Tekan Inflasi, Shania Minta Pemkot Samarinda Sidak ke Pasar

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Shania Rizky Amalia meminta Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan perangkatnya dalam sidak ke pasar dan pergudangan secara rutin dan berkala untuk menekan laju inflasi di Samarinda

“Pemkot Samarinda kita minta dapat mengendalikan harga bahan pokok tidak melonjak naik dan harga di masyarakat bisa stabil,”kata Shania di di ruang kerjanya, Selasa ( 21/03/2023).

Dikatakan, sidak seharusnya jangan dilakukan sesekali, dalam artian hanya momentum  menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri saja, tapi dilakukan sejak dini. Harga bahan pokok yang sebenarnya bisa dikendalikan lebih intens lagi manakala logistik barang kebutuhan pokok mencukupi sampai  bulan puasa.

“Kendati demikian, hal lain yang juga harus diupayakan terkait menguatkan sektor pertanian pangan Samarinda, supaya nantinya daerah kita ini sudah swasembada atau daulat pangan,” kata Shania.

Dijelaskannya, jika kebutuhan pokok warga Samarinda sudah bisa dipenuhi melalui hasil panen petani, maka akan ada perputaran ekonomi yang kuat di sebuah daerah, artinya siklus ekonomi lokal yang sehat bisa terjadi.

Tambahnya, jika berbicara soal pembangunan ekonomi kerakyatan itu, maka penguatan lintas sektor bisnis itu digodok dan dimonitor dari hulu ke hilir ya.

“Dari sektor hulu, para petani diberdayakan bagaimana pola tanam yang produktif termasuk upaya subsidi pupuk dan bantuan alat mesin pertanian yang terkontrol, hilirnya memastikan agar tidak ada pengepul yang menumpuk logistik dengan pengerahan aparat,” papar Shania. (adv)

Marthinus Sayangkan Informasi yang Tidak Berimbang

SAMARINDA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Investigasi Pertambangan, Marthinus, menyayangkan media yang memberikan informasi yang tidak berimbang. Hal ini disampaikan oleh Marthinus saat melakukan jumpa pers terkait statement dirinya yang memberikan usulan pada sidang paripurna ke-9.

Marthinus menyampaikan, apa yang diucapkan bukan dalam ranah Pansus, namun berdasarkan tanggapan pribadi dengan melihat banyaknya persoalan tambang batu bara ilegal di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak bisa dihentikan.

“Beberapa media tidak menyampaikan inti dari statement saya dengan lebih jelas, sehingga menjadi bias di masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/03/2023).

Marthinus mengatakan, klarifikasi yang dilakukan guna meluruskan informasi yang telah tersebar di masyarakat. Dia menjelaskan bahwa apa yang disampaikan bukan dalam artian melegalkan tambang ilegal, tetapi mencari solusi untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal sehingga tambang yang resmi melalui izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dilaksanakan.

“Saya tidak ada niat, tidak ada maksud, dan tidak ada tujuan untuk membuat apa yang disampaikan ini menjadi bias di masyarakat. Dan mohon maaf, ada beberapa media yang hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja dan tidak menyampaikan inti sari yang lebih jelas,” terangnya.

Dikatakan Marthinus , lahan dengan luas 1-5 hektar bisa saja dikelola masyarakat dalam bentuk perseorangan maupun koperasi dengan luas 5-10 hektar. Hal ini diusulkan berdasarkan usulan masyarakat yang kemudian disampaikan dalam sidang paripurna.

“Sekali lagi, ini hanya upaya untuk menyuarakan apa yang diinginkan masyarakat, begitu maksudnya. Tapi tidak jadi masalah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua,” sambungnya.

Marthinus menyampaikan, dari pengalamannya secara jelas melihat masyarakat yang terdampak tambang ilegal sangat dirugikan. Dia mencontohkan, kegiatan tambang siang hari saat beroperasi mempengaruhi arus lalu lintas. Tidak banyak yang peduli dengan keluhan masyarakat.

“Debu yang tidak disiram juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Marthinus menegaskan bahwa apa yang disampaikan merupakan upaya untuk menyuarakan keinginan masyarakat, tanpa maksud dan tujuan yang lain. Dengan melihat fakta dan dampak kerusakan yang ditimbulkan tambang batu bara ilegal di Kaltim. (rhiea/adv)

Pj Walikota Batu Raih Chief of Transformation Award Bidang Lingkungan Hidup

BATU – Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menerima “Chief of Transformation Award”, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Penghargaan di bidang lingkungan hidup itu secara simbolis diterimakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aries Setiawan, di Auditorium Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Aries Agung Paewai, secara terpisah menjelaskan  penghargaan ini merupakan hasil dari penerapan IKI (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi) di Kota Batu yang sangat berdampak kepada masyarakat.

“Ini adalah perwujudan dari IKI atau Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi. Inisiatif, yaitu memanfaatkan media digitalisasi untuk pengelolaan lingkungan hidup yang begitu kompleks permasalahannya. Kolaborasi, meliputi kerjasama yang dilakukan bersama perguruan tinggi, dan Inovasi yaitu banyak program digitalisasi yang digunakan untuk memudahkan memonitoring dan mengevaluasi program pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Aries.

