Kaltim Tuan Rumah Rakornas Kearsipan 2024

BANYUWANGI – Kalimantan Timur ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan tahun 2024 mendatang.  Keputusan tersebut diumumkan pada pelaksanaan Rakornas Kearsipan 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (23/5/2023).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, Muhammad Syafranuddin mengatakan Kaltim akan mulai bersiap menjadi tuan rumah yang akan dikunjungi oleh seluruh peserta yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia.

Syafranuddin mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya Benua Etam menjadi tuan rumah pelaksanaan dan agenda tersebut dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kaltim yang di waktu bersamaan turut bersiap menyambut Ibu Kota Negara (IKN).

“Mari mewujudkan Kaltim berdaulat bersama-sama. Manfaatkan kepercayaan ini dengan baik sebagai langkah awal kemajuan kearsipan dan masyarakat Kaltim,” pungkas pejabat berlatar belakang jurnalis ini.(adv-dpk kaltim)

Guru-guru Purnakarya Smada Antusias Sambut Reuni Akbar SMAN 2

SAMARINDA – Puluhan guru SMA Negeri 2 Samarinda yang bergabung di WA Grup (WAG) Purnakarya Smada menyambut antusias reuni akbar sekolah itu yang digelar hari Minggu (28/5) di Plenary Convention Hall, Samarinda.

Sejak undangan dikirim ke masing-masing guru itu, percakapan di WAG yang diisi pensiunan guru SMAN 2 itu heboh dengan rencana menghadiri reuni 40 tahun itu. Bahkan ada percakapan tentang dresscode  mereka yang akan hadir.

“Insya Allah saya dan teman-teman menghadiri reuni itu,” cetus Gondo Suhardiman, salah satu guru senior di sekolah itu.

Gondo Suhardiman yang mengajar sejak sekolah itu dibuka tahun ’80 an mewakili para guru purnakarya Smada menyampaikan terima kasih kepada IKA Smada yang telah mengundang menghadiri acara itu.

“Terima kasih sudah mengundang kami. Kami merasa terharu, ternyata masih diingat para alumni,” cetus mantan guru Smada lainnya Adam Puhululawa.

Reuni akbar ini menurut Adam Puhululawa bukan sekadar reuni alumni siswa SMAN 2 saja, tapi juga reuni para guru yang sebagian besar sudah purnakarya.

“Reuni itu  juga reuni kami yang sudah tahunan tidak bertemu. Bahagia dan haru bisa bertemu dengan para alumni siswa dan guru,” ucap lanjut Gondo Suhardiman yang pernah menjadi kepala sekolah SMAN 2.

Guru lainnya Imansyah Kadrie turut menyampaikan rasa terima kasihnya telah diundang ke acara itu.

“Reuni ini membuka kenangan indah, terutama saat kami mengajar para alumni yang kini banyak menjadi orang-orang berhasil di bidang masing-masing,” ungkapnya.

Kebanggaan yang utama dari pendidik, menurut Imansyah Kadrie adalah melihat murid-murid berhasil dalam karier dan kehidupan. Dia menyebut contoh para alumni yang melaksanakan reuni ini adalah para alumni sudah sukses dalam karier masing-masing. Sebut saja misalnya Ketua Umum IKA Smada Hadi Mulyadi yang kini menjadi Wagub Kaltim.

“Semua orang tahu beliau itu alumni SMAN 2. Ini menjadi kebanggaan kita,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan YT Alrianto yang sangat seang mendapatkan undangan menghadiri reuni akbar ini. Ia sebenarnya sudah lama mengetahui agenda reuni akbar. Namun ia ragu panitia akan mengundang, karena hingga seminggu menjelang hari H belum ada kabar undanga bagi guru-guru.

“Acara ini bukan hanya reuni alumni para siswa saja, kami para guru juga bisa reuni dan berkumpul bersama,” kata Alrianto, (*)

Komisi Nasional Disabilitas RI Berharap Kaltim Segera Sahkan Pergub Hak Penyandang Disabilitas

SAMARINDA – Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) sebagai lembaga independen yang  bertanggung jawab untuk memantau hak disabilitas, turut serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayahnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (pemkab Kukar) telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2016 yang memberikan gambaran besar keseriusan dalam penuhi hak para penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah.

Wakil Ketua KND RI, Deka Kurniawan mengatakan meski di Kukar sudah ada Perda, namun perlu dibarengi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mencantumkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD).

“Dalam RADPD baru bisa tergambar implementasi sesungguhnya, anggaran yang ditetapkan, program yang akan dijalankan dan sejauh mana jangkauannya terhadap penyandang disabilitas,” ucap Deka Kurniawan saat kegiatan Expobilitas Kukar, Senin (22/05/2023).

Dikatakan, memperhatikan tiga indikator yaitu indikator struktur dengan melihat bentuk komitmen regulasi daerah, indikator proses dalam pelaksanaan program dan indikator hasil berdasarkan feedback dari penyandang disabilitas.

Deka Kurniawan menilai pemerintah sejauh ini sudah banyak melakukan upaya, dengan bukti nyata adanya ASEAN Paragames dan peserta dari berbagai daerah dapat mencetak prestasi.

Dirinya juga mengingatkan jika masyarakat saat ini masi belum melihat penyandang disabilitas berada dalam posisi sejahtera, ini menjadi tugas bersama untuk bisa merubah dan mengikis stigma negatif penyandang disabilitas di masyarakat dan memperlihatkan bahwa mereka mampu berprestasi.

Sebelumnya,  Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Anni Juwairiyah memberikan tanggapan pada upaya pemerintah kepada penyandang disabilitas di Kaltim

“PPDI menilai niat pemerintah sudah cukup bagus, terlihat dari pemerintah provinsi sudah secara eksplisit menyebutkan meningkatnya kualitas penyandang disabilitas,” ungkap Ketua PPDI saat Diskusi Publik, Senin (01/05/2023)lalu.

“Mudah mudahan segera turun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rencana aksi daerah khususnya mengolah data hingga membingkai profil disabilitas,” harap Anni Juwairiyah.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengukapkan Komisi IV DPRD Kaltim terus mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih konsen dalam memberikan ruang gerak kepada penyandang disabilitas agar mereka memilik ruang gerak seluas luasnya menempuh pendidikan dimana saja.

“Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan sumber daya manusia (Pengajar) pada pendidikan khusus (Sekolah Inklusi). Perda memang sudah ada dan saat ini  dan Pergub sedang kita dorong untuk segera disahkan,” jelas Puji usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (22/05/2023). (ajeng)

Pj Wali Kota Batu Paparkan Progress Kinerja Triwulan I di Kementrian Dalam Negeri

BATU – Penjabat Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya selama tiga bulan pertama di Kementerian Dalam Negeri RI. Aries Agung Paewei memaparkan kinerjanya dihadapan Tim Panelis yang dipimpin oleh Inspektur Khusus Itjen Kemendagri RI Teguh Narutomo, di Ruang Rapat Utama Lantai 8 Kantor Inspektorat Jendral Kemendagri, Selasa,0 (23/5/2023)

Aries menjelaskan ada tiga aspek yang dilakukannya dalam memimpin Kota Batu yaitu, aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Ada 5 fokus utama prioritas yang dilakukan dalam 3 bulan kepemimpinannya sesuai program prioritas nasional dan juga kondisi wilayah.

Pertama, pengendalian inflasi daerah, kedua, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, ketiga fasilitasi persiapan Pemilu dan Pilkada Kota Batu Tahun 2024, keempat, pengendalian Covid 19 dan kelima, penguatan inisiatif, kolaborasi dan inovasi dalam rangka perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi kinerja birokrasi.

Ia menjelaskan, dari berbagai program tersebut, sudah mulai tampak hasil yang dirasakan, antara lain stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang dan usai lebaran, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Triwulan I, penurunan angka kasus Covid 19 dan keberhasilan vaksinasi.

Termasuk menjaga stabilitas keamanan dan situasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Kota Batu yang telah memasuki tahapan pendaftaran calon legislatif dan penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Sementara itu, terkait dengan pencapaian Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi, Aries berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan membentuk tim reaksi cepat penanganan jalan berlubang, penanggulangan bencana, satu instansi satu inovasi yang di tahun hanya 30 inovasi meningkat tajam di tahun 2023 menjadi 130 inovasi.

“Kami menyampaikan terimakasih atas peran serta masyarakat dan Forkopimda untuk bersama berkolaborasi membantu pemerintah bersama membangun Kota Batu dimasa kepemimpinan saya. Semoga ini terus bisa ditingkatkan,” kata Aries usai kegiatan.

Pemaparan dan laporan pertanggungjawaban, sesuai agenda Kemendagri RI, selain dilakukan oleh Pj Wali Kota Batu, juga bersamaan dengan Pj Bupati Hulu Sungai Utara dan Pj Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan kinerja ini merupakan kewajiban yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6344 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

Dalam Diktum Ketiga menyatakan bahwa Pj Wali Kota Batu berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban akan dilakukan setiap bulan selama satu tahun masa tugasnya memimpin di Kota Batu.

Aries dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herawan Susetyo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, M Chori, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, M Forkan, Kepala Dinas Kesehatan, dr Kartika dan Kepala Bagian Pemerintahan, Arief Purwanto. (BS/adv)

Joni : Disducapil Paham Apa yang Diperlukan Masyarakat

RANTAU PULUNG – Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) patut diacungi jempol karena sangat luar biasa. Sebab, mampu memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat di Kutim, khususnya di Kecamatan Rantau Pulung.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPRD Kutim H Joni, ketika melihat pelayanan jemput bola yang dilakukan jajaran Disdukcapil Kutim, Selasa (23/5/2023). Saat itu, Disdukcapil melakukan perekaman KTP Eletronik dan administrasi kependudukan lainnya, seperti surat nikah.

“Disdukcapil sangat paham apa yang dibutuhkan masyarakat Ranpul. Kegiatan pelayanan ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Ranpul dan semuanya berjalan lancar,” kata lelaki asal Rantau Pulung ini.

Dia berharap, ke depan yang belum punya surat nikah dan KTP bisa segera mengurusnya ke Disdukcapil atau ke pihak kecamatan karena petugas capil sudah ada di tiap kecamatan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meinta kepada Disdukcapil bisa terus gencar melakukan layanan jempul bola ini di tiap kecamatan. Tujuannya, agar masyarakat di Kutim bisa tertib adminduk. Mengingat kondisi infrastruktur jalan ke ibukota Kutim sangat susah.

“Dengan adanya anggaran yang besar, kita siap mengawal untuk Disdukcapil. Dengan harapan bisa memfasilitasi masyarakat dalam hal pelayanan adminduk yang sangat diperlukan warga,”  ujarnya.

Ketika dilaksanakan layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan Rantau Pulung, ujar Joni, warga sangat antusiasi. Sebab, hal-hal seperti itu (KTP dan surat) nikah snagat diperlukan masyarakat.

Dikatakan, layanan jempul bola yang dilaksanaan Disdukcapil ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih warga yang memerlukan urusan administrasi kependudukan, sangat terbantu sekali. Terutama terkait perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik.

Joni sangat mendukung sekali pelayanan jemput bola perekaman KTP untuk remaja usai 16 tahun. Bahkan layanan lain, seperti  administrasi nikah masal warga muslim dan non muslim di Rantau Pulung ini juga dilaksanakan.

“Kalau tidak dilakukan jemput bola, bisa terbengkalai administrasi kependudukan warga di sini,” kata Joni. (adv)

« Previous Page — Next Page »