Joni dan OPD Teknis Tinjau Lokasi Pembuatan Drainase di Teluk Pandan

SANGATTA – Setelah menerima usulan masyarakat terkait perbaikan drainase di desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan melalui asprasi pokok-pokok pikiran di DPRD, Ketua DPRD Kutim H Joni mengajak kepada dinas teknis untuk meninjau langsung ke lapangan. Apaah usulan itu pantas untuk diperjuangkan dan direalisaskan nantinya.

“Begitu menerima usulan dari masyarakat, saya langung mengajak dina steknis yang nantinya mengerjakan secara teknis. Kami hanya memperjuangkan melalui pokok pikiran di lembaga legislatif. Sedangkan pengerjaan berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” ujar Joni, Jumat (21/7/2023).

Kunjungannya ke lapangan bersama dina steknis  tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memahami secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi masalah genangan air dan banjir yang seringkali melanda wilayah RT 07, Desa Danau Redan. Rencana pembuatan drainase dianggap sebagai langkah konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.

“Saya bersama dinas terkait, turun ke lapangan untuk melihat langsung rencana pembuatan drainase di RT 07, Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan,” ujarnya.

Sebelumnya Joni juga pernah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendukung dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Terutama terkait infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Rencana pembangunan drainase di RT 07, Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan ini direncanakan akan segera diajukan ke dalam program pembangunan daerah dalam waktu dekat. Diharapkan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan banjir dan genangan air di wilayah tersebut dapat diminimalisir bahkan diatasi sepenuhnya.

“Semoga dengan akan dibuatnya drainase ini air tidak meluber kemana-mana. Sesuai dengan permintaan masyarakat,” tutupnya. (adv)

Proyeksi APBD Kutim Tahun 2024 Rp 8,1 Triliun

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan yang mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Kutim, terkiat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang mencapai Rp 8,1 triliun.

“Capaian tersebut berhasil tembus hingga kurang lebih Rp 8 triliun. Ini menunjukkan komitmen dan kinerja yang luar biasa dalam mengelola keuangan daerah,” ucap Agusriansyah.

Ia mengacungi jempol dan bangga terhadap kinerja pemerintah saat ini sehingga bisa proyeksinya mencapai Rp 8,1 trilyun di 2024. Sedangkan kenaikan APBD Kutim dimulai pada tahun ini sebesar Rp 5,9 triliun. Hal itu juga dipengaruhi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang telah melakukan kerja keras sehingga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat.

“Capaian APBD sebesar Rp 8 triliun merupakan tonggak sejarah bagi Kutai Timur lantaran jumlah anggaran yang signifikan ini juga mencerminkan upaya maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

“Di dalam perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini merupakan prestasi yang luar biasa,” imbuhnya.

Agusriansyah Ridwan juga berharap bahwa capaian APBD tersebut akan digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor kunci lainnya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Harus diarahkan pada prioritas program pembangunan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur. Selain itu pula tentunya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi darat laut dan udara sebagai upaya menciptakan peningkatan lapangan kerja,” pungkasnya. (adv)

DPK Kaltim Gelar Rapat Koordinasi Pengembangan Centre of Excellence

SAMARINDA– Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim menggelar Koordinasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Centre Of Excellent) Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, di Aula DPK Kabupaten Kukar, pada Kamis (20/7/2023).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono serta 60 peserta dari perwakilan DPK kota dan kabupaten se-Kaltim.

Pertemuan menghasilkan penandatanganan kerjasama antara lima provinsi di Pulau Borneo dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan warisan budaya melalui naskah kuno di Kalimantan. Sejak 2012 Kaltim terpilih menjadi tuan rumah Centre of Excellence oleh Perpusnas RI.

Syafranuddin menyambut baik pelaksanaan pertemuan koordinasi kembali dihelat guna menyatukan satu visi mengenai penyelamatan sejarah melalui naskah kuno.

“Pertemuan ini sebagai upaya mempertahankan fondasi bangsa. Tanpa adanya komitmen dalam merawat dan melakukan pencarian kembali terhadap naskah-naskah kuno yang masih tersebar, suatu saat bangsa ini hanya tinggal kenangan,” ucapnya.

Syafranuddin menuturkan, naskah kuno saat ini menjadi sumber literatur dan informasi primer bangsa. Manuskrip disebutnya memuat nilai historis untuk masyarakat.

“Di Belanda pun ada naskah kuno dari Kalimantan yang tersimpan di sana. Insyaallah, beberapa bulan ke depan akan bertandang ke sana untuk menyelamatkan langsung naskah yang tertinggal di sana,” lanjutnya.

