguna Anggran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK), maupun Bendahara, karena ketidaktahuan mereka, bisa melakukan kesalahan yang tidak disengaja.

“Ini membuat mereka tidak tenang, karena bisa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Kondisi demikian tentu saja sangat berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah dalam pembangunan daerah”, bebernya.

Selain Ketua Peradi Kaltim, narasumber yang lain adalah Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Suparmi. Dalam kepengurusan DPP KORPRI Kaltim, Suparmi sebagai Ketua Bidang Program Perlindungan dan Bantuan Hukum.

Suparmi mendorong Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum, bagi yang belum membentuk, sehingga bisa memberikan manfaat yang dirasakan oleh anggota KORPRI yang terkena persoalan hukum.

Acara sangat menarik terbukti banyaknya penanya yang dilakukan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

Tarwo, selaku moderator piawai memanfaatkan keahlian peserta. Karena salah satu peserta yang hadir ada Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Kaltim, maka Pak Tegas Tarigan juga dimintai penjelasanya terkait pertanyaan tentang keterbukaan vonis pengadilan, baik peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Tarigan menjelaskan, semua putusan peradilan bisa diakses melalui direktori putusan pada Website Mahkamah Agung. Ia mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk tidak melakukan korupsi, karena selain bisa dipidana kurungan, juga PNS yang bersangkutan bila terbukti bersalah, akan diberi sanksi yang cukup berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.