Makmur Marbun Minta Desa Buat Bank Sampah

PENAJAM – Pejabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun meminta untuk setiap desa/kelurahan segera membentuk wilayahnya menjadi kampung iklim dan membuat bank sampah, juga ketahanan pangan yang bekerja sama dengan mitra selaku pendukung dari Proklim.

“Saya berharap desa/kelurahan yang di-launching sebagai kampung iklim dan bank sampah pada hari ini jangan hanya tinggal namanya saja, tetapi harus dilaksanakan dari sekarang,” kata Makmur Marbun saat launching Program Kampung Iklim (Proklim) dan bank sampah 15 desa/kelurahan se-Kabupaten PPU, di Pantai Gelora Desa Api-Api Kecamatan Waru, Jumat (02/02/2024).

Makmur Marbun mencontohkan kegiatan pengembangan Proklim dapat berupa pelatihan, bimtek, sosialisasi serta bantuan sarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) bisa dilakukan bersama dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM serta mitra pembangunan.

Dia juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak perusahaan atas partisipasinya dalam kegiatan Proklim di Kabupaten PPU bahkan sebagai mitra pendukung. Dimana, Proklim ini memang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (community based development), yang berbasis sumber daya lokal (local resource based) serta berkelanjutan (sustainable).

“Kepada pelaku usaha lainnya, kiranya dapat bermitra dan mengembangkan kegiatan Proklim di desa atau kelurahan lainnya, sehingga Kabupaten PPU akan memiliki banyak kampung iklim dan dapat memenuhi target dari pemerintah pusat,” tutupnya

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Tita Deritayati menjelaskan pihaknya sudah melakukan pembentukan kampung iklim di 11 desa dan kelurahan untuk tahun 2023 dan 1 kelurahan di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2024 ini akan membentuk 15 kampung iklim yaitu, Kelurahan Buluminung, Gersik, Riko, Sepan yang berada diwilayah Kecamatan Penajam.

Dijelaskan, untuk di wilayah Kecamatan Waru terdapat Desa Api-Api dan Desa Sesulu. Sedangkan di Kecamatan Babulu yaitu Desa Labangka, Desa Labangka Barat, Desa Gunung Makmur, Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Intan, Desa Sebakung Jaya, Desa Rawa Mulia, Desa Sri Raharja dan Desa Sumber Sari.

Dia juga meminta agar kegiatan Proklim tidak berhenti sampai pada penghargaan apresiasi saja, harus ada kegiatan pengembangan agar adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim akan terus dilakukan oleh masyarakat.

“Kegiatan pengembangan itu berupa peningkatan kapasitas masyakat dan kelembagaan lokalnya, pembuatan rencana aksi dari hasil indentifikasi sumber emisi gas rumah kaca seperti timbulan sampah, limbah cair rumah tangga, pemakaian pupuk kimia atau anorganik, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung dalam pengembangan kegiatan Proklim,” terangnya.

Tita juga berharap agar masyarakat yang berperan aktif dalam Proklim dan tidak melihat bahwa pengakuan pemerintah pusat hanya berupa sertifikat dan tropi saja.

“Marilah kita melihat kembali bahwa tujuan kegiatan Proklim ini dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga pada akhirnya Proklim ini dapat memberikan manfaat meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (DiskominfoPPU)

Pemkab PPU Gelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan penyumbang utama inflasi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memiliki andil sebanyak 2 persen antara lain tomat, daging ayam ras, bawang merah, pisang, dan bawang putih.

Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan memiliki andil 0,41 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga, pasir, dan keramik.

“Kelompok transportasi dengan andil 0,29 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sepeda motor, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, dan ban luar motor,”ungkap Makmur Marbun pada rapat pengendalian inflasi daerah dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Jum’at (02/02/2024).

Makmur menekankan, dalam upaya pengendalian inflasi daerah Pemkab PPU akan melibatkan seluruh OPD terkait, camat dan perangkat desa/kelurahan hingga rukun tetangga (RT).

“Memperbaiki tata kelola distribusi beberapa komoditas strategis, seperti subsidi harga dan subsidi ongkos angkut terhadap komoditas bahan pokok penting yang mengalami gejolak harga di Kabupaten PPU,” harapnya.

Selaku orang nomor satu di PPU, dia akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang gabah tidak boleh keluar dari PPU, namun diproduksi di daerah sendiri sehingga harga pangan dapat terkendali.

