Bupati Paser Sidak Pengerjaan Pembangunan Jalan

TANA PASER– Bupati Paser Fahmi Fadli melakukan sidak kesejumlah lokasi pengerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Paser. Sidak dilakukan dengan memeriksa pembangunan jalan Desa Modang menuju Desa Paser Mayang Di Kecamatan Kuaro. Sebelumnya, bupati juga memeriksa pembangunan ruas jalan Simpang Batu Menuju Desa Lori.

Fahmi Fadli menyampaikan, sebelumnya Jalan di Desa Modang menuju Pasir Mayang sudah dilakukan pengerjaan untuk peningkatan akses jalan.  Tahun ini merupakan tahap kedua. Peningkatan jalan yang dikerjakan ini 3,7 kilometer dan progres pengerjaannya sudah mencapai 47 persen.

“Pelaksanaan peningkatan jalan Desa Modang- Pasir Mayang tersebut, sudah di mulai sejak April lalu. Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah (APBD) tahun 2023, dengan total anggaran mencapai Rp24,6 miliar,” ucap dr. Fahmi Fadli. Jumat (14/7/2023).

Dikatakan, proses pengerjaannya diperkirakan rampung 29 Oktober mendatang, semoga saja tidak terjadi hujan deras yang dapat menghambat pengerjaan dilapangan.

Diketahui, akses jalan Desa Modang menuju Desa Pasir Mayang memiliki panjang mencapai 14 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut, hanya tersisa 5,5 kilometer yang belum masuk perencanaan untuk ditingkatkan menggunakan rigid.

“Karena keterbatasan anggaran, makanya belum bisa seluruhnya, tapi nanti akan kami upayakan untuk mengerjakan jalan yang masih tersisa di anggaran perubahan nanti,” jelasnya.

Upaya pembangunan akan terus dilanjutkan, terlebih lagi Desa Paser Mayang memiliki Sektor wisata yang patut untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Paser. Untuk itu, ia menargetkan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut akan selesai di tahun 2023 ini.

“Ada wisata di Desa Paser Mayang ini, makanya perlu segera dilakukan perbaikan pada akses jalannya, sehingga keberadaan wisata di desa Paser mayang tersbeut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Peningkatan infrastruktur jalan dan penyediaan sarana air bersih merupakan 9 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Paser dalam mewujudkan Paser Mas (Maju, Adil dan sejahtera). (adv)

Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tinjau Labanan

BERAU — Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional 3 melakukan peninjauan di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada 13-15 Juli 2023.

Kedatangan enam orang tim penilai yang dikoordinir Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Suyadi tersebut disambut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekkab Berau Hendratno. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tenterem Rahayu, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Vincentius Samadi Ponco

Saat melakukan peninjauan lapangan, Tim Penilai diajak melihat Rumah Produk Coklat dan Unit Usaha Peternakan BUMKam Surya Jaya Abadi. Selain melakukan verifikasi berkas, tim penilai juga melihat proses produksi coklat melalui Rumah Produksi Coklat Kulanta hingga mencicipi minuman coklat dan produksi olahan coklat yang dihasilkan.

“Tim juga kita aja melihat langsung Unit Usaha Rumah Produksi Pakan yang merupakan bagian unita usaha BUMKam. Terakhir kita ajak melihat perkembangan unit usaha peternakan ayam petelur yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung Labanan Makarti,” kata Hendratno.

Dia berharap dengan melihat langsung berbagai inovasi yang dilakukan Kampung Labanan Makarti memberikan nilai tambah agar menjadi juara Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional 3.

Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dan Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan masuk lima besar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Nasional Regional 3 tahun 2023.  Keduanya mewakili Provinsi Kaltim mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Nasional Regional 3 tahun 2023.

Kampung Labanan Makarti masuk lima besar bersama Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Desa BanggaiKecamat Manto Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dan Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Sedangkan Kelurahan Karang Rejo masuk lima besar bersama Kelurahan Ketapang Mentawa Baru Kecamatan Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. (AM)

Pemkot Batu Prediksi Perolehan PAD Naik

BATU – PJ. Walikota Batu Aries Agung Paewai mengungkapkan  Pemerintah Kota (Pemkot)  Batu tahun 2024 akan menaikkan penerimaan Pendapatan asli daerah sebesar Rp. Rp.274,8 Miliar lebih besar dibanding tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Batu, tentang Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024, di ruang rapat utama DPRD Batu, Jumat (15/7/2023).

Aries menyebutkan PAD tahun 2024 akan dinaikan, secara realistis namun melihat potensi yang ada di Kota Batu. Apakah sektor Pariwisata, pertanian, UMKM serta perputaran ekonomi yang ada mengalami kenaikan.

“ Kalau itu perputaran ekonominya memproyeksikan naik, maka target kita di tahun 2024 kita buat naik supaya bisa disesuaikan. “ tegas PJ. Walikota usai rapat paripurna.

PAD tahun 2024 ditarget pada angka Rp 274,8 miliar. Di mana di tahun sebelumnya atau tahun 2023 target yang harus dicapai yakni Rp 250 miliar. Itu artinya ada kenaikan Rp 24,8  miliar yang harus dikejar Pemkot Batu.

Dengan adanya kenaikan target PAD, hal itu membuat Pendapatan daerah diprediksikan tahun 2024 sebesar Rp1,13 Triliun dari terdiri dari  PAD sebesar Rp.274,8 Miliar, Pajak Daerah sebesar Rp.237,5 Miliar, Retribusi daerah Rp.25,9 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah Rp3,5 Miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah Rp.7 hingga Rp.36,4 Juta, pendapatan transfer sebesar Rp. 729,8 Miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.9,2 Mliar.

Sedangkan, sisi belanja daerah juga mengalami kenaikan diprediksikan sebesar Rp.1,12 triliun dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 1,060 Miliar.

Menurut PJ. Walikota Batu, Penyusunan KUA-PPAS tahun 2024 sebagai lanjutan proses program harus mengacu pada rancangan kerja pembangunam Daerah ( RKPD ) 2023 – 2026  di tahun ke-6 Pemerintah daerah Kota Batu yang menetapkan prioritas pembangunan yaitu penguatan inovasi dan daya saing SDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pertumbuhan produksi.

Menurut Aries tema tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan antara lain yaitu perwujudan kualitas hidup sumber daya manusia yang daya bersaing, peningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas sumberdaya alam, peningkatan pembangunan kawasan perdesaan dan perwilayahan, percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.(Buang Supeno)

DPRD BATU Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD Jadi Perda

BATU – DPRD Kota Batu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Batu tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Batu, Jumat (15/7/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batu Asmadi didampingi wakil ketua I, Nurochman, dengan dihadiri 16 anggota dari 30 anggota dewan yang ada. Sebelum menetapkan menjadi Perda Pimpinan rapat memberikan kesempatan juru bicara Badan anggaran ( Bangar ) DPRD Katarina Dian menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Batu tahun anggaran 2022.

Juru bicara Banggar Katarina Dian, salut atas prestasi Pemkot Batu melihat hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan BPK RI ,dimana Kota Batu mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. Namun pihaknya menyesalkan dalam pelaksanaan yang ke-8 banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak memaksimalkan realisasi belanja sehingga anggaran tidak terserap akhirnya menjadi SiLPA atau  selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

“ Banyak OPD yang tidak memaksimalkan realisasi belanja sehingga sisanya menumpuk akhinya menjadi SilPa. Mereka hanya menggunakan anggaran yang diusulkan sebanyak 43 % sampai  76 % untuk kegiatan. Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian kita semua untuk memaksimalkan kegiatan “ ungkap Katarina Dian.

Disebutkan realisasi SiLPA tahun 2022 mencapai Rp.253,3 Miliar mengalami kenaikan 4,11 % dibanding tahun sebelumnya Rp.243,1 Miliar berdasarkan hasil audit BPK RI. Hal ini menyebabkan banyak usulan proyek yang sudah ditetapkan ternyata tidak terealisasikan seperti pembangunan Cold Storage, Art Centre dan Depo Arsip.

“Hal ini menyebabkan banyak usulan proyek yang sudah ditetapkan ternyata tidak terealisasikan seperti pembangunan Cold Storage, Art Centre dan Depo Arsip. Harapan kita kedepan program yang sudah disepakati bersama harus berjalan sebagaimana yang ditargetkan “ jelas Jubir Banggar.

Menanggapi besarnya SiLPA PJ. Walikota Batu Aries Agung Paewai menjelaskan  sebenarnya SiLPA muncul karena ada pengguna anggaran yang tertunda atau mungkin tidak bisa dijalankan karena waktunya yang sangat pendek sehingga tidak mungkin  paksakan maka nanti akan dialokasikan dianggaran berikutnya di 2024 misalnya untuk beberapa program yang kita utamakan.

“Ada perencanaan yang harus disesuaikan. Jadi langkah berikutnya adalah memaksimalkan SiLPA  kita, agar bisa digunakan di tahun 2024 nanti. Di tahun 2023 juga kita manfaatkan SilPa itu untuk beberapa program yang belum dicapai agar bisa digunakan. Jadi uang yang ada SiLPA tidak hilang hanya tertunda akan dimanfaatkan untuk program lainnya “ tegas Aries. (buang supeno)

Bertambah Lagi Kaum Perempuan di DPRD Kutim

SANGATTA – Masuknya Hj Mulyana menjadi anggota DPRD Kutim menggantikan almarhum Asmawardi, diharapkan bisa memberikan tambahan warga di lembaga legislatif di Kutim. Sehingga suara perempuan makin bertambah, demikian juga perjuangannya untuk kaum hawa bisa makin kuat.

“Memang kami awalnya di DPRD Kutim berenam yang perempuan. Sekarang tinggal berempat dan pengganti almarhum H Asmawardi ternyata perempuan. Atinya bertambah lagi jumlah kaum perempuan di DPRD Kutim,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kutim Hj Asti Mazar, menanggapi anggota DPRD Baru dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dirinya mengungkapkan, selaku perwakilan perempuan di lembaga DPRD Kutim sangat menyambut baik kehadiran Hj Mulyana, sebagai anggota DPRD Kutim yang baru.

Dirinya berharap, dengan bertambahnya jumlah kaum perempuan di lembaga DPRD Kutim, dapat menyuarakan aspirasi perempuan yang ada di Kutim semakin kencang. Meski dirinya bersama rekan-rekan lainnya selama ini juga sudah melakukan perjuangan untuk kaum perempuan, setidaknya dengan adanya tambahan anggota baru, bisa lebih bersemangat lagi dalam memperjuangkan untuk kaum perempuan.

“Mudah-mudahan keterwakilan perempuan melalui ibu Hj Mulyana, juga bisa lebih menyuarakan aspirasi perempuan yang ada di lembaga DPRD Kutim,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, Sabtu (15/7/2023)

Seperti diberitakan sebelumnya, Hj Mulyana merupakan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2019-2024 dan diambil sumpahnya di Gedung DPRD Kutim pada Senin (10/7/2023) lalu, oleh Ketua DPRD Kutim H Joni.

Asti juga selaku pimpinan DPRD Kutim menyampaikan terima kasih kepada almarhum H Asmawardi, yang sudah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun lainya terhadap lembaga masyarakat DPRD Kutim.

“Semoga amal baik almarhum H Asmawardi selama menjabat anggota DPRD Kutim, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menjadi amal jariyah,” beber Asti Mazar. (adv)

« Previous Page — Next Page »