Pertemuan yang sempat vakum tidak terlaksana akibat pandemi, kembali digelar sebagai penarikan komitmen dan evaluasi terhadap pemeliharaan naskah kuno di penjuru Bumi Borneo kepada masing-masing provinsi yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Sementara itu, Kabid Deposit, Pengolahan Bahan Pustaka, dan Preservasi DPK Kalteng, Drs. Rody, M.Si berharap koordinasi diiringi dengan tindak lanjut antar provinsi untuk pengembangan kebudayaan Kalimantan.

“Peradaban Kalimantan ini sudah sangat lama dan budaya yang tertinggal sangatlah banyak. Kita dukung sinergitas antar provinsi di Kalimantan ini untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno di Borneo,” ungkapnya dilansir dari laman DPK Kaltim.(At/adv)

Askab PSSI Kubar Akan Bentuk Kompetisi U-18  

SENDAWAR – Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Kutai Barat Teddy Rakhmat mengatakan akan fokus dalam turnamen sepakbola pada usia 13, 15, dan 17 tahun.  Namun menurutnya Askab PSSI Kubar akan membentuk kompetisi usia 18 tahun.

Dijelaskan, karena outputnya  jelas. Usia 13 piala Soeratin akan naik ke Piala Soeratin U-15. Kemudian U-15 ke U-17.

“Sedangkan U-17 ke U- 18 outputnya bisa untuk atlet porprov, liga 3 dan juga bisa untuk Soeratin,” kata Teddy pada Kongres Biasa Askab PSSI Kutai Barat di Gedung PKK, Kelurahan/Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Teddy, Kongres Biasa ini merupakan rapat kerja yang diwajibkan kepada setiap Askab PSSI kabupaten/kota untuk melaksanakannya.  Kongres Biasa ini sebagai dasar hukum PSSI dalam menjalankan kompetisi sepakbola di daerah. Menurutnya, dalam kongres biasa akan menerima bakal calon-calon klub sepakbola yang akan menjadi bakal calon anggota PSSI.

“Total jumlah klub yang sudah mendaftar ada 49 klub,” ujarnya.

Klub tersebut tidak serta merta menjadi anggota PSSI.  Nantinya akan ditetapkan dalam kongres biasa sebagai bakal calon. Para klub bakal calon wajib mengikuti 2 kali kompetisi. Jika  tidak mengikuti, akan dipertimbangkan dalam kongres berikutnya, digugurkan atau diberhentikan, atau diberi sanksi.

“Setelah klub bakal calon mengikuti 2 kali kompetisi, baru bisa sah menjadi anggota PSSI dan mempunyai hak suara pada saat kongres luar biasa,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kubar, Gamas Laden saat membuka Kongres Biasa mengharapkan akan ada program-program sepakbola melalui PSSI Kubar. Terutama pembinaan pesepakbola usia dini. Juga sertifikasi pelatih, sertifikasi wasit, dan tentunya memperbanyak kompetisi sepakbola lokal atau kedaerahan di kecamatan dan kampung secara bergilir.

Dia menginginkan para camat membuat kompetisi bergilir. Hal itu untuk menjaring bibit-bibit unggul pesepakbola usia dini.  Dengan kompetisi dapat memperbanyak jam terbang serta mental pesepakbola untuk melatih pengalaman bertanding.

Menurutnya, sepakbola bisa dijadikan industri olahraga. Dia mengutip Ketua Umum PSSI, Erick Tohir sepakbola bisa dikomersilkan.

“Bagaimana nantinya pengurus Askab PSSI Kubar meramu sepakbola berdampak bagi ekonomi masyarakat Kubar. Misalnya, sering mengadakan kompetisi, maka UMKM akan merapat,” tegasnya.

Gamas Laden menambahkan, Pemkab Kutai Barat melalui Dispora saat ini hanya mampu untuk mendukung sarana prasarana bagi PSSI Kubar. Contohnya, ada sejumlah kampung mengajukan untuk membuat lapangan.

“Dispora mensupport, contohnya di Kampung Sumber Sari. Juga di Melak tahun ini tahap finishing termasuk menanam rumput dan pagar keliling lapangan. Selain itu kita berharap CSR dari perusahaan se-Kubar dapat memberikan dukungan untuk pembinaan pesepakbola di PSSI,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asprov PSSI Kaltim Syafruddin Duntu didampingi Sekretaris Umum Asprov PSSI Kaltim  Supono menjelaskan, kongres biasa yang dilaksanakan oleh Askab PSSI Kubar merupakan agenda rutin. Karena PSSI merupakan operator dalam liga sepakbola di Indonesia.

“Semua program dalam kongres biasa harus diikuti oleh anggota Askab PSSI. Harapan kami panggung ini ada. Artinya aturan-aturan yang ada di PSSI harus dikuti oleh anggota Askab PSSI,” jelas Syafruddin Duntu kepada wartawan.

Sementara Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kubar, Tobias F Kainama mengatakan, kemajuan bisa dicapai oleh dunia sepakbola di Kubar dengan cara sering mengadakan kompetisi.

“Serta pembinaan yang dilakukan Askab PSSI. Kubar dikenal sebagai gudang pemain sepakbola di Kaltim. Sehingga dengan kongres biasa ini Askab PSSI Kubar dapat membenahi semua. Mulai dari klub, hingga sering diadakan kompetisi,” katanya. (arf)

IPPRISIA Siap Bersinergi, Maksimalkan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

SAMARINDA – Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (IPPRISIA) Kaltim tak ketinggalan dalam Focus Group Discusion (FGD) Efektivitas Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian Bappenas RI bertempat di ruang pertemuan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (18/7/2023).

“Banyak hal yang dibahas. Poinnya bagaimana sinergi dilakukan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kaltim agar lebih maksimal,” sebut Ketua IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum, kepada media ini.

Marliana mengaku tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan ini karena ada tugas lain yang juga tidak bisa diwakilkan. Karena itu, dari IPPRISIA diutus Violeta, SE selaku Koordinator Bidang Organisasi yang juga kepala UPTD PPA Kota Samarinda. Hadir pula dari IPPRISIA, Nuraidah SE dari Bidang Ekonomi dan Usaha.

Pertemuan FGD ini membahas tentang efektivitas layanan pengaduan khusus perempuan dan anak korban kekerasan, dan sejauh mana peran UPTD PPA dalam memberikan layanan penanganan kasus yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan LSM.

“IPPRISIA Kaltim menegaskan siap mendukung dan mendampingi kegiatan serta program dari Kementrian PPPA, sesuai bidang kerja yang ada di IPPRISIA Kaltim,” sebut Marliana.

Di Bidang Ekonomi Usaha dan Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA siap memberikan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha bagi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan untuk kegiatan kewirausahaan.

“IPPRISIA Kaltim membina UMKM perempuan. Sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Ini akan dikembangkan dengan membina anak-anak atau remaja putus sekolah untuk diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar bisa membuka  usaha sendiri atau bisa layak kerja,” sebutnya.

Sementara Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA memberikan pembinaan usaha berdampak sosial dan lingkungan bagi perempuan. Ini dilakukan melalui kampung binaan yang sudah berjalan selama 3 tahun.

“Kami juga memberikan edukasi dalam hal kesehatan Ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat yaitu Kampung Anak Sejahtera Trisari,” tambahnya.

Sementara di Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA Kaltim membantu revolusi mental dalam sistem sosial. Ini untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter dengan mewujudkan lingkungan yang Kondusif. Hal itu dilakukan melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, melalui kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan pendampingan di sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

“IPPRISIA juga melakukan perjanjian kerja sama tentang sinergi program pembinaan di rumah tahanan bagi warga binaan perempuan atau anak di Rutan Sempaja Kelas II A Sempaja Samarinda,” sambungnya.

Ada pula perjanjian kerja sama tentang sinergi program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Perjanjian kerja sama juga dilakukan untuk sinergi advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pelaku, anak korban, dan anak saksi tindak pidana dengan Dinas DP2PA Kota Samarinda.

“Itu semua bentuk kegiatan yang sudah kami laksanakan sebagai mitra dari DKP3A, DP2PA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kaltim. Prinsipnya kami siap menjadi mitra organisasi dengan melakukan bentuk kerja sama dengan pihak terkait seperti yang sudah dan akan kami laksanakan,” pungkasnya.

Diketahui, FGD tersebut dihadiri berbagai instansi dan organisasi serta lembaga swadaya masyarakat seperti Polda Kaltim, Polresta Kota Samarinda, Dinsos Provinsi Kaltim, DKP3A Kaltim, Diknas Provinsi, UPTD PPA Provinsi, DP2PA Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, TKSK Samarinda, PSM Samarinda, PATBM Samarinda, Forum Anak Kaltim dan Samarinda, termasuk komunitas perempuan lainnya, di antaranya IPPRISIA Kaltim dan Srikandi PP Kaltim.

Dalam kegiatan tersebut didapat masukan masukan dari peserta FGD khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Samarinda dan Kaltim dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Lembaga Sosial Masyarakat sehingga terpenuhinya hak-hak korban, baik perempuan dan anak, keadilan, rehabiltasi korban dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Kegiatan menghadirkan nara sumber dari Kementrian Bappenas RI dan Konsultan Bappenas.(*)

« Previous Page — Next Page »