Soraya Ingatkan Pejabat Dukcapil Tidak Menumpuk Data Di Server Layanan Online

BALIKPAPAN – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengingatkan para pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten dan Kota se Kaltim tidak menumpuk data kependudukan di server layanan online.

“Kita boleh membuka layanan online, tapi jangan menumpuk data di server layanan online,” ujar Soraya pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa (21/3/2023).

Sebab, lanjut Soraya sangat rawan di scaning pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu mencari titik lemah keamanan cyber. Petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Untuk dapat menggunakan data perseorangan dimaksud, kepada lembaga pengguna dapat diberikan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Jadi kesimpulannya, bukan data kependudukan yang diberikan, melainkan hak akses data dalam memanfaatkan data kependudukan. Untuk mendapatkan hak akses, lembaga pengguna atau OPD dapat membuat Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan.

“Kita harus semakin bijak dan berhati-hati dalam memberikan atau memposting data pribadi kita ke media sosial karena berpotensi untuk disalahgunakan,” pintanya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi,  yang memberikan perlindungan maksimal sekaligus menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi data kependudukan dari ancaman keamanan.

Maka diperlukan tim IT yang kuat, sistem security harus first class, dalam hal pemanfaatan data kependudukan agar sesuai dengan koridor hukum karena data ini sangat sensitif, bisa masuk ke masalah privasi.

Permendagri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) merupakan bagian besar dari tata kelola adminduk yang terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sekarang sudah ada aturan baru terkait kerahasiaan data, cyber security system, manajemen informasi, bagaimana hubungan pusat dan daerah dalam tata kelola adminduk

Tujuan Permendagri SMKI untuk melindungi aset informasi dari ancaman keamanan cyber. Keamanan cyber memang menjadi fokus perhatian mengingat banyaknya pihak yang dengan segala cara berupaya melakukan scanning dan menjebol data center Dukcapil, sehingga dalam ketentuan ini menerapkan SNI International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 27001 (SNI ISO/IEC 27001).

Kegiatan diikuti 40 peserta dari Dinas Dukcapil kabupaten dan kota maupun perangkat daerah Kaltim. Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini, Kasubdit Keamanan Informasi. Direktorat FPD2K, Ditjen Dukcapil Muhammad Priyono. (dell)

Kaltim Raih Empat Penghargaan Baznas Award

JAKARTA – Kalimantan Timur meraih empat penghargaan Baznas Award yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta (21/3/2023).

Empat penghargaan tersebut yaitu kategori Kepala Daerah Pendukung Utama Pengelolaan Zakat. Penghargaan ini diterima Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mewakili Gubernur, Isran Noor. Penghargaan kedua yaitu kategori BAZNAS Provinsi dengan Implementasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) Terbaik. Penghargaan ini diterima langsung Ketua BAZNAS Kaltim, Achmad Nabhan.

Penghargaan ketiga, Kategori BAZNAS Pengguna SIMBA Ter-Responsif. Penghargaan ini juga diterimakan Ketua BAZNAS Kaltim. Sedangkan lenghargaan keempat, Kategori Operator SIMBA Teraktif BAZNAS Provinsi. Penerima Penghargaan Iklimah Dalhuda, Staf BAZNAS Provinsi.

Acara yang cukup meriah ini, selain dihadiri Wakil Presiden RI, Makruf Amin dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia ini dimaksudkan untuk mengapresiasi kinerja organisasi pengelola zakat dan stakeholder yang turut mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Indonesia.

Selain itu, BAZNAS Kota Samarinda juga menerima satu penghargaan, yaitu Kategori BAZNAS Kota Pengguna SIMBA Terbaik untuk Laporan Tahunan. Penghargaan diterima Ketua BAZNAS Kota Samarinda, Widyasmoro.

Wagub Kaltim, Hadi Muyadi ketika dikonfirmasi wartawan mengaku bersyukur dan bangga atas capaian tersebut. Karena itu,  Wagub berpesan agar raihan prestasi ini bisa memberikan motivasi dan semangat agar pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh lebih baik lagi dan lebih transparan di masa-masa yang akan datang.

Ketua BAZNAS Kaltim, Achmad Nabhan, ketika ditanyakan wartawan terkait prestasi yang diraih, menyatakan merasa  bersyukur, karena tahun 2023 ini mendapatkan 4 penghargaan dari BAZNAS RI.

“Penghargaan ini kita raih dengan kerja keras dan kerja cerdas untuk membenahi administrasi di berbagai bidang. Baik bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan,” katanya.

Nabhan berharap agar beberapa penghargaan yg diraih BAZNAS Kaltim akan lebih menambah kepercayaan muzaki dan muntik untuk menyalurkan zakat, infak dan sodaqoh (ZIS), kepada BAZNAS Provinsi Kaltim.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BAZNAS Kaltim, Jauhar Efendi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang  setinggi-tingginya kepada Pemerintah Prov. Kaltim yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada BAZNAS Kaltim.

Jauhar juga memberikan apresiasi kepada Ketua dan para Wakil Ketua BAZNAS Kaltim serta staf BAZNAS yang telah berjibaku mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kepercayaan para muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat.

“Moga prestasi ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang”, pungkas Jauhar.  (*)

Kadis DPMPD Kaltim Berharap Peserta Pelatihan Aktif Diskusikan Langkah Wujudkan Target IDM Sesuai RPJMD Kaltim

BALIKPAPAN — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi memberikan beberapa penekanan penting saat menutup Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, di Balikpapan, Selasa (21/3/2023).

