Menpora Dukung Program SIWO PWI Pusat

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau lebih dikenal Dito Ariotedjo menerima audiensi para pengurus Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2023-2028. Wakil Sekjen PWI Pusat Raja Parlindungan Pane yang juga Ketua Siwo PWI Pusat dua periode turut mendampingi audiensi di Rumah Dinas Menpora, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (10/1/2024) petang.

“Pak Menteri, perkenalkan para pengurus SIWO PWI Pusat yang diketuai Agus Susanto. SIWO PWI Pusat berada di bawah naungan PWI. Semoga bisa tercipta sinergi yang baik antara kedua belah pihak,” katanya.

Raja Pane pernah bekerja sama dengan Dito saat belum menjadi Menpora pada Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires, Argentina. Dalam ajang tersebut, Dito menjadi Chef de Mission Kontingen Indonesia, sementara Raja Pane merupakan Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berada dalam kontingen.

Ketua SIWO PWI Pusat Agus Susanto menjelaskan selain perkenalan pengurus, SIWO juga akan menselaraskan program kerja dengan Kemenpora terkait agenda olahraga nasional dan internasional, serta juga mensukseskan program Kemenpora Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

“Tentu kami mengharapkan agar program kerja yang ada dan sudah dijalin ini bisa diselaraskan dan didukung Kemenpora. Disamping penyelenggaraan Rakernas kami juga melaporkan pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun ini. PON-nya wartawan tuan rumahnya tahun ini di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambah Agus.

Pada kesempatan itu, Agus juga mengundang Menpora Dito untuk menjadi pembicara dalam acara seminar olahraga bertajuk ‘Menjaga Tradisi Emas Olimpiade’. “Kami ingin mengundang Pak Menteri untuk menjadi keynote speech di acara seminar olahraga yang akan diselenggarakan pada 17 Februari nanti di Ancol Jakarta,” ujarnya.

Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung pada 20 Februari 2024 mendatang. Perayaan HPN 2024 yang jatuh pada 9 Februari tetap diperingati di kantor PWI pusat Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Menpora Dito merespons baik atas paparan dari SIWO PWI Pusat. Termasuk juga menyatakan bersedia hadir dalam kegiatan seminar olahraga ‘Menjaga Tradisi Emas Olimpiade’.  “Kami dukung penuh pengurus baru SIWO PWI Pusat. Nanti tinggal dikoordinasikan lagi saja agenda-agendanya juga penyelarasan dengan agenda-agenda Kemenpora,” jelas Menpora Dito.

“Kami juga akan dukung penyelenggaraan Porwanas. Menjadi hal yang menarik wartawan yang biasanya meliput agenda olahraga kini terlibat langsung ikut berkompetisi. Nanti saya akan jadwalkan hadir di Kalimantan Selatan,” tambah Menpora Dito.

Pada kesempatan pertemuan itu juga hadir pengurus Harian SIWO PWI Pusat yaitu, Sekjen Erli Bahtiar, Wakil Sekjen Israr Itah dan Bendahara Herwan Pebriansyah.

Ikut hadir mendampingi Menpora Dito di antaranya Deputi Pembudayaan Olahraga Rudy Sufahriadi dan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono. Lalu ada Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono. Kemudian Kepala Biro Humas dan Umum Triyono dan Penanggung Jawab Bidang Hubungan Masyarakat Isye Marisye. (**)

Pj Wali Kota Batu Tunjuk Aditya Prasaja Sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu

BATU – Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, tunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Aditya Prasaja menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu.

Hal ini disampaikan Aries  usai  Rapat Paripurna DPRD Batu dengan agenda Jawaban Wali Kota Batu atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Raperda Kota Batu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu( 10/1/2024 ).

