Belajar Dari Kesalahan Jika Ingin Maju Dalam Olahraga Bridge

Oleh : Bert Toar Polii

Bridge is game of error, itu sudah bukan rahasia lagi.

Karena itu pemenangnya bukan siapa yang melakukan kesalahan terakhir seperti di Catur,  tapi merupakan akumulasi dari berbagai blunder atau kesalahan yang dilakukan selama pertandingan.

M Bambang Hartono pembina Djarum Bridge Club menjadikan “Belajar Dari Kesalahan” sebagai salah satu pedoman di Djarum Bridge Club.

Oleh karena itu,  ketika usai suatu pertandingan maka permainan para pemain akan dibahas atau didiskusikan bersama  di klub tanpa ada keinginan untuk saling menyalahkan tapi untuk berbagai kesalahan agar tidak terulang kembali.

Pada seleknas tahun 2017 , penulis sempat menonton para pemain Girls U26 dan tertarik dengan satu papan, papan no 18 di session kedua.

Penawaran berjalan :

Barat     Utara     Timur    Selatan

1D                           1H                           Pass                       2C

Pass                       2NT                        Pass                       3NT.

//

Timur lead S9 dan di dummy terbuka S AK10x H Q9x D xxx C Jxx.

Sampai disini tidak terjadi apa di meja, semua pemain diam.

Apakah ada yang salah disini? Coba kalian pikirkan. Ini kasus pertama.

Declarer kemudian main S10, barat SJ dan declarer menang dengan SQ. Apakah ada kesalahan disini? Kasus kedua.

Kartu declarer adalah SQx H KJ10xx D Q10x dan CAQx.

Declarer kemudian main heart yang dibiarkan menang, lanjutkan heart dimenangkan timur dan beralih serang diamaond. Partnernya menang DAK lanjutkan diamond dan declarer hanya meraih 9 trik karena tidak berani potong CK. Apakah line of playnya benar? Kasus ketiga.

Kasus keempat apakah yang anda lead dari pegangan ini : S97xx H Axx D76 dan C xxx.

.Mari kita bahas berbagai hal yang terjadi di papan ini dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut.

Pertama adalah para pemain junior kita tidak diajarkan bermain bridge secara baik dan benar. Keempat pemain tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal di awal permainan yaitu tidak ada yang alert.

Pembukaan 1D Precision harus di alert demikian juga Drury 2C. Selanjutnya ketika lead dan kartu terbuka, seharusnya pemain yang lead bisa memanfaatkan situasi ini dengan memanggil Pemimpin Pertandingan. Dia bisa beralasan, jika saya tahu 2C itu artificial maka saya tidak akan lead S dan bla bla bla.

Kesalahan berikut, declarer tidak menanyakan arti lead 9 sehingga ia melakukan kesalahan dengan main S10. Kalau ia tahu lead 9 itu yg tertinggi maka ia akan main kecil karena bisa SJ, SJx atau SJxx akan jatuh.

Kesalahan berikut adalah pemahaman tentang lead, ia lead dari S97xx dan lead angka 9 bukan 7 jika menggunakan second best. Banyak pemain junior belum tahu tentang aturan lead, seperti 3&5th, Fourth best, Top of Nothing dan lain lain. Untuk sementara kita sampai disini dulu, nanti dilanjutkan.

Selanjutnya mari kita lihat “line of play” dari declarer. Setelah menang SQ ia bebaskan heart dimana dimenangkan oleh Barat pada trik ketiga dan serang diamond. Timur main DAK lanjutkan serang diamond dimana barat buang selembar club. Dengan entry HQ ia bisa potong club dan meraih 10 trik karena CK pasti di barat. Cara menghitungnya mudah, ia buka 1D dan baru ketahuan SJ, DAKJ sehingga untuk buka 1D pasti ada CK.

Dengan pegangan diatas memang lead D adalah salah satu pilihan rasional karena kita berharap partner pegang panjang di Diamond. Selanjutnya misalnya kita lead D7 maka apakah partner bisa memastkan itu doubleton sehingga ia bisa main kecil memberikan 1 trik lebih dulu kepada lawan. Tapi jika declarer pegang DQx dan partner lead dari 1087 D third best maka itu akan berakibat fatal.

