Sekda PPU, Berharap Terjadi Percepatan Pelayanan Rumah Sakit

PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU)Tohar mengharapkan terjadinya percepatan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan optimal bagi masyarakat Penajam Paser Utara.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara sosialisasi hospital by laws di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung pada Kamis, (01/02/2024).

Tohar juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu dengan baik dalam memahami dan menerapkan perubahan yang diperlukan demi meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ratu Aji Putri Botung.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan profesionalisme tinggi,” ungkap Sekda Tohar dalam sambutannya.

Sosialisasi ini dimaksudkan memperkenalkan dan membahas hospital by laws, yang merupakan seperangkat aturan dan peraturan internal yang dibuat oleh rumah sakit untuk mengatur berbagai aspek operasional dan administratif di dalamnya. Hospital by laws mencakup berbagai hal, seperti struktur organisasi, tata cara pelayanan medis, kebijakan keuangan, tata kelola rumah sakit, hak dan kewajiban staf medis dan non-medis, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh personel rumah sakit.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam mengelola rumah sakit serta memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pasien.

Tohar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD tersebut, menyampaikan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan dan tugas yang ada di rumah sakit sebagai landasan bagi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan internal yang memadai dalam menyusun dan menyampaikan aturan internal rumah sakit. (diskominfo PPU)

Kasatlantas Polres Batu Lakukan Penertiban Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis

BATU – Kasatlantas Polres Batu AKP Ponsen Dadang memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), Jumat (02/02/2024).

Dikatakan, penertiban ini sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Batu. Sebelumnya, 29 Januari 2024 lalu, Satlantas Polres Batu bersama dengan Satlantas Polres Malang Raya dan komunitas motor telah mendeklarasikan zero knalpot tidak sesuai spektek di Mapolresta Malang Kota . Deklarasi ini dilakukan karena suara knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dianggap sangat mengganggu masyarakat, terutama bagi yang sedang sakit, sedang beribadah, atau pelajar yang sedang belajar di sekolah. Penggunaan knalpot tidak sesuai spektek tersebut dinyatakan melanggar Pasal 285 (1) UULAJ No. 22 Tahun 2009.

“Kami melaksanakan penertiban kepada pengguna knalpot tidak sesuai spektek ini saat kami melaksanakan patroli jalan raya, dan kami memberikan penindakan pelanggaran tersebut dengan menggunakan tilang manual,” terang Iptu M. Huda, Kanit Turjagwali Satlantas Polres Batu.

Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin melalui Kasatlantas Polres Batu AKP Ponsen Dadang menyatakan penertiban terhadap pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spektek merupakan upaya untuk menjaga Kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Batu dan juga dalam rangka mensukseskan program keselamatan Ditlantas Polda Jatim.

“Kami berharap kesadaran dari seluruh masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda dua agar menggunakan kendaraannya dengan baik atau sesuai spekteknya, lengkapi dengan surat-suratnya apabila bepergian, dan jangan melakukan pelanggaran, karena pelanggaran merupakan awal dari terjadinya laka lantas,” harap Kapolres Batu. (Buang Supeno)

Perlu Upaya Solutif Kendalikan Inflasi di Daerah

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun  menyampaikan, diperlukan upaya-upaya yang solutif dalam pengendalian inflasi di daerah dan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah beserta stakeholders.

“Saya meminta kepada semua pihak untuk siaga kendali inflasi dengan memastikan bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di PPU tidak mengalami gangguan yang berarti.” ungkap Makmur pada acara high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Kamis (01/02/2024).

Dikatakan Makmur Marbunm untuk mengetahui secara detail harga kebutuhan di pasar diperlukan monitoring, langsung datang mengunjungi pasar-pasar untuk memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok.

“Kita memang harus turun ke pasar. Mulai dari harga beras, bawang merah, gula, dan sebagainya. Saya sampai hafal harga kebutuhan pokok yang ada di pasar PPU,” terangnya.

Dikatakan, peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, tentunya memerlukan kepastian keseimbangan antara suplai dengen permintaan pasar akan kebutuhan komoditas pangan, sehingga nilai inflasi dapat dikendalikan.

“Saya meminta kepada seluruh unsur yang tergabung dalam TPID Kabupaten PPU agar secara sungguh-sungguh dan konsisten dalam melakukan pengendalian inflasi daerah,” pintanya

Hadir pada acara ini perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Asisten Bidang Perekonomian Setda PPU, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) PPU serta para pejabat terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU. (DiskominfoPPU)

Pj Bupati PPU Sampaikan Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Musrembang

PENAJAM – Pj. Bupati penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan ke depan.  Karenanya, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan wahana yang tepat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Waru.

Hal tersebut disampaikan Makmur Marbun saat membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Waru di  gedung serba guna Desa Sesulu , Kamis (01/02/2024).

“Musrembang adalah momentum bagi kita semua untuk bersama-sama merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, yang partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Makmur Marbun menilai potensi dan luas lahan pertanian yang ada di Kecamatan Waru cukup besar, ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Sehingga produk pertanian khusunya pangan, dapat memberikan kontribusi pada pengedalian inflasi daerah.

Menurutnya, potensi lahan pertanian yang luas di Kecamatan Waru bisa menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memberikan dampak positif terhadap inflasi daerah.

Dikatakan Makmur Marbun, peningkatan ketahanan daerah melalui transformasi ekonomi dan optimalisasi tata kelola pemerintah yang di bagi dalam tiga prioritas pembangunan, yaitu optimalisasi tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui trasformasi ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

“Saat ini Kabupaten PPU telah memiliki 3 pelayanan publik yang berbasis aplikasi yaitu Pencet RAPB di RSUD, SiPesan pada pelayanan perizinan di DPMPTSP dan Implementasi E-Office yang diterapkan pada seluruh tingkat pemerintahan,” katanya.

Makmur Marbun berharap seluruh pelayanan publik di Kecamatan Waru dapat dilakukan dengan berbasis elektronik.

Selain itu, Makmur Marbun juga meminta agar kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Waru harus menjadi perhatian. Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah fokus utama dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya disektor kreatif perlu mendapatkan perhatian.

Dikatakan, beberapa usaha ekonomi kreatif yang berada di kecamatan waru yaitu sentra batik Sekar Buen di Desa bangun Mulya, sentra gula aren di Desa Api-api, dan beberapa usaha berbasis wisata perlu dikembangkan untuk menjadi usaha ekonomi kreatif yang menjadi andalan.

Musrembang di Kecamatan Waru ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara merata.

Hadir dalam acara Musrenbang ini Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor, beserta beberapa anggota dewan lainnya, pimpinan organisasj perangkat daerah (OPD), perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) dan undangan lainnya. (DiskominfoPPU)

Bupati Kukar Resmikan PLTS Komunal di Desa Liang Buaya

MUARA KAMAN  – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal Off Grid, yang merupakan Program Dedikasi Terang Kampongku di Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman, Kamis (1/2/2024).

Peresmian ditandai pengguntingan pita, penandatanganan prasasti yang kemudian dilanjutkan peninjauan ke panel – panel PLTS.

Edi Damansyah menyebutkan pembangunan fisik PLTS ini sudah selesai tinggal pengoperasiannya, dan ini sangat penting, karena kalau pembangunan fisiknya dengan peralatannya relatif tidak sulit.

“Pengoperasian ini faktor penentunya adalah sumber daya manusia, saya terimakasih kepada adik – adik putra asli Liang Buaya yang telah dilatih, tinggal nanti manajemen pengelolaannya,” ujarnya.

Edi meminta untuk mengelola PLTS ini, karena sudah menjadi aset desa agar dimaksimalkan pengelolaannya sehingga keberadaan listrik tenaga surya ini bisa meringankan beban masyarakat akan kebutuhan listrik.

“Tolong dikelola ini, dimaksimalkan pengelolaannya, karena ini sudah menjadi aset desa,” pintanya.

Melalui implementasi PLTS Komunal, Edi berharap masyarakat di Desa Liang Buaya dapat menikmati akses listrik yang stabil dan tersedia sepanjang waktu, karena aliran listrik yang stabil akan membuka peluang-peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi lokal, termasuk usaha mikro.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan PLTS Komunal ini dengan sebaik-baiknya,” ajaknya.

Untuk diketahui program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan listrik di daerah pedesaan, yang fokus pada penyediaan listrik pedesaan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dengan sistem OFF-GRID. (kk01)

« Previous Page — Next Page »