Penunjukkan Aditya Prasaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 820 / 01 / PLT / 422.202 / 2024 tertanggal 10 Januari 2024 bertujuan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami mengambil langkah untuk menugaskan Aditya Prasaja, Kepala DP3AP2KB sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan. karena tugas utama bidang kesehatan masih nyambung terutama dalam penanganan stunting dan lainnya. Penunjukkan ini bertujuan agar segala pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu,” ungkap Pj Aries.

Disebutkan, Pemerintah Kota Batu, telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara dr Kartika Sulandari sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Pemberhentian sementara dengan Surat Keputusan Nomor 887 / 02 / KEP / 422.202 / 2024 tertanggal 10 Januari 2024, dengan menganut asas praduga tak bersalah, bertujuan memberikan kesempatan kepada  yang bersangkutan untuk lebih fokus menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pj Aries juga menyampaikan Pemerintah telah berkomunikasi dengan KORPRI, sebagai lembaga yang menaungi ASN, untuk memberikan pendampingan hukum.

“Karena yang bersangkutan adalah ASN, maka pendampingan hukum akan dilakukan KORPRI melalui Lembaga KORPRI Bantuan Hukum (LKBH) dengan tetap menganut praduga tak bersalah. Dan kita semua akan menghormati proses hukum yang berlaku,” jelasnya.

Menanggapi permasalahan dugaan adanya Tindak PIdana Korupsi Rehab Gadung Puskesmas Bumiaji ini, Aries berpesan kepada ASN untuk lebih meneliti setiap pekerjaan yang dilakukan dan mempelajari detail pelaksanaan proyek kegiatan.

Kendati adanya permasalahan ini, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Batu tidak mengurangi semangat untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya menyaksikan sendiri ASN sudah bekerja sangat baik dan mengikuti aturan yang berlaku, karena mungkin ada aspek yang kadang kita tidak pelajari secara masif sehingga ada yang terlewat. Saya juga sudah merapatkan agar kita tetap satu tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (Buang supeno)

Sekda Arahkan Desa Berkolaborasi Dengan Instansi Terkait

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono didampingi Camat Loa Janan Herry Rusnadi memberikan arahan kepada para Kepala Desa (Kades) dalam rapat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Loa Janan, di ruang rapat kantor Desa Tani Harapan, Rabu (10/1/2024).

Hadir lengkap 8 Kades se Loa Janan yaitu Kades Bakungan, Kades Batuah, Kades Loa Duri Ulu, Loa Duri Ilir, Loa Janan Ulu, kades Tani Harapan, Kades Batuah, dan Kades Tani Bhakti.

Rapat APDESI kali ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama, mengambil langkah-langkah strategis dalam memajukan Kecamatan Loa Janan, melalui upaya kolaboratif dan sinergis. Sekaligus upaya dalam rangka pembinaan kepada pemerintahan desa.

Sekda Sunggono mengapresiasi kepada pemerintah Kecamatan Loa Janan yang telah mengagendakan rapat ini secara rutin dan berkala.

“Dengan rapat ini para Kades dapat memahami kondisi desa lain, sehingga tidak terjadi disparitas atau ego sektoral menganggap desanya paling penting,” ujarnya.

Sunggono merasa kagum dengan kondisi Desa Tani Harapan yang kemajuannya luar biasa dengan pembangunan yang sangat pesat.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah memfasilitasi hampir di semua desa yang ada. Dirinya menyebutkan bila desa programnya mendukung program pertanian dalam arti luas pasti dibantu dan disetujui.

“Kalau programnya mendukung program pertanian dalam arti luas pasti saya bantu, karena Pemkab Kukar konsen pada program ini,” sebutnya.

Sunggono berharap pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Loa Janan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Dengan fokus pada pembangunan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi, sesuai dengan potensi dan kewenangannya.

“Dengan demikian, alokasi anggaran yang ditetapkan dapat lebih fokus dan berdampak besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Loa Janan Herry Rusnadi menyebutkan bahwa rapat APDESI Kecamatan Loa Janan dilaksanakan secara rutin dan bergiliran dari desa ke desa.

“Sudah kita sepakati setiap pertemuan membahas satu tema atau masalah, dan kali ini kita membahas masalah pertanahan,” ujarnya.

Herry juga menyampaikan kepada Sekda selaku ketua TAPD, bahwa terdapat kegiatan APBD yang harusnya masuk di tahun 2023 tertunda bukan gagal lelang namun dibatalkan oleh PU, dikarenakan pihak ketiga tidak melakukan pergerakan selama sekian bulan. Kegiatan tersebut yaitu peningkatan jalan Bantuas – Muara Jawa.

“Mudah – mudahan kegiatan ini bisa diluncurkan di tahun 2024, untuk mengobati kekecewaan warga masyarakat kami,” harapnya. (kk01).

Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Kenali Forest Restoration Project: SDGs Together

Vivaborneo.com — Setiap tanggal 10 Januari seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon sedunia. Pada tingkat global, peringatan ini dilakukan pertama kali pada 10 Januari 1872. Pada tingkat nasional, peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia dilakukan pertama kali di Indonesia pada 10 Januari 1993 masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Dalam pidatonya, Presiden Soeharto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan Gerakan Satu Juta Pohon yaitu menanam dan merawat pohon hingga mencapai satu juta pohon di tiap provinsi.

Tujuan utama Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menanam dan merawat pohon sebagai salah satu aksi pelestarian alam dan lingkungan hidup yang ada di lingkungan sekitar.

Terkait program penanaman dan perawatan pohon, Belantara Foundation bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, Kelompok Tani Hutan Tahura Sultan Syarif Hasyim dan pemangku kepentingan setempat didukung oleh APP Group menggagas program bernama “Forest Restoration Project: SDGs Together” di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), wilayah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau.

Forest Restoration Project: SDGs Together merupakan program yang dijalankan melalui donasi sebagian hasil penjualan produk yang dibuat oleh produsen kertas Indonesia, APP Group kepada Belantara Foundation untuk menanam serta memelihara bibit pohon spesies asli dan langka yang perlu dilestarikan di hutan Sumatra yang telah terdegradasi akibat aktivitas ilegal dan kebakaran hutan. Program donasi ini telah berjalan sejak Agustus 2020.

Program tersebut berfokus pada penanaman dan perawatan pohon, serta perlindungan kawasan secara lestari dan berkelanjutan. Saat ini, Forest Restoration Project: SDGs Together telah berjalan selama tiga tahun. Dalam tiga tahun terakhir, telah dilakukan penanaman dan perawatan bibit pohon sebanyak 31.391 pohon seluas 94 ha. Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu memasang papan nama proyek, membangun rumah pembibitan, membangun pondok kerja, patroli hutan, memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Setidaknya terdapat 31 jenis pohon yang telah ditanam, diantaranya adalah merawan (Hopea mengarawan), ramin (Gonystylus bancanus) dan balam (Palaquium burckii) yang masuk ke dalam status kategori kritis / Critically Endangered (CR), balangeran (Shorea balangeran) masuk ke dalam kategori rentan / Vulnerable (VU) dan meranti lambai (Shorea acuminata) masuk ke dalam kategori hampir terancam punah / Near Threatened (NT) menurut daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa restorasi hutan merupakan salah satu langkah efektif untuk memitigasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan, menjaga suplai air serta melindungi keanekaragaman hayati. Kami ingin mempromosikan restorasi hutan untuk turut berkontribusi dalam aksi iklim global.

Inisiatif ini mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) ke 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem; target SDGs ke 12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, target ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, target ke 15 yaitu menjaga kehidupan di daratan, serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan”.

“Restorasi hutan juga perlu memerhatikan dimensi sosial-ekonomi masyarakat sehingga tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis tetapi juga mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang tepat, restorasi hutan dapat mendukung pemulihan fungsi hutan sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat”, kata Dolly, yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Senada dengan Dolly, Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, S.Sos., M.Si., mengemukakan bahwa upaya untuk memulihkan ekosistem hutan, khususnya di Tahura SSH menjadi tanggung jawab bersama. Tak hanya pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat saja, pihak swasta dan masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam upaya tersebut.

“Dengan adanya pemulihan hutan, maka ekosistem hutan dapat berkontribusi untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendukung pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Provinsi Riau”, ujar Sri.

Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba menegaskan bahwa sektor swasta turut berperan dalam mendukung program restorasi serta perlindungan hutan dan biodiversitas di Indonesia dengan berkolaborasi bersama pihak yang berkepentingan. Hal ini juga dalam upaya mendukung pemerintah mencapai NDC termasuk FOLU Net Sink 2030.

“Melalui kolaborasi multi-pihak, baik dari dalam maupun luar negeri pada program restorasi, merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga sejalan dengan Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 yang telah kami canangkan,” ujar Elim.(*)

 

 

 

Beli LPG 3 Kg Wajib Tunjukkan KTP

SAMARINDA  – Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) khususnya LPG subsidi 3 Kg karena kuota di tahun berjalan tersedia hingga akhir 2024 dan stok saat ini pun aman. Hal tersebut disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra dalam keterangan persnya pada Rabu (10/1/2024).

“Saat ini Stok di Kalimantan Timur untuk LPG 3 kg tersedia dengan ketahanan hari akumulatif selama 6-8 hari. Namun, saat ini memang sedang dijalankan kebijakan baru yaitu wajib menunjukkan KTP saat pembelian LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan resmi Pertamina. Hal ini sesuai dengan sistem pendataan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No37/MG.01/MEM.M/2023 mengenai Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran,” ujar Arya.

Ia menambahkan, masyarakat juga tidak perlu panik membeli karena ketersediaan stok LPG 3 kg di pangkalan terus kami pantau melalui sistem.

“Jika terdapat kekurangan stok di pangkalan akan langsung diberitahukan ke agen LPG setempat untuk dilakukan pengiriman dan pemenuhan stok agar kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tambah Arya.

Pemerintah bersama Pertamina menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2024 hanya pengguna yang sudah terdaftar yang bisa membeli LPG 3 kg. Masyarakat dihimbau untuk dapat mendaftarkan diri menggunakan KTP kepada Sub-Penyalur atau pangkalan resmi untuk memperoleh LPG subsidi 3kg.

“Pendaftaran dan penggunaan KTP saat ini diwajibkan kepada seluruh konsumen LPG 3 kg yang akan membeli di pangkalan resmi Pertamina. Selama di pangkalan resmi, Pertamina memastikan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketetapan yang berlaku di wilayah masing-masing yaitu contohnya di Kota Samarinda sebesar Rp 18.000,- per tabung. Di luar pangkalan resmi seperti pengecer, Pertamina tidak menjamin harga sesuai HET dan Pertamina juga tidak dapat menindak pengecer karena bukan penyalur resmi,” ungkap Arya.

Arya menambahkan, Pertamina telah melakukan inspeksi ke penyaluran resmi yaitu pangkalan  untuk memperketat proses pendistribusian LPG 3 kg agar dapat diterima masyarakat yang berhak menerima LPG 3 kg tepat dan melakukan penertiban kepada usaha-usaha yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Kemudian, melakukan pembinaan kepada agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan yang ditetapkan.

“Kami akan terus melakukan monitoring dan pembinaan kepada penyalur resmi/pangkalan untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg,  sehingga ketersediaan LPG subsidi 3 kg untuk masyarakat terus terpenuhi dan tepat sasaran, serta tidak ada penyelewengan harga di atas HET. Kami tidak segan-segan memberikan sanksi kepada penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan yang terbukti menyalahi aturan tersebut. Sanksi bisa berupa pengurangan suplai atau bahkan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)” pungkasnya.(*)

« Previous Page — Next Page »