“Harapannya, melalui kerja sama seluruh stakeholder tingkat inflasi dapat teratasi, jangan sampai inflasi di PPU tinggi seiring dengan pemindahan ibu kota negara di Kabupaten PPU,” Makmur Marbun.

Turut hadirpada rapat ini  Sekretaris Daerah (sekda) PPU Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sodikin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nicko Herlambang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Kepala Bankaltimtara Cabang PPU, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) PPU, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur dan Utara, serta seluruh pejabat hingga lurah dan kepala desa di lingkup Pemkab PPU. (DiskominfoPPU)

Perlu Komitmen Bersama Membangun Karakter Siswa Sesuai Nilai-nilai Pancasila

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyampaikan membangun karakter siswa dalam pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila perlu komitmen bersama lintas organisasi perangkat daerah.

Hal tersebut disampaikan Makmur Marbun saat membuka kegiatan pemenuhan komitmen lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP) di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Jumat (02/02/2024).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK PPU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur pimpinan daerah, para pengawas SD dan SMP, serta Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten PPU. Dengan narasumber Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila Jakarta Hamry Gusman Zakaria.

Dikatakan Makmur Marbun, pertemuan ini menjadi momentum penting, yang memungkinkan semua yang hadir untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah implementatif dalam mewujudkan SLP yang berkualitas dan efektif.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah Kabupaten PPU dalam membentuk Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP). Pada tanggal 25 Januari yang lalu, sudah ada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) ke-4 terkait pembentukan SLP.

” Kita sudah berdiskusi secara intensif untuk merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan SLP sebagai lembaga pendidikan,” terangnya.

Makmur Marbun berharap untuk bersama-sama merencanakan pemenuhan komitmen lintas OPD untuk berkolaborasi. Perlu adanya kontribusi terbaik dan menghasilkan ide-ide inovatif yang akan mengarah langkah ke depan menjadi pilar keberhasilan SLP.

“Saya berharap acara ini bukan hanya sebagai forum diskusi, melainkan sebagai tempat berkumpulnya pemikiran kreatif dan strategis yang membawa perubahan yang positif bagi pendidikan di Kabupaten PPU,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila Hamry Gusman Zakaria mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang menerapkan sistem kolaborasi dalam rangka menyukseskan SLP.

Dia menjelaskan ada empat permasalahan lokal selain permasalahan deklarasi Pancasila dan moral, pertama terkait penanggulangan kemiskinan, yang kedua permasalahan pengelolaan sampah yang bisa di optimalkan untuk menjadi nilai ekomomis, yang ketiga permasalahan stunting yang merupakan program nasional, dan yang keempat terkait permasalahan energi.

Tambahnya, keempat permasalahan ini diharapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector bersama dinas lainnya akan mewujudkan SLP. (DiskominfoPPU)

Belantara Foundation Kampanyekan Program Restorasi Lahan Gambut di Hari Lahan Basah Sedunia

Vivaborneo.com, Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, mengajak dan membantu dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon.

Transisi ini untuk menurunkan suhu lingkungan di daerah sekitar, memberikan solusi berbasis alam termasuk mengatur sistem hidrologi tanah, memasok makanan, serat dan produk lokal lainnya yang menopang perekonomian, perlindungan dari panas yang ekstrem, meminimalkan risiko banjir dan kekeringan serta mencegah intrusi air laut.

Pemulihan lahan gambut di kawasan hutan produksi yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) sangat berpotensi memberikan kontribusi yang menjanjikan dalam mencapai target FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030.

Belantara Foundation bersama Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Wono Lestari dan pemangku kepentingan setempat yang didukung oleh One Tree Planted, Jejakin dan APP Group mengembangkan program proteksi dan restorasi lahan gambut melalui agroforestri.

Program ini berada di wilayah perhutanan sosial yaitu HKm seluas 93 ha di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Wilayah ini juga berdampingan dan berdekatan dengan Hutan Lindung Gambut Londrang yang merupakan bagian dari salah satu kawasan hidrologi gambut penting di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2018, Gapoktanhut Wono Lestari di wilayah tersebut telah memperoleh izin pengelolaan HKm selama 30 tahun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. HKm adalah hutan negara yang dikelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial, yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan dan penguatan masyarakat local. Caranya  dengan memberikan hak kepada mereka dalam menggunakan lahan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa melalui skema perhutanan sosial, masyarakat lokal di Indonesia dapat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan, yang secara bersamaan dapat berkontribusi dalam memulihkan kawasan hutan.

