Defending Terhadap Pembukaan 1NT, Pilih Yang Mana?

Oleh : Bert Toar Polii

Salah satu opening bid dalam permainan bridge yang sulit diatasi adalah terhadap pembukaan 1NT. Ini terjadi karena kita hanya punya pilihan double atau bid di level dua. Ini tentu saja akan cukup berbahaya jika kita tidak menemukan fit.

Namun demikian tentu saja kita tidak mungkin terus memberikan kesempatan kepada lawan untuk bebas bid tanpa gangguan. Tapi otomatis pilihan untuk ikut bid punya resiko sendiri dan tentu saja harus diambil.

Nah untuk itu setiap pasangan harus menyiapkan  defense bidding menghadapi pembukaan 1NT. Kalau jaman dulu masih lebih mudah karena umumnya pemain hanya menggunakan Strong NT dan ada juga sebagian menggunakan Weak NT. Tapi sekarang pembukaan 1NT semakin bervariasi, dari 16-18 HCP atau 15-17 HCP kemudian ada 13-15 HCP, Djarum Precision dari M Bambang Hartono malah lebih agresif lagi 11-14 HCP. Malah sekarang ada yang lebih gila lagi, Kamikaze NT atau juga sering disebut mini notrump yang hanya 10-12 HCP.

Sebab itu ada pakar bridge yang menyebut pembukaan Weak NT adalah preemptive terendah.

Ada banyak pilihan konvensi untuk itu, tapi penulis hanya akan memilih 3 konvensi yang cukup popular saat ini.

Konvensi pertama adalah DON’T yang dikhususkan untuk pembukaan Strong NT. Kenapa karena sesuai namanya DON’T adalah singkatan dari Disturbing Opponents’ No Trump. Sesuai namanya maka bid dari kita itu tujuannya mengganggu lawan.

Kenapa? Karena dengan pembukaan Strong NT yang berkisar antara 15-17 atau 16-18 HCP, disisi kita 99% sudah hampir tidak ada kemungkinan karena total VP dari kita maskimum 25 HCP.

Struktur konvensi DON’T

Double = Pegang satu suit warna apa saja

2C                           = Dua suit Club dan yang lain dengan minimal distribusi 5-4.

2D                           = Dua Suit D dan Major dengan minimal distribusi 5-4

2H                           = Dua Suit Major dengan minimal distribusi 5-4

2S                           = Natural, 6+ Spade lebih lemah daripada melalui double

Ada yang bertanya berapa point sebaiknya untuk bid menggunakan DON’T. Ini sangat tergantung posisi papan apakah vulnereable atau tidak. Tentu saja harus berhati-hati jika poisis kita vulnereable.

Prinsipnya untuk overcall minimal bisa pegang 8 HCP tapi intinya semakin kecil HCP yang kita punyai semakin bagus komposisi dua suit yang ingin di bid.

Pegangan A        Pegangan B        Pegangan C

S 1052                   S QJ10932                            S K10762

H KJ10943                            H A1086                                H 2

D AJ3                     D 75                                       D K106542

C 5                                          C 8                                          C 5

Dengan pegangan A, Anda dapat melakukan double kemudian ketika partner bid 2C  maka anda bisa menawar 2H kemudian.

Pegangan  B, Anda dapat menawar 2S segera untuk menunjukkan suit dengan lemah. Jika pegang lebih banyak poin, Anda akan double dulu baru bid S.

Pilihan lain dengan pegangan ini adalah bid 2H menunjukan dua warna major. Tapi berdasrkan pengalaman penulis untuk distribusi 6-4 umumnya tidak layak diperlakukan sebagai dua suit. Sebagai contoh misalnya anda pilih bid 2H dengan contoh ini, partner akan kesulitan jika pegang distribusi seperti 2-2-4-5.

Terakhir, pegangan  C itu yang dimaksud dengan semakin kecil HCP maka distribusinya harus bagus. Pegangan ini sudah boleh overcall 2D.

Pakar bridge Amerika menyebut distribusi 6-5, “come alive”.

Salah satu kelebihan konvensi DON’T adalah kita hampir selalu akan berhenti ditingkat rendah karena dasar bid kita itulah mengganggu lawan dan persentase untuk bid game hanya 1%.

Penawaran selanjutnya sesudah Double :

Sesudah double dan lawan pas, partner wajib bid 2C dan yang double akan rebid, Sedangkan bid 2D/H/S natural 6+ kartu dan non forcing.

Setelah 2C yang melakukan double akan pass jika pegang suit C atau bid 2D/H/S menunjukan suitnya.

Penawaran sesudah overcall 2C :

Pass To play

2D  tidak ada support C dan minta opener pass atau correct.

2H/S Natural 6+ kartu H/S NF

2NT Artificial dan forcing.

Yang overcall akan rebid 3C minimum dan berlaku pass or correct seperti sebelumnya,

3D/H/S suit kedua dan maksimum.