Aries berharap adanya kolaborasi yang mampu membuahkan penghargaan ini, dapat memberikan dampak yang signifikan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik lagi di wilayah Kota Batu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawan ketika dikonfirmasi  mengungkapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sejak Juni 2022, telah melakukan kolaborasi dengan SEAL dan AWS melalui program Sekolah Independen Bersertifikat (SIB) Kemendikbudristek.

” Program SIB merupakan salah satu program yang dilakukan Kemendikbudristek sebagai langkah  mendorong penyelesaian permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, melalui digitalisasi serta akselerasi transformasi digital pada pemerintah daerah dengan melibatkan civitas akademika, atau mahasiswa yang belajar terkait bidang tersebut ” jelas Aris.

Atas Prestasi yang dicapainya, Aris Setiawan menyebutkan berkat kerjasama semua pihak sehingga hasil maksimal bisa diraih. Penghargaan ini dijadikan  motivasi Untuk bekerja lebih dan bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini semua berkat kerja kita bersama,tidak ada artinya saya kalau tidak didukung semua pihak, ” ungkap Aris merendah.

Guna mempertahakan penghargaan bergengsi, pihaknya secara berkala akan terus mengevaluasi program maupun kegiatan yang berjalan agar sesuai dg SOP yg telah ditentukan. (bs/adv)

Dinas PUPR Kota Batu Tanam Pohon Di Jalur Alternatif Sisir – Pandanrejo

BATU – Kepala Dinas PUPR Kota Batu bersama Dinas Sumberdaya Air dan undangan lain memperingati Hari Air Sedunia ke 31 dengan menanam pohon di sepanjang jalan alternatif Kelurahan Sisir – Pandanrejo, Selasa ( 21/3/2023).

Peringatan hari air sedunia ke-31serentak dilaksanakan di Jawa Timur berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Jawa Timur No.005/ 6714/114/2023 yang menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk melaksanakan penanaman pohon di daerah masing- masing. Di Jawa Timur kegiatan penanaman pohon dipusatkan di Lapangan Klungkung kalijompo Kabupaten Jember.

Kepala Dinas PUPR Kota Batu Alfi Nur Hidayat menjelaskan peringatan Hari Air Sedunia 2023 ini mengusung tema Be The Change You Want To See In The World. Kegiatan diisi dengan penanaman 100 pohon  di sepanjang 1000 meter di jalan alternatif kelurahan Sisir Kecamatan Batu – Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji kota Batu

” Tujuan penanaman pohon ditepi jalan untuk penghijauan, pohon peneduh juga diperlukan ditanam di pinggir jalan guna menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari polusi udara yang buruk dan dapat meredam kebisingan dari suara kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaganya dari pencemaran dan polusi udara.” jelas Alfi.

Dijelaskan Alfi dengan menanam pohon merupakan salah satu cara menjaga keberlangsungan keberadaan alam, karena pohon berkontribusi ketersediaan air. Selain itu pohon dapat mengeluarkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia.

Kadis PUPR mengajak semua pihak agar pohon-pohon yang ditanam dapat terjaga dengan baik demi kelestarian alam.

“Hari ini kita menyatu dengan alam, semoga alam bersahabat dengan kita dan tetap terjaga kelestariannya. Ini untuk menjaga agar air sungai tetap mengalir dengan jernih. Peran semua pihak untuk menjaga daerah aliran sungai (DAS) dengan pohon yang kita tanam ini semoga dapat menjaga air bersih,” pungkasnya.(bs/adv )

DPMPD Siap Sukseskan FKP Regsosek Kaltim

SAMARINDA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut siap terlibat menyukseskan agenda nasional Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (FKP REGSOSEK) tahun 2023 di Provinsi Kaltim.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai mengatakan sesuai surat yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim data yang dibutuhkan terkait ketersediaan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

DPMPD  Kaltim mendukung ketersediaan data terkait pemberdayaan masyarakat perwujudan kebijakan satu data nasionalt erkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Data yang dibutuhkan sudah kita siapkan. Jika ada yang masih perlu dikoordinasikan kita siap fasilitasi ke bidang terkait yang menangani monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa,” katanya.

Sepertinya disampaikan Kepala BPS Kaltim masukan diharap bisa bangun intgrasi data yang bisa dibagi pakaikan jika sudah terintegrasi. Kemudian bisa digunakan lintas sektor tuk petakan misal keluarga mana butuh bantuan seperti apa, sehingga berbagai program bantuan dan pemberdayaan bisa tepat sasaran.

“Data Regsosek gambaran umum kondisi sosial masyarakat. Data mikro sebenarnya sudah tersedia tapi masih terpilah secara sektoral. Setelah ini diharap sudah terintegrasi menjadi satu basis data lengkap dan terpadu, sehingga bisa membuat program lebih efektif, tepat sasaran, dan mengena untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

FKP Regsosek akan dilaksanakan 2-21 Mei 2023 di 1.038 desa/kelurahan dengan jumlah FKP 2.344 dan diikuti sekitar 34.531 peserta. Rakor Persiapan FKP Regsosek  dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim M Syirajudin membacakan sambutan Sekprov Kaltim Sri Wahyuni.

Kegiatan dianggap penting untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi. “Kolaborasi sering diucapkan sulit pelaksanaan. Ini momen penting bangun itu. Ekosistemnya pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi dorong penurunan kemiskinan,” katanya.(arf)

« Previous Page — Next Page »