Skema ini menawarkan kondisi yang memungkinkan untuk restorasi lahan gambut jangka panjang, tidak hanya selaras dengan agenda global dalam mitigasi perubahan iklim tetapi juga mampu mendorong peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

“Salah satu metode yang dapat mendukung pemulihan lahan gambut terdegradasi berbasis masyarakat adalah dengan menanam pohon menggunakan jenis tanaman yang banyak manfaatnya atau MPTS (multi-purpose tree species).

Spesies-spesies tanaman multi manfaat menyediakan banyak manfaat pada lahan yang terbatas, antara lain sebagai sumber pangan, membantu dalam mengatur hidrologi, meningkatkan biomassa, memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi” kata Dolly, yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Implementasi program ini meliputi penyiapan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat, lahan siap tanam, penanaman dan perawatan bibit tanaman multi manfaat sebanyak lebih kurang 16.712 bibit pada lahan seluas 30 hektar, pembangunan kebun bibit dan pondok kerja, serta dukungan monitoring dan evaluasi program.

“Sejauh ini, bibit tanaman multi manfaat yang telah ditanam antara lain pinang (Areca catechu), nangka (Artocarpus heterophyllus), jengkol (Archidendron pauciflorum) dan kopi liberika (Coffea liberica). Ini adalah salah satu bentuk win-win solution, dimana masyarakat mendapatkan manfaat sosial-ekonomi sekaligus memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai aktor, Belantara Foundation sebagai fasilitator, adanya dukungan dari pemangku kepentingan setempat, serta dukungan pendanaan dari para donor termasuk sektor swasta seperti APP Group dan Jejakin merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan program pemulihan dan restorasi lahan gambut secara berkelanjutan”, kata Dolly yang juga merupakan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pakuan.

Senada dengan Dolly, Ketua Gapoktanhut Wono Lestari, Riyanto mengatakan bahwa program agroforestri yang dilakukan bersama Belantara Foundation ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan gambut yang terdegradasi secara lestari dan berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Belantara Foundation dan pihak-pihak lain yang konsisten memberikan pendampingan dan dukungan hingga saat ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di desa kami” ujar Riyanto.

Sementara itu, Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba menegaskan bahwa sektor swasta memiliki kewajiban untuk mendukung berbagai upaya pencapaian sasaran FOLU Net Sink 2030 salah satunya melalui program pemulihan ekosistem termasuk lahan gambut.

“Kami berkomitmen dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, sehingga target yang sudah ditetapkan Pemerintah Indonesia dapat dicapai dengan upaya bersama antara lain melalui program pemulihan lahan gambut, pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut, pengelolaan lahan gambut secara lestari serta pelestarian keanekaragaman hayati”, tandas Elim.

Sebagai informasi, Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day diperingati pada tanggal 2 Februari setiap tahunnya. Hal ini diadopsi dari perjanjian internasional tentang perlindungan dan pelestarian lahan basah di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Konvensi Ramsar. Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971 di Kota Ramsar, Iran. Sejauh ini, terdapat 172 negara di seluruh dunia yang menjadi anggota Konvensi Ramsar.

Peringatan ini bertujuan untuk penyadartahuan (awareness) dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendorong upaya pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia.

Tema global Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2024 adalah “Wetlands and Human Wellbeing”. Tema ini menyoroti dan mengajak bahwa akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan basah secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahan basah sendiri terjadi dimana air bertemu dengan tanah. Beberapa contoh dari lahan basah antara lain bakau, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah dan terumbu karang serta lahan gambut.(*)

 

 

 

Pertemuan Pemindahan Pedagang Pasar Pagi Belum Hasilkan Kesepakatan

BATU– Pertemuan antara pedagang Pasar Pagi dengan Pemerintah Kota Batu, yang difasilitasi Komisi Gabungan DPRD Batu, mengalami kebuntuan pada Kamis siang (1/2/2024). Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2 jam di ruang rapat komisi DPRD Batu tidak menghasilkan titik temu, menciptakan suasana kekecewaan di kalangan pedagang.

Pertemuan dipimpin h Ketua Komisi C Khamim Tohari, didampingi ketua Komisi A, Jatmiko, dan Ketua B Agung Sugijono, serta sekretaris komisi B Fahmi. Pihak Pemkot Batu diwakili Asisten 3, Eko Hartono, Kadiskoperindag Aris Setiawan, Kepala BKAD Eny Rachyuningsih, dan Kabag Hukum Inge.