Apa dasar berpikirnya untuk main kecil diamond lebih dahulu. pada trik pertama. Pertama dengan bid 2NT maka walaupun 1D preparing tapi harus menjanjikan stopper D. Kemungkinan mengugurkan kontrak hanyalah partner pegang HK ata A. Semoga bermanfaat.(*)

Kejati Kaltim Ikuti Kunjungan Kerja Jaksa Agung Secara Virtual

SAMARINDA – Wakil Kepala Kejati Kaltim – Dr. Harli Siregar, SH.Mhum beserta  para Asisten, para Koordinator dan Pejabat Eselon IV pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengikuti kunjungan kerja Jaksa Agung RI secara virtual di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Senin (13/3/2023).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas capaian kinerja Insan Adhyaksa Kejaksaan di Seluruh Indonesia.

“Capain Kinerja ini harus kita pertahankan dan juga harus kita jadikan pemicu dan semangat untuk mencapai kinerja lebih baik lagi kedepannya, sehingga kita dapat mempertahankan kepercayaan yang diberikan publik kepada kita,” ucap Burhanuddin melalui siaran pers Toni Yuswanto, SH. MH – Kasi Penerangan Hukum Kajati Kaltim.

Pencapaian ini tergambar dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis bulan Januari lalu, dimana di bidang penegakan hukum, Kejaksaan mendapatkan skor 77,2% (tujuh puluh tujuh koma dua persen), sedangkan untuk pemberantasan korupsi, skor yang diraih oleh Kejaksaan mencapai 74,2 (tujuh puluh empat koma dua persen).

“Pencapaian ini mengungguli lembaga penegak hukum lain dan menempatkan Kejaksaan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat,” kata Jaksa Agung secara Vicon.

Sementara itu, survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 1 Maret 2023, kembali menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dalam penegakan hukum dengan skor 72% (tujuh puluh dua persen).

Kepercayaan publik yang telah diberikan itu, lanjut Burhanuddin agar tidak disia-siakan dan dapat terus dijaga, serta jadikan hal tersebut sebagai pemicu dan pemacu semangat untuk bekerja lebih profesional dengan tetap menjaga integritas.

“Supaya kepercayaan yang telah kita terima dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara, karena perlu disadari bahwa meraih prestasi itu sulit, namun mempertahankan prestasi akan jauh lebih sulit,” terang Jaksa Agung.

Burhanuddin berpesan selalu mencermati Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh Insan Adhyaksa dimana pun berada agar selalu menerapkan pola hidup sederhana. Hiduplah sesuai kemampuan dan hentikan gaya hidup bermewah mewahan serta memamerkan kekuasaan.

“Saya tidak segan akan menindak tegas bagi Insan Adhyaksa yang melakukan hal tercela tersebut”, tegas Jaksa Agung .

Selain itu, ia mengingatkan kepada seluruh Insan Adhyaksa agar berhati hati dan bijak dalam penggunaan media sosial. Pedomani Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana.

Kegiatan Kunjungan Kerja Jaksa Agung Republik Indonesia secara Virtual dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Jaksa Agung Republik Indonesia menyapa seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia.

Saat sesi tanya jawab, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal yang pertama menyampaikan Kondisi Politik di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang terbilang masih kondusif, dimana di tiap-tiap Kejaksaan Negeri telah dibentuk Posko Pemilu.

Selanjutnya Wakajati menyampaikan dalam menyukseskan pembangunan di IKN Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada bidang Datun telah melakukan pendampingan-pendampingan proyek strategis penunjang IKN serta berperan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara guna memberikan saran atau pun masukan dalam mengambil langkah tepat guna mengendalikan Inflasi di daerah.(*)

Kunjungi Kejati Kaltim, PLN Paparkan Pengamanan Pembangunan Strategis

SAMARINDA – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Harli Siregar, SH.MHum didampingi I Ketut Kasna Dedi, SH.MH – Asisten Intelijen, Koordinator dan para Kasi pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menerima kunjungan management PLN (Persero) yang diwakili Hasmar Tarigan SRM Operasi Konstruksi I, Basuki Rahman – SPM PPK PLN UIP beserta jajaran di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Senin (13/3/2023).

