Pimpinan DPRD Batu Soroti Capaian PAD Pemkot Batu Tahun 2022

BATU – Pimpinan DPRD Kota Batu menyoroti PAD( Pendapatan Asli Daerah )  Kota Batu tahun 2022 yang mengalami progres di angka 106,9 persen, seperti disampaikan Pj Walikota Batu dalam laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (29/03/2023).

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan keterangan PJ Walikota yang menyangkut PAD Batu, perlu didalami lagi. Karena antara data dan fakta, ada ketidaksesuaian.

“Dari penyampaian awal, ternyata kalau datanya nggak sama dengan faktanya,” ungkap Asmadi, seusai sidang paripurna dengan didampingi Wakil Ketua 1, Nurochman dan Wakil Ketua 2, Heli Suyanto, Rabu (29/03/2023).

Menurut Asmadi pihaknya akan melakukan evaluasi lagi, dan menanyakan apa parameter yang dipakai menjadi ukuran keberhasilan.  dari parameter itulah yang menjadi pembanding. Sehingga, nanti dibahas juga terkait pajak apakah sudah mencapai 100 persen dari targetnya.

“Kalau tadi yang disampaikan Pj bahwa PAD sudah mencapai 106 persen, dan padahal kenyataannya yamg sering disampaikan itu belum sampai sebesar itu, maka dari itu data ini perlu kita kritisi,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menjelaskan data dari eksekutif ini nanti akan disandingkan dengan data DPRD. Karena, data eksekutif menunjukkan progres yang luar biasa. Capaian PAD nya saja 100 persen lebih.

“Secara mekanisme, tim Banggar yang akan memberikan datanya. Saya akan konfirmasi target capaian anggaran di forum pembahasan. Apa jawabannya kok capaiannya luar biasa,” terangnya.

Wakil Ketua1 DPRD Kota Batu, Nurochman, menyebutkan kalau capaian yang disampaikan 106,9 persen. Artinya, PAD tahun 2022 yang didapat Rp 200 miliar lebih. Padahal, targetnya Rp 250 miliar.

“Kok eksekutif berani mengklaim 106,9 persen pencapaiannya. Ini menarik bagi  DPRD untuk mengkonfirmasinya, dan membahasnya ” jelas politisi PKB ini.(bs)

Operasi Pekat Semeru 2023, Polres Batu Ungkap 14 Kasus Pidana

BATU –  Polres Batu berhasil mengungkap 14 kasus pidana dan mengamankan 19 tersangka dalam menggelar Operasi Pekat Semeru 2023.

“Selama 12 hari pelaksanaan Operasi Pekat, Polres Batu telah berhasil mengungkap sebanyak 14 kasus dan 19 orang tersangka yang berhasil diamankan, dengan rincian sebagai berikut, kasus perjudian berhasil diungkap sebanyak 2 kasus, Prostitusi 1 kasus, Narkoba 1 kasus, Petasan 1 kasus, Handak/Bondet 1 kasus dan 8 kasus Miras,” terang Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin saat melaksanakan press release  di Loby Mapolres Batu, Kamis (30/3/2023).

Disebutkan, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sejumlah uang senilai Rp 600 ribu, 1.280 botol miras dari berbagai merek, 3 jerigen minuman keras illegal beralkohol, 1 bom peledak (bondet), 20 kilogram alumunium powder MESH 325, 2 kantong plastik sentrotium nitrate, 2 kantong plastik bubuk serbuk booster klengkeng, 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening berat kotor sekira 3,02 gram, dan delapan unit handphone.

“Kami sudah mengamankan tersangka dan sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka serta barang bukti disita,  selanjutnya diberkas akan dikirim Ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu ,” papar Oskar.

Operasi Pekat Semeru dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk cipta kondisi situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang dan pada saat pelaksanaan ibadah di Bulan Ramadhan 1444 H dengan sasaran memberantas penyakit masyarakat seperti premanisme, perjudian, narkoba/miras, handak dan senjata tajam.(bs)

Wali Kota Samarinda Sampaikan LKPJ TA 2022

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda  Andi Harun, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2022 (LKPJ TA-2022) dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/3/2023).

Wali Kota Samarinda melaporkan, realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Target pendapatan sebesar 3,022 triliun rupiah menjadi 3,671 triliun rupiah dan belanja daerah yang dialokasikan sebesar 3,338 triliun rupiah menjadi 2,987 triliun rupiah.

Selanjutnya, Andi Harun memaparkan tentang penyederhanaan birokrasi dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah, dimana sebelumnya berjumlah 47 menjadi 40 perangkat daerah. Penyederhanaan birokrasi ini, berdampak kepada efisiensi APBD serta meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kota Samarinda yang menjadi lebih optimal dan responsif dalam bekerja melayani rakyat.

Wali Kota juga melaporkan keberhasilan menekan inflasi tahun 2022 di Kota Samarinda dengan nilai 5,22 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka inflasi nasional senilai 5,51 persen. Angka kemiskinan tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 4,85 persen. Demikian pula dengan penurunan angka pengangguran ditahun 2022, menjadi 6,78 pesen dibandingkan tahun 2021 senilai 8,16 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda pada tahun 2022 sebesar 81,43 persen atau mengalami peningkatan jika dindingkan tahun 2021. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 6,58 persen.

Dijelaskan Andi Harun, keberhasilan berbagai program unggulan, seperti Probebaya yang sudah dilaksanakan oleh hampir  2000 RT se-Kota Samarinda. Program Social Security Number (SSN), Program Smart City Plus, Program Doctor On Call untuk kondisi darurat lansia  dan balita, Program bantuan peralatan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun, Program badan usaha milik Rukun Tetangga (RT), Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTA)/taman rekreasi dan satu kelurahan satu playground serta Program pencipptaan 10.000 wira usaha baru.

Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meraih penghargaan APBD Award untuk kategori realisasi pendapatan belanja tertinggi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dia juga menyampaikan keberhasilan Wali Kota dan Pemkot Samarinda menjadi nominasi pertama tingkat nasianal untuk Kabupaten/Kota tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui  prograam Probebaya, Kota Samarinda berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat miskin (Program JKN-KIS) dengan mencapai 99,8 persen dan mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Presiden Rapublik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden. (*/adv)

Pj Wali Kota Perintahkan Atasi Lokasi Bencana Bumiaji Kota Batu

BATU – Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menegaskan kejadian bencana longsor di 4 titik lokasi dan 1 bencana  titik banjir bandang  di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, segera mendapat perhatian dan diatasi. Hal itu disampaikan PJ,  usai menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ) di ruang DPRD Kota Batu, Rabu ( 29/3/2023).

Aries menjelaskan agar bencana ini tidak melebar kemana- mana, maka   proses penanggulangannya, pada  titik terdampak bencana tidak boleh ditunda. Karena, sangat beresiko tinggi terhadap pemukiman masyarakat

“Saya minta, agar bisa segera dirampungkan dalam satu hingga dua hari ini di lima titik yang terdampak bencana longsor itu secepatnya ditanggulangi,”  kata Aries.

Aries berharap agar sejumlah pihak secara bersama-sama saling berkoordinasi. Apakah itu dari BPBD, maupun semua pihak terkait untuk turun langsung mengerjakan penanggulangan longsor-longsor.

“Saya minta percepatan penanganan secara cepat. Apa langkah-langkah, sehingga nanti akses masyarakat dan dampaknya tidak meluas,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan Vivaborneo.com Senin (27/03/2023) kemarin, setidaknya di wilayah Kecamatan Bumiaji, terjadi bencana longsor di 4 titik dan satu titik banjir diantaranya di Desa Punten, Bumiaji, serta Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji. (bs)

DPRD Kota Batu Buat Ranperda Inisiatif Pengelolaan Pasar

BATU – DPRD Kota Batu menggunakan hak inisiatifnya bergerak cepat dalam melindungi keberadaan Pasar Induk Among Tani dengan rencana membuat peraturan daerah ( Ranperda ) tentang Pasar.

Ketua DPRD Koat Batu Asmadi didampingi Wakil ketua satu Nurochman dan Wakil ketua dua Hely Suyanto menyebutkan Ranperda inisiatif merupakan perwujudan hak dan kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam proses penyusunan kebijakan daerah khususnya pembentukan Peraturan Daerah.

“ Ide awalnya karena kami mengalami kesulitan berkomunikasi dengan bagian hukum dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, padahal waktu peresmian relatif cepat, maka kami menggunakan hak inisiatif membuat ranperda ini. Toh untuk kita semua “ tandas Asmadi usai rapat paripuna , Rabu ( 29/3/2023 ).

Hely Suyanto menambahkan perda inisiatif tentang pengelolaan pasar ini dimaksimalkan dengan dengan memanfaatkan beberapa konsultan yang dikontrak, terkait masalah ekonomi, retribusinya dan sebagainya.

“ Untuk memaksimalkan ranperda inisiatif ini. Kami mengundang danmengontrak beberapa konsultan dalam membahas Ranperda ini, sehingga hasilnya bisa maksimal “ tambah Helly.

Sementara Nurochman mengungkapkan ranperda nantinya berlaku secara umum, mengikat dan berumur panjang . Diharapkan dapat memperkuat peran Pasar Induk Among Tani di dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi Masyarakat.

“ Dalam melengkapi materi Ranperda kami siap menerima berbagai masukan dari eksekutif seperti bagian hukum, bagian ekonomi dan konsultan dalam upaya mengembangkan peran dan usaha Pasar induk ke depan.yang lebih profesional, ditargetkan sebelum Pasar diresmikan Ranperda tentang pasar sudah di sahkan “ tandas Nurochman

Pimpinan DPRD berharap pasar induk Among Tani, pengelolaannya secara profesional tidak seperti UPTP waktu dulu sebelum renovasi. Pimpinan dewan mengusulkan pengelolaanya bisa berbentuk Perusahaan Umum Daerah ( Perumda ) atau Badan Layanan Umum ( BLU ).

“ Sayang pasar terbesar se Indononesia  dan semegah ini, dikelolah dalam bentuk UPT jelas tidak tepat, disamping anggaran kecil juga kurang profesional. Yang tepat bisa berbentuk Perumda atau BLU, sehingga target pendapatan dalam mendukung PAD bisa maksimal “ lanjut Asmadi yang diamini dua wakilnya.

Pasar Induk Among Tani meupakan  proyek strategis nasional yaitu Pasar Tradisional terbesar di Indonesia dibangun di atas lahan seluas 39.548 m2 dengan total luas bangunan 35.077 m2 dan dengan anggaran Rp152,721 miliar.

Pasar Induk Kota Batu dibangun 3 lantai yaitu lantai 1 area basah seluas 14.990,62 meterpersegi, lantai 2 area kering seluas 14.143,63 meterpersegi dan lantai 3 food court dan kantor seluas 6.032,86 meterpersegi, Jumlah kios di Pasar Induk Kota Batu ada 1.733 unit dan total los 1.033 unit. (bs)

« Previous Page — Next Page »