Ketua paguyuban Pasar Pagi, Rubiyanto meminta kepastian terkait relokasi yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemkot Batu. Namun, kebuntuhan muncul saat Kadiskoperindag Aris Setiawan menyampaikan rencana relokasi pedagang ke Pasar Induk Among Tani, sesuai Perwali no.21/2023. Aris menegaskan tidak ada opsi lain selain Pasar Induk Among Tani.

Situasi semakin memanas ketika Aris menyatakan pedagang harus swadaya dalam pengadaan Lincak untuk sarana jualan mereka. Pemerintah hanya akan memfasilitasi lokasi di sekitar pasar sayur dan parkir belakang pasar Induk Among.

“ Pemerintah hanya memfasilitasi lokasinya saja yakni di areal sekeliling pasar sayur dan parkir belakang pasar induk among tani yang memiliki luas 4.930 m2 yang dipergunakan hanya 3.291m2 untuk menampung 1.054 pedagang pasar pagi dari jumlah semula 1.097 pedagang, sementara pengadaan Lincak sarana jualan swadaya pedagang ,“ ungkap Aris Setiawan.

Disebutkan, Penempatan pedagang pasir di Pasar Induk Among tani dibagi dalam 6 zona diantaranya ada zona daging, sayur dan lainnya dengan jam operasional mulai pukul.00.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dan lokasi harus bersih seperti semula.

“ Terus terang kami bukan robot dan bukan superman yang bisa segalanya. Oleh karena itu dengan keterbatasan kami ini tidak bisa mengakomodir keinginan pedagang semuanya “ ungkap Aris yang langsung disambut suara “ Huuu “ oleh puluhan pedagang pagi yang memenuhi ruang rapat komisi DPRD Batu. Hal ini menimbulkan protes dari puluhan pedagang yang hadir.

Didik, salah satu perwakilan pedagang, mengungkapkan kekecewaannya karena rencana yang dijanjikan sebelumnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Aris. Pada pertemuan sebelumnya, pedagang sudah sepakat bahwa pemda akan mengakomodir keperluan mereka di lokasi baru di Pasar Among Tani tanpa membebankan pengadaan sarana jualan.

A.Rokhim, pedagang lainnya, menyoroti keterlibatan pedagang dalam pembayaran retribusi dan meminta jam operasional mulai pukul 01.00 sampai pukul 08.00 WIB. Ia juga menginginkan tempat jualan yang permanen agar tidak terkena hujan.

“Selama ini pedagang pagi selalu rajin dalam membayar retribusi bahkan menjadi percontohan dalam penerapan E- Retribusi. Jam operasional kami minta mulai pukul 01.00 sampai pukul 08.00 wib. kami minta disediakan tempat jualan yang permanen sehingga tidak kehujanan,” papar Rokhim.

Ketua Komisi B Agung Sugiyono menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perbedaan pandangan yang muncul. Ia menekankan bahwa Pemda seharusnya telah mengajukan plafon anggaran untuk pemindahan pedagang dalam pembahasan APBD tahun 2024, tanpa membebankan kembali kepada pedagang.

“Jangan terus kemudian dibebankan kepada pedagang kembali, mengenai pengadaan lincak. Semestinya Pemda memikirkan sejak awal. Jika Pemda yang mengadakan kelihatan seragam dan ada rasa keadilan disana,“ ungkap Agung.

Asisten 3, Eko Suhartono yang juga pernah menjabat Kadiskoperindag, membantah bahwa pihaknya tidak pernah menjanjikan pembuatan Lincak dan dia hanya mengusulkan pedagang pasar pagi akan dibuat menjadi 2 zonasi yaitu zona kering dan basah (dekat dengan saluran air).

“Saya tidak pernah menjanjikan pembuatan lincak, hanya usul 2 zonasi yaitu kering dan basah saja, “ terang Eko Suhartono.

Khamim Tohari sebagai mediator menyimpulkan bahwa persoalan pemindahan pasar pagi akan dibahas kembali dalam pertemuan selanjutnya setelah berbicara terlebih dahulu dengan komisi gabungan DPRD Batu. Khamim juga mengingatkan Pasar Induk Among Tani merupakan kebanggaan warga Batu, tentu tidak ingin diwarnai dengan pemandangan yang tidak elok misal pengadaan tenda yang tidak seragam demikian dengan lincaknya. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »