Diskarpus Paser Gelar Pelatihan Massage untuk Wanita

TANAH GROGOT – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser melakukan kegiatan pelatihan massage (Perawatan Badan Tradisional). Pelatihan dilaksanakan di gedung ruang kecantikan SMKN 4 Tanah Grogot selama 2 hari dari tanggal 15-16 Juli 2023 dari pukul 08.00-12.00 WITA.

Kepala Diskarpus Paser mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tanah Grogot dan dituangkan dalam MOU. Kegiatan ini diperuntukan bagi wanita dan terbuka untuk semua golongan masyarakat.

Peserta berjumlah 16 orang dengan teknik pelatihan berpasangan satu sebagai operator dan satu lagi sebagai model dan dilakukan bergantian.

Yusuf Sumako berharap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan perekonomian di keluarga mereka.

Program Diskarpus Paser tersebut sejalan dengan arahan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Dimana Perpusnas melakukan inovasi dengan cara mentransformasi perpustakaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, workshop, bimtek dan lain sebagainya yang dikenal dengan sebutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan program prioritas Perpustakaan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Paser, Hj Ningsih, Sos MAP mengatakan bahwa program TPBIS dari Perpustakaan Nasional itu bertujuan agar layanan perpustakaan memberi dampak luas kepada masyarakat. (adv dpk kaltim)

RPH Harus Dibarengi Peningkatan Produksi Peternakan

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Apansyah menilai jika keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) harusnya dibarengi dengan peningkatan produksi peternakan.

Hal itu sebagai upaya mendorong para peternak sapi, agar lebih meningkatkan efisiensi, kualitas dan jumlah produksi ternak mereka. Terutama dalam hal memastikan kualitas daging yang dihasilkan.

“Saya ingin pengembangan RPH itu tentunya juga harus disertai pendampingan para peternak di Kutim,” kata Apansyah kepada sejumlah awak media, Minggu (16/7/2023).

Dijelaskannya, saat ini yang harus menjadi fokus juga adalah produktifitas bagi para peternak di Kutim. Karena itu, diperlukan pendampingan dan peningkatan infrastruktur yang lebih memadai, termasuk RPH yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

“Nah bagaimana RPH nya mau jalan, yang dipotong saja tidak ada. Hal ini harus segera dicarikan jalan keluar dengan baik, agar keberadaan RPH bisa maksimal dan membantu masyarakat, terutama peternak,” ucapnya.

Lebih lanjut menurut Apansyah mengatakan, dengan membangun RPH yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor peternakan dan produktivitas peternakan di Kutai Timur. Sehingga fasilitas pemotongan hewan yang modern dan efisien, secara tidak langsung akan mendorong para peternak untuk lebih meningkatkan kualitas dan jumlah produksi mereka.

“Di seluruh Kutim ini, di 18 kecamatan mana ada peternakan yang eksis dan terus menerus menejalankan usaha tersebut. Yang ada bersifat musiman saja. Sedangkan kebutuhan daging berapa persen saja yang bisa dipenuhi,” beber Apansyah. (adv)

Sebagian Lahan Pertanian di Busang Masuk Lokasi HGU Sawit

SANGATTA– Sebagian lahan pertanian di Kecamatan Busang banyak terkendala di lapangan. Sebab, lokasi lahannya justru masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU), terutama perusahan sawit. Ini menjadi kendala tersendiri jika pemerintah ingin memberikan bantuan.

“Ini menjadi maslaah di Busang, karena banyak lahan pertanian masyarakat masuk lokasi HGU. Sehingga tidak bisa dibantu dari APBD, termasuk melalui pokok pikiran anggota DPRD,” ujar anggota DPRD Kutim Yosep Udau, Minggu (16/7/2023).

Makanya menurutnya, sebagian besar pokok pikiran DPRD, banyak yang tidak bisa terealisasi karena terbentur lokasi HGU. Demikian juga ketika petani mengeluh kepada pemerintah untuk meminta bantuan, mengalami hal yang sama.

Akibatnya, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah juga tidak bisa membantu masyarakat tersebut, meski  sangat diperlukan. Baik berupa alat pertanian, pupuk, maupun jalan usaha tani.

Bahkan yang anehnya kadang samping rumah, halaman rumah masyarakat pun itu masuk HGU. Akibatnya, juga tidak bisa dibantu. Padahal, perusahan sendiri tidak berusaha di situ, karena memang masyarakat sudah hidup di situ turun temurun sejak lama.

Di sisi lain, pihak perusahan tidak pernah memberitahu jika lokasi masyarakat tersebut masuk HGU mereka. Namun, setelah ada bantuan masuk, saat dilakukan cek lokasi oleh pihak terkait, baru ketahuan jika lokasinya masuk HGU. Sehingga program bantuan yang dialokasikan ke situ, tidak bisa dilaksanakan. Namun ada juga beberapa lokasi yang bebas HGU sehingga bisa dibantu,” urainya.

Padahal, menurut Yosep Udau, petani sangat membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan alat pertanian. Ini terbukti saat DPRD Kutim melakukan reses, banyak permintaan masyarakat yang meminta bantuan pertanian. Seperti pupuk, bibit tanaman, termasuk permintaan pembuatan jalan usaha tani.

“Sebab jalan usaha tani ini memang sangat dibutuhkan menyarakat untuk membantu mereka beraktivitas setiap kali mereka ke kebun atau sawah mereka. Selain itu, juga untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian mereka,” ujar anggota Komisi B DPRD Kutm ini. (adv)

MUI Berperan Sebagai Pelayan Umat dan Mitra Pemerintah

SAMARINDA – MUI sebagai lembaga yang berperan sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah). MUI menjadi bagian penting serta mitra bagi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan  nasional untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan umat Islam.

“MUI diharapkan dapat menjadikan kedua peran ini untuk mewujudkan  samarinda kota peradaban,” kata Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso pada acara pengukuhan pengurus MUI Samarinda di Hotel Grand awit Samarinda, (15/7/2023).

Dikatakan Rusmadii tugas MUI  semakin berat . Selain fokus dalam bidang pendidikan, bimbingan dan dakwah,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat meningkatkan peran untuk membantu mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan yang akhir-akhir ini semakin marak. Misalnya , penanggulangan bahaya narkoba maupun HIV/AIDS, kenakalan remaja, pergaulan dan seks bebas, pornografi serta pornoaksi. Selain itu juga polemik aliran agama dan kepercayaan, halal-haram jenis makanan dan masalah KDRT.

Menurut Rusmdai, berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial terus meningkat dan memerlukan kepedulian semua pihak tidak terkecuali MUI. Kehadiran MUI mampu membawa masyarakat tenang, tentram, adem sehingga membawa daerah ini yang  baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Pengukuhan pengurus MUI Samarinda dilakukan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kaltim  KH. Muhammad Rasyid. Pengukuhan dirangkai Musyawarah  Kerja Daerah I (Mukerda 1) MUI Kota Samarinda ini digelar dengan tema “Ukhuwah Memajukan dan mewujudkan samarinda sebagai kota peradaban,” dan Sub tema” Meneguhkan Peran MUI mewujudkan dan Memajukan Samarinda  Kota Pusat Peradaban”

Kepada pengurus MUI Samarinda KH Muhammad  Rasyid mengingatkan akan fungsi MUI sebagai wadah pengabdian dan pengkhidmatan(melayani). Tujuan utamanya menjadi pengurus MUI untuk pengabdian dan melayani umat dengan ikhlas. Meski demikian  bukan berarti tidak boleh terima uang, tetapi sikap ikhlas itulah yang diutamakan.

Mantan Ketua Baznas Kaltim ini menyampaikan salah satu tugas yang diamanahkan kepada MUI yaitu menjaga umat Islam  dari paham pemikiran dan aliran sesat. Aliran sesat  banyak muncul di Kaltim seperti kifayatul islam di Kukar.

“Upaya kita di MUI adalah untuk menjaga umat Islam bukan memberantas atau bahkan menghakimi mereka yang diduga bahkan dipastikan sesat,” ujar KH Muhammad Rasyid.

Rasyid memberikan resep kepada pengurus MUI Samarinda untuk kelancaran kegiatan salah satunya, mengadakan kerjasama, kolaborasi dengan pihak ketiga .Kemudian bikin kemasan program yang baik, dengan begitu pemerintah tidak akan ragu untuk membantu atau kerjasama.

Sementara Ketua MUI Samarinda Kh Muhammad Mundzir  mengingatkan  kepada pengurus yang baru dikukuhkan agar berpedoman kepada janji yang baru diucapkan ketika pengurus MUI dikukuhkan selama 5 tahun untuk mengutamakan organisasi daripada keluarga. Ia mengupas tentang tema Mukerda  yaitu  meneguhkan peran ulama dalam membangun kota Samarinda , ini tugas MUI Samarinda untuk mewujudkanya.(roghib)

Wamenkeu dan Kepala BRGM Lihat Kondisi Mangrove di Kaltim

Vivaborneo.com, Kaltim — Data Peta Mangrove Nasional menunjukan bahwa provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki pohon bakau atau mangrove terbesar ketiga di Indonesia setelah provinsi Papua dan Riau.

Kondisi ekosistem mangrove di Kaltim mengalami tekanan besar dari konversi lahan menjadi tambak. Aktivitas yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini menjadi fokus Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) dalam perbaikan kualitas lingkungan tanpa mengganggu produktivitas perikanan melalui Silvofishery.

Upaya memulihkan ekosistem mangrove ini mulai digencarkan melalui kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove, terutama dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Ternyata, mangrove, mampu menyerap karbon 3 – 5 kali lipat lebih besar dari  hutan tropis daratan. Potensi mangrove ini, juga berkontribusi dalam pencapaian NDC pada 2030. Dengan demikian pemerintah Indonesia melakukan percepatan rehabilitasi mangrove melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM).

BRGM bersama Kementerian Keuangan dalam kunjungan kerja kali ini melihat langsung kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan masyarakat setempat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai. Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di kedua desa ini, Wakil Kementerian Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melihat langsung pola tanam yang digunakan, yakni pola tanam Silvofishery. Pola tanaman Silvofishery merupakan pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan mangrove untuk budidaya perikanan sekaligus dapat memulihkan kondisi ekosistem mangrove itu sendiri.

Wakil Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara yang terjun langsung melihat kegiatan rehabilitasi mangrove sangat terkesan dengan kaitan program rehabilitasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita melihat di muara Sungai Mahakam dan saya sangat sangat terkesan dengan bagaimana program rehabilitasi mangrove dikaitkan dengan sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melakukan rehabilitasi mangrove berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wamenkeu.

Sementara itu, Kepala BRGM, Hartono, menambahkan kegiatan rehabilitasi mangrove bukan hanya pemulihan lingkungan, namun bagaimana masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaatnya secara langsung, salah satunya melalui Silvofishery ini.

“Kami berterima kasih atas kedatangan Wakil Menteri Keuangan untuk melihat kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Desa ini. Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan optimal,” ujar Hartono.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung program rehabilitasi mangrove beserta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar mangrove melalui penyediaan alokasi anggaran ke dalam skema APBN secara berkesinambungan sesuai dengan target mangrove nasional.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyalurkan dana rehabilitasi mangrove kepada BRGM sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi.

Sejalan dengan upaya rehabilitasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, BPDLH juga menyalurkan dana hibah dari lembaga internasional untuk penguatan kebijakan dan kapasitas serta prakondisi lainnya dalam rehabilitasi mangrove kepada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Melalui BPDLH, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana rehabilitasi mangrove secara berkesinambungan sebagai dana jangka panjang dalam rangka mencapai target penanaman mangrove dan manfaat blue carbon dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara,” jelas Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.(vb/*)

« Previous Page — Next Page »