Sangatta Jadi Sasaran Pencari Kerja

SANGATTA – Kota Sangatta yang merupakan ibukota kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar. Daerah ini menjadi salah satu daerah untuk mencari kerja bagi pendatang.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim H Hasbullah Yusuf, ketika melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2022, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan di aula kantor Desa Sangatta Utara, Kamis (25/5/2023).

“Sangatta adalah miniatur Indonesia. Mau suku apa saja, ada di Sangatta ini dan semuanya ada. Semua juga cari sesuap nasi,” ucap Hasbullah.

Pada kesempatan tersebut Hasbullah Yusuf mengatakan sosperda ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan, khususnya bagi pekerja dan pencari pekerja agar tidak terjadi konflik dengan perusahaan.

Acara tersebut dihadiri beberapa anggota DPRD Kutim seperti Hasbullah Yusuf, David Rante, Muhammad Amin, Ramadhani, Basti Sangga Langi, Anjas, Yusuf T Silambi. Turut hadir Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrssi (Disnakertrans) Kutim, Pitter Buyang unsur Muspika Sangatta Utara, beberapa organisasi buruh serta lainnya.

Sedangkan, Pitter Buyang mengutarakan yang terjadi sampai kini di beberapa perusahaan adalah terkait tranparansi dan proses rekrutmen. Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah itu melalui proses Disnakertrans atau tidak.

“Ini sudah bukan barang rahasia umum lagi, sehingga memunculkan pertanyaan bahwa banyak anak-anak kita yang tidak terakomodir,” katanya.

Kemudian, kata dia, di dalam peraturan daerah (Perda) sudah tertulis bahwa perusahaan harus melaporkan ke Disnakertrans dan itu sudah berjalan beberapa perusahaan.

Tapi, lanjut dia, masih ada beberapa perusahaan belum melakukan perekrutan secara transfaran. Sebab Disnakertrans belum mampu mengidentifikasi semuanya. (adv)

Arfan : Sosper untuk Pahamkan Masyarakat Terkiat Produk Hukum

RANTAU PULUNG – Para wail rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Kecamatan Rantau Pulung, Kamis (25/5/2023). Sejumlah anggota dewan hadir, sekaligus bersilaturahim dengan masyarakat setempat.

Sejumlah anggota DPRD Kutim yang ikut hadir kegiatan sosper itu antara lain, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dr Novel Tyty Paembonan, Hj Fitriyani, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Hj Hasna dan Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, sekaligus memimpin kegiatan tersebut.

Sedangkan dari unsur pemerintah, hadir juga seperti Camat Rantau Pulung Tritianingsih, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Piter Buyang, tokoh agama dan masyarakat serta undangan lainya.

Pada kesempatan itu, Arfan menjelaskan, pihaknya sengaja melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Kegiatan itu dipusatkan di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Rantau Pulung.

Salah satu tujuan pelaksanaan sosialiasi peraturan daerah (Sosper) ini, untuk menyebarluaskan Perda yang disepakati antara legislatif bersama Pemerintah Daerah. Sosper itu juga  bertujuan untuk mewujudkan pemahaman bagi masyarakat terkait produk hukum yang ada. Dengan harapan, masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban, terkait masalah ketenagakerjaan.

Pada kesempatan itu, para wakil rakyat memberikan penjelasan terkiat produk hukum yang telah disahkan tersebut. Puluhan masyarakat yang hadir, tampak antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan sejumlah anggota dewan yang turut serta dalam Sosper tersebut.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD juga melaksanakan sosper di Kecamatan Kaliorang pada Rabu (24/5/2025). Kegiatan itu dipimpin Ketua Komisi C Adi Sutianto.

Kali ini, masyarakat di  Kecamatan Rantau Pulung menjadi sasaran sejumlah anggota DPRD untuk memberikan informasi sekaligus ajang diskusi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun tahun 2020, tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan. (adv)

Reses Wakil Ketua DPRD Kutim di Teluk Pandan, Warga Sampaikan Usulan Infrastruktur

TELUK PANDAN – Reses Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan merupakan ajang silaturahmi konstituen di daerah pemilihan serta menterap aspirasi warga,

“Aspirasi dari masyarakat akan dijadikan pokok pikiran dan disampaikan kepada pemerintah daerah, untuk diperjuangkan dan direalisasikan di lapangan,” kata Arfan di hadapan Kades Teluk Pandan Andi Herman Fadli, unsur muspika, warga Teluk Pandan dan undangan lainnya, Selasa (23/5/2023).

Arfan beryukur kegiatan reses berjalan lancar dab ia akan berjuang untutk merealiasikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dewan.

Selama melakukan reses di Desa Teluk Pandan, pihaknya banyak menerima usulan masyarakat, terkait pembangunan infrastruktur. Karena banyak usulan, pihaknya akan berusaha memperjuangkan dna berkoordinasi dengan dinas terkait, agar usulan itu bisa direalisasikan melalui dinas teknis.

Dalam gelaran reses tersebut, terdapat beberapa usulan yang dominan, seperti bantuan peralatan pertanian dan semenisasi jalan poros desa. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.

“Dalam kunjungan itu, rata-rata masyarakat minta bantuan di bidang pertanian, seperti bantuan pupuk, dan juga alat pertanian atau perkebunan untuk memudahkan mereka bertani dan meningkat produktivitas,” ungkap politisi Nasdem tersebut.

Menurutnya usulan itu, adalah hal yang memang dibutuhkan petani karena memang rata-rata masyarakat di Desa Teluk Pandan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. (adv)

Reses di Desa Sekerat, Arfan Janji Usulan Masyarakat Segera Terealisasi

BENGALON – Wakil Ketua 2 DPRD Kutim H Arfan mengatakan usulan-usulan disampaikan masyarakat, tidak lama lagi terealisasi. Janji  tersebut dikatakan Arfan ketika mlakukan reses di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Selasa (23/5/2023).

Usulan yang segera terwujud  tesebut antara lain jaringan seluler. Sebab, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo (Diskominfo), untuk membangun infrastruktur tersebut.

“Anggaran itu bisa mencukupi. Jadi masyarakat tak perlu susah-susah mencari jaringan seluler hingga ke pinggir pantai atau ke puncak bukit,” ungkap Afan.

Sedangkan untuk dusun mampang juga harus merdeka air dan merdeka listrik. Jadi sudah pula dianggarkan untuk bisa menikmati listrik. Dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga air.

“Jadi semua anggaran itu hanya untuk bangun komunikasi, RT, dan usulan kepala desa. Untuk reses kali ini boleh lebih dari anggaran tersebut,” imbuhnya.

Arfan menegaskan kehadiran dirinya di desa Sekerat ini bukan hanya sekedar bersilaturahmi, namun niat untuk membangun dan memajukan desa ini.

“Jadi dalam kegiatan reses kali ini, bisa menjadi amal ibadah kita bersama untuk membangun Desa Sekerat,” terangnya.

Menurutnya, semua usulan yang diajukan dalam anggaran APBD murni tahun 2023 ini, akan segera teraliasi. Diperkirakan  dalam satu dan dua bulan, kegiatan segera terlaksana.

“Kemarin ada delapan usulan. Allhamdulilah keluar semua untuk desa Sekerat. Anggarannya kurang lebih Rp 7.400.000.000 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah). Anggaran ini sudah disahkan dan sudah ada, jadi tinggal pelaksanaan saja,” kata Arfan.

Di hadapan Kades Sekerat Sunan Dhika,  ibu-ibu TP-PKK, para RT, tokoh adat, tokoh agama, Karang Taruna dan warga desa,  Arfan menjelaskan penyebab tertundanya usulan itu dikerjakan. Salah satu alasannya karena ada perubahan nomenklatur jadi tertunda atau terlambat. Padahal sebenarnya bulan 4 triwulan pertama sudah bisa terlaksana.

“Jadi diperkirakan akhir Mei ini atau Juni sudah terlaksana kegiatannya,” ucapnya. (adv)

Diskominfo Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi GCIO

JAKARTA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Inxindo Bandung menggelar pelatihan dan sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) 23-25 Mei 2023 di Hotel Mercure Jakarta Selatan, diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Inxindo Bandung.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni saat membuka acara berpesan, literasi digital tidak hanya mengharuskan kita mahir menggunakan tetapi harus ada etikanya, semua perangkat daerah punya social media, facebook, youtube, Instagram, hingga twitter tetapi jangan sampai kekinian ini kita abai dalam beretika bersocial media.

“Perangkat daerah pasti punya tim kerja, yang diketuai kepala dinas masing-masing, fungsi cek dan ricek saat melakukan penyebaran informasi juga penting, sehingga informasi yang disampaikan valid,” jelas Sri Wahyuni.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal saat penutupan pelatihan dan sertifikasi GCIO mengatakan ada 2 hal yang menjadi alasan digelarnya pelatihan digital Leadership 2023. Yang pertama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Kaltim. Kedua memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai digital leadership.

“Ini penting karena bagi kami, penguatan SDM tidak hanya di level bawah, tapi juga level pimpinan. Dia juga harus punya strategi dan konsep mengenai digital leadership. Dan terakhir menumbuhkan mindset digital leadership di kepala pimpinan,” ucapnya.

Tak hanya menggelar pelatihan dan ujian, Diskominfo Kaltim mengajak para kepala dinas Kominfo se-Kaltim melakukan kunjungan ke Jakarta Smart City (JSC) dan Icon+. JSC terus menghadirkan inovasi dan program pengembangan ekosistem kota cerdas, salah satunya melalui transformasi digital dengan memanfaatkan data.

Alasan lainnya kunjungan ke JSC adalah Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pemetaan awal domain SPBE saat ini sesuai standart yang ditetapkan pemerintah pusat.

Mengenai Icon+, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan ini adalah bagian dari rangkai GCIO dimana para peserta bisa melihat Back Office PLN Icon Plus, agar tahu hulu dan hilir dimana proses pelayanan jaringan. “Terima kasih kepada PLN Icon Plus menerima rombongan peserta GCIO Kaltim, semoga bisa memberikan insight baru kepada kami dan semoga bermanfaat ke depannya” ujar Faisal menutup sambutannya.

Pada hari pertama pelatihan, hadir sebagai narasumber Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggoro atau sering dipanggil Ibenk, beliau membahas tentang pentingnya training GCIO bagi Kepala perangkat daerah yang menjembatani informasi layanan berbasis digital dengan pimpinan daerah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di pemerintahan daerah.(mun)

« Previous Page — Next Page »