3C  Preemptive raise, NF

Penawaran sesudah overcall 2H :

Pass To play

2S  To play

2NT Artificial dan forcing.

3C Natural

3D  ada 4+ kartu M tapi minimum

3H/S      4+ kartu H/S maksimum  P

Penawaran sesudah overcall 2D :

Pass To play

2H  tidak ada support D dan minta opener pass atau correct.

2S Natural 6+ kartu S NF

2NT Artificial dan forcing.

3C  Sama panjang atau Heart lebih bagus tapi minimum

3D  Spade lebih bagus tapi minimum

3H           Sama panjang atau Heart lebih bagus maksimum

3S           Spade lebih bagus maksimum

3C/D 6 kartu C/D NF

Penulis cukup lama menggunakan konvensi ini bersama Alm. Memed Hendrawan. Kami menggunakan konvensi DON’T untuk situasi tangan terakhir dimana sebelumnya tangan terakhir itu telah pernah pass.

Konvensi ini bisa juga digunakan terhadap pembukaan 2NT tapi tentu saja dengan distribusi minimal 5/5 dan losernya kurang.

Selain itu bisa juga digunakan ketika partner buka 1NT dan lawan double strong. Konvensi ini dinamakan DON’T Runout.

Bagian pertama dari tiga tulisan, berikutnya mengenai Cappelletti dan terakhir Multi Landy.(*)

Kepala DPK Kaltim Sampaikan Kendala di RDP DPR RI

JAKARTA – Evaluasi dan dorong percepatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) daerah dalam peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan (PLTP), Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPK Kaltim, Selasa (21/3/2023) pekan lalu.

Tidak hanya DPK Kaltim, DPK dari daerah provinsi lain seperti DPK Jawa Tengah, DPK Jakarta, DPK Nusa Tenggara Timur, DPK Banten, dan DPK Sumatera Selatan turut serta dalam agenda RDP yang berlangsung di  Lantai 1, Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin RDP didampingi Hetifah Sjaifudian yang juga legislator Dapil Kaltim Komisi X DPR RI. Agenda mendengarkan progres dan laporan dari masing-masing DPK daerah dalam melaksanakan kinerja masing-masing.

Kepada Komisi X, Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin, didampingi Kepala BP3KM, Taufik, dan Kepala Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi, dan Pengelohan Bahan Perpustakaan, Endang Effendi menyampaikan  tiga hal penting yakni kondisi literasi daerah, peluang dan tantangan perpustakaan umum dan sekolah, hingaa inovasi layanan perpustakaan dan anggaran untuk literasi.

“Dari ketiga hal tersebut diperlukan adanyan anggaran dari APBN untuk membangun perpustakaan baik sarana dan prasarana. Anggaran juga penting untuk pengadaan buku hingga teknologi guna meningkatkan kualitas layanan yang memegang kunci bagi kualitas literasi masyarakat,” papar pria yang akrab disapa Ivan tersebut.

Dengan terlaksananya RDP diharapkan membuka secercah harapan bagi DPK Kaltim untuk mengembangkan pergerakan literasi semakin masif menyasar seluruh masyarakat Kaltim dimana pun individu tinggal.

Tak luput, beberapa polemik yang masih dihadapi DPK Kaltim seperti kendala gedung perpustakaan di Jalan Juanda yang masih dengan ancaman banjir hingga kendala terbatasnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.(adv-dpk kaltim)

Tim PPS Kejagung Kunjungi IKN Amankan Proyek Strategis

SEPAKU PPU – Tim PPS pada JAM Intel Kejaksaan Agung  bersama Tim Balai Besar Pelaksanaan  Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Kunjungan lapangan (Site Visit) dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur jalan di Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara, KalimantanTimur.

Hadir dalam kegiatan selama 2 hari (20-21/3/2023)  ini, Sumurung Simare Mare – Koordintor PPS pada Direktorat D Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung,  Irene Widyaningrum – Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen), Subroto  – Kasubdit D.4 beserta anggota tim PPS.

Untuk efektivitas kegiatan, selanjutnya dibentuk 3 tim untuk melaksanakan Peninjauan lapangan di berbagai titik bermasalah.

Hari pertama Tim yang di pimpin oleh Sumurung Simare Mare selaku Koordinator PPS pada Direktur D Intelijen di dampingi  oleh Adief Swandaru – Kasi D Intelijen Kejati Kaltim menuju Swiss belhotel Balikpapan guna melaksanaakan ekspos dan paparan kegiatan pembangunan iInfrastruktur PUPR di IKN yang dipimpin Rozali Indra Saputra – Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Timur.

Dilanjutkan dengan melaksanakan Kunjungan lapangan ke Proyek jalan tol 3b di Kariangau, Bendungan Sepaku di Penajam Paser Utara, Intake Bendungan Sepaku dan Sumbu Barat KIPP.

Selanjutnya pada Selasa 21 Maret 2023 dilaksanakan Entry Meeting Proyek IKN di Hotel Swis belhotel Balikpapan antara TIM PPS Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian PUPR  dan dilanjukan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh PUPR –  Ir. Junaidi, MT Kepala Balai Peningkatan Jalan Nasional Provinsi Kaltim) Kejaksaan Agung RI  Sumurung Simare Mare koordintor PPS pada Direktur D Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Sumurung Simare Mare koordintor PPS pada Direktur D Intelijen Kejaksaan Agung RI) menyampaiakan  bahwa Kejaksaan Agung RI memberikan dukungan penuh dalam proses Pembangunan Infrastruktur IKN baik didalam KIPP maupun  Fasilitas penunjang sehinga seluruh Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang muncul dapat terselesaikan dan dapat di carikan jalan keluar sehinga Progres Pembangaunan IKN dan Infrastrukturnya berjalan sesuai dengan target tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu

“Dengan adanya Pengamanan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di wilayah IKN oleh Kejaksaan Agung diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi sehinga pembangunan sarana dan prasrana IKN dapat terselesaikan tepat waktu,” ucap Sumurung Simare Mare.

Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terus aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada kepada Kementerian PUPR dalam melaksanakan proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara.(*/adv)

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Hadiri Pengukuhan Duta Genre

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengharapkan duta genre dapat mewujudkan program stop pernikahan dini, stop seks bebas dan stop penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), selain itu tidak dilupakan program perihal stunting.

Hal tersebut disampaikan Sri Puji Astuti ketika menghadiri pengukuhan duta generasi berencana (Genre) tingkat kelurahan Kota Samarinda tahun 2023 di aula rumah jabatan Wali Kota Samarinda pada selasa (21/03/2023).

“Kegiatan ini sangat positif, kami dari komisi IV sangat mendukung, harapannya kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial tapi harus ditingkatkan dengan berbagai program,” kata  Sri Puji Astuti

Disampaikan, anak-anak seharusnya dibekali juga tentang pengelolaan gizi untuk dirinya. Ia melihat banyak jajanan di Samarinda hanya penuh kalori dan lemak. Karenanya perlu pembekalan dalam hal ini, karena perihal stunting mereka juga ikut berperan.

Politisi partai Demokrat ini juga mengimbau para duta genre ini untuk bisa menularkan semangatnya, sehingga teman teman sebayanya bisa ikut dengan apa yang mereka lakukan ini.

“Mereka semua adalah anak istimewa, hari ini sudah ada 84 PIK Remaja di seluruh kecamatan, juga ada yang di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tentunya ini harus didukung,” tambahnya.

Acara diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Samarinda, bunda genre Kota Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun mengatakan bahwa yang dipilih menjadi duta genre ini adalah pemuda yang terpilih dari kelurahan masing-masing. (*/adv)

DPRD Siap Melawan Tambang Ilegal di Kalimantan Timur

SAMARINDA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Investigasi Pertambangan menegaskan, DPRD Kalimantan Timur sangat menentang kegiatan tambang ilegal yang marak terjadi di daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus Muhammad Udin dalam konferensi pers bersama Marthinus terkait usulan surat terbuka kepada Presiden terkait wewenang izin pertambangan kembali ke daerah.

“Kami menegaskan anti terhadap tambang ilegal, dan kami siap melawan kegiatan tambang ilegal,” ucapnya, (21/03/2023)

Udin menambahkan, dalam sidang paripurna ke 9 tanggal 13 Maret 2023 telah disampaikan usulan surat terbuka dilakukan dengan mempertimbangkan respon masyarakat dan pengusaha terhadap investor yang ada di Kaltim.

Dalam kesempatan yang sama, Marthinus juga menjelaskan saat ini pertambangan di Kaltim telah menjadi wewenang pemerintah pusat, sementara dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi dampak buruk  justru dirasakan masyarakat Kaltim.

“Kami sebatas memberikan usulan melalui surat terbuka kepada Presiden, bukan dalam arti mendukung ilegal tambang,” ucapnya

Marthinus menyayangkan, terkait ucapannya yang justru diartikan berbeda oleh beberapa media, dengan penyampaian informasi yang bias dan menjadi perbincangan di masyarakat.

“Apa yang saya sampaikan merupakan pendapat pribadi, karena saya sudah mendengarkan keluhan dari masyarakat yang terdampak. Serta melihat banyaknya persoalan tambang batu bara ilegal di Kaltim yang seolah-olah tidak dapat dihentikan, termasuk oleh aparat penegak hukum,” tambahnya

Mathinus menegaskan, pendapat yang disampaikan hanya berupa usulan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk mengirimkan surat terbuka yang berisikan fakta dan dampak kerusakan yang ditimbulkan tambang batu bara ilegal di Kaltim. Dia menyampaikan ha; tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

”Saya memohon maaf atas nama pribadi, lembaga dan pansus investigasi pertambangan, dan saya hanya ingin meluruskan agar informasi yang disampaikan berimbang,” tutupnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »