FKUB Klaten dan Jateng Ingin Belajar Ke Kaltim dan Lihat IKN

KLATEN – Meskipun tidak melihat langsung namun Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah mengaku sangat terkesan dengan penjelasan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan Ketua FKUB Kaltim. H Asmuni Alie tentang harmonisasi  kehidupan umat  beragama di Kaltim.

“Karena itu saya dan teman-teman FKUB Jateng bisakah diundang ke Kaltim?” pinta Ketua FKUB Jateng KH Taslim Syahlan dengan nada bercanda di sela kunjungan kerja FKUB Kaltim ke provinsi tersebut, Rabu dan Kamis (22/6/2023).

Minat kunjungan ke Kaltim tersebut ujar Taslim, pihaknya  sekaligus juga  ingin melihat tentang  pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kontan saja hal itu disambut antusias Asmuni Alie namun belum bisa menjanjikan karena masih perlu dirundingkan lebih lanjut.

“Baik saja itu, ” kata Asmuni sembari  tersenyum ketika tiba di Vihara Watu Gong Semarang.

Selama dua hari kunker FKUB Kaltim yang disertai Wagub Hadi Mulyadi ditandai pula dengan kunjungan ke Gereja Blenduk peninggalan Belanda dan Candi Prambanan yang berlokasi di perbatasan DI Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Jateng.

Jika di hari pertama FKUB Kaltim diterima Gubernur Ganjar Pranowo, Kamis tadi diterima Wakil  Bupati Klaten Yoga Hardaya beserta jajaran FKUB setempat. Di kesempatan itu Wagub Hadi Mulyadi juga memaparkan tentang kehidupan umat beragama di Kaltim.

“Kaltim terpilih sebagai lokasi perpindahan ibu kota negara pertimbangannya antara lain karena Kaltim aman kondusif meskipun beragam agama, etnis, adat istiadat dan kebudayaannya,” kata Wagub yang juga mengatakan bahwa hal itu juga pernah diutarakannya dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo jauh hari sebelum penetapan IKN di Kaltim.

Namun demikian lanjut Wagub, Kaltim sebenarnya juga ingin tahu tentang pengelolaan umat beragama di Kabupaten Klaten yang berpenduduk  3,1 juta jiwa itu. atau hampir menyamai penduduk Kaltim lebih dari 3,7 juta jiwa.

Wagub mendapat informasi kalau di Klaten sudah terbentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) hingga ke tingkat desa. Hal ini dibenarkan Wabub Klaten Yoga Hardaya. Sehubungan dengan itu menurut Wagub Hadi, Kaltim ingin mencontoh hal itu dan menjadikan Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang sebagai proyek percontohan.

Sementara itu Wabup Yoga juga menganggap Kaltim punya banyak keunggulan sehingga perlu meniru Kaltim.

“Kita juga perlu saling berbagi, karena menata kerukunan umat beragama itu perlu kiat dan banyak pengalaman untuk kebaikan bangsa,” katanya yang juga mengaku sangat ingin berkunjung ke Kaltim. (sam)

PAN Lakukan PAW Anggota DPRD Kutai Barat

SENDAWAR – Dua Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dari Partai Amanat Nasional (PAN) perode 2019-2024, Arkadius Elly dan Rita Asmara digantikan Seviana F dan Henri melalui Pengganti Antar Waktu (PAW). Keduanya mengundurkan diri dari PAN dan beralih ke partai politik lain.

PAW terhadap dua Anggota DPRD Kubar itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa II Masa Sidang II Tahun 2023 DPRD Kutai Barat, dalam acara Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kutai Barat Sisa Masa Keanggotaan 2019-2024 di ruang sidang utama Gedung DPRD, Sendawar, Kamis (22/6/2023) pagi.

Pengambilan sumpah dipimpin Ketua DPRD Kubar, Ridwai SH disaksikan Sekdakab Kubar DR Ayonius, Wakil Ketua I DPRD Kubar H Ahmad Syaiful, para Anggota DPRD dan unsur Forkopimda Kubar.

Sekretaris DPRD Kubar, Rinatang membacakan Surat Keputusan Gubernur Kaltim terkait PAW dua anggota DPRD Kubar dalam sisa masa jabatan tersebut. Dia menyebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur H.Isran Noor, yaitu tentang pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat.

Ketua DPRD Ridwai menuturkan, PAW dua anggota DPRD Kubar itu sudah sesuai aturan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arkadius Elly dan Rita Asmara atas jasa didalam membantu mendukung kebijakan dan program untuk kemajuan dalam bermitra dengan Pemerintah.

“Selamat bergabung saudari Seviana F dan saudara Henri, selamat bekerja semoga bisa mengemban amanat rakyat,” kata Ridwai.

Sementara itu, Bupati Kubar, FX Yapan dalam sambutan yang dibacakan Sekdakab Kubar DR Ayonius menjelaskan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

 

“Namun, masa jabatan lima tahun tersebut tidak dapat terlaksana sampai selesai karena adanya satu halangan sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 99, yaitu anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan,” ujarnya.

Oleh karena hal tersebut, demi kelancaran pelaksanaan lembaga legislatif DPRD di Kabupaten Kutai Barat dalam pengisian kekosongan keanggotaan DPRD tersebut, maka sesuai dengan pasal 109, anggota DPRD yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya, dalam peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

“Kita sepakat perjuangan kita bersama masih panjang, terutama dalam mewujudkan Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,” tutur Ayonius, membacakan sambutan Bupati.

FX Yapan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Arkadius Elly dan Rita Asmara telah mengabdi selama ini untuk kemajuan Kutai Barat.

“Semoga segala bentuk aspirasi yang telah diperjuangkan dan direalisasikan dapat sungguh bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Ayonius.

Bupati berharap, melalui agenda ini dapat juga menjadi momentum untuk menyegarkan kembali ingatan akan tugas utama Anggota DPRD.

“Sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, sebab kursi dewan yang diduduki oleh para Anggota DPRD beralaskan suara dan kepercayaan rakyat, semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu DPC PAN Kubar memperoleh 3 kursi di DPRD Kutai Barat. Kemudian PAN bergabung dengan Partai Gerindra yang memiliki 2 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 kursi. Sehingga fraksi gabungan itu bernama Fraksi AGS (Amanat Gerakan Sejahtera). (arf/adv)

Brimob Polda Jatim Periksa TKP Ledakan Di Dadaprejo Batu

BATU – Tim Penjinak Bom (Jibom) &  Laboratorium Forensik (Labfor)  Brimob polda Jatim melakukan pemeriksaan di gudang yang diduga sebagai pabrik petasan  di Jalan Mawar RT.01 RW.04 Dusun Karangmloko Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Batu, Kamis (22/6/2023).

Peristiwa ledakan diawali Kebakaran diduga akibat racikan bahan baku petasan dan kembang api Rabu (21/6/2023).  Satu orang mengalami luka bakar dalam peristiwa ledakan petasan Waluyo Tirto Nugroho (28).

Korban meripakan warga Jalan Taman Sengkaling ini mengalami luka bakar 80-90 persen itu diduga akibat dari bahan kimia yang sedang diracik korban sendiri untuk membuat mercon.

Kapolres Batu, AKBP Oskar Syamsuddin ketika memberikan keterangan pers menerangkan, dari pengumpulan barang bukti didapat beberapa temuan antara lain ada 3 kardus barang serupa kembang api ukuran panjang 1 meter dan 70 cm. Barang lain yang ditemukan adalah alat campur, alat bor, timbangan dan serbuk-serbuk diduga bahan pembuatan kembang api.

“Sementara untuk ini akan didalami tim Labfor terkait zat apa mengandung apa, masih dalam proses, sementara saat ini dari temuan yang didapat ini tempat dibuat untuk pembuatan kembang api home industry,” jelas Kapolres menyimpulkan.

Oskar menyebutkan, titik awal ledakan terjadi akibat adanya bahan-bahan membuat petasan. Diduga, saat proses pengolahan itu terjadi hal yang tidak sesuai atau keliru secara kimiawi. Akhirnya terjadilah ledakan yang mengejutkan warga sekitar dan tubuh korban mengalami luka-luka.

“Untuk bahan-bahan ini didapat dari mana masih kita dalami, karena luka bakarnya hampir sampai 80-90 persen. Kita belum bisa menarik informasi dari Korban,” ujarnya.

Oskar menuturkan, Waluyo sengaja mengontrak rumah milik Suatmaji untuk kebutuhan usaha. Ia baru beraktifitas di kontrakan milik pengusaha keramik itu sejak 5 april 2023 lalu. Saat memeriksa lokasi, polisi juga menemukan alat untuk pemintal benang.

“Bahan yang kita temukan cukup banyak terutama bahan pembuatan kembang api, berbagai macam serbuk kimia,” pungkas salah seorang petugas dari Labfor menambah keterangan Kapolres Batu.

Sementara itu Kapolsek Junrejo AKP Anton menjelaskan, selama ini korban Waluyo Tirto Nugroho, orangnya  relatif tertutup jarang komunikasi dengan warga sekitar lokasi. Sehingga tidak dikenal warga sekitar demikian pula dengan aktivitas sehariannya. (bs)

DPRD Batu Soroti PAD Pariwisata Tidak Capai Target

BATU – Juru bicara fraksi gabungan  DPRD Batu Khamim Tohari mengungkapkan Sektor pariwisata belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan,  meskipun Kota Batu dijadikan pilot project oleh Provinsi Jawa Timur, maka Regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang ada perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan capaian target PAD.

Sorotan dewan ini disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD  yang dipimpin ketua DPRD Asmadi dengan agenda  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu TA 2021, berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Batu, Kamis (22/6/2023).

Khamim Tohari memaparkan rendahnya pelaksanaan kegiatan dalam APBD Kota Batu Tahun 2022, menyebabkan peningkatan SILPA.

” Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang akurat. Perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebab utama dan mencari solusi guna meningkatkan serapan anggaran dan mengendalikan SiLPA dalam batas yang wajar,” ungkap Khamim.

Disebutkan  hasil audit dari BPK-RI menyoroti perlunya peningkatan sistem updating dalam pendapatan daerah. Diperlukan tindakan yang lebih baik dalam menertibkan, menyusun, memutakhirkan, dan mengusulkan penetapan regulasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pengecekan fisik lapangan, monitoring, dan penertiban juga perlu diperhatikan guna pemutakhiran data dan penetapan besaran pajak yang seharusnya.

Juru bicara fraksi DPRD juga meminta penjelasan terkait kendala yang menghambat penyelesaian piutang pajak daerah. Data riil terkait potensi pajak daerah dan progres penyelesaian piutang perlu disampaikan oleh Pemerintah Kota Batu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

“Gagalnya lelang dan kegiatan yang tidak bisa diselesaikan menjadi tambahan SILPA merupakan permasalahan serius. Perlu dicari solusi yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran untuk masing-masing SKPD, agar anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Kehadiran kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat tidak boleh terhambat, dan perlu ditemukan sistem yang mendukung agar SiLPA dapat diminimalisir,” tambah Khamim.

Tak kalah pentingnya masalah aset daerah yang menjadi sorotan dari hasil audit BPK-RI perlu mendapatkan penyelesaian. Inventarisasi aset daerah harus dilakukan secara komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu fraksi-fraksi di DPRD Kota Batu mengharapkan agar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, angka-angka yang direalisasikan memiliki keterkaitan dengan capaian skala prioritas pembangunan.

“Keterangan yang lebih jelas diperlukan untuk mengetahui apakah APBD Kota Batu tahun 2022 telah sesuai dengan tema, aspirasi, dan tujuan yang ingin dicapai, atau hanya berfokus pada aspek teknis akuntansi semata, ” tandasnya.

Dikatakan, target pendapatan retribusi daerah tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang menyebabkannya. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pengelolaan retribusi daerah harus segera diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Ketergantungan keuangan Kota Batu terhadap pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Upaya diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan agar Kota Batu dapat lebih mandiri secara finansial.

Pemeriksaan interim yang lebih sering perlu dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja. Hal ini penting guna memastikan bahwa keuangan dan kinerja Kota Batu berada dalam kondisi yang baik, serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau koreksi jika diperlukan.

Selain itu, dukungan dan pelatihan yang memadai perlu diberikan kepada UMKM di Kota Batu. Dengan demikian, UMKM dapat diperkuat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi dan perbaikan manajemen serta strategi operasional BUMD harus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung perekonomian daerah.

“Rasio belanja aparatur dan belanja publik yang belum ideal perlu mendapat perhatian. Undang-undang belanja wajib dipatuhi dengan baik agar alokasi anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan ” tekannya.

Khamin menyebutkan, fraksi-fraksi DPRD Kota Batu menyetujui dan menyampaikan selamat bekerja kepada Badan Anggaran DPRD untuk bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, guna membahas dengan cermat dan sungguh-sungguh Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2022.

Khamim berharap penyampaian pandangan fraksi-fraksi ini mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi dalam penyusunan program dan hasil dari pembahasan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Forkopimda, instansi vertikal, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Buang Supeno/adv)

Risiko Bencana Bisa Dikurangi Dengan Mitigasi TTX

SAMARINDA –  Risiko bencana bisa dikurangi dengan penerapan model mitigasi bencana komunikasi, salah satunya melalui Table Top Exercise (TTX).

“Harus ada pemetaan. Jadi bisa diketahui,  yang mana potensi rawan kebakaran, mana lahan gambut, mana yang tidak,” kata Sekda Kaltim Sri Wahyuni usai menerima Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/6/2023).

Mitigasi ini harus berada dalam komando top manajer  di masing-masing pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Kemudian dari pemetaan itu, juga bisa diketahui sumber daya apa saja yang dimiliki, berapa unit untuk antisipasi pemadaman dan sebagainya.

“Nanti akan ada pemetaan, setelahnya akan ada gelar kesiapsiagaan. Jadi kalau ada kebakaran hutan, sudah siap, peralatan atau unit pemadamnya ada disediakan di titik/posnya ada. Penanganannya akan seperti ini, potensinya akan seperti ini. Misal lahan gambut berarti penanganannya dan peralatannya akan bagaimana, posnya ada dimana. Begitu seterusnya,” jelasnya.

Hadir dalam audiensi ini Kabid Kedaruratan, Logistik BPBD Kaltim Rudi Syafriadi dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sugeng Priyanto. (sam)

 

« Previous Page — Next Page »