Hasmar Tarigan memaparkan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis Infrastruktur Ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur meliputi wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan bertugas membangun Infastruktur Ketenagalistrikan.

Dikatakan, sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PLN, pemerintah mengeluarkan Perpres 3 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Perpres 109 Tahun 2000 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memasukan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan masuk kedalam proyek Strategis Nasional. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara meliputi  Pembangkit listrik, jaringan SUTT 15 kV dan Gardu Induk 150 kV.

“Adapun tantangan dalam pembebasan lahan dan ROW antara lain, pemilik lahan yang tidak diketahui, sengeketa kepemilikan lahan, pemilik lahan menolak penilaian KJPP, jalur SUTT melewati IUP/PKP2B perusahaan tambang, jalur SUTT melewati HGU perkebunan, lahan BMN (Barang milik negara) dan lahan berada di Kawasan hutan dan digarap oleh masyarakat,” ungkap  Hasmar Tarigan.

Sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur – Dr. Harli Siregar, SH.MHum dalam closing statement menyampaikan  agar permohonan PLN ini segera ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

“Apabila permohonan ini disetujui oleh pimpinan, karena kompleksitas permasalahan yang ada dilapangan dalam pekerjaan Infrastruktur Ketenaga listrikan dan percepatan penanganannya agar dalam pelaksanakaannya dibentuk Tim PPS yang dikoordinatori oleh Bidang Intelijen dan melibatkan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara serta rekan-rekan dari daerah,” saran Harli Siregar.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur akan selalu mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung IKN.(*)

 

Diskominfo PPU Ikuti Rakorda se Kaltim

PASER – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Budi Santoso, AP beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian se-Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Paser selama dua hari, 13 hingga 14 Maret 2023.

Kegiatan Rakorda pada tahun ini juga telah mengusung tema “Sinergitas Transformasi Digital Untuk Mendukung Implementasi E-Goverment”.

“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan sinergitas dan penyelarasan pelaksanaan program Diskominfo Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se-Kaltim,” ujar Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli saat membuka Rakor di Ballroom Kriyad Hotel Sadurengas, Senin (13/3/2023).

Dikatakan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, Lanjutnya, tentu akan berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi data, sistem dan transaksi elektronik di seluruh dunia begitu pula di Indonesia.

“Namun dari perkembangan teknologi tersebut, kita juga tidak bisa mengingkari atas munculnya hal hal baru yang bersifat negatif. Utamanya upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membobol sistem Informasi milik organisasi maupun individu,” jelasnya

Ia juga menjelasnya, untuk mendukung implementasi SPBE berjalan dengan efektif dan efesien, maka perlu didukung dengan sarana serta sistem informasi yang memadai dan aman yang sesuai dengan standar. Tentunya provinsi Kaltim telah menyikapi hal tersebut dengan melakukan langkah dan upaya menjaga sistem keamanan informasi daerah.

“Untuk mewujudkannya maka diperlukannya kecakapan dan integritas yang baik. Karena secanggih apapun teknologi, jika tidak di imbangi dengan kecakapan dan integritas maka hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal menambahkan Rakorda yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi. Terutama untuk penyempurnaan rancangan penyusunan rencana kerja maupun rencana strategis lingkup Diskominfo se-Provinsi Kaltim.

Pelaksanan Rakorda ini diharapkan mampu menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran. Sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Termasuk di antaranya, dalam hal percepatan transformasi digital.

“Jadi kita harapkan, Diskominfo kabupaten/kota bisa bergerak cepat menuju transformasi digital. Kita belum digital, baru menuju. Makanya ada kata transformasi,” ungkapnya

Menurut Faisal, Diskominfo Kabupaten Paser sebagai tuan tentu sudah memiliki kemajuan yang cukup siginifikan. Terkait penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika. Kabupaten/kota lain, kata dia harus mampu mengejar prestasi yang sama.

Bahkan, tambahnya, Saat ini Kaltim berhasil menorehkan sederet prestasi membanggakan di kancah nasional. Mulai dari bidang keterbukaan informasi publik, literasi digital dan kemerdekaan pers.

“Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim masuk 10 besar nasional, monev badan publik kita kategorinya informatif, Indeks Literasi Digital, ranking tiga nasional dua tahun berturut-turut. Dan Indeks Kemerdekaan pers kita, juara satu terbaik nasional tahun 2022 kemarin. Prestasi itu harus dipertahankan dengan cara meningkatkan kualitas kinerja Diskominfo kabupaten/kota,” pungkasnya. (diskominfo PPU/adv)

Hamdam Tegaskan Hentikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menegaskan alih fungsi lahan atau varietas padi rawa menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan pelanggaran hukum yang tidak boleh lagi dilakukan  petani di Kabupaten PPU, khususnya di Kecamatan Babulu.

“Saya ingatkan alih fungsi lahan ini jangan lagi dilakukan. Karena nanti itu ada implikasi hukumnya, kalau sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nya. Pemerintah akan melakukan langkah tegas terkait alih fungsi lahan ini,” kata Hamdam di sela-sela kegiatan panen raya padi varietas ngaos mawar di Desa Rawa Mulya, kecamatan Babulu, kabupaten PPU, Senin, (13/3/2023).

Dikatakan Hamdam, jika petani menanam kelapa sawit atau komunitas lainnya di lahan persawahan maka otomatis lahan persawahan yang ada akan semakin berkurang dan sempit.

Menurutnya jika dihitung-hitung dengan hasil 6 ton per hektar, jika dua kali saja panen dalam setahun, maka hasilnya pun akan jauh lebih besar dari penghasilan kelapa sawit dalam luasan lahan yang sama. Jika alasan petani untuk melakukan alih fungsi adalah persoalan air, pada kenyataannya dapat disaksikan lahan persawahan milik salah satu warga yang ada di kecamatan Babulu ini mampu menghasilkan panen dengan kualitas yang sangat baik dengan kisaran 6 ton/hektare.

“Saya simpulkan jika masih ada alasan melakukan alih fungsi karena sulitnya air, itu tidak masuk akal bagi saya. Jangan-jangan petaninya memang yang malas,” kata Hamdam.

Selain itu dengan adanya perkebunan kelapa sawit di tengah persawahan lanjut dia akan berdampak buruk bagi petani sawah lainnya yang ada di kawasan itu. Karena perkebunan sawit akan menjadi sarang hama tikus yang dapat merusak perkebunan padi petani.

“Saya minta hentikan alih fungsi komoditas pertanian ini. Mari kita terus memelihara potensi sawah yang sudah kita punya ini. Karena saya di luar sana selalu membanggakan bahwa PPU surplus beras, PPU siap menjadi penyuplai beras di IKN tapi kalau nyatanya banyak lahan sawah kita alih fungsi kan lucu jadinya,” kata Hamdam.

Hamdam dalam kesempatan ini juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh petani yang ada di kecamatan Babulu yang tetap konsisten mengelola lahan padi rawa hingga saat ini.

Dirinya berharap petani juga dapat selalu mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan langsung oleh para Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan Babulu salah satunya adalah dengan melakukan tanam padi menggunakan sistem tanam pindah bukan dengan cara tabela atau tabur benih langsung.

“Sistem tanam benih pindah ini sudah jelas sangat menguntungkan dibanding dengan sistem tabela, jadi kenapa kita harus melakukan dengan sistem yang kurang menguntungkan dengan berbagai macam alasan. Saya hari ini bangga dapat menyaksikan langsung padi milik petani di kecamatan Babulu yang begitu baik sekali semoga ini dapat terus kita pertahankan sehingga PPU benar-benar mampu menjadi penyuplai beras bagi kebutuhan masyarakat di daerah maupun kebutuhan IKN nantinya,” ucapnya.

Dikatakan Hamdam,  terkait persoalan-persoalan pertanian yang dihadapi oleh para petani khususnya di kecamatan Babulu, pemerintah daerah Kabupaten PPU terus berupaya melakukan langkah-langkah yang terbaik demi kemajuan pertanian yang ada.

“Pastilah kami akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk pertanian kita. Namun memang semuanya harus membutuhkan proses,” tutupnya. (HumasPPU/DiskominfoPPU)

« Previous Page — Next Page »