BPS Catat Penduduk Miskin Di Kaltim Tahun Ini Sebesar 231.070 Orang

SAMARINDA – Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur mengalami penurunan. Hal ini didapat berdasarkan data yang telah dicatat oleh Badan Pusat Statistik Kaltim.

Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana mengulas persentase penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2023 dimana tercatat sebesar 6.11 persen.

“Apabila diangkakan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 ada sebanyak 231.070 orang. Jumlah ini menurun 11.230 orang dibandingkan September 2022 dan menurun sebanyak 5.180 orang dari Maret 2022,” terangnya ketika menyampaikan press conference di Kantor BPS Kaltim, Jalan Kemakmuran, Senin (17/7/2023).

Ia menyampaikan, angka tersebut berasal dari persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2023 penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 6.550 orang. Sebelumnya 128.980 orang  pada September 2022 menjadi 122.430 orang pada Maret 2023. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4.680 orang.

“Dalam kata lain, dari 113.320 orang pada September 2022 menjadi 108.640 orang pada Maret 2023),” kata Yusniar.

Sementara garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp790,186/kapita/bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp560.368  atau sebesar 70,92 persen. Sedangkan untuk garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp229.818 atau sebanyak 29,08 persen.

Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5,13 orang anggota rumah tangga.

“Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp4.053.654/rumah tangga miskin/bulan,” pungkas Yusniar. (yer)

KONI Kukar Targetkan  Juara Umum Porprov VIII di Paser 2026

TENGGARONG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII di Paser 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan  Rahman sesaat setelahi terpilih kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) KONI Kukar periode 2023-2027. Rahman terpilih secara aklamasi (tunggal) pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Koni Kukar 2023, yang diikuti 51 Cabang Olahraga (Cabor) dari 56 Cabor keanggotaan Koni Kukar, di Grand Fatma Hotel Tenggarong, Sabtu (15/7) sore.

Rahman menyampaikan, visi KONI Kukar kedepan  yakni terwujudnya sebagai organisasi yang solid dan profesional dengan sistem pembinaan atlet yang terencana dan berkelanjutan. Tujuannya  untuk meraih prestasi yang unggul baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Ia juga menyampaikan 5 visi yakni membangun solidaritas dan soliditas KONI dengan seluruh jajaran pengurus cabang olahraga  sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku olahraga. Kemudian mengusahakan ketersedian sarana/prasarana yang memadai untuk meningkatkan prestasi atlet.  Membangun kesadaran masyarakat dan pengusaha agar lebih berperan dalam berbagai program peningkatan atlet. Membangun kerjasama yang harmonis dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam pembinaan/peningkatan prestasi olahraga di daerah. Visi kelima yaitu melakukan program pembinaan pelaku olahraga dengan sistem yang terencana, berkelanjutan/bertanggung jawab.  (kk05)

BPJS Tak Berlaku, Pasien Bayar Jutaan Rupiah

SANGATTA – Meski sudah ada BPJS, salah seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang, harus mengeluarkan kocek sampai jutaan rupiah. Alasannya, kartu BPJS yang dimiliki itu tidak berlaku.

Mendengar laporan warga yang dirawat di rumah sakit dan mengekuarkan uang jutaan rupiah tersebut, salah satu anggota DPRD Kutim Faizal Rachman marah. Sebab, kartu BPJS pasien tersebut dia sendiri yang menguruskannya, setelah sehari dirawat di rumah sakit tersebut.

“Kartu BPJS waktu itu langsung bisa aktif dan dapat digunakan. Kenapa pihak rumah sakit menyatakan tidak bisa. Ini yang membuat saya kesal dan prihatin. Kok masih ada rumah sakit pemerintah yang menolak BPJS, padahal semua rumah sakt sekarang bekerjasama dengan BPJS,” ujar Faizal.

Kemudian Faizal menceritakan kronologis peristiwa tersebut. Saat berada dirumah sakit, keluarga pasien bertanya kepada pihak rumat sakit apakah kartu BPJS kesehatan bisa digunakan. Namun jawaban dari salah seorang pegawai yang bertugas saat itu, menyatakan kartu BPJS-nya tidak bisa dipergunakan.

“Ada warga yang lapor ke saya, bahwa pada tanggal 20 Juni berobat di rumah sakit Pratama Sangkulirang, namun belum memiliki kartu BPJS. Kemudian langsung saya uruskan dan keesokan harinya sudah ada lartu BPJS-nya. Hari itu juga sudha aktif dan bisa digunakan,” ujar Faizal.

“Katanya waktu mendaftar tidak pakai BPJS, nah ini yang salah, padahal pasien masih punya kesempatan tiga hari,” cerita Faizal.

Kendati mendengar kartu BPJS-nya tidak dapat digunakan, keluarga pasien bersepakat tetap melanjutkan perawatan saudaranya di rumah pada sore harinya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini semakin kesal, ketika mendengar  jumlah tagihan yang harus dibayar pihak keluarga sebesar Rp 1,7 juta. Selain itu, Lanjut Faizal Rachman, ada beberapa obat yang dibeli pihak keluarga pasien bukan dari pihak RS, namun dibeli dari luar rumah sakit yang ditawarkan oleh perawat.

“Perawat itu bilang kalau obatnya tidak tersedia di rumah sakit dan menawarkan ke pihak keluarga pasien apakah beli obat sendiri atau pihak rumah sakit yang membelikan. Jadi pihak keluarga pasien setuju kalau pihak rumah sakit yang membelikan obat itu,” ungkapnya.

Dikatakan, sebelum obat tersebut diaplikasikan ke pasien, pihak keluarga harus membayar cash terlebih dahulu baru kemudian di aplikasikan.

“Nilainya hampir mendekati Rp 3 juta sekitar Rp 2,8 juta yang harus di bayarkan. Jadi totalnya yang harus dibayar selama dua hari pasien itu dirawat sekitar Rp 4,5 juta, padahal BPJS-nya sudah aktif,” bebernya.

Dirinya minta konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kutim dan Pihak BPJS kesehatan, kenapa bisa terjadi di rumah sakit yang punya kerja sama dengan pemerintah dan BPJS kesehatan yang harusnya memberikan pelayanan bagi masyarakat malah terjadi seperti ini.

“Harusnya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, itu harus menyediakan obatnya dan terpenuhi obat-obatnya di rumah sakit. Kalau misalkan ada pasien ada yang masuk, setahu saya BPJS akan bayar preminya itu termasuk biaya perawatan,” pungkasnya. (adv)

Arfan Prihatin Kondisi Petani Plasma di Kutim

SANGATTA – Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan mengaku prihatin, melihat kondisi petani sawit Plasma di daerah ini. Sebab, di sejumlah kecamatan, sering terjadi keluhan petani sawit plasma terkait hak-hak mereka yang tdak sesuai.

Guna mengurai masala tersebut, dia bersama pengurus Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutim akan menemui Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan pihak perusahaan. Satu tujuannya, memperjuangkan hak-hak petani plasma.

“Persolan plasma sawit di daerah ini ibaratnya penyakit yang sudah kronis dan belum ada yang bisa mengurai. Untuk itu tadi kita menggarisbawahi akan  berjuang bersama dengan niat untuk ibadah, membantu para petani,” ujar politisi Parta Nasdem ini.

Menurutnya, apabila plasma sawit bisa dijalankan dengan baik, diperkirakan tidak ada masyarakat Kutim yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka (petani plasma) semuanya bisa hidup sejahtera dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah puluhan tahun beroperasi di Kutim.

Untuk itu, Arfan sangat mendukung rencana FPKS, bergerak dan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari pada petani plasma tersebut. Diharapkan, apa yang akan diusahakan itu bisa berhasil dengan baik.

“Mari kita jadwalkan untuk bertemu dengan pemerintah. Kalau perlu bertemu dengan pemilik saham perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada. Kita diskusikan bagaimana plasma sawit di Kutim berjalan sesuai dengan peraturan,” ujar Arfan.

Dia meminta kepada pengurus FKPS untuk terus berjuang bersama-sama, sehingga hak-hak petani plasma bisa terpenuhi. Hal ini akan membantu mereka (petani) untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga. (adv)

Diskarpus Paser Gelar Posbindu PTM

TANAH GROGOT – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kabupaten Paser bekerjasama dengan Puskesmas Tanah Grogot menggelar kegiatan Program Prioritas Nasional, Pos Pembinaan Terpadu: Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) yang diselenggarakan di Diskarpus gedung Perpustakaan Paser.

Kegiatan ini langsung dipimpin Kepala Puskesmas Tanah Grogot dr Nely Verawati, didampingi Pengelola Program Penyakit tidak Menular Ns Setya Nor Rahmi, dan beserta petugas Laboratorium Yana Yulianti

Nely mengatakan kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam melakukan deteksi dini Screening awal terhadap penyakit tidak menular seperti Diabetes, Hipertensi, Jantung, Stroke, Asma dan lain-lain.

“Ini dideteksi dengan  melakukan pengukuran tekanan darah, gula darah, identifikasi faktor resiko PTM, konseling/Edukasi dan tindak lanjut,” katanya.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Puskesmas  dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Paser, ini diselenggarakan secara berkala setiap 1 Tahun sekali.

Menurutnya ini bermanfaat mengetahui atau mendeteksi fakor resiko PTM secara dini. Kemudian lanjutnya melakukan upaya intervensi faktor resiko PTM dengan modifikasi perilaku, konseling dan edukasi, melakukan rujukan bagi individu beresiko tinggi yang memerlukan layanan pengobatan lebih lanjut.

“Posbindu PTM diperlukan untuk dapat mengendalikan faktor resiko penyakit PTM yang terdapat pada setiap individu agar tidak berkembang menjadi PTM,” katanya.

Kepala Diskarpus Paser Yusuf Sumako menyambut baik kerjasama ini dalam hal menyiapkan SDM berkualitas yang penting tanpa harus mengabaikan kesehatan.

“Jadi SDM bukan hanya cerdas, tapi kesehatan itu penting. Baik itu kaitannya terhadap para pemustaka maupun kami-kami petugas pun harus sehat. Sehingga bisa bersama mencapai tujuan menciptakan SDM berkualitas,” pungkas Yusuf.(adv-dpk kaltim)

« Previous Page — Next Page »