“Saya berharap peserta aktif mendiskusikan terkait penyesuaian terhadap Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian target IDM sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023,” kata Anwar Sanusi.

Lainnya perlu pemahaman terkait regulasi tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kaitannya dengan pemutahiran data IDM ke dalam SDGs Desa.

Pembentukan relawan tingkat Desa tentang pemutahiran data IDM ke dalam SDGs Desa dan batasan pemutahiran data IDM ke dalam SDGs Desa.

Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta para Tenaga Pendamping Profesional Desa dalam proses pelaksanaan pemutahiran data IDM berbasis SDGs Desa.

Serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sendiri diharap dapat meningkatkan pemahaman para pelaku Pembangunan Desa di Provinsi Kalimantan Timur tentang arah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan status Indeks Desa Membangun dan memajukan serta memandirikan masyarakat Desa.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk melakukan pemutakhiran data IDM kedalam SDGs Desa.

Pelatihan sendiri diselenggarakan 19 – 21 Maret 2023. Kegiatan yang dihadiri pemangku kepentingan terkait bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim M Syirajudin. (arf/adv)

DPMPD Tingkatkan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia

BERAU — Persoalan stunting bukan hanya menjadi agenda nasional, tapi juga menjadi target yang harus disasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Berau salah satunya yang menjadi Kabupaten Prioritas penanganan Stunting.

“Melalui pelatihan KPM diharap mampu meningkatkan pendataan 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), Peningkatan cakupan balita hadir ke posyandu untuk melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita, Meningkatkan pencatatan dan pelaporan kasus balita stunting dalam aplikasi Elektronic Human Development Worker (EHDW),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi dalam sambutanya yang dibacakan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Rosalindawaty saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kabupaten Berau, di Ballroom Hotel Bumi Berau, Tanjung Redep, Selasa (21/3/2023).

Diharapkan, KPM setelah mengikuti kegiatan ini segera mengoperasionalkan Aplikasi eHDW, sehingga aplikasi ini segera dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh KPM dalam membantu Desa/Kampung dalam upaya penanganan stunting di Desa/Kampung.

Dijelaskan, aplikasi Human Development Worker (eHDW) merupakan aplikasi seluler berbasis android sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) dan pemantauan 5 paket layanan pencegahan stunting di desa/kampung.

“Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar anak dibawah rata-rata, dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk,” tandasnya.

Pelatihan bertujuan meningkatkan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk mengoprasionalkan Aplikasi Elektronic Human Development Worker (EHDW) pendataan dan pelaporan Penanganan Stunting di Desa/Kampung.

Penyelenggaraan dimulai 20 hingga 22 Maret dan diikuti sebanyak 80 KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang berasal dari Desa/Kampung se Kabupaten Berau dengan menghadirkan Narasumber dari unsur Dinas PMD Kabupaten Berau, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kaltim, Tenaga Ahli Kabupaten Berau.

Turut hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Kabupaten Berau dan OPD Teknis Kabupaten Berau.(arf)

Samsiyah Pasien Tidak Mampu di Long Ikis, Perlu Bantuan Pengobatan Lanjutan ke Balikpapan

LONG IKIS – Kondisi kesehatan Samsiyah (52) warga RT.04 Desa Bukit Seloka Kkecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sudah semakin membaik, walaupun masih harus rutin menjalani cuci darah seminggu dua kali.

Jamrun, penggerak sosial di Kecamatan Long Ikis menyampaikan kondisi kesehatan Samsiyah yang selama beberapa minggu ini dibantu oleh para relawan yang ada di Kecamatan Long Ikis agar dapat rutin cuci darah ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot sudah mulai bisa berjalan melangkahkan kakinya. Namun masih perlu uluran tangan para dermawan untuk membantu pengobatan lanjutan.

“Alhamdulillah perkembangan kesehatan ibu Samsiyah warga Desa Bukit Seloka sudah mulai membaik, Sejak laporan masuk ke RENTAN Kabupaten Paser, sampai saat ini kami dari organisasi terus lakukan monitoring atas kesehatan dan kendala dari keluarga bpk Rochmad,” jelas Jamrun, Selasa (21/03/2023).

Keluarga Rochmad memang perlu pendampingan relawan sosial dalam menjalani pengobatan istrinya. Dari sisi ekonomi memang dibawa rata-rata serta tidak adanya keluarga di Kaltim, maka dari itu Relawan RENTAN Paser memberi bantuan bagi keluarga Rochmad, untuk menambah semangat dan motifasi buat Samsiyah agar kembali pulih dari penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun.

Menurut Jamrun, relawan tidak mengenal lelah untuk terus membantu, dan tidak ketinggalan ikut menumbuhkan rasa kepedulian dari masyarakat luas terhadap sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Paser.

“Semoga dengan apa yang kami lakukan ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian di masyarakat di sekitar kami terhadap sesame,” harap Jamrun.

Pengurus DPC RENTAN Kabupaten Paser berharap ada pihak-pihak yang dapat membantu keluarga Rochmad untuk membantu meringankan beban keluarga Rochmad terutama soal biaya perlajanan jika nanti harus menjalani pengobatan lanjutan sang Istri ke RSUD. Kanudjoso Balikpapan.(mun)

« Previous Page — Next Page »